Berita, Kabar Daerah, Kabar Politik, Parigi Moutong

PILKADES Serentak di Parigi Moutong Berpotensi Nyebrang Tahun

Kabupaten Parigi Moutong – Sejak bulan Januari 2020, pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Parigi Moutong disebut – sebut bakal digelar. Sayangnya sampai saat ini, pesta demokrasi skala desa itu masih belum jelas.

Selain urusan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ikut menjadi faktor penghambat terlaksananya pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Parigi Moutong yang nota bene bagian dari wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.

Hal itu disampaikan, Kepala Seksi Administrasi dan Sistem Administrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Parigi Moutong, Riklan, saat ditemui KabarSAURUSonline.com.

“Kemarin, terhenti karena Pandemi. Sekarangkan sudah bisa melaksanakan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hanya saja, soal tahapannya kami masih menunggu perintah”, ujar riklan diruang kerjanya, Senin (10/8).

Berdasarkan data kata dia, sebanyak 51 Desa diwilayah Kabupaten Parigi Moutong seharusnya melaksanakan Pilkades di tahun 2020.

Namun lanjut dia, pihaknya sampai saat ini masih menunggu instruksi dari Bupati Parigi Moutong. Terkait digelarnya kembali tahapan pelaksanaan Pilkades.

“Kita belum tau pasti, kalau misalkan perintah pak Bupati dilaksanakan pada bulan agustus atau september, kita laksanakan”, ungkapnya.

Pilgub Disebut-sebut Jadi Salah Satu Faktor Penghambat Pilkades Serentak di Parigi Moutong

Dia mengatakan, selain itu, tahun ini merupakan tahun politik bagi Provinisi Sulawesi Tengah. Pasalnya, puncak tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur akan digelar pada 9 Desember 2020.

Dituturkannya, hal tersebut juga menjadi salah satu faktor pertimbangan dan menjadi perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, untuk menunda proses tahapan Pilkades dilaksanakan.

Sehingga tambah dia, terdapat dua kemungkinan waktu terlaksananya Pilkades di daerah ini yaitu, sebelum Pilkada atau nanti dilaksanakan pada tahun 2021.

“Ada 2 versi, yakni kita laksanakan tahun ini karena Pilkada khususnya Pilgub di bulan Desember, otomatis dilaksanakan sebelum Desember. Tapi kalau misalnya tidak bisa kita laksanakan berarti menyebrang tahun” tutupnya.

Untuk diketahui, seperti dilansir media ini sebelumnya, Kepala Dinas (Kadis) DPMPD Parigi Moutong, Fit Dewana mengungkapkan, pasca kekhawatiran atas kepungan Covid-19 dihampir seluruh wilayah Indonesia. Tahapan Pilkades serentak tahun 2020 di Parigi Moutong, bakal kembali dilaksanakan pada bulan Agustus 2020.

“Insyaallah, pada Agustus nanti, tahapan pelaksanaan Pilkades, kembali dijalankan,” tandasnya, saat ditemui KabarSAURUSonline.com, Selasa (7/7).

Baca Juga : https://kabarsaurusonline.com/tahapan-pilkades-serentak-di-parigi-moutong-dilanjutkan-bulan-agustus/

Laporan : Cr1

Berita, Kabar Daerah, Kabar Ekonomi

Muhammad Lahay: APBD Tidak Boleh Rugikan Rakyat

Kabupaten Tojo Una-Una – Bupati Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Lahay, menyebutkan, rasionalisasi APBD tahun 2021 tidak memberi dampak negatif perekonomian warga.

Hal itu, disampaikannya saat sidang Paripurna dengan agenda penyampaian KUA dan PPAS 2021 di gedung DPRD Kabupaten Touna, belum lama ini.

Pantauan KabarSAURUSonline.com, Dalam penyampaian KUA dan PPAS APBD Kabupaten Touna Tahun 2021 yang dibacakan langsung dalam sidang tersebut. Muhammad Lahay, menekankan kepada jajarannya agar penggunaan anggaran diokuskan untuk kepentingan masyarakat.

Dia menuturkan, Kabupaten Touna memang beberapa kali menjalani proses refocusing anggaran dari Pemerintah Pusat akibat pandemi Covid-19.

Namun kata dia, hal tersebut bukan mengarah pada kegiatan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat.

“Sesuai kesepakatan bersama, rasionalisasi anggaran ditujuhkan pada belanja pegawai. Kemudian belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya 20 persen dan belanja modal yang bersumber dari dana transfer umum sedikitnya 20 persen,” ungkapnya.

Berdasarkan hal tersebut lanjut dia, rasionalisasi APBD tahun 2021 maupun pelaksanaannya, tidak boleh berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Saya tidak menginginkan prioritas pelayanan atas kepentingan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hanya karena alasan anggaran yang tidak disediakan,” tegasnya.

Muhammad Lahay Minta Kepala OPD Punya Inovasi

Selain itu, dirinya juga tidak menginginkan refocusing anggaran tersebut menjadi alasan yang dapat mengakibatkan kerugian daerah, termaksud masyarakat secara tidak langsung.

“Seperti monitoring, evaluasi dan pelaporan yang tidak dilaksanakan dengan alasan anggaran perjalanan dinas, makan minum dan operasional lainnya tidak tersedia. Ini tidak boleh terjadi, setiap pimpinan OPD harus mampu berinovasi disaat kondisi daerah seperti sekarang,” terangnya.

Dia menambahkan, seluruh jajaran OPD harus bertindak maksimal, berfikir praktis dan inovatif dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Semua itu tutur dia, dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tojo Una – Una.

“Saat inilah, masa dimana pemerintah daerah diuji kemampuannya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan kondisi anggaran terbatas,” tutupnya.

Untuk diketahui, marwah DPRD yang memiliki fungsi sebagai pengawas daerah terlihat sangat terjaga dengan baik.

Selain ketersediaan sistim protokoler yang prosedural. Tamu undangan yang hadir meliputi instansi vertikal baik itu Kejaksaan, Kopolisian, TNI dan Pengadilan Negeri ikut mengikuti persidangan.

Berita, Kabar Daerah, Parigi Moutong

Pengaspalan Jalan, Diusul Lagi Saat Reses DPRD Parigi Moutong

Parigi Moutong – Soal pengaspalan jalan, lagi-lagi menjadi usulan masyarakat pada Reses Anggota DPRD Parigi Moutong Sulawesi Tengah Dapil IV, dari Partai Nasional Demokrasi (Nasdem).

Anggota DPRD Parigi Moutong, Sutoyo kepada KabarSAURUSonline.com, Senin (10/8) mengungkapkan, dirinya saat melaksanakan reses perorangan di Desa Sri Tabaang Kecamatan Bolano mendapatkan aspirasi terkait jalan desa.

Menurut dia, permintaan masyarakat atas pengaspalan jalan di Desa tersebut memang sangat rasional. Pasalnya, kondisi fisiknya sangat memprihatinkan.

“Ya, jalan desanya merupakan akses transportasi masyarakat. Sehingga patut jika pemerintah daerah untuk menyahutinya,” ungkapnya.

Disebutkannya, dalam usulan reses tersebut yang disampaikan langsung oleh pemerintah desa jaraknya sekitar 2,3 kilometer. Namun kata dia, sebagai anggota DPRD pihaknya akan berupaya mengawal aspirasi masyarakat itu kepada pemerintah daerah.

Lagi pula ucap dia, untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatannya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Apa pun materi aspirasi yang kami dapatkan di lapangan, wajib hukumnya bagi anggota DPRD untuk menyuarakannya,” ujarnya.

Diterangkannya, untuk memastikan kondisi fisik dari permintaan tersebut, dirinya bersama pemerintah desa setempat langsung meninjau kondisi jalan dimaksud.

Hasilnya beber Sutoyo, selain akses perhubungan masyarakat, juga merupakan sarana transportasi hasil produksi perkebunan dan pertanian masyarakat.

“Pemerintah daerah Parigi Moutong harus menyikapi permintaan itu. Saya sudah menyampaikan kepada mereka akan mengawal permintaan masyarakat,” katanya.

Kata dia, menurut pemerintah desa setempat, proposal pengajuan pengaspalan jalan tersebut sudah disampaikan kepada dinas terkait. Hanya saja, pemerintah desa memperkuat usulan tersebut melalui DPRD Parigi Moutong.

Dia menjelaskan, sebagai bahan hasil dari pelaksanaan reses, dirinya akan memasukan permintaan masyarakat tersebut untuk disampaikan saat laporan reses nantinya.

“Saat rapat paripurna nanti, saya akan membackup permintaan pengaspalan jalan itu. Sehingga pemerintah daerah dapat memasukan kedalam agenda perencanaan pembangunan daerah mendatang,” tutupnya.

Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Jalan Berlubang, ‘Pacu Adrenalin’ Berkendara di Kota

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Jalan berlubang yang ada disejumlah titik pada ruas wilayah Ibukota Kabupaten Parigi Moutong. Seakan menjadi sarana ‘Pacu Adrenalin’ berkendara dalam kota.

Panorama inilah yang terpampang nyata pada sejumlah titik ruas jalan wilayah Kecamatan Parigi, Ibukota Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pantauan Redaksi KabarSAURUSonline.com, terdapat jalan berlubang yang parah, pada ruas Jalur Dua wilayah sekitar kota Parigi. Mulai dari wilayah Desa Bambalemo kearah selatan hingga Kelurahan Masigi.

Tak jarang, genangan air akibat hujan yang menutupi jalan berlubang itu, mengecoh pandangan sejumlah pengendara yang melintasi ruas jalan tersebut. Ada yang hanya kecipratan air yang menggenangi bagian jalan berlubang tersebut, ada juga yang sampai terjatuh.

Kondisi itu pun, sempat mewarnai beranda akun Facebook media ini. Salah satu akun Facebook milik seorang netizen yang namanya sengaja media ini samarkan.

Akun netizen tersebut terlihat mengunggah foto konsidi jalan berlubang pada ruas Jalur Dua Kota Parigi.

“Butuh perhatian. Jangan tunggu korban banyak, tumbal dari jalan ini,” dari kolom status akun tersebut, seakan memberi keterangan atas foto yang ia unggah.

Melansir informasi dari situs resminya tertanggal (03/8) , Hal ini langsung mendapat respon dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Parigi Moutong.

Kepala Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan, Bidang Bina Marga, I Wayan Robinson, mengatakan, pihaknya segera melakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan wilayah dalam Kota Parigi.

‘Kami rencanakan pada pertengahan tahun ini. Targetnya, dapat selesai pada akhir tahun ini juga,” ujarnya.

I Wayan Robinson menambahkan, berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang ia lakukan bersama tim. Beberapa titik pada ruas jalan berlubang itu, disebabkan beberapa faktor.

Salah satunya, kata Robinson (sapaan akrabnya), kondisi tanah dasar aspal jalan yang tidak stabil.

“Jika memang perlu, tidak menutup kemungkinan untuk kita perbaiki mulai dari tanah dasarnya,” tandasnya.

Kabar Fokus

Polemik Jabatan Bupati, Hak Interpelasi DPRD Baru Dimohonkan

Parigi Moutong – Kisruh terkait jabatan Bupati Parigi Moutong, sekitar tiga tahun terakhir dipegang Samsurizal Tombolotutu, menjadi polemik bak bom waktu dikalangan masyarakat. Hal itu, mendorong sejumlah anggota Legislatif DPRD Parigi Moutong, memohon kepada wakil rakyat bersepakat mengambil langkah hak interpelasi secara kelembagaan.

Tahapan menuju pengambilan hak Interpelasi baru dimulai sekitar dua minggu pasca demonstrasi ratusan orang mengatasnamakan AMPIBI di DPRD Parigi Moutong.

Sekitar dua pekan sebelum AMPIBI menggelar aksinya. Sorak-sorai ‘potong-potong roti, Samsurizal Ulah Lagi, rakyat di bodohi Mahasiswa turun aksi’ yang dilantunkan mengikuti lirik lagu ‘ampar – ampar pisang’.

Lagu tersebut, dilantunkan sejumlah pemuda mengatasnamakan GERAM. Pada aksi pra kondisi yang notabene merupakan upaya pengungkapan isu. Dimana isunya untuk membangun kesadaran bersama terhadap kondisi daerah yang terkesan kehilangan pemimpin.

Aksi GERAN Pemicu Demontrasi Masyarakat Terhadap Bupati

Aksi dari kelompok GERAM itu, disinyalir sebagai pemicu dari ‘bom waktu’ atas polemik jabatan Bupati Kabupaten Parigi Moutong. ‘meledak dan menggelegar’ seantero wilayah Ibu Kota Kabupaten yang baru berusia 18 tahun ini.

Kemudian dalam aksi AMPIBI (22/7 red). Ratusan massa aksi mampu mendesak DPRD Parigi Moutong yang kini di nahkodai Sayutin Budianto, menggunakan Hak Interpelasi lembaga wakil rakyat.

Saat itu, dihadapan ratusan massa aksi, Sayutin Budianto meminta agar  memberikan DPRD kesempatan selama sedikitnya 14 hari setelah aksi tersebut.

Pantauan KabarSAURUSonline.com, Paripurna yang digelar Rabu (5/8) digedung DPRD Parigi Moutong, sempat berlangsung alot saat membahas polemik tersebut.

Berbagai argumen anggota DPRD terungkap seperti yang dibacakan juru bicara fraksi Nasdem, Fery Budiutomo.

Dia menuturkan, pihaknya berkeinginan adanya tindaklanjut terhadap gejolak masyarakat yang timbul atas tindakan dan kebijakan Bupati Parigi Moutong.

Disebutkannya, alasan interpelasi yakni, tidak adanya tindak lanjut Bupati terhadap rekomendasi DPRD atas penghapusan biaya Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS).

Selain itu, kisruh terkait bantuan bencana dan BPJS yang terkesan tidak kunjung mendapatkan solusi. Selanjutnya, pemindahan dana pemerintah daerah dari Bank Pembangunan Daerah Cabang Parigi ke BNI cabang Parigi dinilai tidak berdasarkan aspek PAD.

Lima desa di Kecamatan Tinombo Selatan, yang disinyalir penggunaan dana desanya diarahkan untuk pembangunan jalan di Pantai Mosing. Kemudian, roda pemerintahan yang seakan dijalankan bukan dari Kantor Bupati, melainkan dari kediaman pribadi nota Bene jauh dari Ibukota Kabupaten.

Pergeseran pejabat kata dia, disinyalir juga tidak melalui asesmen dan persetujuan komisi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemutusan kontrak kerja secara sepihak terhadap dokter di RS Raja Tombolotutu lanjut dia. Serta tidak efektifnya pelayanan di RS Raja Tombolotutu dan hutang RS kepada pihak ketiga menyebabkan somasi.

Begitupun lanjutnya, hutang kepada dokter dan tenaga medis di RS Raja Tombolotutu yang tidak dibayarkan. Kemudian hutang PJU kepada PLN juga tidak dibayarkan. Parahnya lagi, kondisi ibukota yang semerawut tidak tertata dengan baik layaknya ibukota pemerintahan. Kemudian terkait penggunaan dana Covid-19 dilakukan secara  tertutup, serta Bupati selama ini sering mengabaikan rapat-rapat paripurna DPRD.

Uncategorized

Jembatan Cabang Tiga Lambunu Parigi Moutong Kembali Disuarakan

Parigi Moutong – Tak henti menyuarakan. Anggota Legislatif (Anleg) Parigi Moutong Sulawesi Tengah, Arifin Dg Palalo kembali menyuarakan perbaikan jembatan cabang tiga Lambunu.

Pantauan KabarSAURUSonline.com Selasa (4/8), jembatan penghubung beberapa desa yang ada di wilayah utara Parigi Moutong itu tak henti-henti disuarakan.

Hampir setiap momen paripurna DPRD Parigi Moutong, perwakilan masyarakat setempat menyampaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat atas fasilitas tersebut.

Hanya saja, hingga saat ini belum mendapat respon positif dari daerah. Pasalnya, nilai anggaran yang digunakan dalam pembangunannya bukan menjadi kewenangan daerah melainkan pemerintah pusat.

Arifin Dg Palalo memanfaatkan kesempatan dalam paripurna Laporan Pansus LKPJ Bupati Parigi Moutong 2019. Menyalakan lampu instrupsi seraya mempertegas aspirasi masyarakat terkait kebutuhan fasilitas penghubung di wilayah Kecamatan Lambunu.

“Saya sudah sering menyampaikan hal ini. Kebetulan ada Pak Wabup, makanya kembali saya sampaikan aspirasi masyarakat akan kebutuhan jembatan cabang tiga yang memprihatinkan,” ulas Arifin.

Menurut dia, dirinya hampir tak hentinya menyampaikan hal itu, karena acap kali bertemu dengan warga, selalu jembatan itu menjadi pertanyaan.

Ditambah lagi sambungnya, di wilayah tersebut merupakan bagian dari objek pendapatan pajak yang begitu besar. Sehingga patut bagi pemerintah untuk memperhatikan kondisi jembatan yang dimaksud.

“Setidaknya masyarakat mendapatkan haknya, karena kewajibannya atas pajak sudah terpenuhi,” ujarnya.

Dia mengatakan, kondisi jembatan tersebut juga merupakan akses penting bagi masyarakat setempat. Sehingga dirinya tidak akan bosan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Hal itu dilakukan, sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD Parigi Moutong yang terpilih dari Dapil setempat.

“Ini saya minta diseriusi oleh pemerintah daerah,” tekannya.

Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Ekonomi, Kabar Ragam, Parigi Moutong

Sentuhan Kasih IKPTK Parigi Moutong Terhadap Korban Banjir

Parigi Moutong – Warga korban banjir di Desa Olaya Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong. Siang tadi, Kamis (30/7), mendapat kunjungan dari sejumlah anggota dan pengurus IKPTK Parigi Moutong.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, data warga terdampak bencana banjir bandang di desa tersebut, sebanyak 246 rumah warga terdampak.

Masing – masing yaitu, sekitar 114 rumah warga yang tinggal di dusun IV, 74 rumah di dusun III, serta 58 unit di dusun I.

Beruntung, tidak ada korban dalam bencana tersebut, karena warga langsung mengamankan diri.

Puluhan anggota dalam rombongan aksi sosial dari Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong-Prajaan (IKPTK) tersebut, membawa sejumlah bantuan berupa sarung, popok bayi, makanan bayi, susu dan air mineral.

Ternyata, IKPTK Parigi Moutong saat ini juga dinahkodai Kepala Badan (Kaban), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA), Zulfinasran.

Melalui penasehat Ikatan kekeluargaan tersebut, Agus Salim S.Sos, menuturkan, kegiatan tersebut adalah upaya silaturahmi kepada korban banjir, di Desa Olaya.

“Selain merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama. Kami memang ingin bersilaturahmi dengan warga disini,” tuturnya.

Sementara itu, nampak Kepala Desa Olaya, Idam Abdul Karim, turut hadir mendampingi warganya saat di kunjungi IKPTK.

“IKPTK, telah membantu meringankan beban warga disini. Memang, pada saat bencana kemarin beberapa pekan lalu, warga tidak sempat lagi menyelamatkan harta benda mereka. yang terpenting saat itu, adalah upaya menyelamatkan diri dan keluarga,” tandasnya.

Diketahui, curah hujan yang tinggi di sejumlah wilayah pulau Sulawesi. Diwilayah Ibukota Kabupaten Parigi Moutong sendiri, curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi sejak Senin malam (13/7 Red). Hingga, Selasa sekitar pukul 07.00 (14/7 Red). Kondisi membuat sungai di sejumlah wilayah Kabupaten Parigi Moutong, tidak mampu lagi menampung peningkatan volume air yang begitu cepat. Sehingga, berimbas pada sejumlah rumah warga dibagian hilir sungai. ***

Baca Juga Post Sebelumnya : https://kabarsaurusonline.com/aspirasi-teriris-konspirasi-mencuat/

Exit mobile version
%%footer%%