KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Kabar mengejutkan muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong bersama Komisi IV DPRD Parigi Moutong yang membahas Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2027.
Dalam RDP itu, terungkap bahwa alokasi anggaran Disdikbud Parigi Moutong untuk Tahun Anggaran 2027 mengalami penurunan yang mencapai hingga sekitar 50 persen dibandingkan pagu anggaran tahun sebelumnya.
Kondisi ini diperkirakan akan memengaruhi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di sektor pendidikan apabila tidak diantisipasi melalui penyesuaian kebijakan dan skala prioritas.
Rapat yang berlangsung antara jajaran pejabat Disdikbud bersama sejumlah Komisi IV DPRD itu, membahas arah kebijakan Renja (Rencana Kerja) Disdikbud 2027, termasuk kemampuan fiskal daerah yang menjadi dasar penyusunan program pendidikan di tahun mendatang.
Pantauan media ini, dalam rapat yang berlangsung diruang Komisi IV (Senin, 27 Juli 2026) itu, sejumlah anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong mempertanyakan dampak penurunan anggaran tersebut terhadap pelayanan pendidikan, mulai dari peningkatan mutu pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi sarana-prasarana sekolah, hingga program pendukung lainnya yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas (Kadis) Disdikbud Parigi Moutong menuturkan, anggaran Disdikbud yang turun mencapai hingga 50 persen tersebut, membuat pihaknya dalam penyusunan Renja Tahun 2027 harus extra memutar otak, agar sejumlah program yang telah menjadi prioritas tetap berjalan, meski ditengah keterbatasan anggaran.
Efisiensi anggaran disebut-sebut turut menjadi tantangan yang harus dihadapi agar pelayanan pendidikan tetap berjalan optimal.
Berkurangnya anggaran ini juga menjadi perhatian DPRD.
Pasalnya, sektor pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, sehingga pemerintah daerah dituntut tetap menjaga kualitas layanan pendidikan meskipun berada di tengah keterbatasan fiskal.
Sejumlah anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong menegaskan, bakal terus mengawal proses pembahasan Renja hingga pada pembahasan rancangan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 ditingkat rapat Badan Anggaran (Banggar).
“Insyaallah akan kita kawal bersama sampai dirapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar program yang menyentuh langsung kebutuhan peserta didik dan tenaga pendidik yang memang menjadi prioritas, tetap terlaksana,” ungkap Ketua Komisi IV, Sutoyo.
RDP tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong.
KUNJUNGI JUGA : https://seruanrakyat.online/disdikbud-parimo-pastikan-pendistribusian-seragam-sekolah-gratis-mulai-pekan-depan/
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.