KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Anggota Legislatif (Anleg) DPRD Parigi Moutong dari Partai Hanura, Arjuna Yushar, mendesak pemerintah daerah agar mengontrol penerbitan Barcode BBM subsidi, yang masih dikeluhkan sebagian nelayan di wilayah Parigi Moutong.
Niat pemerintah menertibkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lewat sistem barcode justru menjadi sandungan baru bagi nelayan kecil di Kabupaten Parigi Moutong. Kebijakan digital ini dianggap gagap melihat realitas di lapangan yang masih minim literasi teknologi.
Sorotan tajam muncul dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Selasa, beberapa waktu lalu.
“Mohon jangan dipersulit,” tegas Yushar.
Ia menilai implementasi sistem berbasis kode QR itu masih menyisakan tumpukan kendala teknis bagi nelayan tradisional.
Ketidaksiapan akses teknologi, kata ia, dikhawatirkan menciptakan ketimpangan distribusi yang justru merugikan mereka yang paling membutuhkan.
“Jangan sampai nelayan kecil yang justru paling membutuhkan malah kesulitan mendapatkan BBM. Kebijakan ini harus tepat sasaran, tetapi juga harus memudahkan,” tuturnya.
Keluhan serupa terus berdengung diantara sejumlah mesin kapal nelayan kecil yang mulai jarang melaut.
Seperti yang disampaikan salah seorang nelayan berusian 47 tahun, Mahmud, yang merasa kebijakan penggunaan Barcode BBM bersubsidi menambah panjang daftar kesulitan hidupnya sebagai pencari ikan.
“Kami ini nelayan kecil, mau melaut saja sudah susah, sekarang harus urus barcode lagi,” keluh Mahmud pada Sabtu pekan lalu.
Laki-laki paruh baya itu mengaku tidak paham cara mengoperasikan perangkat digital untuk sekadar membeli solar subsidi.
Ia mengaku, tanpa Barcode BBM bersubsidi, dirinya ditolak melakukan pengisian SPBU dan terpaksa lari ke pengecer dengan harga yang jauh mencekik kantong.
“Kalau tidak ada barcode, kami tidak dilayani, terpaksa beli di luar yang harganya mahal,” ungkapnya dengan nada pasrah.
Jika hambatan adminisrasi ini dibiarkan, intensitas melaut dipastikan merosot dan mengancam pasokan ikan di pasar lokal.
Pemerintah daerah dan instansi terkait kini didorong untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur tersebut.
Pendampingan lansung serta penyederhanaan birokrasi menjadi kunci agar digitalisasi tidak berubah menjadi diskriminasi.
BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2026/04/27/yushar-pastikan-semua-usulan-warga-petapa-akan-dikawal-tuntas/
KUNJUNGI JUGA :
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.