Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Kabupaten Parigi Moutong telah melampaui target penurunan angka stunting. Memasuki pertengahan tahun 2021, Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau yang disebut e-PPGBM milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Parigi Moutong mencatatkan, angka 11,05 persen untuk stunting.
Sahid Badja selaku gugus tugas penanggulangan stunting Parigi Moutong mengatakan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terjadi penurunan yang signifikan angka stunting di Kabupaten Parigi Moutong.
Yang mana, pada tahun 2018 angka stunting pada daerah ini mencapai 34,04 persen. Kemudian tahun 2019 terjadi penurunan ke 25,05 persen. Selanjutnya tahun 2020, kembali mengalami penurunan menjadi 21 persen. Dan periode Januari 2021, angka stunting semakin menurun hingga 11,05 persen.
“Melihat angka 11,05 persen sejak awal Januari 2021, itu artinya kita telah melampaui target penurunan angka stunting. Tinggal kita bagaimana mempertahankan angka itu.” Demikian yang disampaikan Kepala Bidang Sosial Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Parigi Moutong Sahid Badja, kepada media kabarSAURUS, Selasa (18/05).
Ia mengatakan, angka tersebut harus dipertahankan dan akan ditekan lagi pada tahun 2022-2024. Mengingat, Pencanangan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa optimis target percepatan angka stunting pada tahun 2024 menjadi 14 persen.
Melansir dari kemenkopmk.go.id, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto mengatakan, bahwa pandemi yang melanda dikhawatirkan meningkatkan angka stunting.
“Asumsi kita, dari banyaknya pengangguran yang naik, angka kemiskinan yang naik, kemungkinan konsumsi pada kelompok ibu hamil, pada anak-anak, pada bayi, kemungkinan akan terjadi penurunan. Nah itu ada resiko kejadian berat badan bayi rendah. Itu juga tanda-tanda pertumbuhan secara fisik organnya juga rendah, khawatirnya jadi stunting,” tutur Agus Suprapto dalam program Halo Indonesia DAAI TV, pada Rabu (3/2).
Oleh karenanya, upaya percepatan penanganan angka stunting juga harus tetap dilakukan dan memerlukan upaya keras dengan fokus dan sasaran yang jelas. Deputi Agus menerangkan, dalam melakukan penanganan stunting juga bisa dilakukan oleh masyarakat umum. Seperti perlunya surveilans untuk melihat keadaan masyarakat sekitar. Hal ini bisa dilakukan oleh pengurus RT/RW atau desa dan kelurahan, petugas kesehatan seperti bidan dan perawat, atau dengan kesadaran kita sebagai masyarakat.
“Kalau kita mampu melihat bahwa ada dicurigai ada anak-anak yang kurang makan, kurang gizi, dan sering sakit-sakitan, maka kita sebaiknya segera membantu mereka. Baik membantu secara tangible (berwujud) maupun intangible (tak berwujud),” ujarnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, bansos yang dikucurkan oleh pemerintah juga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Seperti halnya pembelanjaan kebutuhan terhadap ibu hamil. Yang intangible, misalnya menyalurkan mereka ke tempat pelayanan, atau memberikan edukasi berupa penjelasan persuasi bahwa ibu ini memiliki calon generasi muda.
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
