Disdikbud Parigi Moutong Pastikan, Tidak Ada Pungutan Biaya Ijazah

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parimo) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menegaskan bahwa seluruh satuan pendidikan di wilayahnya dilarang melakukan pungutan biaya untuk pengambilan ijazah, baik di tingkat TK/PAUD, SD, maupun SMP.

Melansir dari situs resmi Disdikbud Parigi Moutong, demikian disampaikan Plt Kepala Dinas (Kadis) Disdikbud Parigi Moutong, Sunarti, kapada awak media.

“Saya ingatkan kepada kepala satuan pendidikan dan para guru agar tidak membuat aturan yang tidak diatur, termasuk membebankan biaya kepada peserta didik saat mengambil ijazah,” tegas Plt. Kepala Disdikbud Parimo, Sunarti Masanang, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/6/2025).

Menurut Sunarti, memasuki akhir tahun ajaran dan setelah para siswa dinyatakan lulus, mereka berhak menerima hasil belajar berupa ijazah sebagai dokumen resmi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten telah secara tegas melarang adanya pungutan dalam bentuk apa pun terkait pengambilan ijazah, dan hal itu harus ditindaklanjuti oleh satuan pendidikan.

“Kalau ada biaya yang timbul akibat publikasi ijazah, maka harus sepenuhnya dibiayai dari anggaran dana BOS,” jelasnya.

Sunarti juga mengingatkan bahwa tidak ada alasan bagi sekolah untuk menahan ijazah siswa, termasuk karena alasan belum membayar uang komite atau kewajiban lainnya.

“Ijazah adalah hak siswa sebagai bukti telah menyelesaikan studinya. Sekolah tidak boleh ditahan dengan alasan apa pun,” tutupnya.

Program Revitalisasi Sekolah Sasar Sebanyak 23 Sekolah di Parigi Moutong

Sebanyak 23 sekolah di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, akan menjalani rehabilitasi bangunan melalui Program Revitalisasi Tahun Anggaran 2025.

Program ini mencakup satuan pendidikan dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo, Sunarti, mengungkapkan bahwa pemilihan sekolah penerima bantuan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.

Penetapan tersebut berdasarkan pada data kondisi sarana prasarana sekolah yang diinput dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Sekolah-sekolah ini tidak kami usulkan langsung. Semua ditentukan berdasarkan data Dapodik yang dimiliki masing-masing sekolah,” kata Sunarti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Parimo, Senin, 16 Juni 2025.

Ia menegaskan bahwa daftar sekolah yang telah ditetapkan tidak dapat diubah, meskipun terdapat sekolah lain yang dianggap lebih membutuhkan bantuan.

Hal ini disebabkan perubahan penerima bantuan dapat mengakibatkan hilangnya kuota bantuan untuk daerah.

“Kalau diganti, bantuannya bisa dialihkan ke daerah lain. Akibatnya, Parimo bisa dianggap tidak membutuhkan bantuan tersebut,” jelas Sunarti.

Saat ini, katanya, ke-23 sekolah tersebut masih dalam tahap survei oleh tim teknis dari kementerian untuk menilai kebutuhan rehabilitasi serta menentukan besaran anggaran yang akan diberikan ke masing-masing sekolah.

Sekolah-sekolah yang masuk dalam program revitalisasi ini tersebar di berbagai wilayah di Parimo dan mencakup tiga jenjang pendidikan, yaitu TK, SD, dan SMP.

Pembersihan Lingkungan dan Tanam Pohon, Aksi Nyata PLN ULP Parigi Lestarikan Lingkungan

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 PLN ULP Parigi Ikut Serta Ambil Bagian Melakukan Aksi Tanam Pohon dan Juga aksi bersih lingkungan

Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni, PT PLN (Persero) melalui UP3 Palu – Unit Layanan Pelanggan (ULP) Parigi menyelenggarakan kegiatan peduli lingkungan berupa aksi bersih-bersih dan penanaman pohon di sekitar lingkungan kantor. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat pagi 13 Juni 2025, dengan melibatkan seluruh pegawai PLN; karyawan alih daya; serta mitra kerja.

Dengan mengusung tema “Hentikan Polusi Plastik”, kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian PLN terhadap kelestarian lingkungan dan pengurangan dampak perubahan iklim. Para peserta secara aktif membersihkan area sekitar kantor dari sampah, terutama sampah plastik, dan melanjutkannya dengan penanaman pohon sebagai langkah rehabilitasi ruang hijau.

Pada kesempatan kali ini Manager ULP Parigi, A. Bagus Panuntun menyampaikan “Menanam pohon adalah tindakan nyata untuk melawan polusi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Aksi tanam pohon membantu mengurangi emisi karbon, menyerap air hujan, dan menyediakan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup. Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa PLN tidak hanya berkomitmen dalam menghadirkan energi yang ramah lingkungan, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.”

Dengan melakukan aksi tanam pohon dan aksi bersih – bersih di lingkungan kantor PLN diharapkan bisa menjadi awal mula kepedulian terhadap lingkungan serta kesadaran untuk mengurangi penggunaan plastik.

Armada Hasibuan selaku Team Leader K3L & Kam juga mengatakan “kegiatan ini sengaja dilakukan di lingkungan kantor PLN karena kebaikan itu haruslah dimulai dari diri sendiri dan bumi tidak butuh pahlawan, tetapi cukup manusia yang peduli”.

Harapan ke depan adalah kegiatan seperti ini bukan hanya dilakukan karena perayaan semata, tetapi agar menjadi budaya demi menyelamatkan bumi.

RILIS PLN ULP PARIGI

Angka Stunting di Parigi Moutong Turun 22,3 Persen

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Angka stunting di Kabupaten Parigi Moutong mengalami penurunan.

Stunting diketahui merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.

Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya.

Terkait hal itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong terus memperkuat komitmen dalam menekan penurunan angka stunting dengan langkah strategis dan kolaborasi lintas sektor tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa.

“Alhamdulillah di Tahun 2024 kemarin, angka stunting di Kabupaten Parigi Moutong menurun sebanyak 6,2 persen,” ungkap Kepala Bidang Sosial Budaya,Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda),Ince Pina, saat ditemui media ini, (12 Juni 2024).

Berdasarkan data, prevalensi stunting di Parigi Moutong turun dari 31,7 persen pada 2021 menjadi 27,4 persen pada 2022, meskipun sedikit meningkat menjadi 28,5 persen pada 2023.

Dari hasil upaya Pemda yang terus menekan percepatan penurunan stunting, angka stunting di Parigi Moutong tahun 2023 28,5 persen dapat digenjot menjadi 22,3 Persen di tahun 2024.

Terkait hal itu, Ince Pina berharap, bahwa penyelesaian masalah stunting di Kabupaten Parigi Moutong harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya Pemerintah, melainkan seluruh masyarakat juga harus terlibat.

“Stunting ini memang perlu perhatian juga dari masyarakat, bukan hanya pemerintah saja, jika hanya dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah tanpa ada kesadaran dari masyarakat maka segala progam ini percuma karena ini akan berpengaruh pada generasi akan datang,” jelasnya.

DPMD Parigi Moutong Akan Gelar Lomba Desa Epdeskel

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Parigi Moutong akan menggelar kegiatan Lomba Desa Epdeskel.

Lomba Desa Epdeskel adalah Lomba Desa, yang dievaluasi melalui aplikasi epdeskel (Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan) oleh DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya masyarakat Bidang Penataan dan Pemberdayaan Desa DPMD Parigi Moutong, Verawati mengatakan, penilaian perkembangan pembangunan desa dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun.

“Beberapa tahun sebelumnya kami tidak pernah lagi melaksanakan lomba desa, karena keterbatasan anggaran, namun tahun ini kami harus laksanakan berdasarkan surat edaran dari Provinsi,” ucapnya saat ditemui media ini, Rabu 11 Juni 2025.Kata ia,

Lomba Desa tersebut akan dilaksanakan di Desa Toboli Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong di Bulan Juni 2025.

Lanjutnya, Penilaian dalam Lomba Desa meliputi berbagai aspek pembangunan, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan kemandirian desa.

“Untuk persiapan, kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan juga telah melakukan pembinaan ke Pemerintah Desa,” tuturnya.

Harapannya, Pemerintah Desa lebih memperhatikan administrasi serta data desa, karena data adalah tolak ukur atau parameter perencanaan dan pengambilan kebijakan kedepannya.

“Kami Berharap, Pemerintah Desa turut serta mensukseskan kegiatan ini, Dan DPMD Parigi Moutong sebagai PD pelaksana khususnya di bidang penataan dan perkembangan Desa (PPD) berharap, mendapatkan penambahan anggaran agar kegiatan tersebut bisa dilaksanakan setiap tahun, mengingat kegiatan lomba desa ini adalah agenda nasional yg rutin dilaksanakan,” pungkasnya.

Satgas Tambang di Parigi Moutong, Bakal Dibentuk Pemda

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Pemerintah Daerah (Pemda) berencana membentuk tim khusus berupa Satuan Tugas (Satgas) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas tambang di Kabupaten Parigi Moutong.

Demikian disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, saat mengunjungi lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, (Rabu, 11/06/2025).

Kunjungan ini, sebagai bentuk mewujudkan komitmen 100 hari masa kerja pasangan H. Erwin Burase (Bupati) dan H. Abdul Sahid (Wabup), yang disampaikan dalam pidato perdana Bupati dan Wabup Parigi Moutong terpilih untuk periode 2025-2030, dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD, belum lama ini.

Kemudian dalam kunjungannya di Desa Kayuboko, dihadapan sejumlah tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa (Pemdes) Kayuboko, Wabup menginstruksikan agar aktivitas PETI di desa tersebut dihentikan sementara, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan keselamatan lingkungan.

“Kami tidak anti tambang. Tapi harus kita tata dulu. Kalau tidak, yang rugi masyarakat sendiri saat bencana datang. Satgas ini akan menghentikan aktivitas sementara. Setelah itu kita tata ulang, baru masyarakat bisa bekerja kembali secara legal,” ujar H. Abdul Sahid.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup juga mengapresiasi langkah cerdas yang diambil masyarakat dan Pemdes Desa Kayuboko, dengan membentuk koperasi pertambangan rakyat.

Menurutnya, langkah itu sebagai langkah positif untuk menjadi aktivitas ilegal menjadi legal.Pasalnya, kata ia, aktivitas pertambangan ilegal berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan.

Ia juga mengimbau, agar masyarakat tidak terpancing melakukan aksi demo yang dapat berujung pencabutan izin secara permanen oleh pemerintah pusat.

“Jangan demo. Kalau ada masalah, bentuk tim, datang ke pemerintah. Sampaikan dengan baik. Pemerintah pasti dengar,” tegasnya.

Wabup berharap, agar seluruh elemen masyarakat dapat mendukung langkah Pemda melalui Satgas yang dibentuk nanti, untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal demi keberlangsungan ekonomi dan keselamatan lingkungan di Kabupaten Parigi Moutong.

BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2025/05/06/giat-peti-warisan-pekerjaan-rumah-kapolres-parigi-moutong/?amp=1

KUNJUNGI JUGA : https://zentainovasi.id/2025/06/11/wabup-parigi-moutong-tegaskan-semua-aktivitas-tambang-ilegal-akan-dihentikan/

Pemdes Baliara Gelar Mudessus Untuk Sosialisasikan Koperasi Desa

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Mudessus), untuk mensosialisasikakan pembentukan Koperasi Merah Putih kepada masyarakat,( Rabu 11 Juni 2025).

Musyawarah Desa khusus ini dilaksanakan sebagaimana amanat Presiden RI, H. Prabowo Subianto, dari Inpres No. 9 Tahun 2025, berkaitan dengan percepatan pembentukan koperasi desa merah putih.

Bahkan Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan strategis dari Pemerintah dalam kaitan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa, penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa.

Kepala Desa Baliara, Fadli Badja dalam sambutannya mengatakan, sebelum kegiatan ini pihaknya melaksanakan musyawarah dusun (musdus), serta melaksanakan sosialisasi terkait Koperasi Merah Putih, bahkan melakukan penjaringan pengurus Koperasi Merah Putih.

Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan Pemdes Baliara, demi terciptanya Koperasi yang amanah untuk warga masyarakat, khususnya di Desa Baliara.

“Sebelumnya, kami melakukan penjaringan, dan kami pun melakukan seleksi bagi mereka yang berminat bergabung di kepengurusan Koperasi Merah Putih ini,” ujar Fadli.

Fadli berharap, Pembentukan Koperasi Merah Putih mampu membantu ketahanan swasembada pangan yang menyasar pada tiap lini masyarakat demi kemajuan perekonomian di Kabupaten Parigi Moutong, Khususnya di Desa Baliara.

“Ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi dari masyarakat bawah yang berada Desa maupun Kelurahan,” tuturnya.

Koperasi Merah Putih secara umum tidak berbeda jauh dengan koperasi lain dengan dasar yang sama yaitu undang-undang perkoperasian.

Salah satu syarat untuk keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih yaitu, anggota merupakan warga lokal dari Desa berdirinya koperasi terisebut.

“Selaku Pemerintah Desa, tentunya kami berharap seluruh anggota dan kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih Desa Baliara untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional tanpa pandang bulu. Mudah-mudahan tahun ini dapat beroperasi untuk mendongkrak peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Desa Baliara,” tutupnya.

Diketahui, kegiatan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tersebut, dihadiri Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UMKM, BPD Desa Baliara serta Pemerintah Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong.

Exit mobile version
%%footer%%