Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Rayakan HUT ke-80, Pembangunan UDD Jadi Harapan PMI Parigi Moutong

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Parigi Moutong Menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PMI yang ke-80 Tahun, (Kamis 25 September 2025).

Perayaan HUT tersebut, di warnai dengan Jalan Santai Sehat, Donor Darah,Cek Kesehatan Gratis dan Pemeriksaan Kesehatan Gizi dan Mulut.

Kegiatan itu dihadiri Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase dan unsur Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam sambutannya Erwin Burase, mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak ragu bergabung menjadi relawan PMI.

“Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak ragu menjadi relawan PMI. Mari kita jadikan nilai kepedulian dan kerelawanan sebagai bagian dari gaya hidup kita sehari-hari,” ucap Bupati Erwin.

Kemudian ia juga menyampaikan, bahwa peran PMI sangat penting, tidak hanya dalam penanggulangan bencana, tetapi juga dalam pelayanan kemanusiaan lainnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah memasukkan pembangunan Unit Donor Darah (UDD) dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Pembangunan UDD adalah langkah strategis untuk memperkuat pelayanan donor darah di wilayah kita,” jelasnya.

Bupati juga menyinggung pentingnya pemegang jabatan di PMI, termasuk Ketua PMI, untuk benar-benar menjalankan tanggung jawab dengan penuh dedikasi.

“Jabatan ketua PMI harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh. Jika masih berkantor di provinsi, perlu dipikirkan bagaimana bisa berkantor di Parigi Moutong agar waktu dan tanggung jawab bisa tercurah sepenuhnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan harapannya agar PMI semakin kuat dan terus menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan.

Terkait hal itu, Ketua PMI Parigi Moutong, Hestiawati menyampaikan, dengan kondisi Daerah saat ini dan tingginya angka kematian ibu melahirkan karena pendarahan, PMI Parigi Moutong membutuhkan UDD.

Meskipun sudah masuk dalam perencanaan,ia berharap Pembangunan UDD tersebut dapat terealisasi dan menjadi salah satu prioritas.

“Terkait dengan perencanaan untuk pembangunan UDD PMI yang ada di Kabupaten Parigi Moutong ini merupakan rencana kerja awal pada saat kami dipilih sebagai Ketua PMI. Dan saya pribadi sangat berterimakasih serta mengapresiasi kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan ini. Jadi untuk Cita-cita pembangunan UDD PMI sangat kami harapkan untuk dapat membantu mencapai target stok darah yang ada di Kabupaten,” Pungkasnya.

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Fokus, KABAR KESEHATAN, Kabar Nasional, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

‘Satria Bajahitam’ Ungkap, Ada ‘Juru Bagi’ Proyek Berkantor di RSUD Undata

KOTA PALU, kabarSAURUSonline.com – Bak pahlawan Satria Baja Hitam, dalam tayangan film serial remaja yang populer diera 90an, pemilik akun Facebook bernama ‘Satria Bajahitam’ mengungkap adanya ‘juru bagi’ proyek ke sejumlah kontraktor yang berkantor di RSUD Undata, Kota Palu.

Dalam postingan pemilik akun bernama ‘Satria Bajahitam’ di salah satu grup Facebook bernama Info kota Palu (Inkop), menyebut nama Indrawati yang merupakan salah seorang staf di RSUD Undata Palu, sebagai orang yang bertindak sebagai ‘juru bagi’ proyek yang bersumber dari APBD Pemprov Sulteng, ke sejumlah kontraktor.

Bahkan, secara gamblang, akun bernama ‘Satria Bajahitam’ tersebut menyebutkan jika Indrawati dengan beraninya meminta fee atau komisi di depan (sebelum proyek dikerjakan).

Berdasarkan, isu yang diumbar pengguna akun Satria Bahahitam tersebut tim media ini mencoba untuk melakukan verifikasi kebenaran informasi yang disebarnya.

Kemudian, berdasarkan penelusuran tim media ini, terendus kabar jika Indrawati selaku juru bagi proyek, bahkan berani meminta komisi atau fee kepada sejumlah kontraktor yang mendapat jatah proyek darinya, sebelum proyek tersebut dikerjakan.

Tak tanggung-tanggung, besaran komisi yang diminta Indrawati sebagai upeti atas jasanya berkisar diangka 20 hingga 30 persen.     

Sosok Indrawati sendiri, diketahui sebagai salah seorang staf yang kerap berpindah tempat kerja. Bahkan dirinya disebut-sebut menjadi orang kepercayaan nomor wahid  dr Reny Lamadjido yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal mengejutkan lainnya, berdasarkan bisikan pelaku kontruksi Provinsi Sulteng, ruangan dari Indrawati di RSUD Undata Palu, kerap ramai penunggu yang notabene merupakan sejumlah rekanan, yang diduga ingin melapor agar bisa mendapatkan pekerjaan.

Kuasa Indrawati bak ‘matahari kedua’ yang lebih bersinar dibanding pejabat lainnya dilingkungan RSUD Undata Palu, mengalahkan direktur RSUD itu sendiri.

Selain Indrawati, ada juga sosok bernama Rio Lamadjido yang ditengarai ikut terlibat dalam bisnis makelar proyek di RSUD Undata Palu.

Duet maut dua nama tersebut bahkan dikenal sebagai penentu terhadap rekanan yang akan mengerjakan proyek RSUD Undata Palu.

Upaya konfirmasi kepada Indrawati pada Kamis, 25 September 2025 via WA bernomor 08114505XXX membantah isu tersebut.

“Itu fitnah yang kejam pak, saya sebagai staf tidak tau menahu terkait pengadaan di Undata,” singkatnya.

Sementara, Rio Lamadjido yang coba dikonfirmasi ke WA 08522249XXXX, belum memberikan tanggapannya.

Direktur RSUD Undata, drg Heri yang dikonfirmasi tim media ini juga ikut membantah isu tersebut, menurutnya isu itu tidak benar.

“Semua sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak ada intervensi dari siapapun. Apalagi nama Indrawati tidak punya kewenangan untuk mengatur itu,” bantahnya.

Senada dengan Direktur RSUD Undata, Chandra PPK di RSUD Undata juga memberikan jawaban yang sama.

Bahkan, ia megungkapkan, semua proses pekerjaan di RSUD Undata sudah dilakukan sesuai Juknis yang berlaku.

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Ekonomi, Kabar Fokus, Kabar Hukum dan Kriminal, KABAR KESEHATAN, Kabar Nasional, Kabar PENDIDIKAN, Kabar Politik, Kriminal, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Dapur SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai di Segel Polisi

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Sebuah bangunan yang menjadi dapur atau tempat untuk mengolah serta memproduksi makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertuliskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Parigi Moutong Taopa Nunurantai yang terletak di Desa Nunurantai, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tampak dipasangi garis polisi (Police Line).

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai ini, menjadi bagian Yayasan Berkah Nusantara Mandiri, untuk melaksanakan program MBG ini dibawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Penyegelan ini menimbulkan spekulasi banyak pihak, yang mengendus aroma tindak pidana yang dilakukan pihak SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai ataupun, pihak Yayasan Berkah Nusantara Mandiri, buntut menguapnya kasus dugaan keracunan sejumlah siswa SMP 2 Taopa, pada Rabu kemarin (25 September 2025).

Sayangnya, upaya konfirmasi tim media ini kepada Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Moutong melalui pesan singkat via WhatsApp, sejak Rabu kemarin, belum mendapatkan jawaban hingga berita ini diterbitkan.

Sementara itu, imbas dari penyegelan tersebut, membuat bangunan tersebut nampak sepi dari segala aktivitas pelaksanaan program MBG.

BACA : https://kabarsaurusonline.com/2025/09/17/soal-dugaan-siswa-keracunan-saat-mbg-dinkes-dan-disdikbud-parigi-moutong-tutup-mata/

Kasus dugaan keracunan yang siswa SMP 2 Taopa ini, menggenapkan dua catatan buruk program MBG di kabupaten Parigi Moutong yang dilaksanakan dua SPPG berbeda.

Seperti pemberitaan media ini sebelumnya, sekitar dua pekan lalu belasan siswa SDK Toboli Barat juga dilaporkan mengalami mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi makanan dari program MBG, bahkan sempat dilarikan ke Puskesmas terdeka, diduga karena keracunan.

BACA : https://kabarsaurusonline.com/2025/09/16/belasan-siswa-sdk-toboli-barat-dilarikan-ke-puskesmas-usai-mbg/

Sayangnya, sikap bungkamnya sejumlah pihak terkait dilingkup Pemda Kabupaten Parigi Moutong, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) daerah ini saat itu, seakan memberi kesan menganggap remeh, kejadian dugaan keracunan yang menimpa belasan siswa SDK Toboli Barat tersebut.

Berdasarkan pantauan media ini, adanya dua kejadian dugaan keracunan siswa dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Parigi ini ditambah dengan peran serta dan pengawasan minim bak lembek terhadap SPPG sebagai pelaksana kegiatan, seakan jadi pemicu munculnya desakan untuk merubah konsep pelaksanaan bahkan penolakan terhadap program MBG di Kabupaten Parigi Moutong, dari sejumlah masyarakat melalui platform media sosial.

Pasalnya, dengan adanya dua kejadian dugaan kasus keracunan yang terjadi didaerah ini, membuat sejumlah kalangan masyarakat beranggapan jika Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, tidak mampu memberikan jaminan keastian antara Makanan Bergizi Gratis dan Makanan Tidak Bergizi Gratis.

Padahal, konsep Program MBG yang kerap dipaparkan Presiden Prabowo Subianto, pada beberapa pidatonya diberbagai kesempatan, telah berhasil membangun kepercayaan sebagai besar masyarakat Indonesia, jika terlaksana dengan baik, program MBG tidak hanya berbicara mampu dalam pengentasan stunting, tetapi juga mampu memberikan dukungan disektor ekonomi masyarakat desa, membatu para ‘pahlawan pangan’ (petani dan peternak), serta mendukung kemajuan UMKM di daerah.

Hal ini, seperti disampaikan Koordinasi Pendidikan, Ekonomi dan Kearifan Lokal, Komunitas Pemuda Kreatif Independen Kabupaten Parigi Moutong, Iksan, kepada Redaksi kabarSAURUSonline.com, via telepon seluler (Kamis, 25 September 2025).

Iksan mendesak, agar Pemda Parigi Moutong segara membentuk tim Investigasi terkait dugaan keracunan yang terjadi pada dua sekolah di daerah ini, serta meminta pemerintah membentuk tim kerja untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG tersebut.

“Jangan Sampai Pemda Parigi Moutong dianggap tidak mampu menjabarkan isi kepala bapak Presiden kita yang notabene ini merupakan salah satu program strategis nasional. Semestinya Pemda tidak boleh berpangku tangan atau sekedar terima laporan dari kegiatan SPPG saja. Meskipun, saat ini mungkin belum ada aturan yang mengikat yang secara spesifik terkait tugas dan fungsi Pemda dalam program ini. Namun, Pemda Parigi Moutong sudah selayaknya, memberikan kepastian hukum rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya, yang notabene menjadi sasaran dalam program MBG ini,” tandasnya.

BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2025/09/25/sppg-parigi-moutong-taopa-nunurantai-diduga-kuat-pelaksana-mbg-di-smp-2-taopa/

KUNJUNGI JUGA : https://citaparigata.id/2025/09/24/lagi-lagi-sejumlah-siswa-di-parimo-dilarikan-ke-puskesmas-karena-mbg/

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Ekonomi, Kabar Fokus, Kabar Hukum dan Kriminal, KABAR KESEHATAN, Kabar Nasional, Kabar Politik, Parigi Moutong, Politik, Sulawesi Tengah

SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai, Diduga Kuat Pelaksana MBG di SMP 2 Taopa

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Diduga kuat, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan puluhan siswa di SMP 2 Taopa harus dilarikan ke Rumah Sakit karena diduga keracunan, dilaksanakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Parigi Moutong Taopa Nunurantai.

Berdasarkan hasil penelusuran media ini dalam laman resmi Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat SPPG beralamatkan Desa Nunurantai, dengan nama terdaftar yakni, SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai.

Diketahui, Desa Nunurantai sendri merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Taopa. Sedangkan, jarak tempuh antara desa ini menuju SMP 2 Taopa diperkirakan sejauh 3,5 kilo meter, dengan waktu tempuh sekitar 5 – 7 menit.

Sementara itu, berdasarkan informasi standar pelayanan SPPG, yaitu melayani sebanyak 3000 siswa atau sekolah dengan wilayah yang jarak tempuh paling lambat 30 menit dari titik lokasi SPPG tersebut.

Merujuk dari hal tersebut, sehingga diduga kuat pengusaha atau pengelola SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai tersebut, sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas kejadian dugaan keracunan puluhan siswa SMP 2 Taopa, dalam pelaksanaan program MBG yang berlangsung Rabu kemarin (24 September 2025).

BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2025/09/17/soal-dugaan-siswa-keracunan-saat-mbg-dinkes-dan-disdikbud-parigi-moutong-tutup-mata/

Mirisnya, program MBG yang dilaksanakan SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai diwilayah Kecamatan Taopa, baru berlangsung bulan ini.

Demikian penuturan Camat Taopa, Zein SE, kepada awak media, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat via WhatsApp, Rabu malam.

Pihak pengelola SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai ini, bahkan terkesan mengesampingkan keberadaan Pemerintah Kecamatan sebagai penanggungjawab wilayah, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam melaksanakan kegiatannya.

“Program ini mulai berjalan bulan ini, namun saat acara peluncuran, pihak kecamatan, kepala puskesmas, dan dinas terkait tidak menerima undangan resmi sehingga tidak menghadirinya. Sejak awal, pihak pengelola tidak pernah melakukan komunikasi ataupun konfirmasi dengan pihak kecamatan maupun instansi terkait mengenai kegiatan MBG ini,” tulis Zein dalam pesannya.

Meski tidak secara gamblang menyebutkan nama SPPG pengelola MBG diwilayah pemerintahannya tersebut, namun Zein sempat menyebut pengusaha pengelola program MBG di Kecamatan Taopa, yang diketahuinya.

“Memang di Kecamatan Taopa ini ada pengusaha yang menangani MBG, namanya bapak H. Sugito. Dengan alamat, Desa Nunurantai, Kecamatan Taopa. Beberapa saat kejadian, pihak Polsek sudah mendatangi kediamannya,” ungkapnya.

Zein mengaku, dirinya mendapatkan informasi terkait insiden yang terjadi di SMP 2 Taopa, saat Pemerintah Kecamatan Taopa sedang melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penetapan RKP Desa Tuladenggi Sibatang 2026, yang dilanjutkan dengan pelepasan Pawai Ta’aruf dalam rangka pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-15 tingkat Kecamatan Taopa.

Kemudian, kata Zein, usai menghadiri kegiatan tersebut, dirinya langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, terkait hal ini.

“Saya juga dihubungi Asisten Pemerintah dan Kesra Sekretariat Daerah, Pak Azis Tombolotutu, saya diminta untuk mengikuti rapat virtual terkait insiden keracunan tersebut. Namun hingga pukul 17.00 WITA, sambungan daring tersebut belum dapat terlaksana mungkin kendala jaringan atau sistem yang bermasalah, sampai saat ini kami masih menunggu, untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan,” tandasnya.

BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2025/09/24/lagi-lagi-program-mbg-di-parigi-moutong-munculkan-korban/

KUNJUNGI JUGA : https://zentainovasi.id/2025/09/24/diduga-keracunan-mbg-27-siswa-smp-negeri-2-taopa-dilarikan-ke-rumah-sakit

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Fokus, KABAR KESEHATAN, Kabar PENDIDIKAN, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Lagi-Lagi Program MBG di Parigi Moutong Munculkan Korban?

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Program Makan Bergizi (MBG) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah siswa SMP Negeri 2 Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan yang dibagikan dalam program tersebut, Rabu (24/9/2025).

Pasca belasan siswa SDK Toboli Barat yang sempat dikabarkan diduga mengalami keracunan saat MBG, kini giliran siswa SMP 2 Taopa.

Informasi ini pertama kali mencuat melalui unggahan warga di media sosial. Salah satunya, melalui akun Facebook bernama Reni Anggraini, yang mengabarkan bahwa sejumlah siswa di sekolah yang juga menjadi tempat putrinya menempuh pendidikan mengalami gejala keracunan.

“Ya Allah astagfirullah, anak-anak SMP 2 Taopa tempatnya anakku sekolah ada yang keracunan makanan bergizi. Semoga semuanya cepat teratasi, kasihan,” tulisnya di akun Facebook, disertai beberapa foto suasana sekolah.

Dalam foto yang beredar, tampak tumpukan kotak makanan program MBG, sejumlah siswa dan warga yang terlihat panik, hingga mobil ambulans yang datang untuk melakukan evakuasi.

Beberapa siswa bahkan dikabarkan langsung mendapat penanganan medis akibat gejala yang dialami.Menelisik informasi tersebut, media ini mencoba untuk melakukan konfirmasi kesejumlah pihak terkait.

Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab pasti dugaan keracunan tersebut.

Upaya konfirmasi media ini kepada seorang bernama Takdim, yang disebut selaku Kepala Sekolah SMP 2 Taopa, melalui pesan singkat dan telepon, tidak memberikan jawaban.Untuk diketahui, dalam pemberitahuan status pesan yang dikirim media ini via WhatsApp terlampir tanda centang dua (✓✓) yang diartikan terkirim. Sedangkan, untuk keterangan status telepon via WhatsApp (Berdering) yang sama diartikan bahwa panggilan tersebut tersambung, namun tidak mendapat respon.

Sementara itu, Kepala Puskesmas (Kapus) Taopa, Nurlian, saat dikonfirmasi media ini via telepon seluler, Rabu (24 September 2025), membenarkan hal tersebut.

Ia menuturkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari para tenaga kesehatan yang melakukan penindakan, sebanyak 21 Siswa SMP 2 Taopa yang sempat mendapat penanganan dari tenaga kesehatan di Puskesmas Taopa.

“Saya tidak menyaksikan langsung, karena kebetulan saya saat sedang mengikuti kegiatan. Tapi berdasarkan informasi yang sy peroleh dari petugas kami, para siswa mengalami muntah dan mengeluhkan gatal-gatal. Kemudian, ada beberapa siswa yang dianjurkan dokter kami, untuk mendapatkan penanganan di Rumah Sakit, karena memang di Puskesmas Taopa, saat ini hanya khusus rawat jalan,” ungkapnya.

Peristiwa ini kembali menambah daftar kasus dugaan keracunan massal yang terjadi dalam program MBG di Kabupaten Parigi Moutong.

Seperti diketahui, Program Makan Bergizi (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintah daerah yang menyasar anak-anak sekolah dengan tujuan meningkatkan asupan gizi.

Namun dalam pelaksanaannya, program ini kerap menuai kritik karena sering dikaitkan dengan insiden dugaan keracunan di sejumlah sekolah.

Warga berharap agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera melakukan investigasi mendalam terhadap penyedia makanan MBG, sekaligus memastikan kualitas makanan benar-benar terjamin sebelum dibagikan kepada siswa.

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Ekonomi, Kabar Fokus, Kabar Politik, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Pandangan Fraksi DPRD atas Raperda APBD Perubahan Tahun 2025, Ini Tanggapan Bupati Parigi Moutong

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Berikut tanggapan Bupati atas sejumlah pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2025.

Usai menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2025, DPRD Parigi Moutong kembali menggelar rapat Paripurna yang terbuka untuk umum, dengan agenda mendengarkan tanggapan Bupati atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2025 pada Selasa malam, (23 September 2025), bertempat di ruang sidang Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam rapat tersebut, Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Sekretariat Daerah, Aziz Tombolotutu, yang hadir menggantikan Bupati, membacakan tanggapan Bupati atas pandangan sejumlah fraksi-fraksi di DPRD Parigi Moutong atas Raperda APBD Perubahan tahun 2025 tersebut.

Ia mengatakan, sejatinya Bupati mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan masukan, kritik, serta rekomendasi untuk memperkuat arah pembangunan daerah melalui APBD Perubahan 2025.

“Segala pandangan, saran, dan pertanyaan fraksi akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Menanggapi pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terkait inovasi dan transformasi melalui digitalisasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD), Bupati Parigi Moutong menegaskan, komitmen Pemda dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi digital.

“Sistem SmartGov/CitiGov PDRD telah dibangun untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui kanal perbankan maupun e-commerce,” ujarnya.

Ia juga menerangkan, bahwa belanja daerah tetap diarahkan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. 

“Meski terjadi penurunan belanja modal akibat efisiensi anggaran, Pemda akan memastikan pembangunan infrastruktur strategis tetap diprioritaskan,” terangnya.

Kemudian, menanggapi pandangan Fraksi Golkar, yang mendorong adanya anggaran mitigasi bencana dan efisiensi belanja, Bupati Parigi Moutong menyatakan, hal tersebut sudah masuk dalam APBD Perubahan.

“Termasuk program normalisasi sungai di titik rawan banjir, penyediaan sistem peringatan dini bekerja sama dengan BMKG, serta penguatan transparansi anggaran melalui portal digital Pemda,” jelasnya.

Masih berdasarkan jawaban Bupati Parigi Moutong atas pandangan umum fraksi DPRD yang dibacakan Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah, terhadap rekomendasi Fraksi NasDem soal bagi hasil udang vaname di Desa Sejoli dan masalah sistem pengupahan di PT Esaputli, Bupati menegaskan pemerintah telah melakukan monitoring serta akan menindaklanjuti hal tersebut.

Sementara itu, terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya irigasi dan jalan di Palasa, Ampibabo, hingga Sausu, Bupati memastikan sebagian sudah masuk dalam perencanaan tahun 2026 melalui program Inpres Jalan Daerah.

Kemudian, terkait pandangan umum Fraksi Gerindra, yang menekankan keadilan pembangunan infrastruktur, Bupati menegaskan, dengan keterbatasan anggaran, Pemda akan bertahap melakukan pembangunan infrastruktur didaerah ini.

“Memperbaiki jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya, termasuk normalisasi sungai di Balinggi dan Palasa,” ungkapnya.

Selain itu, kata ia, pemerintah juga berkomitmen memperbaiki Pasar Sentral Parigi, menambah insentif RT/RW dan petugas sampah, serta meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem jemput bola di berbagai kecamatan.

Selain itu sejumlah pandangan dari fraksi PKB, Fraksi Perindo dan Fraksi Keadilan Rakyat, dan Demokrat, tidak luput dari jawaban Bupati Parigi Moutong.

Seperti Fraksi PKB, yang menyoroti kebutuhan alat berat ekskavator dan persoalan banjir di Taopa, Fraksi Perindo menekankan efektivitas anggaran, pembangunan infrastruktur, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta Fraksi Keadilan Rakyat dan Fraksi Demokrat yang juga memberikan catatan terkait insentif, pelayanan publik, serta penegakan aturan yang lebih tegas. 

“Bupati menyatakan pengadaan ekskavator menjadi prioritas dan penanganan banjir akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi. Bupati juga menegaskan semua penganggaran berbasis SIPD dan prinsip transparansi. Semua poin tersebut, akan dijabarkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, Bupati Parigi Moutong berkomitmen, bahwa seluruh rekomendasi fraksi akan menjadi dasar penyempurnaan Raperda APBD Perubahan tahun anggaran 2025. 

“APBD harus menjadi instrumen nyata dalam memperkuat daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan sosial,” tandasnya.

BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2025/09/15/dprd-parigi-moutong-gelar-rdp-bersama-pt-imft-dan-ampkp/

KUNJUNGI JUGA : https://seruanrakyat.online/anggota-dprd-parimo-geram-paripurna-rapbdp-sebagian-besar-kepala-opd-alpa/

Berita, Berita, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Polres Parigi Moutong Tangkap Dua Pelaku PETI di Kecamatan Ongka Malino

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Kepolisian Resor (Polres) Parigi Moutong (Parimo) telah merilis hasil penggrebekan terkait aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang berlokasi di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino, bertempat Markas Polres Parimo, Selasa (23/9/2025).

Dalam penggerebekan yang berlangsung sekitar pukul 13.00 WITA itu, aparat mengamankan dua orang pelaku bersama sejumlah peralatan tambang tradisional. Mereka masing-masing berinisial NF (51), seorang perempuan asal Surabaya, serta HR (36), warga Ongka Malino.

Kepada awak media, Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan, mengungkapkan, operasi tersebut berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas penambangan ilegal di sekitar aliran sungai. 

Menindaklanjuti informasi itu, tim langsung bergerak cepat menuju lokasi dan mendapati kedua pelaku sedang beraktivitas.

“Di lokasi kami temukan sejumlah peralatan tambang seperti eksa, pompa air, karpet penyaring material, hingga talang kayu. Seluruh barang bukti beserta pelaku sudah kami amankan untuk proses hukum lebih lanjut,” jelasnya.

Menurutnya, meskipun metode yang digunakan masih sederhana, aktivitas penambangan tersebut tetap ilegal karena tidak dilengkapi izin resmi. 

“Sekecil apa pun aktivitas penambangan tanpa izin tetap melanggar hukum,” tegasnya.

Atas perbuatannya, kedua pelaku akan diproses sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

Exit mobile version
%%footer%%