TBM Angkringan Literasi Parigi Moutong, Turut Menebar ‘Virus’ Literasi

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com TBM Angkringan Literasi, adalah salah satu lembaga Taman Bacaan Masyarakat yang terletak di Kelurahan Kampal. Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong.

Masa Pandemi COVID-19, turut berdampak ke sejumlah sekolah di Parigi Moutong. Hal tersebut, turut untuk tidak melakukan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka. Akibatnya, sejumlah anak-anak usia sekolah dasar, lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah dengan bermain.

Bermula dari kesulitannya merasakan istirahat untuk tidur pada siang hari, akibat halaman rumahnya menjadi tempat bermain, puluhan anak-anak yang notabene adalah tetangganya.

Adalah Edy Joko Waluyo, seorang warga Kelurahan Kampal berasal dari Jemberana Bali, akhirnya tergerak untuk menggagas pembentukan TBM Angkringan Literasi tersebut.

“Waktu itu, karena anak-anak rame bermain, mereka lari-lari di sekitar halaman rumah saya. Sehingga saja jadi susah untuk istirahat. Saya berfikir, cara yang tepat untuk membuat mereka tenang dengan mengajak mereka membaca,” ujar Edy Joko Waluyo, kepada media ini, Jumat (26/3).

Ia mengatakan, Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Parigi Moutong, sebagai wadah pertama yang memberikannya kesempatan agar bisa memperoleh puluhan eksemplar buku bacaan anak.

Ia mengaku, bantuan dari FTBM Parigi Moutong itu, ia dapatkan dari hasil postingan akun pribadinya melalui platform sosial media Facebook.

“Awalnya saya posting di Facebook, siapa yang berkenan memberikan pinjaman buku bacaan anak, atau mau langsung menumbangkan ke saya. Alhamdulillah, FTBM Parigi Moutong yang memberikan respon pertama. Kemudian diikuti TBM Soumpelava. Terus, ada donasi buku dari pihak Grand Mitra Hotel. Saat ini sudah ada juga bantuan pinjaman buku ke TBM Angkringan Literasi saya, dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Parigi Moutong,” terangnya.

Edy Joko Waluyo sendri, memang cukup familiar bagi sebagian warga Parigi Moutong. Khususnya, mereka yang aktif menggunakan media sosial Facebook. Pasalnya, nama akun facebook Edy Joko W (Akun resmi milik Edi Joko Waluyo), hampir setiap saat memposting sejumlah informasi yang bersifat sosial.

Seperti postingan orang yang sedang membutuhkan darah. Beranda Facebooknya, hampir sering di temukan postingan tersebut. Baik itu atas inisiatifnya sendiri, maupun ditandai oleh teman-teman dunia maya (Dumai)nya.

Sempat Jadi Sukarelawan ACT, Sebelum Membuka TBM Angkringan Literasi

Bukan hanya itu, penggagas TBM Angkringan Literasi ini, seakan ingin membuktikan kepada warga warganet, bahwa sosial media bisa memiliki fungsi positif. Khususnya, di pergunakan untuk membantu sesama.

Seperti yang sempat ia lakukan pada saat Kabupaten Parigi Moutong, menjadi salah satu daerah terdampak bencana gempa bumi menghantam Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 silam. Bukan hanya guncangan bumi yang dahsyat, saat itu dirasakan warga Sulawesi Tengah. Tapi juga, bencana likuifaksi dan tsunami, menghantam Kabupaten Sigi, Kota Palu, dan Donggala saat itu.

Sedangkan, di Kabupaten Parigi Moutong saat itu, tercatat ribuan rumah roboh akibat gempa bumi. Puluhan warga meninggal dan puluhan ribu jiwa warga yang sempat melarikan diri untuk mengungsi.

Lagi-lagi, dalam kondisi saat itu, postingan-postingan Edy Joko Waluyo melalui akun Facebooknya, mampu untuk mendorong sejumlah warganet menyalurkan bantuan ke wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Saat itu, sekitar dua tiga pekan pasca bencana, sejumlah daerah luar pulau Sulawesi, lebih terfokus menyalurkan bantuan mereka ke wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.

Berbekal rasa kemanusiaannya, pendiri TBM Angkringan Literasi ini, secara mandiri melakukan pendataan kesejumlah titik pengungsian warga Parigi Moutong, yang sulit terjangkau dan belum mendapat bantuan.

Meskipun tidak sedikit yang ‘gerah’ dengan postingan hasil pendataannya yang secara mandiri, pada akun Facebooknya. Namun, hal itu ternyata berhasil ‘membuka mata’warganet saat itu, jika Kabupaten Parigi Moutong turut menjadi daerah yang terdampak yang cukup parah.

Puncaknya, berkat postingan-postingannya saat itu, Edy Joko Waluyo berhasil membuat salah satu organisasi kemanusiaan yang cukup besar di Indonesia, yaitu Aksi Cepat Tanggap (ACT) terjun melakukan intervensi penanganan dampak bencana di Kabupaten Parigi Moutong.

ACT pun, sempat mempercayakan Edi Joko Waluyo, sebagai ketua posko wilayah Parigi Moutong pada bencana Sulteng lalu. Namun, jabatan tersebut ditolaknya dan memilih untuk menjadi sukarelawan.

“Saya menolak jadi ketua, justru saya lebih memilih untuk tidak menduduki jabatan apapun. Sampai akhirnya, saya tepaksa juga harus menjabat sebagai sekretaris posko saat itu,” tandasnya.

Pilkades Serentak Parigi Moutong, Libatkan Sekitar 60-an Ribu Pemilih

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.comPemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Parigi Moutong tahun 2021. Ternyata, melibatkan sekitar 61.893 pemilh, untuk 58 desa yang tersebar pada 111 TPS.      

Sejumlah Cakades pada Pilkades serentak Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, baru saja selesai melaksanakan tahapan kampanye atau pemaparan visi dan misi. Hal itu terlaksana, jelang proses pemungutan suara pada Pilkades Serentak Kabupaten Parigi Moutong tersebut, yang jatuh pada 29 Maret 2021.

Riklan, Kepala Seksi Administrasi dan Informasi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Parigi Moutong. Menyampaikan hal itu kepada Redaksi kabarSAURUS, saat media ini menyambangi ruang kerjanya, Rabu (24/03).

Ia mengatakan, waktu pelaksanaan tahapan kampanye tersebut, terhitung sejak tanggal 23 sampai dengan 25 Maret 2021. Kemudian tanggal 26 sampai 28 Maret masa tenang.

Sistem pelaksanaan kampanye tersebut, lanjut Riklan, tergantung dari panitia pelaksana pada masing-masing desa.

Ia menuturkan bentuk pelaksanaan kampanye tersebut, baik melakukan penyampaian visi misi atau dengan sistem lainya. Asal, kata Riklan, tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Konsep metode kampanye, tergantung dari P2KD pada masing-masing desa. Apakah hanya melakukan penyampaian secara visi misi atau seperti apa. Dalam hal ini panitia yang mengatur,” ujarnya.

Sementara itu, selaku panitia penyelenggara daerah pada Pilkades serentak Parigi Moutong tahun 2021 ini, lanjut Riklan. Pihaknya mengantongi total Data Pemilih Tetap (DPT) pada pesta demokrasi tingkat desa ini yaitu, sekitar 61.893.

Ia menerangkan, jumlah tersebut, adalah jumlah DPT pada 111 TPS, tersebar di sebanyak 58 desa, yang menjadi pelaksana Plkades serentak Parigi Moutong, tahun ini.       

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan pemungutan suara nanti, DPMD akan mengganden sejumlah pihak seperti, Komisi Hukum Perundang-undangan (Kumdang), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian dan Pihak Kejaksaan. “Yang akan terlibat nanti ada bagian hukum Kumdang, BPBD karena sekarang masih pada masa pandemi Covid-19 karena mereka adalah sekret, Kemudian, Kepolisian selaku pengamanan serta Kejaksaan,” tutupnya.

Christian Andi Pelang, DPO Korupsi Jembatan Torate Terciduk KPK

Jakarta, kabarSAURUSonline.com KPK akhirnya berhasil menciduk Christian Andi Pelang. Tersangka yang buron dan sempat ditetapkan sebagai DPO, Terkait kasus korupsi jembatan Torate.

Melansir dari Portasulawesi.id, buronan Kasus Korupsi penggatian jembatan Torate CS, Christian Andi Pelang (CAP). Terciduk Satgas Korsup Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada salah satu restoran kawasan SenayanJakarta, Rabu (24/03/2021) sekira Pukul 13.30 WIB.

KPK yang saat itu bekerja sama dengan Kejati DKI Jakarta, Kejari Jakarta Pusat, akhirnya berhasil menciduk DPO kasus korupsi Jembatan Torate tersebut.

“Satuan Tugas Korsup Wilayah IV KPK, bekerja sama dengan Kejati DKI Jakarta dan Kejari Jakarta Pusat. Memfasilitasi penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada kegiatan penangkapan DPO korupsi jembatan Torate atas nama tersangka CAP,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Kepada wartawan, Rabu (24/3/2021).

Christian Andi Pelang sendiri, adalah suami dari Serly selaku kuasa Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara. Christian Andi Pelang adalah salah satu dari enam tersangka kasus Jembatan Torate, kemudian dibawa ke Kejari Jakarta Pusat untuk diperiksa awal dan selanjutnya diterbangkan ke Palu, Sulteng.

Ali mengatakan, Christian Andi Pelang merupakan pihak swasta penyedia barang atau jasa. Tersangka diduga terlibat korupsi proyek jembatan senilai Rp 14,9 miliar.

“CAP merupakan pihak swasta penyedia barang/jasa, merupakan tersangka perkara korupsi dugaan Tipikor pekerjaan penggantian jembatan Torate CS dengan anggaran sebesar Rp 14,9 miliar,” ujarnya.

Christian Andi Pelang ditetapkan sebagai tersangka sejak 2019 dan dinyatakan buron Juni 2019 setelah beberapa kali mangkir saat dipanggil sebagai tersangka.

KPK menerima permintaan fasilitasi pencarian DPO sejak Juni 2020 dari Kejati Sulteng.

Plt Jubir KPK ini menyatakan, penangkapan buronan ini merupakan bentuk sinergi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

“Penangkapan CAP merupakan bentuk sinergi antara KPK, Kejaksaan, dan polisi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kerja sama seperti ini sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk pencarian DPO dari kasus yang ditangani KPK, Polri, atau Kejaksaan,” ucapnya.

Sebelum Christian Andi Pelang, Kejati Sulteng Telah Menetapkan Sejumlah Nama Lainnya Sebagai Tersangka

Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi Sulteng semasa dikomandoi Gerry Rasyd. Menetapkan enam orang tersangka dalam Kasus Korupsi Proyek Penggantian Jembatan Torate CS tahun 2018.

Mereka adalah Serly selaku kuasa Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara, Moh. Masnur selaku Direktur PT Mitra Aiyangga. Selain itu, Ngo Joni selaku konsultan pengawas, dan Alirman selaku pejabat pembuat komitmen.

Kemudian, Rahmudin Loulemba selaku Kasatker serta Christian Andi Pelang ,suami Serly selaku kuasa Direktur.

Proyek yang dilaksanakan pada tahun 2018 melekat pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Wilayah Sulawesi Tengah. Pekerjaan pengganti Jembatan Torate tersebut, dengan pagu anggaran Rp 18 miliar yang bersumber dari Pos APBN.

Pemenang lelang pekerjaan Jembatan Torate adalah PT Mitra Aiyangga Nusantara dengan nilai kontrak Rp 14,9 miliar.

Sementara, masa kerja kontrak dimulai 4 April 2018 hingga 5 November 2018 atau 210 hari kerja. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh Serly selaku kuasa Direktur PT Nusantara.

Kemudian kata dia, pekerjaan tersebut terhenti dan diambil alih oleh Moh. Masnur untuk melanjutkan progres yang ada.

Kontrak berakhir pada tanggal 5 November 2018 namun pekerjaan tidak selesai karena tidak dilaksanakan sesuai jadwal.

Pada tanggal 21 Desember 2019, dibuatlah berita acara pemeriksaan yang ditandatangani Alirman selaku PPK, Ngo Joni selaku konsultan pengawas dengan merekayasa pekerjaan tersebut jika realisasi pekerjaan telah mencapai 28,5 persen.

Padahal, faktanya tidak sesuai kondisi lapangan. Sehingga, perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,8 miliar.

Bersama Rahmudin Loulembah, Christian Andi Pelang Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Proyek Penggantian Jembatan Torate

Selain keempat terdakwa tersebut, Rahmudin loulembah selaku Kasatker bersama Christian Andi Pelang, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.****
Pewarta : Adi

Editor : Heru

Ingin Tahu Visi Misi Cakades Jononunu? Selengkapnya, Simak ini

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com Rabu 24 Maret 2021, menjadi hari bersejarah bagi warga Desa Jononunu, Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong. Pasalnya, mereka akan menyaksikan dan menyimak secara lengkap visi misi Dua orang kandidat Cakades Jononunu yang bertarung pada perhelatan Pilkades Serentak 2021.

Pantau lapangan Redaksi kabarSAURUS. Ratusan mata warga, fokus pada Dua kandidat Cakades Jononunu dalam menyampaikan visi misinya.

Sekitar pukul 21.00 WITA. Kedua anak terbaik Desa Jononunu ini, saling unjuk kebolehan dalam ‘meramuh’ kata dan bahasa rayuan gombal untuk warga. Hal itu agar bisa mendapatkan dukungan menuju kursi goyang pada saat proses pemungutan suara 29 Maret nanti.

Adalah SRI Wahyuni sebagai Cakades Jononunu bernomor urut Satu (01) dan Bashar YW Badja selaku Cakades bernomor urut Dua (02).

Pada akhir kesempatannya membacakan visi-misi, Sri Wahyuningsih menuturkan, ia bersedia untuk mundur, jika tidak dapat melaksanakan visi-misinya selama kurun waktu Tiga tahun.

“Ini ada fakta integritasnya, yang menyatakan saya, Sriwahyuni bersedia mundur jika tidak dapat menjalankan visi dan misi saya ini selama kurun waktu Tiga tahun masa jabatan,” tegasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan penyampaian visi misi Cakades Jononunu, bernomor urut Dua. Bashar YW Badja, memiliki metode berbeda dalam menyampaikan visi dan misinya tersebut.

Sebelum menyampaikan visi dan misinya tersebut, Bashar YW Badja, terlebih dahulu meminta kepada Tim Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), agar membantunya untuk membagikan lembaran kertas yang berisi visi dan misinya kepada warga.

Visi Misi Cakades Nomor Urut Dua, Sejalan Dengan Pemanfaatan DD Berdasarkan Permendesa Nomor 11 Tahun 2019  

Menurutnya, hal itu adalah bekal yang bisa jadi pegangan warga Desa Jononunu untuk menuntutnya. Jika dirinya, mendapat kesempatan untuk menjabat sebagai Kepala Desa (Kades).

“Ini bisa menjadi pegangan saudara-saudaraku semua. Insya Allah, apabila, saya mendapat kepercayaan untuk menjadi Kepala Desa selama Enam tahun kedepan. Silahkan pantau visi dan misi saya ini. Silahkan tegur saya, jika saudara-saudara merasa, saya tidak menjalankan visi dan misi saya ini,” tegasnya.

Sebelum menutup pemaparan visi dan misinya, Cakades Jononunu nomor urut Dua ini meminta agar perhelatan Pilkades tahun ini, bukan sebagai ajang untuk memperjarak tali persaudaraan.

“Mohon maaf, tabe, saya dan calon nomor urut satu adalah keluarga. Tentunya, kita semua adalah keluarga. Maka dari itu, saya sangat berharap, jangan perhelatan Pilkades ini sebagai pintu masuk untuk memperjarakpersaudaraan kita. Saya minta, setelah perhelatan Pilkades ini selesai, tidak ada lagi nomor satu atau nomor dua, yang ada tinggal nomor Tiga, yaitu kita semua saudara. Saya sangat yakin, persoalan kalah menang antara kami berdua, sudah pasti kami terima,” tandasnya.

Menariknya, berdasarkan hasil pengamatan Redaksi media ini terhadap visi dan misi Cakades nomor urut Dua. Jika ia mendapat kepercayaan rakyat menjadi Kades yang nota bene memiliki kewenangan penuh terhadap Dana Desa (DD) selaku Kuasa Penggunaan Anggaran APBDes.

Penyerapan anggaran atas pemanfaatan DD kedalam program APBDes nantinya, Bashar YW Badja bakal menyiapkan sekitar 60 persen untuk pemberdayaan dan sekitar 40 persen kedalam program pembangunan fisik.

Hasil penelusuran media ini, hal itu, selaras dengan pemanfaatan pengelolaan DD berdasarkan perintah Peraturan Meneteri Desa (Permendesa). Nomor 11 tahun 2019 terkait prioritas pemanfaatan DD tahun 2020.

Turut hadir dalam pemaparan visi-misi Cakades Jononunu tersebut, Camat Parigi Tengah, Abd. Aten beserta isterinya, Amelia Idris, yang juga mantan Komisioner KPU Parigi Moutong selama Tiga Periode.

Kesbangpol Parigi Moutong, Turut Pantau Pelaksanaan Pilkades 2021

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.comSebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang salah satu tugasnya menjadi mata dan telinga bagi Kepala Daerah. Kesbangpol Kabupaten Parigi Moutong, turut pantau Pilkades serentak 2021, pada seluruh tahapan pelaksanaannya melalui kerja-kerja intelejen.

Meski tidak tergabung dalam tim panitia daerah untuk perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021 di Kabupaten Parigi Moutong. Namun, sebagai OPD yang juga memiliki fungsi pendukung dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Parigi Moutong, tetap melakukan kerja-kerja intelejensinya, untuk pantau Pilkades tersebut.      

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Parigi Moutong, Moh. Sakti Lasimpala, mengungkapkan hal itu kepada Redaksi kabarSAURUS. Saat media ini menyambangi pada sela kesibukkannya di OPD yang ia pimpin belum lama ini.

Ia mengatakan pihaknya tetap hadir pada sejumlah tahapan Pilkades serentak tersebut, untuk memastikan perhelatan pesta demokrasi itu berjalan dengan lancar.

“Kami, sebagai petugas intelejen daerah yang memiliki peran ‘mata dan telinga’ pak Bupati, dalam rangka menjaga kestabilan politik daerah. Selain itu, menjadi OPD pendukung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS). Apalagi, saat hari pelaksanaan pemungutan suara,” ujarnya.

Walaupun pada struktur panitia daerah untuk Pilkades serentak tahun ini, kata Sakti Lasimpala, Kesbangpol Parigi Moutong tidak masuk dalam petugas penyelenggara.

Namun secara kompleks, pihaknya berperan selaku lembaga yang mendukung kepastian terhadap keamanan dalam pemilihan tersebut agar dapat berjalan lancar.

“Bahkan, melalui kerja-kerja intelejensi. Justru kami telah terlibat saat sebelum pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan pilkades serentak tersebut. Kesbangpol sudah berperan untuk memastikan kelancaran dan keamanannya,” terangnya.

Keterbatasan Anggaran, Bukan Berarti Kesbangpol Parigi Moutong Tidak Bekerja  

Ia menuturkan, meski dengan keterbatasan anggaran yang dikelola oleh Kesbangpol Parigi Moutong saat ini. Namun, ia telah membentuk tim yang secara aktif memberikan infromasi lapangan, terkait potensi KAMTIBMAS yang terjadi jelang pelaksanaan Pilkades serentak ini.    

Ia menjelaskan, hal itu dimulai dari mendeteksi daerah-daerah yang mendapat prediksi berpotensi sarat tendesni politik yang kuat. Sehingga, hal itu memberikan indikasi kuat, timbulnya konflik pada lapisan masyarakat.

“Saya sudah membentuk tim untuk melakukan langkah-langkah pemantauan pencegahan dan atau pemantauan dini. Kami bekerja pada tataran itu untuk melakukan dan mencari tolak ukur seluruhnya dari sekian desa. Kami sudah mendeteksi wilayah mana saja yang memungkinkan terjadi gesekan masyarakat pada perhelatan pesta demokrasi ini,” bebernya.

Ia mengatakan, dalam melakukan tugas di lapangan pihaknya mempunyai jejaring untuk memperoleh informasi dari setiap desa. Hal itu, mengingat luasnya daerah ini yang membuat tidak semua petugas dapat menjangkau setiap desa. Sementara, sokongan dana yang bersumber dari APBD yang pihaknya kelola, cukup minim.

“Itu relatif, tetapi harus memahami bahwa kerja intelejen itu, kerja senyap. Bukan personality-nya, tetapi jaringan yang dibangun pada setiap daerah. Tahun ini kan Kesbangpol mendapatkan anggaran dari APBD 500 juta,” jelasnya.

“Mengingat potensi-potensi seperti itu muncul dari hal-hal seperti sebagian masyarakat atau personality merasa terabaikan politiknya sehingga terjadi gesekan. Kita berharap itu tidak terjadi, InsyaAllah bisa masyarakat terima segala hasil dari pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini,” tambahnya.

DLH Parigi Moutong Tingkatkan Intensitas Produksi Rumah Kompos

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com Tahun ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Parigi Moutong akan meningkatkan intensitas produksi rumah kompos.

Demikian penyampaian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Irfan Maraila, kepada media kabarSAURUS saat menyambangi ruang kerjanya, Selasa (23/03).

Diketahui, kompos telah menjadi sumber pendapatan DLH sejak tahun 2020 kemarin. Sehingga tahun ini, DLH berencana meningkatkan produksi dengan mengatur masa panen pupuk sekali dalam seminggu.

Irfan mengatakan, untuk melakukan pengembangan agar intensitas produksi rumah kompos berjalan dengan baik, rencananya akan ada pembangunan tempat Pengelolaan Sampah- Reduce, Reuse, Recyle (TPS-3R).

Dia mencontohkan, pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Masigi. Sebelumnya sudah menghasilkan pendapatan, namun terhenti produksinya karena adanya COVID-19.

“Kelurahan Masigi ada TPS3R yang sudah sempat berproduksi, tetapi sudah tidak beroperasi karena pandemi kemarin, nanti akan hidupkan kembali, dan TPS3R Kelurahan Maesa juga,” ujarnya.

Selain itu lanjut Irfan, rencana pembangunan dan mengembangkan rumah kompos pada wilayah utara Parimo seperti Kecamatan Tinombo.

Untuk itu tuturnya, saat ini pihaknya terlebih dahulu mempersiapkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Lanjut Irfan, pihaknya juga akan mengembangkan produksi kompos pada sekolah-sekolah baik SD, SMP maupun SMA yang potensial.

Menurutnya, dengan mengajak dan membina para siswa, selain bisa memproduksi kompos dari bahan-bahan yang ada pada lingkungan sekolah, hal itu juga bisa menciptakan lingkungan bersih dan sehat.

“Kita akan coba mengembangkan produksi ke sekolah-sekolah kita akan bina bagaimana memproduksi kompos dari bahan-bahan bekas yang ada di lingkungan sekolah, kita akan melihat sekolah-sekolah mana yang mempunyai potensi,” terangnya.

Irfan menambahkan, pihaknya akan mengapresiasi rumah kompos yang dinilai produktif dan berkembang. DLH akan memberikan dukungan berupa piagam penghargaan pada  tenaga kerja rumah kompos tersebut.

“Tidak ada anggaran untuk rumah kompos tersebut, kita swadaya tenaga kerja untuk proses produksi,” tandasnya.

Ini Alasan Lain, Intensitas Produksi Rumah Kompos Perlu Pengembangan

Informasi yang terhimpun, kompos bisa digunakan sebagai pupuk alami untuk semua jenis tanaman.

Kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah.

Aktivitas mikro tanah yang bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan penambahan kompos.

Dishub Akui, Parigi Moutong Hanya Punya Tujuh Titik Parkir?

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.comKepala Dishub mengakui, sampai saat ini, hanya ada tujuh titik tempat parkir pada daerah ini yang memungut retribusi sebagai PAD Kabupaten Parigi Moutong.

Demikian penuturan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Parigi Moutong, Arman Maulana. Saat Redaksi kabarSAURUS menyambangi ruang kerjanya belum lama ini.

Ia mengatakan, berdasarkan data Dishub Parigi Moutong, hingga kini, hanya ada Tujuh titik parkir yang aktif menjadi sumber PAD bagi daerah ini, melalui penarikkan retribusi.

Ia menyebutkan, Ketujuh titik parkir tersebut, masing-masing berlokasi pada tujuh pasar yang tersebar di Tujuh Kecamatan, dari total 23 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Parigi Moutong.

“Pasar Sausu, Pasar Tolai, Pasar Sentral Parigi, Pasar Ampibabo, Pasar Sigenti, Pasar Tinomboo dan Pasar Kotaraya,” sebutnya.

Menurutnya, berdasarkan data yang pihaknya kantongi hingga saat ini, ketujuh titik parkir ini, merupakan titik parkir yang aktif sebagai penyumbang PAD bagi daerah ini.

Saat media ini bertanya soal data terkait jumlah total sebaran titik parkir pada wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Arman Maulana, mengaku belum bisa memastikan hal itu.

Pasalnya hingga kini, tutur Arman Maulana. Dishub Parigi Moutong belum memiliki petugas khusus untuk melakukan pendataan terkait lokasi titik parkir.

Bukan hanya terkait pendataan titik parkir, Arman Maulana juga mengaku belum mengetahui secara pasti terkait data jumlah lokasi titik parkir yang berpotensi meningkatkan PAD daerah ini.

“Jumlah total pastinya belum saya ketahui, karena masih mau turun lapangan. Namun, yang efektif baru sebanyak Tujuh titik parkir. Sebenarnya ada Delapan titik parkir yang aktif. Tetapi, akibat pandemi COVID-19, sehingga membuat satu titik ini, menjadi tidak efektif,” bebernya.

Dishub Parigi Moutong, Siapkan Sejumlah Langkah Genjot PAD dari Sektor Retribusi Parkir

Ia menuturkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah sehubungan dengan menggenjot retrbusi dan normalisasi pendapatan daerah dari sektor parkir.

Pertama, mengefektifkan penerimaan parkir. Kedua, akan ada penambahan penarikan retribusi parkir pada titik baru yang dinilai memiliki potensi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemudian Ketiga, masih berdasarkan penuturan Arman Maulana, pihaknya akan melakukan penertiban terhadap penarikan retribusi parkit yang sebelumnya tidak tertib.

“Ini merupakan langkah-langkah yang kita akan lakukan. Semua hal ini, merujuk pada surat edaran Bupati Parigi Moutong tahun 2017, tentang penertiban retribusi dan kontribusi parkir,” terangnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2021 ini, Dishub Parigi Moutong menargetkan retribusi dari sektor parkir sekitar 40 juta.

Sementara, akibat pandemi COVID-19 pada tahun sebelumnya, membuat Dishub Parigi Moutong tidak mencapai target PAD.

“Insya Allah, perlahan hal ini akan berubah meski belum bisa juga sepenuhnya. Karena, belum ada pencabutan atas maklumat Kapolri. Tetapi, kegiatan pasar tetap berjalan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Itulah moment yang dapat kita manfaatkan. Sehingga, sektor penarikan pajak dari parkir itu tetap berjalan dan tidak terlewatkan begitu saja,” tandasnya.

Exit mobile version
%%footer%%