Tiga BUMN Terlibat Percepat Penanganan Gempa Sulbar

JAKARTA, kabarSAURUSonline.com  Tiga BUMN bakal terklibat dalam hal percepatan penanganan terhadap bencana gempa bumi yang melanda wilayah Mamuju – Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

Melansir dari Kompas.com, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Basuki Hadimuljono, meninjau penanganan darurat bencana gempa bumi pada wilayah Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Minggu (17/1/2020).

Ia mengatakan, terdapat sejumlah langkah penanganan darurat, yang harus segera terselesaikan. Pertama katanya, memprioritaskan pembukaan akses Mamuju – Majene. Sehingga, memudahkan penyaluran logistik, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Kedua, harus segera membersihkan puing-puing. Saya mendapat informasi bahwa semua korban menurut Basarnas sudah bisa dievakuasi. Sehingga, kami bisa masuk membersihkan puing-puing,” ungkap Basuki dalam siaran Pers, Minggu (17/1).

Langkah ketiga kata Basuki, yaitu menyediakan sarana pendukung bagi tempat pengungsian. Terutama lanjutnya, Sanitasi dan air bersih.

Ia menuturkan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menyediakan toilet-toilet mobile dan bangun toilet permanen termasuk akses sumber air bersih.

Kemudian, untuk menjamin keamanan, semua bangunan akan diaudit teknis kelayakannya. Khususnya, bangunan pemerintah dan perumahan yang masih berdiri.

“Tujuannya untuk menentukan masih layak atau tidak bangunan meskipun terlihat kasat mata sekilas masih bagus. Jika masih layak, maka cukup renovasi sedikit,” ujarnya.

Hasil audit akan menjadi data untuk program penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan ekonomi pada Provinsi Sulbar.

Sedangkan, untuk memperbaiki jaringan irigasi agar pertanian kembali berjalan normal karena rusak akibat gempa, seperti irigasi Seka-Seka. Pihaknya akan melibatkan kontraktor BUMN Karya, yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Brantas Abipraya (Persero).

Untuk mempercepat penanganan tanggap darurat, Basuki juga telah menunjuk Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Ditjen Bina Marga. Thomas Setiabudi Aden, sebagai komandan lapangan penanganan darurat bencana gempa pada wilayah Provinsi Sulbar.

Selain Tiga BUMN, Balai Teknis Lingkup PUPR wilayah Provinsi Terlibat Penanganan Tanggap Darurat

Komandan lapangan tersebut akan bertugas mengkoordinir balai-balai teknis lingkup Kementerian PUPR wilayah provinsi, untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat untuk memulai pembersihan puing-puing bangunan wilayah Kabupaten Mamuju dan Majene yang kondisinya paling parah.

Alat berat yang telah dikerahkan berupa 9 excavator, 1 unit backhoe loader, 1 unit dozer, 1 unit tronton, 5 unit dump truck, dan 1 unit mobile crane.

Kementerian PUPR juga mengerahkan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi bagi pengungsi dan masyarakat terdampak.

Sebanyak 6 unit Mobil Tangki Air, 30 unit tangki air, 1 unit mobile toilet serta 10 unit tenda darurat.

Akai Jaya, ‘Turun Tangan’ Parigi Moutong, Support Wartawan Galang Dana

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Yamaha Akai Jaya Parigi Parigi, bersama komunitas Turun Tangan Kabupaten Parigi Moutong, mensupport gerakan wartawan galang dana.

Sejumlah Wartawan media online Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah ini, mulai berlangsung sejak pukul 15.30. Sabtu (16/1),

Aksi galang dana sejumlah wartawan kantor bersama media online Parigi Moutong tersebut, untuk membantu korban bencana gempa bumi pada Provinsi Sulawesi Barat.

Ternyata, hal ini mendapat support dari Yamaha Akai Jaya Parigi dan Komunitas Turun Tangan Kabupaten Parigi Moutong.

Saat sejumlah wartawan galang dana melakukan aksinya, yang berlokasi pada Tugu Mercury, jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Parigi Moutong.

Tiba-tiba, beberapa karyawan Yamaha Akai Jaya Parigi bersama dengan anggota komunitas Turun Tangan Parigi, menyambangi sejumlah wartawan media online dari Redaksi kabarSAURUSonline.com, PortalSulawesi.id. SoalKakita.com dan SoalKakitachanel, serta KompasSulawesi.com.

Kedatangan beberapa karyawan Yamaha Akai Jaya dan Komunitas Turun Tangan Parigi ini, untuk menyerahkan sejumlah bantuan kepada wartawan yang sedang menggelar aksi kemanusiaan tersebut.

“Ini ada beberapa bantuan dari donatur kepada kami, berupa mie instan sebanyak 12 Dos. Selain itu, ada juga dari bantuan dari karyawan Yamaha Akai Jaya sendiri, berupa air mineral sebanyak Delapan Dos,” ungkap Iki Pakaya, Kepala pemasaran, Yamaha Akai Jaya Parigi.

Ia menuturkan, Yamaha Akai Jaya dan Turun Tangan Parigi, sangat mensuport aksi Galang dana untuk korban gempa Sulawesi barat yang sejumlah wartawan dari kantor bersama media online Parigi lakukan.

“Semoga amanah, dan pada saat penyaluran nanti, tim yang berangkat mendapat perlindungan dari Allah SWT,” tambahnya.

Pemimpin Redaksi media online SoalKakita.com menuturkan, selain pada wilayah Kabupaten Parigi Moutong, aksi Wartawan Galang Dana tersebut juga terjadi pada kota Palu.

“Teman-teman yang tergabung dalam kantor bersama media online ini, juga melakukan aksi yang sama pada wilayah kerja mereka,” ungkap Akbar Lehalima.

Uang Tunai Rp 4 Juta, Berhasil Terkumpul Dalam Aksi Wartawan Galang Dana
Penyerahan Bantuan dari Yamaha Akai Jaya Parigi dan Komunitas Turun Tangan Parigi Moutong

Kebetulan katanya, kami (Empat media online) berdiri dan bertempat pada Kabupaten Parigi Moutong.

Sebenarnya, lanjut Akbar Lehalima, media Bicara.idchanelsulawesi.id dan Celebesta, tergabung dalam kantor bersama media online tersebut.

“Mereka yang beroperasi pada wilayah Kota Palu dan Sigi. Hanya saja, dalam hal pemberitaan kami biasanya terorganisir,” ungkapnya.

Ia menuturkan, sejumlah media online tersebut, juga melakukan aksi yang sama pada wilayah kerja mereka masing-masing.

Pantauan media ini, selain Yamaha Akai Jaya dan Komunitas Turun Tangan Parigi, beberapa warga juga mampir memberikan bantuan berupa air mineral dan perlengkapan bayi.

“Alhamdulillah, tadi ada juga warga yang menyumbangkan air mineral Dua dos. Kemudian, ada juga menyumbangkan popok Dua Pack, Tissue Satu Pack dan alat mandi bayi Satu Pack,” rincinya.

Ia menambahkan, aksi Wartawan Galang Dana hari ini berakhir pada pukul 22.00 WITA.

Kemudian, mereka akan kembali melakukan aksi yang sama pada tempat yang sama Minggu besok (17/1). “Alhamdulillah, tadi kami berhasil mengumpulkan uang tunai sebanyak Rp 4.460.500,” tandasnya.

Gempa 6,2 Magnitudo ‘Goyang’ Kabupaten Majene

Majene, kabarSAURUSonline.com – Gempa bumi berkekuatan 6,2 Magnitudo, menggoyang Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, pada Jumat, (15/1) dini hari.

Berdasarkan informasi yang terhimpun Redaksi kabarSAURUSonline.com, gempa bumi yang menggoyang Kabupaten Majene, sekitar pukul 02.30 WITA.

Kekuatan gempa tersebut terasa hingga ke beberapa daerah wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, termaksud Kota Palu serta Sulawesi Selatan.

Tercatat, lokasi titik gempa berpusat pada bagian darat, 6 KM Timur Laut, Majene, Sulawesi Barat. Dengan koordinat 2.98 LS – 118.94 BT.

Meski demikian, goyangan gempa tersebut berada pada kedalaman 10 Kilo Meter, namun, hal itu tidak menimbulkan potensi Tsunami.

Sebelumnya, Kamis (14/1), sekitar pukul 14.30 WITA, gempa juga menggoyang wilayah ini dengan berkekuatan 5,9 magnitudo.

Titik lokasi gempanya, nyaris sama dengan titik lokasi pada Jumat dini hari. Melansir dari tasikmalaya.pikiranrakyat.com, BMKG menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati hati terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi.

Hal ini diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui akun Twitternya pada Kamis 14 Januari 2021.

Jasa Medis Perawat RSUD Anuntaloko Parigi Moutong, Diendapkan?

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.comJasa Medis (Jasmed) perawat BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, yang bersumber dari BPJS kabarnya terendapkan.

Hal ini, membuat ratusan tenaga perawat dan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tersebut, belum mendapatkan hak Jasa Medik mereka sejak Mei 2020.

Problematika tunjangan berupa jasa medik bersumber dari BPJS bagi perawat dan dokter pada RSUD Anuntaloko Parigi, seakan menjadi ‘lagu lama’.

Pantauan media ini, polemik ‘lagu lama’ ini pun, nyaris terputar setiap awal tahun pada kurun waktu kurang lebih Tiga tahun terakhir.

Keberadaan Jasa Medik sangat membantu mencukupi kebutuhan hidup, bagi sebagian perawat tenaga honor atau kontrak. Bahkan, perawat ‘berlabel’ tenaga sukarela pada RSUD Anuntaloko Parigi.

Pasalnya, mereka hanya mendapat gaji paling tinggi sekitar Rp 900.000 perbulannya. Itupun, berdasarkan klaster pendidikan mereka (perawat).

Kemudian, mereka dengan klaster pendidikan terendah yang dibutuhkan, hanya mendapatkan gaji sekitar Rp 600.000 per bulan.

BPJS, kabarnya menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi RSUD Anuntaloko Parigi. Tunjangannya juga, merupakan harapan besar bagi para perawat, khususnya tenaga honorer atau kontrak, maupun tenaga sukarela hingga dokter kontrak.

Sayangnya, proses pencairan jasa medik ini untuk sampai ke ‘kantong mengangah’ para tenaga perawat terkesan melalui jalan panjang dan berliku. Bahkan, pada waktu waktu tertentu, ‘sedikit mengalami kemacetan’.

Hal itu seperti penuturan salah seorang tenaga perawat BLUD RSUD Anuntaloko Parigi kepada Redaksi kabarSAURUSonline.com via pesan singkat whatsaap, Selasa (12/1).

Torang (kami atau perawat RSUD Anuntaloko Parigi) punya Jasa Medis, dari bulan Mei 2020 belum torang (kami) terima. Padahal uangnya so ada (sudah ada), tapi katanya masih diendapkan. Kayak mau menangis kerja pada Rumah Sakit itu. Perawat dan dokter seperti jadi alat saja, kasian dokter dokter spesialis. Sudah banyak juga perawat yang keluar, para dokter spesialis juga kabarnya tidak ingin perpanjang kontrak lagi,” tulis perawat tersebut.

Jasa Medik BPJS, Jadi Utang RSUD Anuntaloko Pada Perawat

Tim media ini, kemudian coba melakukan konfirmasi kepada pihak BPJS wilayah Parigi Moutong dan RSUD Anuntaloko via pesan singkat whatsaap, Rabu (13/1). Berdasarkan konfirmasi pihak BPJS wilayah Parigi Moutong, media ini mendapat informasi bahwa pihak tersebut telah membayar klaim RSUD Anuntaloko.

BPJS wilayah Parigi yang menjadi salah satu sumber pendapatan bagi RSUD Anuntaloko mengaku, pihaknya telah membayarkan klaim hingga Oktober 2020.

“Klaim terbayarkan sudah sampai pada pelayanan Oktober. Sementara, klaim pelayanan November baru pengajuan dan sementara dalam tahapan verifikasi,” tulis Kepala BPJS wilayah Parigi Moutong, Husna, via pesan whatsaap.

Berdasarkan informasi yang terhimpun media ini, klam terhadap BPJS merupakan salah satu pendapatan RSUD Anuntaloko, untuk membayarkan jasa medis perawat.    

Sayangnya, penuturan Husna sangat kontras dengan pengakuan salah seorang perawat RSUD Anuntaloko. Pasalnya perawat yang enggan namanya disebutkan itu mengatakan, para perawat baru menerima jasa medis sampai bulan April 2020.

Kemudian, hasil konfirmasi media ini ke pihak RSUD Anuntaloko, terungkap bahwa Jasa Medis perawat menjadi hutang pihak manajemen RSUD Anuntaloko. Hutang tersebut, rencananya akan terbayarkan pada tahun 2021.

Pagu anggaran yang telah disiapkan tidak cukup atau telah habis, menjadi alasan pihak manajemen RSUD Anuntaloko Parigi menjadikannya utang.

“Saat ini, masih menunggu pengesahan Dokumen Pelaksana Anggara (DPA). Insya Allah, setelah DPA sudah ada, akan segera kami realisasikan,” tulis Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan RSUD Anuntaloko. Astar Baturangka, via pesan singkat whatsaapnya.

Hingga berita ini terbit, Astar enggan memberi jawaban berapa total anggaran yang telah terklaim ke pihak BPJS wilayah Parigi Moutong.

Jasa Medis Jadi Utang, Terkesan Sebuah Pembenaran

Anggota DPRD Parigi Moutong, menyikapi tindakan pihak manajemen RSUD Anuntaloko, yang menjadikan Jasmed tahun 2020 sebagai utang.

Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Feri Budiutomo, menilai tindakan itu seakan memberi kesan sebuah pembenaran dalam manajemen pengelolaan keuangan.

Sebagai mitra Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Fery menyayangkan sikap manajemen RSUD Anuntaloko Parigi, yang mengambil tindakan demikian.

Pasalnya, kejadian ini telah terjadi beberapa tahun terakhir. Sementara, pihak RSUD Anuntaloko terkesan hampir tidak memiliki solusi untuk mengatasi tersebut.

Feri mengaku, sudah mendengar kisruh terkait Jasmed tersebut, bahkan telah berkoordinasi dengan pihak RSUD Anuntaloko.

Feri menuturkan, berdasarkan data proyeksi anggaran yang Ia kantongi, pada tahun 2020 pagu pembayaran Jasmed RSUD Anuntaloko hampir 26 Miliar Rupiah.

Jumlah tersebut katanya, berdasarkan pagu murni penghasilan BLUD RSUD Anuntaloko sebesar Rp22 Miliar lebih.

“Kemudian, ada ketambahan pada ABT sebesar Rp2,4 Miliar lebih. Sehingga totalnya mencapai Rp25.944.227.419,” ungkap Feri, saat media ini menyambangi kediamannya, Rabu (13/1).

Ia menjelaskan, pihak RSUD Anuntaloko mengaku puluhan Miliar Rupiah anggaran tersebut, untuk pembayaran utang Jasmed 2019. Kemudian, sisa dari pembayaran utang itu, terpakai untuk pembayaran Jasmed 2020 untuk sebagian.

Munurutnya, pola tersebut terkesan menjadi sebuah pembenaran dari pihak manajemen BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, atas proses pengelolaan keuangan mereka.

Menurut Fery, Ia justru merasa heran jika pihak RSUD Anuntaloko kesulitan menutupi utangnya.

“Mereka (RSUD Anuntaloko) BLUD, bisa langsung membelanjakan pendapatan mereka. Nah, kenapa tidak, pendapatan mereka sebagaiannya langsung terpakai untuk membayar Jasmed. Minimal, berfikir menaikkan pagu anggaran untuk pembayaran Jasmed setiap tahunnya, biar utang bisa tertutupi,” terangnya.

Ia berharap, pihak manajemen BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, dapat secepatnya membayarkan jasa kepada seluruh tenaga medisnya.

“Yah, saya berharap ini bisa selesai secepatnya. Takutnya, karena kondisi seperti ini, pelayanan RSUD Anuntaloko terganggu atau tidak dapat maksimal,” tandasnya.

Sekda Parigi Moutong Jadi ‘Kelinci Percobaan’ Pertama Vaksin Sinovac

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.comSekretaris Daerah (Sekda) Zulfinasran, menyatakan siap jadi orang pertama menerima uji coba Vaksin Sinovac, untuk wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

Juru bicara (jubir) Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, Irwan, menyampaikan hal itu, saat Redaksi kabarSAURUSonline.com, menyambangi ruang kerjanya, Rabu (13/1).

Ia mengatakan, Zulfinasran yang saat ini menjabat Sekda Kabupaten Parigi Moutong menyatakan siap menjadi orang pertama menerima vaksin tersebut.

“Dari jajaran pejabat daerah, yang sangat siap untuk menerima vaksin salah satunya Sekda, Zulfinasran. Karena mengingat kalau untuk pak Bupati dan Wakil Bupati sudah usia atas,” ujarnya.

Menurut Irwan, Zulfinasran ingin mengetahui sejauh mana cara kerja vaksin sinovac tersebut dan memastikan vaksin ini benar-benar aman untuk masyarakat.

Sehingga kata Irwan, Sekda berpesan pihak OPD terkait baru boleh memberikan vaksin tersebut kepada masyarakat, setelah dua minggu ia (Sekda) menerima vaksin itu.

“Jadi, Sekda juga meminta agar pihak Satgas memberi jeda waktu sekitar dua pekan, setelah Sekda menjalani vaksinasi pertama kali. Ha itu untuk melihat efek samping dan manfaat dari vaksin ini,” ungkapnya.

Menurut Irwan, Sekda Zulfinasran percaya bahwa vaksin yang itu sudah aman. Karena sudah ada rekomendasi dari BPOM dan syarat-syarat mutlak lainnya.

“Sekda percaya tidak mungkin juga pemerintah mencelakai rakyatnya,” terangnya.

Penjemputan Vaksin Sinivac Ditunda

Sementara itukata Irwan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, masih menunda penjemputan vaksin sinovac ke Laboratorium Kesehatan Palu.

Padahal berdasarkan recana awal lanjutnya, Pemda seharusnya sudah melakukan penjemputan pada Senin (12/1/2021).  

Ia menuturkan, berdasarkan surat edaran dari Kementrian Kesehatan yang menyatakan wilayah Parigi Moutong masuk dalam tahap satu termin dua. Sehingga kemungkinan penjemputan vaksin sinovac terjadwalkan kembali pada Februari nanti.

“Rencana penjemputan tanggal 12 Januari kemarin. Tetapi, surat edaran dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyatakan, Parigi Moutong masuk dalam tahap satu termin dua. Jadi tunda dulu, mungkin penjemputannya pada Februari 2021 nanti,” tandas Irwan.

Seleksi Tenaga Honorer Disdukcapil Parigi Moutong, Lebih Ketat

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Seleksi Tenaga Honorer yang menjadi pelayan publik padalingkupDisdukcapil Kabupaten Parigi Moutong kali ini, menjadi ketat.

Pasalnya, pada tahapan Seleksi tenaga honorer tersebut, semua pendaftar harus ikut tahapan asesmen.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Didukcapil) Kabupaten Parigi Moutong. Yamin, munuturkan hal itu kepada redaksi kabarSAURUSonline.com, saat menyambangi ruang kerjanya Rabu (13/01).

Ia mengatakan, perekrutan tenaga baru pada seleksi tenaga honorer kali ini, sebagai persiapan untuk membantu pelayanan publik.

Ia menuturkan, hal itu sebagaimana, tugas pokok dan fungsi Disdukcapil, yang menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

“Jadi yang baru-baru ini sudah ada sekitaran tujuh orang. Tetapi, yang tujuh orang tersebut statusnya belum sah. Karena masih harus mengikuti tahapan seleksi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, uji coba mengoperasikan komputer dan juga tes wawancara, merupakan bagian dari tahapan seleksi tenaga honorer.

“Dalam assesment yang kami berikan kepada calon honorarium itu, sama seperti asesmen terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tidak ada yang mendapat perlakuan secara khusus,” jelas Yamin.

asesmen untuk tenaga honorer Disdukcapil kata Yamin, berdasarkan imbauan Bupati Parigi Moutong yang tertuang dalam surat edaran.

Ia menerangkan, dalam surat edaran itu, perlu melaksanakan asesmen tenaga honorer bagi dinas yang melakukan pelayanan publik.

“Kalau untuk target minimal berapa yang bisa memenuhi lowongan yang ada. Karena sebenarnya kita bekerja dengan sebutan By Job. Jadi, satu orang harus sudah satu operator,” sebutnya.

Lanjutnya, semakin berkembangnya dunia sistem informasi dan teknologi (IT), maka makin sedikit tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan.

“Karena Disdukcapil ini kita kerja dengan menginput data melalui aplikasi,” terangnya.

Maka dari itulah tuturnya, persyaratan untuk mengikuti pemenuhan tenaga pelayanan publik pada Disdukcapil, setidaknya berpendidikan sarjana dan memahami sistem IT.

Seleksi Tenaga Honorer Kali Ini, Ijazah SMA Sederajat Juga Berpeluang Lolos

“Tapi kalau menurut saya, sekarang anak-anak milenial tidak mungkin ada yang tidak paham dengan sistem. Apalagi kalau anak kuliahan, pastinya itu sudah menjadi dasar tuntutan bagi mereka,” tuturnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan akan menerima tamatan SMA atau sederajat pada seleksi tenaga honorer kali ini.

“Hanya saja, kami berharap yang mendaftarkan diri nantinya mampu melaksanakan tugas sebagaimana yang kami butuhkan untuk melayani masyarakat,” tandasnya.

Pilkades Serentak 2021 Parigi Moutong, Bakal Digelar

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.comPemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, segera menggelar Pilkades serentak 2021 untuk wilayah ini.

Kabupaten Kabupaten Parigi Moutong yang seharusnya menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2020 kemarin. Namun, akibat anggaran akibat refocusing akibat pandemi Covid-19, membuat Pemda baru berencana melaksanakan Pilkades serentak pada tahun 2021 ini.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Parigi Moutong selaku Organisasi Perangkat Daerah penanggungjawab kegiatan tersebut.

Terkait hal ini, Kepala Seksi Administrasi dan Informasi Desa DPMD Parigi Moutong. Riklan, mengatakan Pilkades serentak 2021 akan terlaksana dalam waktu dekat.

“Untuk pelaksanaanya kita belum ada perintah bulan berapa, tapi untuk tahun ini pasti terlaksana. Insya Allah,” ujarnya saat Redaksi kabarSAURUSonline.com menyambangi ruang kerjanya, Senin (11/01).

Ia menjelaskan, tertundanya Pilkades pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Hal ini juga, kata Riklan, sudah tersampaikan ke Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

“Kemarin di tahun 2020 itu pemilihan kepala desa rencananya kami laksanakan pada bulan Mei. Namun, ada surat edaran dari kementrian ada dua kali kalau tidak salah tentang penundaan Pilkades tersebut,” ungkapnya

Berdasarkan data DPMD, lanjut Riklan, ada 58 desa yang akan menggelar Pilkades serentak tahun 2021 ini. Sebanyak 51 desa dari 17 kecamatan, adalah desa yang sempat tertunda Pilkadesnya pada tahun 2020 kemarin.

Kemudian, ada lagi 7 desa dari 7 kecamatan, adalah desa yang masa jabatan Kepala Desanya berakhir pada tahun ini, sehingga harus melaksanakan Pilkades tahun ini.

“Berarti ada 58 desa wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang akan melakukan Pilkades serentak 2021 ini,” jelasnya.

Desa Pangi, Miliki Kontestan Terbanyak, Pada Pilkades Serentak 2021

Rincian 58 desa tersebut yakni, Desa Malakosa, Balinggi Jati, Parigimpu’u, Avolua, Toboli, Pangi, Toboli Barat, Binangga, Pelawa, Jononunu, Siniu Sayogindano, Marantale.

Selain itu, Tandaigi, Singura, Labuan Donggulu, Donggulu Selatan, Kasimbar Palapi, Silampayang, Laemanta, Siney Tengah, Sigega Bersahati, Sidoan Selatan, Sintuwu Raya, Sipayo, Lombok, Dongkalan.

Kemudian, Palasa Lambori, Palasa, Pebounang, Palasa Tangki, Moubang, Kayu Agung, Mensung, Tinombala, Beringin Jaya, Wanamukti, Wanamukti Barat, Petanasugi, Ogorandu.

Ada juga lanjut Riklan, Desa Lambunu, Ganongol Sari, Paria, Taopa Barat, Karya Abadi, Sejoli, Olonggata, Boloung Olonggata, Mbelang-mbelang, Moutong Utara, Salepae dan Desa Salumpengut.

“Serta, tambahan untuk 7 desa lagi yakni, Desa Tada Utara, Tada Timur, Tingkulang, Lambunu Utara, Gunung  Sari, Palapi dan Desa Pande,” sebutnya.

Ia menambakan, Desa Pangi, merupakan desa yang sampai dengan saat ini, memiliki jumlah peserta calon Kepala Desa terbanyak, yaitu sebanyak sembilan orang. 

Exit mobile version
%%footer%%