RDP dengan Komisi IV, DP3AP2KB Parigi Moutong Sampaikan Program Prioritas Tahun 2027

DP3AP2KB Parigi Moutong Sampaikan Program Prioritas Tahun 2027, Saat RDP dengan Komisi IV

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan sejumlah program prioritasnya tahun 2027, saat gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2027, bersama Komisi IV DPRD Parigi Moutong, (Senin, 27 Juli 2026) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala Dinas DP3AP2KB Parigi Moutong, Kartikowati, menuturkan, meskipun DP3AP2KB yang saat terintegrasi dengan dua kementerian, namun terkait program prioritas masih belum mengalami perubahan yang signifikan.

Bacaan Lainnya

“Saat inikan kita ada dibawah dua Kementerian. pertama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang program prioritasnya yakni kegiatan terkait pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk menaikkan akreditas status Parigi Moutong sebagai Kabupaten layak anak yang saat ini baru berakreditas pratama,” ujarnya.

Kemudian kementerian yang kedua, kata ia, adalah Kementerian Keluarga Berencana, kalau KB program prioritasnya adalah pencegahan stunting, termasuk kampung KB.

Ia menambahkan, tahun ini Kabupaten Pargi Moutong mendapat penghargaan sebagai juara 1 di ajang lomba Duta Generasi Berencana (Genre) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Kegiatan ini juga menjadi prioritas kami. Jadi, di kami (DP3AP2KB) ada pemilihan Duta Genre. Mereka ini adalah anak-anak kita yang dibentuk sebagai agen perubahan bagi teman sebayanya, dengan mengkampanyekan stop pernikahan anak usia dini, stop narkoba dan seks bebas,” terangnya.

Sementara itu, Sutoyo selaku Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong menuturkan, meski dalam pagu plafon anggaran sementara tahun 2027 yang dikelola DP3AP2KB Parigi Moutong turun dari tahun sebelumnya, namun ia berharap sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, DP3AP2KB mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. didaerah ini.

“Berasarkan data yang ada, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah kita tahun 2025 ada 67 kasus, jumlah ini naik dari tahun 2024. Hal yang sama juga hampir dipastikan terjadi ditahun 2026 ini. Baru pertengahan tahun ini saja, data sementara kasus kekerasan perempuan dan anak sudah ada sebanyak 54 kasus. Saya harap, meski anggaran yang dikelola tahun depan nantinya berkurang, namun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didaerah kita ini dapat ditekan, tandasnya.


Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.