Berita, Berita, Kabar Daerah, Kabar Fokus, Kabar Nasional, Kabar PENDIDIKAN, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Jadi PNS, Impian Guru Honor Daerah Terpencil Parigi Moutong

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Dibalik pegunungan yang merupakan wilayah Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Tersematkan angan dari para sejumlah guru honor daerah terpencil wilayah Kecamatan Tinombo ini, untuk bisa terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Impian dan harapan Rawi, untuk menjadi seorang guru PNS, selalu ia panjatkan dalam do’a pada setiap sujudnya saat sholat. Kepada sang khalik, Ia meminta agar yang maha kuasa dapat mengetuk hati Pemerintah, agar ia bersama sejumlah teman seprofesinya terangkat menjadi seorang PNS.

Dalam kesehariannya, Rawi menjadi guru honor untuk mata pelajaran agama Islam, di SD Kecil 2 Kecamatan Tinombo, tempatnya di Desa Taipa Obal, Kabupaten Parigi Moutong.

Pada sekolah ini, Rawi mengabdikan dirinya untuk anak-anak penerus bangsa yang mayoritasnya merupakan anak dari suku lauje dan bermukim pada wilayah pedalaman Kecamatan Tinombo.

Kepada media ini, Rawi mengaku telah 10 tahun lamanya, mengabdikan diri sebagai guru honor untuk mata pelajaran agama Islam, pada SD terpencil dan SD SMP Satap diwilayah itu.

Namun, beberapa tahun terakhir, Rawi bertahan menjadi guru agama pada sekolah dasar kecil tersebut dengan label Sarjana Pendidikan Islam (SPd.i).

“Saya S1 Pendidikan Islam itu, kurang lebih 10 tahun terakhir. Kemarin sempat jadi guru di SMP juga, tapi, sekarang saya hanya mengajar untuk kelas Satu sampai kelas Enam SD ini,” terangnya, Senin, (31/5).

Tahun ini, Pemerintah pusat telah mengeluarkan instruksi agar seluruh daerah di Indonesia membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Terkait hal ini, Pemerintah Daerah diminta untuk memperioritaskan para guru tenaga honorer. Seharusnya, guru honor SD wilayah pedalaman menjadi yang paling diistemawakan.

Dibalik kabar gembira atas kesempatan menjadi PPPK yang bisa berpenghasilan lebih, dari seorang tenaga honorer, tidak lantas membuat Rawi dapat menghela nafas lega.

Pasalnya, dari banyaknya formasi yang dibuka, formasi yang dibuka sesuai dengan jenjang pendidikannya, hanya untuk menerima satu orang saja.

Hal ini lantas membuat Rawi nyaris patah semangat. Kondisi yang terkesan diskriminasi terhadap guru agama yang masih berstatus guru honor pada sejumlah sekolah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Kini terpampang nyata pada mata Rawi.

“Pas saya Cek diinternet, untuk formasi guru agama yang akan diterima hanya satu orang saja. Mau diapakan, saya sempat kecewa bahkan ingin berhenti mengajar saja. Padahal, banyaknya guru agama di daerah ini,” ungkapnya.

Gaji Guru Honor Daerah Terpencil di Parigi Moutong Rendah, Sebulan Hanya Cukup Untuk Bayar Ojek?

Sementara itu, letak Desa Taipa Obal, yang merupakan tempat berdirinya bangunan Sekolah Dasar (SD) Kecil 2 Lombok. Berjarak sekitar 20 KM dari ibu kota Kecamatan Tinombo, kearah pedalaman dari kawasan pegunungan wilayah pemerintah Kecamatan Tinombo.

Akses jalan menuju desa ini pun sangat memperihatinkan. Cukup dibayangkan, agar dapat sampai ke Desa Taipa Obal ini, kita harus rela ‘merogoh kocek’ kurang lebih Rp 100.000 per orang, untuk membayar ojek yang mengantarkan kita ke SD Kecil 2 Lombok Kecamatan Tinombo tersebut.

Parahnya lagi, tarif tersebut bisa jadi lebih naik, jika dimusim penghujan. Hal ini sungguh terkesan miris jika diperhadapkan dengan guru honor pada wilayah tersebut, dan tidak berdomisili diwilayah itu.

Dengan mendapat gaji paling tinggi sekitar Rp 1 Juta. Jumlah tersebut, berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) Pemda Parigi Moutong. Hampir dapat dipastikan dengan kalkulasi sederhana, jika para pahlawan tanpa tanda jasa yang bertugas pada sejumlah wilayah terpencil daerah ini dan tidak tinggal menetap di wilayah tersebut, tidak dapat menikmati hasil keringatnya disetiap bulan.

Hal itu, karena tingginya ongkos operasional akibat kondisi jalan yang hampir tidak ditemukan setitik curahan aspal.

Meski hanya sendri mengajar pada mata pelajaran agama Islam. Namun, Rawi ternyata, tidak sendri berstatus sebagai guru honor.

Bersama Delapan rekannya, Rawi bertahan untuk mencerdaskan anak bangsa diwilayah pedalaman. Meski setiap bulan, mereka hanya berharap gaji dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Pokoknya, Kami hanya berharap gaji dari Dana BOS itu saja. Tidak ada tunjangan lain-lain,” terangnya, dengan nada tegar.

‘Pendidikan ku sayang, Guruku malang’. Seperti itulah ungkapan yang tepat bagi sejumlah guru honor pada wilayah pedalaman Indonesia. Khususnya, wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

Parahnya lagi, berdasarkan hasil penelusuran media ini, tahun 2021 merupakan tahun dimana Pemerintah Daerah (Parigi Moutong). Seharusnya mengedepan dunia pendidikannya sesuai dengan RPJMD Parigi Moutong tahun 2019-2023.

Pemda Parigi Moutong Penting Beli Mobil Operasional Tamu, Ketimbang Pedulikan Nasib Guru Honor Daerah Terpencil?

Alih-alih masih dalam suasana pandemi Covid-19, disinyalir kuat menjadi alasan pihak Pemda Parigi Moutong yang seakan tidak begitu peduli dengan landasan pembangunan daerah yang telah tersusun tersebut.

Hal tersebut seperti pemberitaan media ini sebelumnya, perihal belanja proyek pengadaan kendaraan operasional tamu Pemda yang tertenderkan pada awal Mei 2021.

Padahal, pemerintah pusat telah menekankan agar Pemda dapat mengoptimalkan belanja APBDnya pada prioritas kegiatan atau pun program yang ada pada OPD.

Khususnya, kegiatan atau program yang dapat mendukung kesehatan maupun kestabilan ekonomi warga. Terus, apa penting dan kaitannya belanja kendaraan mobil operasional tamu Pemda dengan RPJMD Parigi Moutong tahun 2021, ditengah Pandemi Covid-19?

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Nasional, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Program Menhan, Bikin Indonesia Bakal Punya ‘Pasukan’ Cadangan

Jakarta, kabarSAURUSonline.com – Sebntar lagi, melalui program dari Menteri Pertahanan (Menhan), yang berencana membuka pendaftaran untuk menghimpun komponen cadangan Matra Darat, Indonesia akan punya pasukan cadangan mirip Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tidak berbangga diri dan puas dengan handalnya pasukan militer yang diakui dan diperhitungkan oleh berbagai negara di belahan dunia. Dibawa kepemimpinan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto, sebagai Menhannya, tetap melakukan upaya dalam memperkokoh pertahanan dalam negeri.

Hal itu nampak jelas saat berbagai sumber mengumbar kebijakan Menhan terkait belanja alutsista sejak dijabat Prabowo Subianto. Prabowo yang notabene saingan Joko Widodo (Jokowi) pada perhelatan pilpres kemarin, seakan membuktikan jika ia mampu membenahi sistem keamanan negara Indonesia yang terlihat kokoh namun masih rapuh.

Penguatan jika Prabowo saat ini mulai berhasil membenahi keamanan militer negara Indonesia secara perlahan, berdasarkan himpunan informasi dari berbagai sumber. Prabowo Subianto, kini dinilai oleh berbagai pihak, telah berhasil memperkuat Pasukan Militer Indonesia dengan persediaan sejumlah peralatan alutsista yang mempuni. Bahkan, digadang-gadangkan jika angkatan militer Indonesia mulai mampu menandingi kekuatan militer negara yang dikenal adikuasa yaitu Amerika.

Meski Jokowi dan Prabowo sempat bersaing ketat saat perhelatan Pilpres pada 2019, karena kharisma yang kuat dimiliki oleh kedua tokoh ini. Ternyata, dalam hal ketahanan dan keamanan negara, keduanya dianggap mampu berkolaborasi dalam memperkuat keamanan militer Indonesia saat ini.

Kini, selain kekuatan personil militer Indonesia yang ada, Menhan juga, ternyata memiliki program perekrutan komponen cadangan yang dikabarkan bertujuan untuk menebalkan kekuatan militer Indonesia pada bagian personil keamanan negara.

Hal itu, berdasarkan himpunan Redaksi KabarSAURUS, pada situs resmi Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Republik Indonesia (Kemenhan.go.id). Rencana Indonesia akan menyiapkan pasukan cadangan secara besar-besaran itu, terungkap saat Dirjen Pothan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha. Memimpin Rapat Koordinasi Panitia Pusat Pembentukan Komponen Cadangan yang dilaksanakan di Aula Bela Negara Lantai 8 G. R. Soeprapto, Ditjen Pothan Kemhan, Jakarta, Selasa (04/05).

Seleksi ‘Pasukan’ Cadangan atau Komponen Cadangan Program Menhan, Dimulai Juni 2021

Rapat Koordinasi Panitia Pusat Pembentukan Komponen Cadangan ini, bertujuan untuk mengetahui kesiapan pihak dalam rencana pembukaan pendaftaran komponen cadangan matra darat.

Dalam rakor itu, masing-masing pihak memaparkan kesiapan proses perekrutan Komponen Cadangan dari tahap pendaftaran, tahap pendidikan dan pelatihan, sampai pelantikan.

Seleksi penerimaan ini akan diadakan pada minggu I, II, dan III bulan Juni 2021.

Sedangkan, pendidikan pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan akan dimulai sejak minggu ke-4 bulan Juni sampai dengan September 2021.

Perekrutan Komponen Cadangan dilakukan atas dasar sukarela. Sebagai langkah awal, pendidikan dan pelatihan akan dilaksanakan di Pulau Jawa, dengan alokasi sebanyak 2500 orang.

Pendidikan akan dilaksanakan di Rindam-Rindam yang ada di Pulau Jawa yaitu Rindam Jaya/Jayakarta, Rindam III/Siliwangi, Rindam IV/Diponegoro, dan Rindam V/Brawijaya.

Kemudian, penerimaan tahap pertama diperuntukkan bagi kalangan mahasiswa, PNS, dan pegawai BUMN/BUMS, serta pembina muda Pramuka.

Turut hadir dalam Rapat Koordinasi ini Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pejabat Kemendagri, Pejabat Kemen BUMN, Kabainstrahan Kemhan, Pejabat Eselon II di lingkungan Kemhan, Pejabat Eselon II TNI AD, Pejabat Pendidikan dan Pelatihan TNI AD, serta Komandan Rindam terkait.

(Biro Humas Setjen Kemhan).

Berita, Parigi Moutong

Parigi Moutong Lampaui Target Panurunan Angka Stunting

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Kabupaten Parigi Moutong telah melampaui target penurunan angka stunting. Memasuki pertengahan tahun 2021, Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau yang disebut e-PPGBM milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Parigi Moutong mencatatkan, angka 11,05 persen untuk stunting.

Sahid Badja selaku gugus tugas penanggulangan stunting Parigi Moutong mengatakan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terjadi penurunan yang signifikan angka stunting di Kabupaten Parigi Moutong.

Yang mana, pada tahun 2018 angka stunting pada daerah ini mencapai 34,04 persen. Kemudian tahun 2019 terjadi penurunan ke 25,05 persen. Selanjutnya tahun 2020, kembali mengalami penurunan menjadi 21 persen. Dan periode Januari 2021, angka stunting semakin menurun hingga 11,05 persen.

“Melihat angka 11,05 persen sejak awal Januari 2021, itu artinya kita telah melampaui target penurunan angka stunting. Tinggal kita bagaimana mempertahankan angka itu.” Demikian yang disampaikan Kepala Bidang Sosial Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Parigi Moutong Sahid Badja, kepada media kabarSAURUS, Selasa (18/05).

Ia mengatakan, angka tersebut harus dipertahankan dan akan ditekan lagi pada tahun 2022-2024. Mengingat, Pencanangan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa optimis target percepatan angka stunting pada tahun 2024 menjadi 14 persen.

Melansir dari kemenkopmk.go.id, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto mengatakan, bahwa pandemi yang melanda dikhawatirkan meningkatkan angka stunting.

“Asumsi kita, dari banyaknya pengangguran yang naik, angka kemiskinan yang naik, kemungkinan konsumsi pada kelompok ibu hamil, pada anak-anak, pada bayi, kemungkinan akan terjadi penurunan. Nah itu ada resiko kejadian berat badan bayi rendah. Itu juga tanda-tanda pertumbuhan secara fisik organnya juga rendah, khawatirnya jadi stunting,” tutur Agus Suprapto dalam program Halo Indonesia DAAI TV, pada Rabu (3/2).

Oleh karenanya, upaya percepatan penanganan angka stunting juga harus tetap dilakukan dan memerlukan upaya keras dengan fokus dan sasaran yang jelas. Deputi Agus menerangkan, dalam melakukan penanganan stunting juga bisa dilakukan oleh masyarakat umum. Seperti perlunya surveilans untuk melihat keadaan masyarakat sekitar. Hal ini bisa dilakukan oleh pengurus RT/RW atau desa dan kelurahan, petugas kesehatan seperti bidan dan perawat, atau dengan kesadaran kita sebagai masyarakat.

“Kalau kita mampu melihat bahwa ada dicurigai ada anak-anak yang kurang makan, kurang gizi, dan sering sakit-sakitan, maka kita sebaiknya segera membantu mereka. Baik membantu secara tangible (berwujud) maupun intangible (tak berwujud),” ujarnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, bansos yang dikucurkan oleh pemerintah juga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Seperti halnya pembelanjaan kebutuhan terhadap ibu hamil. Yang intangible, misalnya menyalurkan mereka ke tempat pelayanan, atau memberikan edukasi berupa penjelasan persuasi bahwa ibu ini memiliki calon generasi muda.

Berita, Parigi Moutong

BLT Covid Tahap Tiga Palasa Lambori ‘Hilang’, Masyarakat Mengadu ke DPRD

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Sebagian masyarakat Desa Palasa Lambori mengadukan ‘hilangnya’ dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid -19 tahap tiga tahun 2020 ke Inspektorat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong.

Terkait aduan itu, sejumlah anggota DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Palasa Lambori di ruang rapat DPRD, Jum’at (28/05/2021).

Terungkap saat rapat, BLT senilai Rp300.000 per KK yang seharusnya diterima oleh 197 KK pada tahap ke tiga ditahun 2020 tidak teranggarkan.

Akibatnya sebagian masyarakat Desa Palasa Lambori melakukan aksi protes di depan Sekretariat BPD.

“Pada tanggal 22 Desember 2020, masyarakat itu melakukan demonstrasi di depan sekretariat BPD. Sehingga kami dari BPD melakukan pendampingan terhadap masyarakat untuk mengunjungi kantor desa,” ujarnya saat mengikuti RDP yang dipimpin Politisi PKB, Sukiman Taher.

Ia menuturkan, pada saat itu masyarakat banyak bertanya seputar alasan mengapa dana BLT tahap tiga tidak tersalurkan. Setelah ditelusuri, katanya, DD tahap tiga itu tidak dapat dicairkan karena ada pemotongan secara otomatis dari negara melalui kantor KPPN Palu.

Hal itu juga dikatakan, sama persis berdasarkan dengan laporan Pemdes Palasa Lambori, yang menyebutkan anggaran itu menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2020.

“Inilah yang membuat BLT tidak cair, karena ada pemotongan otomatis dari KPPN Palu,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, dengan adanya bentuk protes dari masyarakat pihaknya tidak bisa jadi pendengar saja. Itulah sebabnya kata ia, BPD melakukan pendampingan kepada masyarakat, sesuai dengan permintaan masyarakat.

“Sehingga kami dari BPD itu juga sedikit dilema, disatu sisi ada keluarga dan disatu sisi lagi ada masyarakat yang memang harus kita utamakan. Jadi kita itu bingung mau bela yang mana,” keluhnya.

Ia menjelaskan, atas kemauan masyarakat pihaknya membawa perkara BLT Covid ke wakil rakyat untuk mencari solusi bersama dan melaporkan kasus tersebut ke dinas terkait.

“Kita mau bergerak tetapi kita juga harus jaga perasaan, dan kalau kita tidak bergerak untuk mengambil keputusan membawanya ke DPRD , nah sementara kita ini BPD,” tandasnya.

Berita, Parigi Moutong

Jelang Akreditas, DLH Parigi Moutong Akan Lantik Pengurus Laboratorium

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Menjelang akreditasi laboratorium lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Parigi Moutong tengah lakukan pembentukan kepengurusan.

Pembentukan kepengurusan laboratorium DLH merupakan salah satu  syarat penilaian  standarisasi dan penyesuaian dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Hal itu dilakukan agar laboratorium diakui secara internasional, merujuk pada amanat UU Nomor 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian.

Terkait dengan itu Kepala DLH mengatakan, saat ini pihaknya sedang dalam tahap pembentukan kepengurusan seperti menunjuk kepala laboratorium dan sekterarisnya.

“Pembentukan kepengurusan adalah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jika regulasinya sudah ada, peralatan dan sebagainya sudah ada, maka kita akan ajukan ke Komite Akreditasi Nasional.”

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Parigi Moutong, Irfan Maraila, kepada media kabarSAURUS saat menyambanginya, Selasa (25/05).

Ia mengatakan, untuk petugas fungsional yang akan dibutuhkan untuk laboratorium tersebut adalah petugas analis yang mempunyai keahlian pada bidang kimia, fisika dan biologi.

“Sekarang sudah ada tiga petugas. Nanti kalau laboratorium sudah berjalan efektif, maka sebanyak sepuluh orang akan diambil lagi sebagai petugas,” ujarnya.

Sementara itu lanjut Irfan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, untuk melantik langsung petugas yang ditunjuk sebagai analis pada laboratorium DLH Parigi Moutong.

“Mudah-mudahan bulan Juni atau Juli pelantikanya bisa dilaksanakan,” katanya.

Lanjut ia, setelah terakreditasi oleh pihak KAN, akan dilanjutkan dengan regristrasi ke Kementerian Lingkungan Hidup. Ia juga mengatakan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan laboratorium milik kementerian dalam rangka mempelajari kiat-kiat melakukan satu analisa.

Berita, Berita, Kabar Daerah, Kabar Fokus, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Lagi, Kendaraan Operasional Tamu Pemda Parigi Moutong Teranggarkan

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Entah apa pentingnya, sampai – sampai belanja kendaraan operasional tamu Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, harus teranggarkan ditengah pandemi covid-19.

Pandemi Covid-19 ditanah air belum kunjung berakhir. Bahkan, untuk daerah ini, angka pasien positif perlahan mulai meninggi. Pemerintah Pusat menganjurka agar APBD tahun ini masih terfokus pada penganggaran kegiatan yang bersifat urgen.

Sayang, pada bulan Mei. Kendaraan Operasional Pemda muncul dalam daftar LPSE Parigi Moutong. Hal tersebut berdasarkan hasil penelusuran Redaksi KabarSAURUS, dalam situs http://lpse.parigimoutongkab.go.id/.

Kerap memperhatikan kegiatan belanja APBD Parigi Moutong tahun 2021, melalui situs tersebut. Hal mengejutkan ditemuakan tim redaksi media ini pada urutan ketiga daftar belanja pada menu tender dalam situs itu.

Pasalnya, kode tender bernomor 2921149 bernama tender Pengadaan Kendaraan Operasional Tamu Pemda dengan sumber dana dari APBD.

Penasaran dengan hal itu, tim media ini kemudian melakukan penelusuran lebih jauh terkait hal tersebut.

Dari hasil penelusuran, 04 Mei 2021, merupakan tanggal pembuatan tender belanja pengadaan kendaraan operasional tamu Pemda Parigi Moutong ini.

Dinahkodai Zulfinasran selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong saat ini yang juga Tim Anggraan Pemerintah Dearah (TAPD). Bagian Perlengkapan Umum, Sekretariat Daerah, menjadi OPD teknis tempat melekatnya proyek yang terkesan dipaksaan pada masa pendemi Covid-19 saat ini.

Tidak cukup sebulan, tahapan tender terkait belanja kendaraan operasional tamu Pemda Parigi Moutong ini ternyata telah selesai.

Masih berdasarkan situs http://lpse.parigimoutongkab.go.id/ ini. Tepatnya pada 18 Mei 2021 tahapan penandatanganan kontrak dengan pemenang tender.

Tak tanggung-tanggung, nilai tender atas kegiatan belanja kendaraan operasional tamu Pemda Parigi Moutong ini, nyaris 1 Miliar Rupiah.

Tepatnya, nilai pagu anggaran APBD tahun 2021 yang disiapkan sebesar Rp996.900.000.

Membanderol harga penawaran Rp935.900.000. Seakan memudahkan langkah PT. HADJI KALLA, untuk ‘melenggang kangkung’ sebagai pemenang tender, yang hanya bersaing dengan CV. REZEKI CINTHA MEUTUAH.

Beli Kendaraan Operasional Tamu, Pemda Parigi Moutong ‘Seenak Jidat’ Belanjakan APBD 2021?

Masih melalui website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) daerah ini. Pemda Kabupaten Parigi Moutong mengumumkan, bahwa PT. HADJI KALLA yang beralamat Wisma Kalla Lt. 12 Jl. DR. Sam Ratulangi no. 8 – Makassar (Kota) – Sulawesi Selatan, berNPWP 01.111.345.3-812.000. Selaku pemenang berkontrak atas tender pengadaan kendaraan operasional tamu Pemda Parigi Moutong dengan nilai penawaran sebesar Rp935.900.000.

Kepala Bagian Perlengkapan Umum Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Parigi Moutong tidak berada ditempat. Saat media ini berupaya mengkonfirmasi tender yang bersumber dari belanja APBD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2021, bernilai anggaran yang nyari mencapai 1 Miliar Rupiah, dengan menyambangi ruang kerjanya pada  Rabu (26/5).

Belanja kendaraan operasional tamu tersebut, memberi kesan kuat jika Pemda Parigi Moutong ‘semau gue’ memanfaatkan APBD 2021 ditengah pandemi covid-19.

Padahal, dalam hal pemanfaatan APBD tahun 2021 ini, sejumlah program kegiatan pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Parigi Moutong yang seyogianya dapat langsung menyentuh masyarakat, terpaksa ada yang terpotong anggarannya. Bahkan, ada pula yang program kegiatan yang dapat langsung menyentuh ke masyarakat tersebut harus tertunda, akibat refocusing anggaran.

Kesan ‘semau gue’ Pemda Parigi Moutong dalam memanfaatkan APBD tahun 2021 ini, semakin menguat jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020. Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menetapkannya di Jakarta 28 Juli 2020.

Kemudian, melalui Widodo Ekatjahjana, selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mengundangkan pada 10 Oktober 2020 di Jakarta.

Dalam Permendagri 64 tahun 2020 tersebut, terdapat penjelasan ruang lingkup pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.

Dalam rangka melaksanakan Lima arahan Presiden sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Permendagri 64 tahun 2020 dalam ruang lingkup pedoman penyusunan APBD tahun 2021. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, harus mendukung tercapainya Tujuh prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing.

Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Merupakan hal pertama dari Tujuh poin prioritas pembangunan nasional dalam penjelasan ruang lingkup pedoman Permendagri tersebut.

Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan menjadi poin Kedua.

Kemudian, peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, menjadi poin Ketiga. Sementara, poin Keempat adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Penganggaran Belanja Kendaraan Tamu, Pemda Parigi Moutong Disinyalir Memanfaatkan Refocusing Anggaran APBD Tahun 2021    

Selain itu, penguatan infastruktur guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, menjadi poin Kelima. Dilanjutkan dengan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim merupakan poin Keenam.

Serta, memperkuat stabilitas Politik, Hukum pertahanan dan keamanan serta, transformasi pelayanan publik. Menjadi poin terakhir dalam penjelasan ruang lingkup pedoman penyusunan APBD tahun 2021.

Dari Ketujuh prioritas arah pembangunan nasional yang harus didukung oleh seluruh Pemerintah Daerah itu, tidak satupun yang berkait dengan belanja pengadaan operasional tamu, seperti yang menjadi program pemanfaatan APBD tahun 2021 oleh Pemda Parigi Moutong.

Sejumlah kalangan menilai, belanja tersebut tidak tepat dilakukan pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Proses tender yang baru dimulai pada bulan Mei pun, disinyalirkan memanfaatkan anggaran pasca refocusing      

Apalagi, tahun anggaran 2019 lalu, juga terdapat belanja pengadaan kendaraan operasional tamu yang Pemda Parigi Moutong anggarkan juga melalui Bagian Perlengkapan Umum  .

Bahkan, APBD tahun tersebut harus terkuras lebih dari 2 miliar rupiah untuk belanja kendaraan operasional tamu Pemda Parigi Moutong. Hal ini sempat mendapat kritikan dari sejumlah anggota DPRD Parigi Moutong saat itu.

Namun saat ini, kendaraan yang diketahui bermerek Toyota Alphard tersebut, lebih sering digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong.

Berita, Berita, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

PUM Parigi Moutong Adakan Sebelas Unit Tower untuk Kecamatan

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Bagian Pemerintahan Umum (PUM) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, mengadakan sebelas unit Menara Telekomunikasi (Tower) ditahun 2021.


Demikian penuturan Kepala Bagian (Kabag) PUM, Ahmad M. Tandju, saat redaksi kabarSAURUS menyambangi ruang kerjanya, Selasa (25/05/2021). 


Menurut ia, pembangunan tower jaringan tersebut untuk mempermudah urusan pemerintahan dan masyarakat. Sebab dimasa Pandemi Covid-19, bentuk layanan banyak yang berubah dari manual ke elketronik, dari bertatap muka langsung berganti dengan komunikasi daring.


“Apalagi saat ini kan Pandemi, dan ini juga bisa menjadi salah satu solusi saat Pandemi Covid-19,” ujarnya.


Ia mengatakan, pengadaan tower pemancar jaringan tersebut tidak terkhususkan untuk daerah terpencil saja, karena itu merupakan program kecamatan yang pengadaannya lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).


“Pengadaannya itu lewat LPSE. Ini tidak hanya khusus untuk daerah yang terpencil, karena ini program kecamatan yang serta juga bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan urusan-urusannya yang berhubungan dengan jaringan,” tuturnya.


Mengenai masalah perangkatnya, Ia mengatakan, servernya akan terpusat di Kantor Bupati Kabupaten Parigi Moutong dan yang nantinya akan dihubungkan juga ke kecamatan-kecamatan, sehingga bisa saling mengakses satu sama lain.


Lanjut Ia, karena di Kabupaten Parigi Moutong terdapat 23 kecamatan, dan  sementara pengadaan-pengadaan tower itu hanya sebanyak sebelas unit, nantinya pemasangan tower itu akan ditempatkan di daerah yang akses internetnya lebih mudah.


“Nanti dicari titik internetnya. Misalnya, dari Kecamatan Moutong dan Kecamatan Taopa serta Kecamatan Lambunu, nanti tower akan ditempatkan di Kecamatan Taopa, agar beberapa kecamatan itu bisa saling mengakses,” bebernya.


Ia menambahkan, selain mempermudah urusan saat adanya Pandemi, itu juga dapat mengurangi adanya perjalanan dinas.


“Tidak perlu lagi sering turun lapangan, karena kalau sudah ada itu tower dan akses internetnya sudah lebih mudah dan cepat maka semuanya bisa sudah lewat zoom meeting. Kecuali mungkin ada masalah yang memang betul-betul harus dicek, baru turun lapangan. Dan insha’Allah kita bisa laksanakan ini ditahun 2021,” tandas Ahmad ke redaksi kabarSAURUS.






Exit mobile version
%%footer%%