Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

IMB Gedung Sarang Walet Parigi Moutong Cukup Rumit

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Rumitnya persyaratan menyebabkan gedung sarang burung walet di Kabupaten Parigi Moutong belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sejumlah masyarakat mengatakan kerumitan pembuatan IMB untuk sarang burung walet disebabkan adanya persyaratan berupa gambar struktur bangunan, sedangkan jasa untuk menggambar masih terbatas.

Selain itu, syarat lain untuk mendapatkan IMB bangunan sarang burung walet juga mesti mendapat persetujuan dari tetangga di sekitar lokasi gedung.

Kemudian harus ada pula izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sebab adanya kotoran pada sarang burung walet yang akan berdampak bagi kesehatan masyarakat sekitar.

“Karena bangunan sarang burung walet tersebut menyangkut keselamatan, maka banyak izin yang harus dipenuhi sehingga terkesan memberi kerumitan,” demikian kata Kepala Bidang Tata Ruang, I Wayan Sukadana, saat redaksi kabarSAURUS menyambangi ruang kerjanya, Rabu (16/06/2021).

Ia mengatakan, struktur gambar bangunan sangat diperlukan untuk memastikan kekuatan gedung, sehingga penting untuk melihat bahan yang digunakan pada bangunan tersebut.

Pada desain itulah bisa dilihat apa saja bahan yang digunakan, misalnya tulangannya seperti apa,” ujarnya.Tetapi, kata Sukadana, sesuai dengan kondisi di lapangan, disinyalir sebagian besar masyarakat pengusaha sarang burung walet hanya mementingkan desain yang ada di dalam gedung dan abai perihal struktur bangunannya.

Ia berharap, karena ada aturan terkait wajib mengantongi IMB, maka masyarakat yang belum memiliki IMB disarankan untuk segera mengurusnya.

Terkait jasa yang bisa membantu menggambar struktur bangunan, bisa berkoordinasi dengan pihak Tata Ruang.

“Jika ada yang melanggar, saat ini kita hanya sebatas menegur saja. Ke depannya, kita akan melakukan sosialisasi yang akan kita sangkutkan dengan Perda IMB, terhadap pengusaha sarang burung walet yang ada di daerah ini,” tandasnya.

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Hukum dan Kriminal, Sulawesi Tengah

Komnas HAM Perlu Bentuk TIM Pencari Fakta

Jakarta, KabarSAURUSonline.com- SMSI Pusat, minta Komnas HAM membentuk Tim pencari fakta terkait pembunuhan seorang pemimpin redaksi media online Lasernews.today.com

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus, hari Minggu (20/6) menemui Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani untuk memohon secara politik, mendesak pemerintah dalam hal ini kepolisian agar menuntaskan penyelidikan dan penyidikan kasus penembakan terhadap Mara Salem Harahap (42), wartawan dan Pemimpin Redaksi Lassernews.today.com, Jumat malam, 18 Juni 2021.

“Penyelidikan kasus ini harus dilakukan serius dan tuntas. Apapun latar belakang kejadiannya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perlu turun tangan untuk membentuk tim pencari fakta,” kata Ahmad Muzani ketika menerima tim SMSI di rumahnya, Islamic Village, Kelapa Dua, Tangerang.

Ahmad Muzani yang politisi Partai Gerindra ini mengatakan, peristiwa penembakan ini bukan hanya pembuhuan terhadap Mara Salem Harahap alias Marsal, tetapi melukai banyak hal, terutama kalangan pers, dan demokrasi.

“Pembunuhan ini juga merupakan ancaman terhadap negara,” kata Ahmad Muzani.

Menurut Firdaus, penembakan yang menewaskan Marsal ini bukan semata-mata kejahatan biasa, tetapi perbuatan keji yang berdampak luas terhadap perkembangan demokrasi.

“Penembakan itu selain membunuh orang pers, juga mengancam karakter demokrasi yang dikembangkan oleh pers. Kita tahu pers adalah pilar ke-4 demokrasi yang selain mengontrol jalannya demokrasi, juga pelaksana demokrasi,” kata Firdaus yang didampingi Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir, dan anggota Dewan Penasihat SMSI Pusat Ervik Ary Susanto.  

Muzani sepakat dengan sikap Firdaus bahwa kepolisian harus segera menyelesaikan secara tuntas penanganan kasus penembakan Marsal. Tidak ada alasan lagi kasus penembakan orang tidak diusut.
“Harus diusut tuntas. Adili pelakunya,” kata Muzani.

Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, Sabtu (19/6) juga mengecam penembakan terhadap Marsal. “Sebuah kabar duka kembali mewarnai kehidupan pers Indonesia. Pemimpin Redaksi LasserNewsToday, Mara Salem Harahap meninggal dunia Sabtu Juni 2021,” demikian surat pernyataan Dewan Pers yang ditandatangani Mohammad NUH.

NUH juga mendesak aparat kepolisian segera menyelidiki kasus ini secara serius dan seksama. “Pelaku dan motif pembunuhan harus diungkapkan. Rasa keadilan keluarga Mara Salem Harahap juga harus ditegakkan.”

NUH menghimbau agar segenap komunitas pers Sumatera Utara memperhatikan masalah pembunuhan Marsal dan secara proporsional membantu aparat kepolisian untuk mencari bukti-bukti dan mengungkap fakta.
 
Mara Salem ditembak orang yang belum diketahui identitasnya, di dalam mobilnya yang diperkirakan dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Marsal mengalami dua luka sehingga nyawanya tidak tertolong.

Kasus penembakan Marsal pekan ini bukan satu-satunya. Sebelumnya terjadi beberapa kali penyerangan terhadap awak media di Sumatera.

Menurut catatan, pada 29 Mei 2021 terjadi kasus pembakaran rumah Abdul Kohar Lubis wartawan Linktoday.com di Kota Pematang Siantar.

Kemudian 31 Mei, mobil jurnalis Metro TV Pujianto dibakar oleh orang yang tidak dikenal di Sergai. Kemudian 13 Juni 2021, rumah orangtua wartawan di Binjai juga dibakar oleh orang tidak dikenal.

Dalam surat pernyataan Dewan Pers, 19 Juni 2021, dijelaskan, semua pihak yang merasa dirugikan pers agar menempuh prosedur penyelesaian sengketa pers seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999, dan Peraturan Dewan Pers.

Sementara itu Dewan Pers juga meminta segenap unsur pers nasional untuk senantiasa mengutamakan keselamatan diri dan menaati Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas sebagai wartawan. (Rilis)

Berita, Berita, Kabar Daerah, Kabar Fokus, Kabar Hukum dan Kriminal, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

LB3 Campur Sampah Biasa, RS Anuntaloko Parigi Moutong ‘Semberono’

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – ‘Semberono’, beberapa kantong sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) milik RS Anuntaloko Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, bercampur dengan sampah biasa.   

Rumah Sakit merupakan sarana upaya kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Sehingga, faktor kebersihan dan kesehatan lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya memaksimalkan pelayanan.

Dalam kegiatan pelayanannya, Rumah Sakit (RS), bisa menghasilkan Puluhan bahkan Ratusan Kilo Gram, sampah biasa ataupun LB3.

Tentunya, kondisi ini perlu perhatian dan kehati-hatian dari pihak RS tersebut dalam hal pemisahan sampah medis dan nonmedis ini.

Sayangnya, RSUD Anuntaloko yang menjadi salah satu andalan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, karena beberapa tahun lalu menjadi salah satu RSUD rujukan di Provinsi Sulawesi Tengah dan telah terakreditasi seakan luput perhatiannya terkait penanganan sampah ini.

Hal tersebut, berdasarkan hasil temuan lapangan Redaksi kabarSAURUS. Nampak kebersihan dan kesehatan lingkungan terkesan jauh dari perhatian pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong.

Tidak adanya perhatian pihak RSUD Anuntaloko terhadap pengelolaan LB3 dan sampah biasa, nampak jelas pada bagian belakang gedung RSUD ini, yang masih dalam kawasannya.

Tumpukan sampah biasa yang mengeluarkan bau menyengat nampak menggunung. Gunungan sampah itu, nampak diapit beberapa bangunan baru dan bangunan lama namun masih disungsikan sampai saat ini.

Kesan pembiaran atas tumpukan sampah biasa dan LB3 dari pihak manajemen RSUD Anuntaloko Parigi ini semakin kuat. Pasalnya, posisi tumpukannya yang hanya berjarak sekitar 50 Meter dari Rumah Jabatan (Dokter) dan ruang Gizi, yang notabene juga merupakan akses jalan bagi seluruh karyawan RSUD tersebut.               

Masih berdasarkan pantauan lapangan media ini Rabu (16/06). Sampah non medis atau biasa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong, bercampur dengan LB3 atau sampah medis.

Mobil Angsa Biasa Milik DLH Di RS Anuntaloko Parigi Sedang ‘Turun Mesin’, Sedangkan Mesin Pemusnah LB3 Milik RSUD Nampak Nyaris Jadi Rongsokan

Nampak jelas terdapat bekas jarum suntik yang seharusnya menjadi LB3 tercampur dengan sampah biasa pada lokasi tersebut. Sementara, saat itu, para pejabat tinggi RSUD Anuntaloko Parigi Motong, sedang tidak berada ditempat.

“Pak Direktur, ada ke Bali. Pak Wadir Umum, belum datang kayaknya,” ucap salah seorang staf diruang direktur RSUD Anuntaloko Parigi Moutong. saat Media ini coba melakukan konfirmasi.    

Untuk diketahui, pada dasarnya setiap Rumah Sakit (RS) mempunyai tugas untuk melakukan pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah. Hal itu sebagai bentuk penanganan sampah yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Sekalipun, alat dan obat medis yang merupakan sampah rumah tangga dan tidak tidak terpakai atau dibuang tergolong aman. Akan tetapi, sampah biasa tersebut, bisa juga termasuk dalam LB3.

Selain tumpukan sampah biasa yang bercampur dengan LB3. Juga terdapat tumpukan sampah LB3 di sekitar lokasi mesin insenator milik RSUD Anuntaloko Parigi.

Tumpukan Sampah LB3 RSUD Anuntaloko Parigi, Menggunung di Lokasi Mesin Pencacah dan Insenator

Parahnya, tumpukan LB3 pada lokasi tersebut nampak menggunung. Bahkan, nyaris mencapai atap bangunan di sampingnya.

Sedangkan, mesin pencacah dan insenator dilokasi itu, nampak seperti tidak terawat. Bahkan, kondisinya nyaris menjadi ‘sarang ular’ membuatnya terlihat bagai barang rongsokan yang siap diangkut pengusaha barang rongsokan.        

Sementara itu, Ramlin, Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan Sampah dan Limbah B3, DLH Kabupaten Parigi Moutong mengakui, pihaknya belum dapat mengangkut sampah biasa milik RSUD Anuntaloko Parigi.

Alasanya, kata Ramlin, mobil khusus yang disiapkan untuk mengangkut sampah non medis RSUD Anuntaloko Parigi, saat ini masih mengalami kerusakan.

Perihal Pengangkutan Sampah Biasa bercampur LB3 di RS Anuntaloko Parigi. BLH Belum Beri Konfirmasi Lanjutan

“Untuk sampah yang nonmedis itu atau yang istilahnya sampah domestik kita masih bermasalah pada mobilnya. Karena mobil kita yang khusus dipakai untuk mengangkut sampah domestik RSUD Anuntaloko sekarang lagi turun mesin (rusak),” ungkapnya, kepada media ini Rabu, (16/06).

Ramlin mengaku, akan segera berupaya untuk melakukan pengangkutan sampah non medis tersebut. Ia juga memastikan bahwa sampah dari RSUD Anuntaloko Parigi tidak akan bercampur dengan sampah medis saat tiba di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).

“Nanti akan saya hubungi kembali. Insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa kami atasi. Kalau kami temukan LB3, biasanya kami kembalikan ke pihak terkait (Puskesmas atau Rumah Sakit). LB3 RSUD Anuntaloko ini, mereka musnahkan langsung atau mereka libatkan pihak ke Tiga. Biasanya, setiap Tiga bulan, mereka melaporkan berat LB3nya. Tapi, sejak 2021 ini, belum ada sampai sekarang,” tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi lebih lanjut dari Ramlin, perihal terangkutnya sampah non medis yang bercampur dengan beberapa sampah medis itu dan telah menggunung di wilayah RSUD Anuntaloko Parigi.

Berita, Berita, Kabar Daerah, Kabar Fokus, Kabar Hukum dan Kriminal, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Pengadaan Mobil Tamu Pemda Parigi Moutong, Siapa Untung?

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Siapa yang untung dibalik kegiatan belanja APBD Kabupaten Parigi Moutong, tahun anggaran 2021. Terkait belanja pengadaan mobil operasional tamu Pemda?   

Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nngai, SE. Mengaku tidak megetahui adanya pengadaan kendaraan operasional tamu Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, yang terpajang di situs resmi http://lpse.parigimoutongkab.go.id.

Berdasarkan hasil penulusuran Tim Redaksi media ini, dalam situs http://lpse.parigimoutongkab.go.id/. Pembelian mobil tersebut, terjadi pada tanggal 04 Mei 2021. Dengan kode tender bernomor 2921149.

Adapun pengadaan kendaraan operasional tersebut, bersumber dari APBD tahun 2021, dengan kisaran pagu anggaran hampir 1 miliar lebih. Sementara itu, Bagian Umum Sekretariat Daerah sebagai OPD Teknis pengadaan kendaraan operasional tamu Pemda tersebut.

Untuk diketahui, Saat Zulfinasran masih menjabat sebagai Kaban BAPPELITBANGDA tahun 2019 lalu.

Selaku bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang salah satu tugasnya melakukan asistensi terhadap rincian anggaran kegiatan belanja dari setiap OPD, untuk menyelaraskan dengan RPJMD.

BAPPELITBANGDA saat itu, meloloskan program kegiatan belanja kendaraan operasional tamu Pemda Parigi yang disusun oleh Bagian Umum Sekretaris Daerah. Saat itu, H. Ardi Kadir sebagai Nahkoda atau Sekretaris Daerah sekaligus ketua TAPD saat itu.

Kini, atas usulan Bupati Parigi Moutong, Zulfinasran menduduki jabatan sebagai Ketua TAPD sekaligus nahkoda Sekertariat Daerah. Pengadaan, mobil operasional tamu pemda kembali terjadi.

Mirisnya, belanja APBD untuk pengadaan mobil tamu Pemda itu, seakan jauh dari kepentingan RPJMD Parigi Moutong Tahun 2021 yaitu, Parimo cerdas.

Ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia yang memaksa Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan agar Pemda memanfaatan APBD tahun ini pada sektor kesehatan, pemulihan ekonomi warga dan pendidikan.    

Pengadaan Mobil Operasional Tamu Pemda Parigi Moutong sarat ‘Tendensi’?

Parahnya lagi, terendus aroma ‘tendesi’ untuk meloloskan Dua item kegiatan yang sama milik Bagian Umum Sekretariat daerah dengan tahun yang berbeda ini.

Hal itu, menyusul pengakuan sejumlah anggota legislatif yang mengaku tidak mengetahui adanya penganggaran Pemda Parigi Moutong atas kegiatan tersebut.

Sebelum terlepas dari jabatan periode sebelumnya. Sejumlah anggota DPRD yang masih duduk pada periode saat ini, sempat mempersoalkan terkait pengadaan Dua unit mobil tamu Pemda berjenis Toyota Alphard bernilai kurang lebih Rp 2 miliar.

Sejumlah Anggota Legislatif (Anleg) pada masa itu, bahkan merasa seakan ‘diakali’. karena tidak mengetahui adanya program kegiatan pembelanjaan tersebut pada APBD tahun 2019.

Hal yang sama, seakan juga dirasakan sejumlah Anleg pada masa kepemimpinan Sayutin Budianto.

Namun, berdasarkan upaya konfirmasi media ini kepada sejumlah anleg DPRD Parigi Moutong belum lama ini, mereka seakan enggan memberikan komentar langsung kepada media ini.

Parahnya, sejumlah Anleg tersebut justru meminta agar media ini melakukan konfirmasi langsung kepada Sayutin Budianto selaku Ketua DPRD Parimo.

Sementara, Sayutin Budianto sendiri sebelumnya telah media ini wawancarai terkait hal ini.

Ia mengaku kaget dengan adanya kegiatan Pemda Parigi Moutong untuk pembelanjaan kendaraan mobil operasional tersebut.

Situasi pandemi saat ini, kata Sayutin Budianto, tidak elok rasanya bila Pemda Parigi Moutong membelanjakan APBD tahun ini untuk salah satu kegiatan yaitu pengadaan kendaraan operasional tamu Pemda.

“Saya mencurigai ini muncul pada saat refocusing anggaran Maret dan April kemarin. Karena pada saat pembahasan KUAPPAS dan Perda APBD 2021, kita hanya membahas soal postur APBD yang memuat belanja dan program. program itu, tidak memuat DPA. Seyogiayanya, Pemda Parigi Moutong menunda pembelian kendaraan operasional ini, karena menurut saya tidak ada gunanya. Seingat saya, kan sudah pernah teranggarkan kendaraan khusu tamu ini,” jelasnya.

Menurutnya, keberadaan Dua unit mobil Alphard pada pengadaan tahun sebelumnya, masih sangat layak untuk menjadi kendaraan operasional tamu pemda.

“Kalau misalkan banyak tamu. Silahkan pakai Randis saya, pakai Randis Sekda atau kepala-kepala dinas yang ada. Saya siap, kalau kendaraan dinas (Randis) saya dipakai untuk tamu, jika dua Alphard tidak cukup,” tegasnya.

Selain DPRD, Wabub Terkesan Kebingungan Soal Belanja APBD 2021 Untuk Mobil Operasional Tamu Pemda Parigi Moutong

Indikasi ‘tendensi’ terhadap kegiatan belanja kendaraan operasional tamu pemda Parigi Moutong ini, semakin kuat. Pasalnya, Badrun Ngaai, selaku Wakil Bupati Parigi Moutong, seakan kebingungungan saat media ini melakukan konfirmasi terkait belanja APBD 2021 untuk pengadaan mobil tamu Pemda Parigi Moutong.

Ditemui usai menghadiri Paripurna masa persidangan II 2021, dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati Parigi Moutong atas pandangan umum fraksi-fraksi. di gedung DPRD Parigi Moutong, Selasa (15/06).

Wakil dari Samsurizal Tombolotutu ini mengaku, baru mengetahui jika pengadaan kendaraan operasional tamu tersebut masih sebatas wacana.

“Kalau pengadaan oprasinoal tamu pemda Itu belum saya tahu, tapi memang itu ada wacana yang belum saya tahu,” ujarnya.

Namun, Badrun Nggai nampak memperlihatkan ekpresinya yang kaget saat media ini menyampaikan kegiatan belanja APBD itu telah selesai melewati proses penandatanganan kontrak.

‘terlanjur basah’. Badrun enggan memberikan komentar lebih saat ditanya terkait urgensi belanja APBD itu ditengah pendemi. Serta sesuai atau tidak dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menjabarkan visi dan misi Samsuririzal Tombolotutu (Bupati) bersamanya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong.         

“Jangan sampai saya bilang belum urgen tetapi mau dilaksanakan. Jadi, Insya Allah saya akan telusuri apakah ada untuk kendaraan operasional tamu-tamu atau bagaimana,” tuturnya.

Ia mengaku, selama ini, telah beberapa kali ia memberikan mobil jenis Toyota Alpard berwarna hitam yang merupakan Randisnya, untuk tamu Pemda Parigi Moutong gunakan.

Sehingga, ia masih perlu untuk memperjelas terkait latar belakang belanja pengadaan kendaraan operasional tamu Pemda Parigi Moutong pada APBD tahun 2021.

Pengadaan Operasional OPD Lebih Baik Dibandingkan Mobil Tamu Pemda   

Kalau pengadaan kedaraan operasional OPD, katanya, memang sudah layak untuk terjadi. Pasalnya, beberapa kendaraan operasional OPD tersebut, saat ini telah mengalami kerusakan.         

“Ha, itu yang belum saya tahu persis.  Apa latar belakangan mereka,  cuma  saya tahu memang ada wacana pembelian mobil untuk operasional OPD bukan untuk tamu. Nanti saya telusuri lagi kalau memang ada saya akan sampaikan,” ucapnya.

 “Supaya mengurangi biaya operasional. Tetapi, kalau untuk kendaraan operasional tamu-tamu itu, ‘Yah’…kalau memang di anggarkan wajar-wajar saja,” pungkasnya.

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Terobosan Baru DLH Parigi Moutong, Sampah Bisa Tukar Sembako

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Sampah bisa tukar sembako. Merupakan terobosan program terbaru dari DLH Parigi Moutong demi mewujudkan Kota Adipura.

Rencanya pada bulan Juli 2021 nanti, ada program keren dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Parigi Moutong. Pasalnya, pada bulan depan itu, masyarakat Parigi Moutong boleh menukar sampah jenis tertentu dengan sembako.

Melalui bank sampah yang ada pada DLH. Sampah rumah tangga berupa kardus bekas, botol plastik maupun potongan besi atau jenis sampah yang dapat didaur ulang, dapat ditukarkan dengan barang kebutuhan rumah tangga seperti beras atau bahan pokok lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sampah, Ramlin, kepada redaksi kabarSAURUS di Aula Hotel Anutapura, Senin (14/06/2021).

“Insha’Allah untuk sampah tukar beras itu kita mulai berlakukan pada awal bulan Juli ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, situasi Pandemi Covid-19 ini mau tidak mau membawa dampak bagi  ekonomi masyarakat. Sehingga program tukar sampah dengan sembako ini diharapkan bisa sedikit membantu kebutuhan rumah tangga, selain juga untuk memimalisir sampah lingkungan.

“Saat Pandemi kan pengelolaan saat ini tidak terlalu maksimal. Jadi kita biasakan budaya orang menabung sampah plastiknya, agar mereka bisa menukarkan dengan kebutuhan bahan pokok,” tuturnya.

Ia menerangkan, untuk menukar sampah dengan sembako, DLH akan menetapkan  nilai harga berdasarkan bobotnya.

“kita jadikan sampah itu tabungan. Setiap masyarakat yang datang akan kami buatkan dia buku nasabah, dan setelah cukup tabungannya baru bisa ditukarkan dengan bahan pokok yang dia pilih. Karena tidak langsung bawah sampah empat atau lima buah saja langsung bisa ditukar, dia harus dikumpul dulu,” terangnya.

Ia menyebutkan, untuk bahan pokok yang bisa ditukarkan itu tidak hanya berupa beras, tetapi ada juga minyak goreng, gula, garam ataupun bahan apa saja yang termasuk dalam ‘Sembako’.

Sampah Tukar Sembako, DLH Parigi Moutong Gandeng Pihak Lain

“Apa saja yang dia mau tukarkan, karena dalam produk itu bukan hanya beras. Minimal ada sembilan bahan pokok,” sebutnya.

Lanjut Ia, DLH akan bekerjasama dengan pihak lain untuk membeli kembali sampah yang ada di Bank Sampah DLH.

“Untuk mekanisme tabungan di bank sampah, yang pertama kami terima sampah yang sudah terpilah dan bersih. Setelah masyarakat membawa sampahnya maka akan langsung kami buatkan rekeningnya dan disesuaikan dengan nominal hasil penjualan sampah dari mereka itu,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk harga dari sampah, pihaknya masih mengikuti harga umum seperti sampah plastik yang berkisar Rp1000 hingga Rp1.500 per kilonya.

“Tetapi harga ini kan sering mengalami fluktuasi, jadi kita harus mengikuti harga pasaran. Kami tidak laksanakan pembelian secara rendah atau tidak sesuai harga pasarnya, jadi berapapun harga pasaran kami akan membelinya dengan harga itu,” pungkasnya.

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

DLH Masih Berharap Parigi Moutong Jadi Kota Adipura

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – DLH masih berharap Kabupaten Parigi Moutong mendapat gelar sebagai Kota Adipura. Sehingga, sampai saat ini, masih terus melakukan edukasi terkait sampah.  

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Parigi Moutong menggelar sosialisasi pada masyarakat tentang tata cara pengelolaan sampah.

Sosialisasi ini sekaligus juga membahas tentang langkah apa saja yang penting dilakukan saat ini,  agar meraih penghargaan sebagai Kota Adipura. Sosialisasi tersebut berlangsung sehari di Hotel Anutapura, senin 14 juni 2021 kemarin.

“Walaupun dalam keadaan pandemi Covid-19, tapi saya kira edukasi dan penguatan harus tetap dilakukan untuk masyarakat bersama dengan pemerintah daerah dalam mempersiapkan untuk meraih Kota Adipura,” jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulteng Muhammad Sadly. Saat didampingi Kepala Seksi Pengelolaan Sampah DLH Sulteng Zainal Afandi, kepada media kabarSAURUS, Senin (14/06).

Sadly mengatakan, sosialiasi mengelola sampah dengan baik dan benar menjadi penting saat ini karena ada sampah yang bisa bernilai ekonomi. Sampah justru bisa membantu ekonomi rumah tangga, jika tau caranya memiliah sampah yang produktif.

“Dengan adanya edukasi ini, masyarakat memiliki pengetahuan memanfaatkan tekhnologi  yang ada untuk mengelola sampah sekitar lingkungan rumah. Kegiatan produktif ini tentunya memberikan nilai tambah ekonomi untuk masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah DLH Provinsi, Zainal Afandi mengatakan, tujuan umum dari sosialisasi ini juga merupakan satu penguatan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal menemukenali dan menggali potensi masyatakat untuk ikut  berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah.

Hal tersebut kata ia, mulai dari pengetahuan masyarakat memilah sampah rumah tangga seperti jenis organik dan bukan organik.

“Dari rumah, masyarakat kita harapkan bisa memilah mana sampah organik, mana yang bukan organik, mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana sampah yang residu,” jelasnya

Menuju Parigi Moutong Jadi Kota Adipura, Perlu Aksi Sinergi Sejumlah Pihak Terkait Pengelolaan Sampah

Kemudian lanjut Zainal, pihaknya mengundang pemerintah kecamatan, desa maupun kelurahan sebagai peserta sosialisasi untuk menyamakan persepsi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meraih kota Adipura.

“Secara keseluruhan persoalan sampah perlu dikoordinasi kepada  Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup,” tuturnya.

Menurut Zainal, penting untuk melakukan aksi-aksi yang sinergi dari pihak-pihak terkait persoalan sampah.

Misalnya kata ia, praktisi, masyarakat, pegiat lingkungan yang harus didorong untuk melakukan pengelolaan sampah seperti pembentukan rumah kompos, Bank sampah dan bentuk lainya.

“Dengan itu kita berharap kalau semua bersinergi mengelola sampah maka kita akan dapat manfaat dan keuntungan dari itu,” tandasnya.

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Sejumlah Warga Kecamatan Moutong Masih Sulit Akses Air Bersih

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Hingga saat ini, Masyarakat Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Ternyata masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

Sekitar tahun 2019 program peningkatan akses air minum mendapatkan dukungan anggaran senilai Rp7 miliar.

Anggaran tersebut sudah termasuk survei tekanan air. Sehingga, besar harapan agar warga sejumlah desa wilayah Kecamatan Moutong seperti bisa Desa Moutong Timur, Desa Moutong Tengah dan Desa Moutong Barat, bisa mendapat air bersih.

Hal itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan (DPUPRP) bersama DPRD Kabupaten Parigi Moutong yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD,  Sutoyo, di ruang Komisi III, Kamis  (10/06).

Sutoyo mengatakan, berdasarkan hasil reses belum lama ini, beberapa desa yang ada  pada wilayah Kecamatan Moutong mengaku masih sulit mengakses air bersih dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Seperti Desa Moutong Timur, Moutong Barat dan Moutong Tengah.

Menurutnya, meski sebelumnya telah teranggarkan miliaran rupiah, kemudahan akses air bersih masih sebatas ‘angan-angan’ saja.

“Nah sampai saat ini di 2021. Air SPAM ini ternayata belum dirasakan oleh warga desa Moutong Timur. Jadi, untuk apa kita anggarkan anggaran yang besar tapi rakyat tidak merasakan,” ujar politisi NasDem itu.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab tidak terpenuhinya air bersih pada daerah tersebut, diduga akibat dari ulah kegiatan perusahaan modern.

“Desa Moutong Timur bermasalah sekarang, Makanya teman-teman dari PUPRP turun ke lapangan. karena hal ini menimbulkan kericuhan pada masyarakat  di sana, itu yang perlu diketahui,” tegasnya.

Oleh karena itu lanjut ia, untuk program SPAM tahun 2022 nanti, Dinas PUPRP bisa meningkatkan akses air minum termasuk perbaikan pipa yang rusak.

Ia berharap, dengan adanya dukungan anggaran setiap tahun  dari komisi III  DPRD, Dinas terkait bisa meningkatkan akses layanan air bersih.

Ratusan Juta Anggaran Pengadaan Pipa Untuk Air Bersih di Kecamatan Moutong Tidak Cukup?

“Hampir tiap tahun, komisi III anggarkan Rp100 juta pengadaan pipa. Tapi sampai sekarang persoalan air tidak selesai.  Maka itu saya pikir tolong itu diperhatikan, karena itu kebutuhan yang paling pokok,” tegasnya.

Exit mobile version
%%footer%%