Realisasi Program Manajemen SD Disdikbud Parigi Moutong Capai 40 Persen

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mencatat realisasi program di Bidang Manajemen Sekolah Dasar (SD) telah mencapai sekitar 40 persen hingga pertengahan tahun 2025.

“Kami telah merealisasikan sekitar 40 persen program hingga Juni ini, sesuai dengan rencana yang ditetapkan,” ungkap Kepala Bidang Manajemen SD, Ibrahim, saat dihubungi pada Jumat, (20/6/2025).

Ibrahim menjelaskan, beberapa program yang sudah terlaksana meliputi penyusunan dan sosialisasi petunjuk teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ke seluruh SD di wilayah Parimo.

Selain itu, pihaknya juga telah menggelar seleksi tingkat kabupaten untuk dua ajang nasional, yaitu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS2N).

“Kegiatan ini bertujuan menjaring potensi siswa serta mengasah minat dan bakat mereka di bidang olahraga dan seni,” jelas Ibrahim.

Ia menambahkan, Bidang SD juga telah menyelesaikan pemutakhiran data sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum batas waktu 31 Maret 2025.

“Pemutakhiran data kami rampungkan lebih awal dari persyaratan yang ditetapkan lembaga,” terangnya.

Berkat pencapaian tersebut, Kabupaten Parimo berhasil masuk dalam daftar penerima program revitalisasi bantuan sarana dan prasarana (sapras) dari pemerintah pusat.

Ibrahim menyatakan optimisme bahwa sisa program tahun ini akan tuntas sesuai target yang telah dirancang.

Bupati Parigi Moutong Pimpin Rakor Pembentukan Sekolah Rakyat

PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Erwin Burase memimpin rapat koordinasi membentuk Sekolah Rakyat yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin di Kab. Parimo. Bertempat di Ruang Rapat Bupati, Selasa (17/6/2025).

Turut hadir Sekretaris Daerah, Zulfinasran, beserta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kab. Parimo.

Pertemuan itu membahas tentang penentuan lokasi lahan yang dipersiapkan Pemda Parimo, kriteria bangunan sekolah rakyat, jumlah siswa, gedung, bangunan ruang, hingga penyediaan fasilitas pendukung.

Sekolah rakyat direncanakan dibangun di atas lahan seluas 19 Hektare yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem serta menjangkau anak-anak yang berpotensi putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan di Kab. Parimo.

Sekretaris Daerah, Zulfinasran mengungkapkan potensi lokasi yang dapat dipertimbangkan yakni Gedung Olahraga (GOR) di Desa Jonokalora, Kecamatan Parigi Barat.

Sementara itu, Bupati Parimo, Erwin Burase menerima seluruh penyampaian dan menanggapi dengan baik informasi atau laporan yang disampaikan melalui rapat tersebut.

Sumber : Diskominfo Kab. Parigi Moutong

Disdikbud Parigi Moutong Gelar Bimtek SPM dan e-SPM

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Sinergitas dan Konsolidasi dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan e-SPM”, pada tanggal 18 hingga 20 Juni 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Disdikbud ini diikuti sebanyak 91 peserta dari sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu SPM.

Bimtek ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor serta meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penerapan SPM secara terintegrasi.

Kegiatan ini juga difokuskan untuk memperdalam pemahaman teknis terkait kebijakan dan mekanisme pelaksanaan SPM, termasuk penginputan data ke dalam aplikasi e-SPM.

Sembilan OPD yang mengikuti bimtek yaitu Bappelitbangda, BPKAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Sosial, Pemerintahan dan Umum, serta Satpol PP dan Damkar.

Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yaitu Fachri Wiranata (Perencana Pertama) dan Ahmad Washil, S.Si., M.Si. (Perencanaan Ahli Muda).

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, pimpinan OPD pengampu SPM, serta pejabat teknis dari masing-masing instansi yang terlibat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendorong komitmen lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar sesuai amanat masyarakat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ijazah Berbasis TIK Hindari Ijazah Palsu

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Hindari Ijazah Palsu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mulai menerapkan penerbitan ijazah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kepala Bidang Manajemen SD Disdikbud Parimo, Ibrahim, menyampaikan bahwa pengelolaan ijazah kini dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang mengacu pada nomor ijazah nasional dan sistem verifikasi digital.

“Tujuan penggunaan TIK ini adalah untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat keamanan dokumen, serta mendukung mitigasi risiko dokumen hilang atau rusak akibat bencana” ujar Ibrahim saat ditemui,  Jumat (13/6/2025).

Ia menjelaskan, penggunaan E-Ijazah memberikan berbagai manfaat bagi satuan pendidikan, antara lain mempercepat proses administrasi, menghindari duplikasi data, dan meminimalisasi kesalahan dalam penulisan ijazah. Sistem ini juga memudahkan peserta didik dalam hal penggantian dokumen yang rusak atau hilang.

Lebih lanjut, Ibrahim menegaskan bahwa dengan sistem ini, data peserta didik lebih valid, terdokumentasi dengan baik, serta memudahkan pengawasan dan pengendalian dokumen oleh pemerintah daerah.

“Dengan adanya sistem ini, tidak ada lagi ijazah palsu yang beredar di Parimo. Kalau ada ijazah yang tidak terdata dalam sistem, patut dicurigai asal-usulnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, untuk keperluan pendaftaran peserta didik ke jenjang lanjutan, seperti TNI atau Polri, keabsahan ijazah dapat langsung dicek melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan.

Berdasarkan ketentuan teknis, pencetakan E-Ijazah dapat dilakukan langsung oleh sekolah melalui aplikasi, dengan ketentuan jenis kertas ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm), ketebalan 80 gram per meter persegi, warna putih, dan menggunakan bahasa Indonesia yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

“Sekolah bisa mencetak sendiri, tapi harus sesuai ketentuan. Tidak boleh ada pungutan, dan pembiayaan dilakukan melalui dana BOS,” ujar Ibrahim.

Ia juga berharap Pemerintah Daerah Parimo dapat mengalokasikan anggaran tambahan untuk pengadaan kertas ijazah, karena langkah itu akan mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendidikan.

Desa Jononunu Batal Jadi Tuan Rumah “Pembangunan IPLT”

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Desa Jononunu Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, batal menjadi lokasi Pembangunan Instalasi Pengelohan Lumpur Tinja (IPLT).

Desa Jononunu juga merupakan Desa yang menjadi lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Parigi Moutong.

Awalnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) telah merencanakan pembangunan IPLT di lokasi tersebut.

Namun, perencanaan pembangunan IPLT itu mendapatkan penolakan keras dari masyarakat Desa Jononunu.

Bahkan sebelumnya, masyarakat sempat memblokir jalan menuju TPA sebagai bentuk protes penolakan pembangunan IPLT.

Terkait hal itu, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, membatalkan rencana pembangunan IPLT di Desa Jononunu.

Pembatalan tersebut berdasarkan hasil rapat penyamaan presepsi antara Pemda Kabupaten Parimo dan Pemdes serta masyarakat Desa Jononunu yang dipimpin langsung oleh Bupati Parigi Moutong, (Rabu 18 Juni 2025).

Erwin menjelaskan, ada beberapa poin yang disepakati dari hasil rapat itu di antaranya, pembatalan rencana pembangunan IPLT dan secepatnya melakukan pengelolaan sampah di TPA yang juga ada di desa itu agar bisa bermanfaat untuk masyarakat setempat.“Saya sudah mendengarkan semua keluhan dari masyarakat terkait rencana pembangunan IPLT dan hasil kesepakatan ini, berdasarkan permintaan dari masyarakat yang harus kita tindak lanjuti,” ujarnya.

Karena kata dia, masyarakat Desa Jononunu menolak dengan tegas pembangunan IPLT tersebut. Sebab di Desa itu juga telah dibangun TPA yang tidak terkelola dengan baik.

Sehingga banyak masyarakat yang merasakan dampak buruknya seperti munculnya gejalah penyakit gatal – gatal yang hampir dirasakan oleh semua masyarakat di Ddesa itu serta berdampak pada berkurangnya kualitas tanaman masyarakat.

Olehnya, pada kesempatan itu Bupati Parigi Moutong membatalkan rencana pembangunan IPLT dan memerintahkan OPD terkait agar segera mencari altetnatif lain untuk dijadikan lokasi pembangunan IPLT.

Ia juga memerintahkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Parigi Moutong untuk melakukan penelitian dan penanganan terhadap gejalah penyakit yang telah menyerang masyarakat.

“Saya berharap OPD terkait segera menindak lanjuti hal ini, paling lambat besok,” tegasnya.

Program Cerdas Bupati Parigi Moutong di Sambut Baik DPRD

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Komisi IV Dewaan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong, menyambut baik program Cerdas Bupati dan Wakil Bupati Erwin-Sahid.

Program Cerdas tersebut, yaitu program seragam sekolah gratis, yang menyasar ke siswa SD dan SMP yang ada di Kabupaten Parigi Moutong.‎‎

“Sebagai anggota DPRD yang merupakan bagian dari penyelenggara Pemerintahan, kami menyambut baik, Program Cerdas Bupati dan Wakil Parimo,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Parimo Sutoyo, saat menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Selasa 17 Juni 2025.

‎‎Ia menuturkan, Disdikbud merupakan mitra Komisi IV, sehingga program yang dijalankan harus selaras dengan Visi-Misi Bupati. ‎‎Apalagi, kata ia, hadirnya bantuan seragam sekolah gratis ini, tentunya  menjadi salah bukti apa yang dijanjikan Bupati di 100 hari kerja, agar tidak menjadi keraguan bagi masyarakakat. ‎‎

“Kami (Komisi IV) sangat mengapresiasi kerja-kerja Dinas Pendidikan, karena sudah membantu meringankan beban orang tua siswa melalui program Bupati,” tuturnya. ‎‎

Lanjut Sutoyo, bantuan seragam gratis yang diberikan pada 15.440 siswa ini, terdiri dari, 8.089 siswa usia enam tahun tamatan TK ke SD dan 7.351 siswa usia 12 tahun tamatan SD ke SMP. ‎‎

“Dari jumlah penerima itu, belum termasuk siswa yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), misalnya siswa tidak melalui jenjang TK tetapi usianya sudah mencukupi enam tahun masuk ke Sekolah Dasar, hal ini bisa menjadi perhatian Dinas terkait, untuk melakukan pendataan kembali, agar bantuan seragam gratis dapat diterima secara merata,” bebernya.

‎‎Kemudian kata ia, kedepan bantuan yang diberikan Disdikbud bukan sekedar seragam sekolah gratis, tetapi tas, buku tulis dan sepatu juga diberikan melalui program cerdas bupati dan wakil bupati Parigi Moutong.

Disamping itu, Anggota Komisi IV, Arnol Aholai memberikan saran kepada Disdikbud Parigi Moutong agar selalu bersinergi dengan Komisi IV DPRD sebagai mitra.

“Disdikbud Parigi Moutong sebagai mitra dari Komisi IV DPRD, tentunya saya berharap kedepannya kita dapat bekerja sama dan saling bergandengan tangan demi pendidikan di Parigi Moutong,” tutur Arnol.‎‎

Biaya Program Seragam Gratis, Mencapai Rp 3 Miliar Rupiah

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parimo) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk pengadaan seragam sekolah gratis bagi 15.400 siswa baru tahun ajaran 2025.

Program ini diperuntukkan bagi siswa TK yang masuk SD serta siswa baru SMP, yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo, Sunarti Masanang, menjelaskan bahwa pengadaan seragam meliputi baju, celana atau rok, topi, dan dasi. Seragam yang diberikan adalah merah putih untuk SD dan putih biru untuk SMP.

“Untuk tahap awal ini baru seragam. Ke depan, Bupati juga mengusulkan agar program ini mencakup sepatu, tas, serta alat tulis,” jelas Sunarti, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang DPRD Parimo, Selasa (17/6/2025).

Ia menambahkan, peluncuran dan penyaluran seragam gratis tersebut akan dilakukan bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru, tepatnya Juli 2025.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Komisi IV DPRD Kabupaten Parimo. Ketua Komisi IV, Sutoyo, menyampaikan apresiasinya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Disdikbud.

Menurutnya, program ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang harus disukseskan bersama.

“Kami memberikan apresiasi kepada Disdikbud. Di lapangan, masyarakat bertanya-tanya apakah program ini benar-benar berjalan. Ternyata anggaran sudah tersedia, termasuk data jumlah siswa penerimanya,” ujar Sutoyo.

Ia menilai keberhasilan program ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan yang baru.

Selain itu, DPRD juga menyoroti kesiapan pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025, termasuk penetapan 23 sekolah penerima program yang masih dipertanyakan.

“Kami akan coba dorong tambahan anggaran melalui jalur politik, termasuk memanfaatkan dukungan dari anggota DPR RI,” tambahnya.

Exit mobile version
%%footer%%