Berita, Kabar Ekonomi, Parigi Moutong

Disperindag Imbau Pedagang Gunakan Standar HET

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, mengimbau agar penjualan barang yang dilakukan pedagang harus menggunakan standar Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen Disperindag Kabupaten Parigi Moutong, I Gede Sudarta, saat redaksi kabarSAURUS menyambanginya, Kamis (28/01/2021) mengatakan, setiap pedagang bahan pokok  baik itu yang di Pasar Inpres Tagunu Parigi atau di pasar lainnya, seharusnya menjual barang dagangannya berdasarkan pada ketentuan HET yang telah ditentukan.

“Pedagang bahan pokok harus jual berdasarkan HET yang telah ditentukan. Jadi tidak boleh melebihi harga HET,” ujarnya.

Ia menuturkan, dari beberapa bahan makanan yang merupakan dagangan dan termasuk dalam status bahan pokok, juga tidak semuanya memiliki HET.

“Ada juga bahan pokok yang belum memiliki HET,” tuturnya.

Ia menyebutkan, dari beberapa bahan pokok yang sudah memiliki HET, seperti gula pasir, minyak goreng dan beras.

“Yang belum memiliki harga HET itu seperti rempah, contoh cabai. Karena harga cabai  ini sering mengalami fluktuasi, dan itu disebabkan oleh cuaca juga,” bebernya.

Ia menerangkan, untuk standar HET beras medium itu berkisar Rp 11 sampai Rp 12 ribu, dan di Pasar Inpres Tagunu Parigi kebanyakan pedagang menjualnya dengan harga Rp 9 sampai dengan Rp 10 ribu.

“Sudah sesuai dengan HET untuk wilayah Sulawesi Tengah. Jadi harga beras kita itu juga belum pernah naik drastis, karena beras ini dijual di bawah harga eceran tertinggi itu,” pungkasnya.

Ia melanjutkan, untuk harga dari bahan pokok Pasar Inpres Tagunu parigi bisa terbilang stabil, karena harga tersebut terkontrol stabil. Bisa jadi disebabkan, ada kesimbangan antara ketersediaan bahan dengan permintaan.

Ia menambahkan, karena dalam hukum dagang itu tidak boleh serta merta mengikuti seperti aturan-aturan baku. Karena hukum dagang pada pasar itu menggunakan istilah persediaan dan kebutuhan.

“Artinya, jika persediaan banyak dan yang membutuhkan hanya sedikit, maka mau tidak mau harga dari dagangan itu bisa turun. Sebaliknya, apabila persediaan cuma sedikit lalu yang mebutuhkan banyak, maka harganya bisa naik lagi. Tapi ditekankan untuk tidak menjual melebihi HET,” tandasnya.

Berita, Parigi Moutong

Kabarnya Giat Sosialisasi, Tapi Kasus Positif COVID-19 Terus Meningkat

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani wabah virus corona. Sejak pertama kali dilaporkan masuk ke Negara ini, lonjakan kasus positif di Indonesia masih juga belum terkendali.

Termasuk Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, untuk menekan laju perkembangan wabah COVID-19, OPD teknis harus bekerja ekstra terutama Dinas Kesehatan. Kelonjakan kasus positif  dimulai sejak Desember 2020 kemarin hingga kini belum menunjukan tanda-tanda berhenti.

“Jadi karena kasus kita yang meningkat maksudnya bukan masyarakat yang tidak patuhi protokol kesehatan namun yang jadi penyebab adalah masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar kota, sehingga membawa ke Kabupaten Parigi Moutong, karena mobilitas Parimo (masyarakat-red) masih sangat tinggi untuk masuk keluar,” demikian dikatakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Wulandari Dinas Kesehatan Parimo kepada media kabarSAURUSonline.com saat menyambangi ruang kerjanya, Rabu (27/01).

Ia mengatakan, sejak awal wabah ini masuk di Indonesia sosialisasi terkait pencegahan COVID-19 sudah dilakukan di Parigi Moutong. Misalnya sosialisasi yang gencar dilakukan oleh 23 Puskesmas, mengimbau masyarakat menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan.

Namun diakui, belum semua menerapkan protokol kesehatan dengan disipilin bukan karena kurang sosialisasi.

“Kita lakukan evaluasi itu kepada setiap petugas-petugas kesehatan (Puskesmas-red) dengan program mereka masing-masing dalam melakukan pencegahan,” ujarnya

Wulan melanjutkan, meski demikian masih banyak juga masyarakat yang ‘sadar’ bahanya virus Corona. Hal itu dilihat dengan kapatuhan dan inisiatif warga sendiri saat merasakan ada gejala terpapar langsung memeriksakan diri ke Puksesmas terdekat. Namun demikian, hingga saat ini Kabupaten Parigi Moutong masih mengalami peningkatan kasus positif.

Ditanya tanggapanya terkait informasi, salah satu warga yang hendak mengambil hasil rapid tes pada tengah malam sekitar pukul 00.00. Wulan mengatakan, seharusnya sudah diedukasi di masing-masing Puskesmas, tidak perlu malu mengambil hasil rapid saat siang hari, sebab terpapar virus corona itu bukanlah suatu aib.

“Saya rasa edukasi saat dilakukan di Puskesmas mereka sudah mengetahui bahwa Corona ini memang bukan aib, tergantung dari pendapat masing-masing ada yang menerima itu ada yang tidak,” tandasnya. 

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Pemdes Kayuboko Kembali Programkan Pembangunan Jamban

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Tahun ini, Pemerintah Desa (Pemdes) Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kembali memprogramkan pembangunan jamban bagi masyarakatnya. 

Pembangunan 30 unit jamban rumah tangga ini, masuk dalam rancangan pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2021, oleh Pemdes Kayuboko.  

Program jambanisasi ini, adalah bagian untuk meningkatkan taraf hidup sehat masyarakat desa berkaitan dengan kesehatan lingkungan desa.

Program ini dinilai tepat, mengingat Kabupaten Parigi Moutong sudah mendeklarasikan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada bulan Oktober 2020.

Kecamatan Mepanga menjadi pilihan Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, sebagai wilayah fokus kegiatan deklarasi tersebut.

Sekretaris Desa Kayuboko Moh. Rifandi, mengatakan, program pembangunan jamban pada Desa Kayuboko, sejak tahun 2017 hingga 2020.

Hal itu ia sampaikan kepada Redaksi KabarSAURUS, saat menyambangi kediamannya, Senin (25/1). Rifandi mengungkapkan, rentang waktu empat tahun itu, total jamban bantuan desa untuk warga sudah mencapai 90 unit.

“Program jambanisasi ini hanya untuk masyarakat yang belum memiliki jamban pada rumah masing-masing. Sudah menjadi kesepakatan, pembangunan jamban 10 unit per dusun. Anggarannya sekitar Rp 3 juta per unit, dengan total 30 unit,” ungkapnya.

Ia berharap, perencanaan membangun 30 unit jamban keluarga untuk tahun ini bisa terealisasi sesuai dengan target.

“Mudah-mudahan tahun ini bisa terealisasi 30 unit jamban, karena tergantung dari anggaran desa juga. Insya Allah semoga mencukupi, sehingga program ini jalan sesuai dengan yang perencanaan,” ujarnya.

Diketahui, tercatat dalam data demografi desa, jumlah warga Desa Kayuboko saat ini sebanyak 1.877 jiwa.

Warga Berharap Bisa Rasakan Dampak Dari Seluruh Program PemMdes Kayuboko

Seluruh masyarakat Desa Kayuboko berharap, bisa merasakan dampak atau manfaat dari seluruh program pemeintah desa.

Informasi yang dihimpun kabarSAURUSonline.com , tahun ini juga Desa Kayuboko merencanakan sejumlah program yang berkaitan dengan penanganan stunting.

Programn stunting masih menjadi salah satu program prioritas nasional. Mulai tahun 2020 kemarin, Kabupaten Parigi Moutong menjadi salah satu lokus penanganan stunting.

Bahkan, tahun 2021 ini Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong masih memasukkan penanganan stunting sebagai salah satu prioritas daerah. Sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan hal ini, pengerjaannya secara bersinergi oleh beberapa OPD terkait. Sedangkan Bappelitbangda Parigi Moutong, menjadi komando dari program ini.

Berita, Berita, Kabar Daerah, Kabar Nasional, Parigi Moutong, Sulawesi Barat

Bencana Sulbar, Mengukir Cerita Warga Sebelum Gempa

Mamuju, kabarSAURUSonline.com – Kala itu, Kamis (14/1) sebelum terjadinya Gempa 6,2 SR. Warga korban bencana Sulbar mengukir sejumlah cerita saat peristiwa memiluhkan tersebut.

Peristiwa yang sama sekali tak terduga dari warga setempat, karena waktu itu aktifitas warga berjalan seperti biasanya. Bahkan, tanda-tanda akan terjadinya gempa hebat tersebut hampir tidak terdeteksi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tak megumandangkan informasinya akan adanya gempa.

Hingga, warga Sulbar terlena dengan aktifitas kesehariannya. Padahal, ada ancaman besar sudah berencana menimpa mereka dari balik bukit-bukit kecil Bumi Manakarra.

Melansir dari Fakta79.net dan Paceko.com, perbincangan terkait bencana gempa bumi di seluruh daerah, hampir tidak terdengar dalam argumen masyarakat.

Namun, yang masih hangat dalam perbincangan warga saat itu adalah keprihatinan bencana banjir bandang di kabupaten Polewali Mandar.

Menjelang sore harinya sekitar pukul 14.35 Wita warga setempat sontak geger dengan goyangan gempa bumi berkekuatan 5,9 SR. Warga pun panik. Meski, pada waktu itu aktifitas warga masih terbilang normal dan belum menimbulkan dampak kerusakan serta korban jiwa.

Ayunan bumi tersebut terdeteksi melalui informasi lembaga berkompoten, ternyata berpusat di kabupaten Majene Provinsi Sulbar.

Menoleh keperistiwa Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah 28 September 2018 silam. Warga sekitaran pesisir pantai Provinsi Sulawesi Barat, memilih menyelamatkan jiwa di dataran tinggi.

“Warga takut tsunami. Secara psikis, memang ini tidak bisa terhindarkan. Sebagian mereka berpendapat kalau gempa terjadi, berarti berikutnya tsunami,” ungkap Kepala Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Rahmat Kasim.

Bahkan bukan hanya itu, seorang warga Kecamatan Malunda, Suaib mengatakan, saat sebelum gempa Ia mendengar suara seperti ledakan bom di tengah lautan. Namun, Ia tidak menyangka jika ternyata suara itu biang penyebab terjadinya gempa siang itu. Beberapa saat kemudian, setelah suara ledakan itu berlalu, goyangan sangat hebat pun terjadi.

“Saya sementara naik motor pak. Saya dengar suara meledak di laut seperti bom. Beberapa saat kemudian terjadilah gempa. Saya hampir terjatuh, saya kira ban motor kempes,” ujar warga Dusun Tanisi, Mekkatta Selatan, Kabupaten Majene.

Bencana Sulbar, Warga Panik Pasca Pengumuman BMKG Keluar

Dalam kondisi masyarakat yang panik tersebut, BMKG mengumumkan jika pusat gempa 5,9 SR berpusat di Majene dan tidak berpotensi tsunami. Namun oleh BMKG, warga hanya diminta untuk waspada terhadap gempa susulan. Sayangnya, BMKG tidak mempertegas interval waktu berapa jam perkiraan gempa susulan akan terjadi.

Setelah itu, aktifitas warga pun kembali berjalan normal hingga malam harinya. Nyaris, tak ada ketakutan dan kepanikan dan semua berjalan seperti biasa. Apalagi, BMKG sudah merilis jika gempa 5,9 SR tersebut sama sekali tidak berpotensi tsunami. Warga Sulbar pun kembali tenang, bahkan tidak ada yang menyangka kalau gempa susulan akan terjadi pada malam harinya.

Dini hari, Jumat 15 Januari 2021 pukul 02.28 Wita, warga yang dalam buayan mimpi indah itu, kembali terkejut dengan goyangan besar Bumi Manakarra. Gempa susulan yang sama sekali tidak terpredisikan tersebut, benar-benar lebih dasyat dari pada gempa Kamis menjelang sore. Warga panik dan berlarian. Lagi-lagi, mencari tempat ketinggian. Pengungsian besar-besaran pun terjadi, hingga suasana menjadi mencekam kala itu.

Lalu lalang kendaraan dengan klakson bersahutan menjadi sangat riuh. Semua warga meninggalkan rumah dengan raut wajah  ketakutan. Beberapa bangunan rubuh, jalan-jalan ada yang retak dan menganga, tiang listrik tumbang dan listrik pun padam. Tak ada satu pun warga yang berani memilih tinggal di rumah mereka.

Sementara pihak BMKG menyebut, Bencana gempa yang terjadi di Sulbar yang berdampak bagi Kabupaten Mamuju dan Majene bertipe Foreshock, Mainshock dan Aftershock.

Foreshock adalah tipe gempa pembuka, Mainshock tipe gempa utama dan Aftershock tipe gempa susulan.

Menurut Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, gempa yang terjadi pada Kamis (14/1) sekitar pukul 14.30 Wita berkekuatan 5,9 SR merupakan gempa pembuka. Termasuk kata Ia, rentetan delapan kali gempa saat itu, hingga gempa susulan Jumat (15/1) dini hari.

Berita, Berita, Kabar Daerah, Kabar Fokus, Kabar Hukum dan Kriminal, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Somasi Moh. Suaib HI Hadiuna, Dijawab Pemda Parigi Moutong

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Somasi Moh. Suaib HI Hadiuna melalui Sumitro, yang merupakan tim kuasa hukumnya, mendapat jawaban dari Pemda Kabuapaten Parigi Moutong.

Memasuki hari terakhir batas waktu jawaban atas somasi Moh. Suaib HI Hadiuna kepada Bupati Parigi Moutong. Hari ini, Selasa (28/1). Pemerintah daerah (Pemda) Parigi Moutong, menjawab somasi Moh. Suaib yang ia layangkan melaui kuasa hukumnya, Sumitro SH.

Upaya somasi Moh. Suaib HI Hadiuna itu, seakan tidak memberikan pengaruh bagi Pemda Parigi Moutong. Terlebih lagi, bagi Kepala daerahnya, yang dijabat Samsurizal Tombolotutu, selama dua periode.

Pasalnya, Pemda Parigi Moutong mengaku tidak bersalah terkait pembukaan salah satu akses jalan menuju pantai mosing.

Sehingga, Bupati maupun Pemda Parigi Moutong, tidak akan melakukan ganti rugi, sebagaimana tuntutan dalam somasi Moh Suaib yang ia layangkan sebelumnya.

Hal itu, tertuang jelas dalam isi jawaban Pemda Parigi Moutong atas somasi Moh. Suaib, seperti dalam pemberitaan media ini sebelumnya.

Kepada sejumlah wartawan, Sumitro yang saat itu mendampingi kliennya, membacakan surat jawaban Pemda Parigi Moutong, dengan Nomor 183.5/73/ BAG KUMDANG, tertanggal 26 Januari 2021.

Ia menjelaskan, Pemda Parigi Moutong mengaku tidak melakukan penggusuran tanah dan penebangan pohon kelapa untuk pembukaan jalan pada wilayah Desa Tada Timur Kecamatan Tinombo Selatan.   

Kemudian, kata Sumitro yang lanjut membacakan surat itu, bahwa pembukaan akses jalan Desa Tada Timur Kecamatan Tinombo Selatan dan penebangan atas pohon kelapa kliennya. Tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

“Ketiga, bahwa, berdasarkan ketentuan pada angka 1 dan angka 2. Pemda tidak dapat memberikan ganti kerugian tanah, tanaman dan/atau kompensasi dalam bentuk apapun,” ungkap Sumitro, kepada sejumlah wartawan.

Permintaan Ganti Rugi Dalam Somasi Moh. Suaib, Tidak di ‘Gubris’ Pemda Parigi Moutong, Bupati Bakal Digiring ke Pengadilan

Menanggapi perkara ini, lanjut Sumitro, pihaknya akan melakukan gugatan terhadap Bupati Parigi Moutong terkait dugaan penyerobotan lahan.

“Kalau begini model balasan somasinya, itu berarti mereka tidak mau mengganti rugi, ini juga tidak jelas. Lalu, siapa sebenarnya yang lakukan penyerobotan lahan itu, kan tidak mungkin mesin jalan sendiri,” tuturnya.

Ia menjelaskan, pihaknya akan mengambil langkah penyelesaian perkara dengan melaporkan Bupati Parimo, Samsurizal Tombolotutu. Bersama dengan Kepala Desa Tada Timur, ke pihak Polres Parigi Moutong dan Pengadilan Negeri (PN) Parigi .

“Kita akan melakukan gugatan terhadap Bupati terkait dengan persoalan penyerobotan lahan oleh Pemda pada lokasi klien kami. Jika berhadapan hukum dengan pemimpin daerah seperti ini. Maka, langkah ke pengadilan, merupakan jalan terakhir memperoleh keadilan,” Terang Sumitro sedikit geram.

Selain Bupati Parigi Moutong, Sumitro dan kliennya mengaku bakal turut menyeret Kepala Desa Tada Timur terkait persoalan ini.  

“Kenapa menarik Kepala Desa Tada Timur?. Karena, sebagaimana nomenklatur, APBD tidak bisa mengganti rugi lokasi. Kalau  itu terjadi, pasti kepala desa yang akan masuk penjara. Jadi daerah ini sangat luar biasa. Tapi saya berharap ini kejadian yag terakhir kalinya di Kabupaten Parigi Moutong ” tandasya.

Jangan Lewatkan Berita Terkait Sebelumnya : https://kabarsaurusonline.com/berita-merupakan-sajian-kumpulan-informasi-publik/berulah-lagi-bupati-parigi-moutong-dapat-somasi/

Berita, Berita, Kabar Daerah, Kabar Hukum dan Kriminal, Palu, Sulawesi Tengah

CSR PT PLN Persero, Jadi Proyek Dinas Kehutanan Sulteng?

Palu, KabarSAURUSonline.com – CSR PT PLN Persero yang nota bene adalah bantuan bagi warga secara cuma-cuma. Disinyalir ‘termanfaatkan’ oleh Dinas Kehutanan Sulteng, dengan cara mengarahkan menjadi proyek. yang kemudian dinilai tidak  memberi manfaat bagi masyarakat.          

Keberadaan tanaman kelor pada pegunungan Paralayang Salena, Kelurahan Buluri. Diduga kuat menggunakan praktek ‘culas’ berbalut proyek Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng.  

Pasalnya, proyek yang terlaksana pada tahun 2020 silam oleh pihak Kehutanan Provinsi Sulteng tersebut, ternyata berasal dari peruntukan danaa CSR PT PLN Persero.

Hal ini mencuat kepermukaaan bermula dari keluhhan warga pemilik lahan pada lingkungan Salena, Kelurahan Buluri, Kota Palu Sulawesi Tengah.

Proyek penanaman pohon Kelor (Moringa Oliefera) pada kebun warga lingkungan daerah tersebut. Merupakan bantuan penyediaan dan penanaman bibit kelor untuk mendukung ekosistem dan perekonomian masyarakat.

Secara bekerjasama, UPT KPH Unit Kerja Banawa Lalundu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah, menggarap proyek tersebut.

Kepada wartawan tim media ini, Kepala PLN Area Palu, Wardy melalui Keren Sengke, Supervisor SDM Dan Administrasi. Membenarkan jika proyek bantuan kerjasama penyediaan bibit kelor pada Lingkungan Salena, merupakan program pemberdayaan bersumber dari dana CSR PT PLN Persero tahun 2020.

“iya, program penanaman kelor pada wilayah Salena itu, adalah program kerjasama antara PLN, UPT KPH Banawa-Lalundu serta Dinas Kehutanan Propinsi Sulteng. Kami menyiapkan anggaran dan secara teknis penyediaan bibit, sedangkan kawan- kawan dari Dinas yang melakukan penanaman. penyuluh pertanian setempat turut membantu” jelas Keren.

Keren Sengke enggan menyebut jumlah pasti dana CSR PT PLN Persero tersebut. Ia hanya memastikan, bahwa pengelolaan dana oleh UPT KPH Banawa-Lalundu mencapai ratusan juta rupiah.

“Dananya secara pasti saya lupa, karena proyeknya sudah lewat, yaitu pada tahun 2020. Tetapi, yang pasti tidak mencapai Rp 1 miliar,” ungkap Keren.

Sementara itu, Kepala UPT KPH Banawa-Lalundu, Mirwan Lamandura. mengakui, pihaknya selaku pengelola penanaman kelor wilayah perbukitan Salena Tahun 2020.

Pengakuan Mirwan Lamandura tersebut, terungkap saat wartawan tim media ini menyambanginya.    

Meski demikian, ia menolak menjelaskan tetapi secara teknis terkait kegiatan itu, dengan dalih baru menjabat pada Desember 2020.

Bermula Dari Keluhan Warga, ‘Aroma Bangkai’ Pengelolaan Dana CSR PT PLN Persero Mencuat Kepermukaan   

“Saya akui UPT KPH Banawa-Lalundu pengelola proyek itu. Tetapi, saat itu bukan saya yang menjabat. Saya, baru mendapat pelantikan per Desember 2020 barusan. Jadi, secara teknis saya tidak paham” elaknya.

Mirwan yang mengaku mantan aktivis PRD tersebut, meminta wartawan menkonfirmasi kepada pejabat sebelumnya.

“Kalau boleh, silahkan konfirmasi kepada pejabat sebelum saya. Namanya Pak Susanto Wibowo, sekarang berada pada Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah,” ujarnya, Senin (25/01).

Melansir dari Celebesta.com, edisi Jumat (22/01). Beberapa warga mengaku keberatan, dengan kegiatan penanaman bibit kelor pada sejumlah kebun warga lingkungan Salena, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

Penyuluh pertanian dan petugas UPT KPH Banawa-Lalundu, menjadi pelopor kegiatan penanaman bibit yang bersumber dari bantuan CSR PT PLN Persero.   

“Penanaman bibit kelor itu tidak pamit ke kami pemilik lahan. Penyuluh pertanian terkesan arogan terhadap warga pemilik lahan. Seakan tidak menganggap kami,” keluh Haerul.

Sementara itu, Larota, salah satu tokoh pemuda Salena mengatakan, pihak PLN dan Dinas Kehutanan tidak pernah melakukan sosialisasi terkait program tersebut. 

“Mereka (PLN dan Dinas Kehutanan) tidak pernah sosialisasi tentang ini. Sekarang malah banyak pohon kelornya mati,” tegas Larota.

Penyuluh pertanian Wilayah Kecamatan Ulujadi, Wahid Gunawan, kepada tim media ini mengatakan, penanaman kelor pada lingkungan Salena adalah proyek percobaan. 

“Ditanami..baru itu percobaan tanam kelor dan ternyata tidak cocok..” tulisnya melalui pesan Masangger.

Penulis : TIM

Berita, Berita, Kabar Daerah, Kabar Politik, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Sisa Anggaran Covid-19 Parigi Moutong Jadi Misteri

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Sisa anggaran Covid-19 Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), masih menjadi misteri.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), memporsikan anggaran sebesar Rp 26 miliar dari APBD khusus untuk percepatan penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Berdasarkan penelusuran media ini, sekitar Rp 10 miliar dari total anggaran itu menjadi milik OPD yang khusus menangani persoalan kesehatan.

Kegiatan terkait penanganan kesehatan yaitu, penyediaan sarana prasarana (sapras) kesehatan. Selain itu, kegiatan pemeriksaan laboratorium untuk warga yang tersinyalir terpapar COVID-19.

Kemudian, sekitar Rp 16 miliar untuk penanganan dampak sosial ekonomi, dengan nama program pengaman jaringan sosial. Jumlah tersebut juga untuk belanja tidak terduga.

Sedangkan, laporan Pansus DPRD terkait hal ini, terungkap hanya sekitar Rp 13 miliar yang dapat tersealisasi dari total Rp 26 miliar anggaran yang tersedia.

Kepada Redaksi KabarSAURUS, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Parigi Moutong. Sutoyo, membeberkan hal tersebut, via gawainya belum lama ini.

“Terkait persoalan anggaran, kita melaporkan anggaran yang terealisasikan itu sebanyak kurang lebih Rp 13 Miliar dari total anggaran Rp 26 Miliar,” bebernya.

Ketua Pansus Akui Tidak Pertanyakan Sisa Anggaran Covid-19 Parigi Moutong

Ia menuturkan, terkait hal itu, pihaknya memberikan kesimpulan masih adanya sisa anggaran Covid-19, hasil refocusing APBD Parigi Moutong tahun 2020.  

“Berarti masih ada sisa sekitar Rp 13 Miliar lagi. Apakah sudah terpakai atau juga sudah habis, itu belum kita pertanyakan. Akan kita pertanyakan pada Paripurna tahun 2021 ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pada Paripurna yang teragendakan selanjutnya, DPRD bukan hanya akan mempertanyakan sisa anggaran yang Rp 13 miliar tersebut.

Tetapi juga, kata Sutoyo, akan membahas porsi anggaran untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2021 ini.

“Nanti saat Paripurna akan datang, bukan hanya mempertanyakan anggaran yang terpakai pada tahun 2020 kemarin. tapi juga terkait berapa dana tambahan Covid-19 yang akan kita pakai tahun 2021 ini,” ungkapnya.

Ia menambahkan, meski Pansus Covid-19 telah bubar pada bulan Desember tahun 2020 kemarin. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran akan kembali pada masing-masing komisi DPRD Parigi Moutong.

Sebelumnya, media ini yang coba melakukan konfirmasi kepada pihak BPBD Parigi Moutong selaku Sekretariat Gugus Tugas Covid-19. Namun, Kalak BPBD sedang tidak berada ditempat.

Exit mobile version
%%footer%%