Efisiensi Anggaran, H. Wardi Khawatir Disdikbud Tidak Capai Target RPJMD Parigi Moutong 2030

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong khawatir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), tidak dapat mencapai target pembangunan pendidikan didaerah ini sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2030.

Hal ini disampaikan salah seornag anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong, yang juga merupakan kader dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Wardi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Disdikbud bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong dengan agenda membahas Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2027, yang digelar diruang Komisi IV (Senin, 27 Juli 2026) malam.

“Kita mau bicara persoalan tahun 2030 ini terkait RPJMD. Saya juga ingin tahu analisa dari Disdikbud dengan kondisi efisiensi anggaran yang terjadi setiap tahun dan juga punya kemungkinan terjadi hingga tahun 2030 nanti. Apakah akan tercapai target kinerja Disdikbud sesuai dengan visi misi Bupati yang terjabarkan dalam RPJMD kita, dengan kondisi keterbatasan anggaran ini?,” ungkapnya.

Menurut H. Wardi, dirinya hampir meyakini jika Kabupaten Parigi Moutong bakal kembali melakukan perubahan RPJMD, dengan kondisi terus berlangsungnya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Pasalnya, kata ia, melihat realitas plafon anggaran pada Disdikbud Parigi Moutong dalam Renja tahun 2027 yang turun sekitar 50%, memaksa OPD ini tidak hanya mengurangi porsi anggaran dalam suatu program.

Mirisnya, kata ia, bahkan kondisi efisiensi anggaran tersebut berpotensi besar memaksa OPD untuk terpaksa menghilangkan sejumlah program kegiatannya.

“Kondisi Ini bukan hanya terjadi di Disdikbud saja, tetapi juga terjadi di OPD lain. Padahal kita ketahui bersama, setiap program kegiatan sudah pasti disusun agar terjadi keterkaitan yang berkesinambungan dalam upaya memenuhi capaian dalam RPJMD kita. Nah, bagaimana kalau program kegiatan berjalan tidak maksimal, sampai sampai ada yang dihilangkan, sudah barang tentu capaian kinerja dalam memenuhi RPJMD kita tidak akan tercapai. Sehingga, rasanya tidak salah kalau saya berfikir kemungkinan kita akan melakukan perubahan RPJMD lagi,” terangnya.               

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas (Kadis) Disdikbud Kabupaten Parigi Moutong, Sunarti, menuturkan, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan strategi ‘jemput bola’ merupakan solusi dalam upaya mencapai target RPJMD Parigi Moutong tahun 2030.

Sunarti tidak menampik, kondisi kemampuan fiskal daerah saat ini masih menjadi tantangan dalam merealisasikan berbagai program pembangunan di sektor pendidikan.

Sehingga, menurutnya seluruh OPD dituntut tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga proaktif mencari peluang dukungan program dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

“Langkah jemput bola menjadi salah satu solusi agar target-target RPJMD dapat tercapai. Kita harus aktif membangun komunikasi dan mengusulkan program ke kementerian maupun lembaga terkait sehingga kebutuhan daerah bisa mendapat perhatian,” ujar Sunarti.

Ia menjelaskan, penyusunan Renja 2027 harus selaras dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2030, sehingga setiap program yang direncanakan memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator pembangunan daerah.

Selain itu, Sunarti menekankan pentingnya penyusunan usulan program yang didukung data valid, kebutuhan riil masyarakat, serta sinkron dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kebijakan efisiensi anggaran ini, dalam perspektiktif saya bukanlah bermaksud untuk memundurkan kita dari prmbangunan daerah, tetapi     efisiensi anggaran yang dimaksud oleh pemerintah pusat adalah upaya untuk  mesentralisasikan dan mensinkroniasikan program pusat ke daerah. Saya yakin pemerintah pusat menyediakan anggaran, tinggal kita yang perlu berkolaborasi untuk bersama-sama melakukan ‘jemput bola’ ke Pemerintah Pusat, seperti di Kementerian terkait. Alhamdulilah, langkah ini juga sudah mulai dijalankan Bupati kita termasuk para Anleg kita yang ikut memperjuangkan, agar program pusat dapat turun ke daerah kita ini,” terangnya.

Ia menuturkan, strategi ‘jemput bola’ bukan hanya berbicara soal mencari tambahan anggaran, tetapi juga membangun sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar berbagai program prioritas dapat direalisasikan secara lebih efektif.

RDP bersama Komisi IV DPRD tersebut juga menjadi forum evaluasi terhadap rencana kerja Disdikbud Tahun 2027 sekaligus membahas berbagai tantangan yang dihadapi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Parigi Moutong.

BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2026/07/28/anggaran-disdikbud-parigi-moutong-tahun-2027-turun-50-persen/

KUNJUNGI JUGA : https://seruanrakyat.online/legislator-hanura-soroti-masalah-spmb-di-parimo-disdikbud-harus-tanggungjawab/