Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Ekonomi, Kabar Fokus, Kabar Hukum dan Kriminal, Kabar Politik, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

DPC APDESI Parigi Moutong Minta Pemda Segera Cairkan Seluruh DD Tahun 2025

18 November 2025 Ahmad Nur Hidayat

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com — Dewan Pimpinan Cabang, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Parigi Moutong mendesak agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera mengupayakan percepatan pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025.

Demikian penuturan Ketua DPC APDESI Kabupaten Parigi Moutong, Mahmud Lamalanto, saat dikonfirmasi media ini disela kesibukannya, (Senin 17 November 2025).

Ia menuturkan, percepatan pencairan DD sangat penting untuk memastikan seluruh desa dapat melaksanakan program yang telah terumuskan dalam Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes), sesuai dengan tahun anggaran yang berjalan.

Menurutnya, adanya keterlambatan dalam pencairan DD ini, dapat berpotensi mengorbankan Pemerintah Desa (Pemdes) yang dinilai tidak mampu merealisasikan kegiatan sebagaimana mestinya. Paranhnya lagi kata ia, hal ini pula berpotensi menjadikan para Kepala Desa (Kades) sebagai sanderaan politik serta hukum.

Pasalnya, lanjut Mahmud Lamanto, dengan keterlambatan pencairan DD kategory Non Eamark yang nota bene kerap kali mencangkup sejumlah agenda kegiatan yang bersifat pembangunan atau peningkatan infrastruktur dasar serta kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang hingga pertengahan November ini masih belum terkucurkan ke Kas Desa, berpotensi membuat pelaksanaan sejumlah kegiatan tersebut menyeberang tahun.

“Kami berharap Pemda Parigi Moutong betul-betul mengupayakan sesegera mungkin, proses pencairan seluruh Dana Desa Tahun 2025 bagi desa yang saat ini masih mengalami kendala dalam proses pencairannya. Kasian para rekan-rekan Kades kita ini, nanti dianggap masyarakat tidak becus dalam memanfaatkan anggaran. Belum lagi, kalo pelaksanaannya sampai menyeberang tahun, secara aturan hal ini kan tidak boleh. Parahnya, kalo sampai sejumlah desa ini mendapat pengurangan anggaran di tahun berikutnya” terangnya.

Ketua DPC APDESI Parigi Moutong ini, kembali menegaskan, agar Pemda untuk memastikan seluruh proses administrasi, koordinasi, dan persyaratan pencairan dapat diselesaikan sebelum memasuki tahun anggaran baru.

“Semakin cepat DD bisa dicairkan, semakin cepat desa bergerak. Jangan sampai tahun depan terjadi lagi keterlambatan yang menyebabkan program tidak berjalan maksimal,” tegasnya.

Mahmud menambahkan, meski saat ini belum ada Kades yang menyampaikan keluhan terkait hal tersebut secara kelembagaan, namun pihak DPC APDESI mengaku akan ikut mengawal realisasi serapan anggaran DD di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025 ini.

“Kami telah mendengar hal ini, makanya kami bereaksi. Namun, terkait aduan dari teman-teman Kades, sejauh ini belum ada yang masuk ke kami. Meski begitu, kami akan ikut mengawal hal ini. Kalau memang sejumlah desa yang telah mengusulkan pencairan sisa DDnya telah memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan, kami harap Pemda segera mengupayakan untuk segera memproses usulan pencairannya ke KPPN,” tandasnya.

KUNJUNGI JUGA : https://zentainovasi.id/2024/02/06/tahun-ini-total-dana-desa-parigi-moutong-capai-rp235-miliar/

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Ekonomi, KABAR KESEHATAN, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

PMI Kabupaten Parigi Moutong Suplay Bantuan Bagi Korban Kebakaran Asrama Parigi

17 November 2025 Ahmad Nur Hidayat

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, KabarSAURUSonline.com – Parigi Moutong Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Parigi Moutong bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi para korban kebakaran Asrama Parigi yang terjadi pada awal pekan kemarin.

Bantuan tersebut diserahkan langsung di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) yang saat ini berdiri tenda pengungsian para korban kebakaran Asrama Parigi.

Ketua PMI Parigi Moutong, Hestiawati Nanga, mengatakan, langkah cepat ini merupakan komitmen PMI sebagai lembaga kemanusiaan untuk hadir saat masyarakat dilanda bencana.

Menurutnya, bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan dasar seperti paket sembako, perlengkapan tidur, air mineral, hingga hygiene kit untuk menunjang kebutuhan harian para korban.

“PMI Parigi Moutong hadir untuk memastikan para korban mendapatkan bantuan cepat. Kami prioritaskan kebutuhan dasar mereka agar tetap terpenuhi selama masa pemulihan,” ujarnya, (Senin, 17 November 2025).

Bantuan yang didistribusikan PMI Parigi Moutong bersama PMI Provinsi Sulawesi Tengah meliputi 21 paket sembako, 21 hygiene kit, 35 paket sandang, Obat-obatan serta Masker dan Hand sanitizer.

Penyaluran bantuan ini juga mendapat dukungan penuh dari PMI Provinsi Sulawesi Tengah, PMI Kabupaten Parigi Moutong, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulawesi Tengah.

Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Ekonomi, Kabar Fokus, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Dana Desa di Parigi Moutong Tahun 2025, Potensi Bermasalah?

17 November 2025 Ahmad Nur Hidayat

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, KabarSAURUSonline.com — Realisasi pencairan Dana Desa (DD) di Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2025 ini, memunculkan polemik. Sejumlah Kades khawatir pemanfaatan anggaran dari pemerintah pusat tersebut bermasalah.

Sejumlah desa di Kabupaten Parigi Moutong berpotensi tidak mampu mencapai serapan maksimal terhadap pemanfaatan Dana Desa hingga akhir tahun anggaran 2025 ini.

Diketahui penyebab utama bukan hanya soal administrasi, tetapi juga karena skema pencairan Earmark dan Non-Earmark yang dinilai memperlambat alur penggunaan anggaran di desa.

Berdasarkan hasil penelusuran media ini, model pembagian anggaran berdasarkan klasifikasi Earmark, yakni anggaran yang penggunannya sudah ditentukan pemerintah pusat serta Non Earmark yakni anggaran yang dapat digunakan fleksibel sesuai prioritas desa.

Sayangnya, dalam mekanisme pencairan tersebut, anggaran untuk klasifikasi Eamark seakan jadi prioritas pencairan DD di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2025 ini.

Kondisi ini membuat sejumlah desa resah. Pasalnya, pencairan DD dengan klasifikasi Non Eamark, yang hingga pertengahan November 2025 ini masih belum menunjukkan kepastian pencairan, sehingga membuat sejumlah kegiatan yang terbiayai dari porsi anggaran tersebut, bakal terlambat dilaksanakan.

“Di pembiayaan Non Eamark ini, ada kegiatan fisik dan pemberdayaan, kita juga tidak mengerti kenapa belum juga cair. Kalau seperti ini kita juga khawatir dengan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menyeberang tahun. Bisa kena penalty lagi kita,” ungkap salah seorang Kades di Parigi Moutong, yang meminta namanya tidak dipublikasi.

Sementara itu, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Parigi Moutong membenarkan adanya keterlambatan pencairan anggaran untuk DD klasifaikasi non eamark.

Hal tersebut seperti disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, DPMPD Parigi Moutong, Minhar, kepada media ini.

“Kalau kami di Dinas PMD hanya sampai mengawal pada proses pengajuan pencairannya, sedangkan untuk proses pegajuan pencairan ke KPPN, menjadi gawean dari bagian keuangan daerah di BPKAD,” terangnya.

ia menambahkan, salah satu factor keterlambatan ini juga disebabkan adanya pergantian kementerian keuangan, sehingga kebijakan terkait proses pencairan DD juga mengalami perubahan.

KUNJUNGI JUGA : https://zentainovasi.id/2024/08/02/tanggapi-polemik-desa-bugis-pmd-diminta-pastikan-penggunaan-dd-sesuai-regulasi/

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Ekonomi, Kabar Politik, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Peringatan HUT ke-14 Partai, DPD Nasdem Parigi Moutong Ajak Kader Konsisten Bawa Arus Perubahan

12 November 2025 Ahmad Nur Hidayat

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) Kabupaten Parigi Moutong, mengajak seluruh Kader untuk konsisten bawa arus perubahan, dalam gelaran peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 partai, yang berlangsung di halaman kantor sekretariat pengurus DPD Partai NASDEM Parigi Moutong, yang beralamat di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, (Selasa, 11 November 2025).

Momentum Hut ke-14 Partai Nasdem, jadi ajang baksos DPD Partai NASDEM Parigi Moutong, berupa gelaran kegiatan donor darah dan pemberian bantuan paket sembako kepada pondok pesantren serta panti asuhan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

Ketua DPD Partai NASDEM Parigi Moutong, Sayutin Budianto, mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga menjadi bentuk komitmen Partai NasDem untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui tindakan nyata.

“HUT Partai NasDem tahun ini kita maknai sebagai momentum memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Kami ingin seluruh struktur partai, mulai dari DPD, DPC hingga Fraksi NASDEM di DPRD, terus konsisten dan serius membawa Arus Perubahan di Kabupaten Parigi Moutong,” ujar Sayutin di Sekretariat DPD NasDem Parimo.

Menurut Sayutin yang juga sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Parigi Moutong, arus perubahan yang menjadi spirit partai NasDem harus diwujudkan dalam bentuk kerja-kerja nyata untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian kegiatan HUT Partai NASDEM di Parigi Moutong kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng dan doa bersama yang diikuti oleh seluruh jajaran pengurus DPD, Anggota DPRD Fraksi NasDem, serta pengurus DPC se-Kabupaten Parigi Moutong.

“Kita ingin seluruh kader tetap solid, berintegritas, dan senantiasa bekerja untuk rakyat. Semoga semangat perubahan ini terus menjadi energi positif bagi kita semua,” tambahnya.

Kegiatan HUT ke-14 Partai NASDEM di Parigi Moutong ini menjadi bukti nyata komitmen partai dalam memperkuat peran politik yang berorientasi pada pengabdian, solidaritas, dan perubahan menuju masa depan yang lebih baik.

KUNJUNGI JUGA : https://seruanrakyat.online/hut-ke-14-dpd-partai-nasdem-parimo-ajak-kader-konsisten-bawa-perubahan/?amp=1

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Fokus, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

DPRD Sambut ‘Bola Panas’ 53 Titik Usulan WPR Parigi Moutong

11 November 2025 Ahmad Nur Hidayat

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – DPRD nampak menyambut ‘umpan Bola Panas’ terkait 53 Titik usulan WPR dari Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase.

‘Umpan bola Panas’ terkait aktor yang berlaku kotor atas penambahan usulan menjadi 53 titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Parigi Moutong, yang sebelumnya diakui Erwin Burase selaku Bupati, dirinya hanya mengetahui 16 titik usulan, namun kemudian diketahui mengalami perubahan menjadi 53 titik, sehingga meminta DPRD untuk mengungkap melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus), nampak disambut DPRD.

Pasalnya, dari total 7 fraksi yang notabene gabungan dari sejumlah partai yang memiliki kursi keterwakilan Anggota Legislatif (Anleg) di DPRD Parigi Moutong, sebanyak 4 fraksi diantaranya nampak sebagai pengusul pembentukan Pansus tersebut.

Hal ini seperti terungkap dalam rapat Paripurna DPRD yang digelar di gedung DPRD Parigi Poso siang tadi (Senin, 10 November 2025).

Pantauan media ini, Fraksi Golkar, Fraksi Perindo dan Fraksi PKB dan Fraksi Nasdem, mengaku sepakat untuk melanjutkan pembahasan atas kisruh terkait anomali data usulan 53 titik WPR ditingkat Pansus.

Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa tiga fraksi lebih dulu mengusulkan secara resmi melalui surat kepada pimpinan DPRD Parigi Moutong, dengan menyebut sejumlah poin materi yang perlu dilakukan Pansus.

“Fraksi Perindo mengusulkan kepada pimpinan DPRD, pertama segera membentuk Pansus untuk mengusut tuntas perubahan usulan WPR dari 16 menjadi 53 titik. Kedua, memanggil sejumlah pihak terkait termasuk OPD terkait, Ketiga mengkaji kesesuaian usulan WPR dengan kesesuaian peraturan perundangan-undangan serta RTRW, serta memastikan usulan tersebut tidak bersinggungan dengan lahan pertanian, perkebunan berkelanjutan. Keempat, menyusun laporan dan rekomendasi DPRD terkait hasil kerja dan rencana selanjutnya,” ungkap, Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) Nur Srikandi Puja,saat membacakan surat usulan fraksi Perindo.

Kemudian, hal senada juga tertuang dalam surat usulan pembentukan Pansus dari Fraksi PKB bernomor 15/F – PKB/DPRD-PM/XI/2025, serta fraksi Golkar dengan nomor surat 06/F-PG/DPRD-PM/XI/2025.

Usulan ketiga fraksi ini, kemudian mendapat dukungan dari Fraksi Nasdem, yang diungkap dalam rapat tersebut.

Kepada awak media, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto, menuturkan, meski fraksi Nasdem belum memberikan materi usulan namun tetap memberikan dukungan untuk pembentukan Pansus tersebut.

KUNJUNGI JUGA : https://seruanrakyat.online/proyek-pembangunan-labkesmas-parigi-moutong-berpotensi-langgar-tahun/?amp=1

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Ekonomi, Kabar Hukum dan Kriminal, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Lapas Kelas III Parigi Salurkan Bantuan Sosial Bagi Masyarakat

9 November 2025 Ahmad Nur Hidayat

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com — Lapas Kelas III Parigi, Salurkan Bantuan Sosial kepada masyarakat sekitar sebagai salah satu bentuk wujud nyata kepedulian dan kemandirian yang berdampak bagi masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Parigi Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui kegiatan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) yang digelar di halaman Lapas pada (Sabtu, 8 November 2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas III Parigi, Fentje Mamirahi, dan dihadiri oleh jajaran pejabat struktural, di antaranya Agustinus Palumpun selaku Kepala Urusan Tata Usaha, Puja Syafaat selaku Kepala Sub Seksi Admisi dan Orientasi, serta pegawai staf Lapas Parigi.

Dalam kegiatan tersebut, Lapas Parigi menyalurkan sebanyak 15 paket bantuan sosial kepada masyarakat sekitar, keluarga warga binaan, serta Hamba Tuhan yang melayani Warga Binaan Kristen di dalam Lapas Parigi.

Bantuan yang diberikan berupa bahan pokok seperti susu, gula, teh, dan roti, serta hasil pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berupa sayur kangkung dan pakcoy yang dipanen langsung dari kebun Lapas.

Kalapas Fentje Mamirahi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata nilai kemanusiaan dan gotong royong yang diusung jajaran Pemasyarakatan.

“Melalui kegiatan sosial ini, kami ingin menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara Lapas dan lingkungan. Ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan swasembada pangan melalui program pembinaan kemandirian warga binaan,” ujar Kalapas.

Kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan ini mendapat apresiasi dari Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan yang menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata sinergi antara pembinaan dan kepedulian sosial.

“Saya sangat mengapresiasi langkah Lapas Parigi yang tidak hanya fokus pada pembinaan di dalam tembok Lapas, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat luar. Inilah esensi dari semangat ‘Bergerak dan Berdampak’ ketika setiap program Pemasyarakatan dapat menghadirkan manfaat sosial yang berkelanjutan,” ungkap Kakanwil.

Melalui kegiatan ini, Lapas Parigi berkomitmen menjadikan program bantuan sosial sebagai agenda berkelanjutan yang mempererat hubungan antara petugas, warga binaan, dan masyarakat. Sekaligus, hal ini menjadi bukti bahwa hasil pembinaan warga binaan dapat memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi sesama.

(Humas Lapas Parigi)

BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2025/08/07/penyelundupan-sabu-di-lapas-parigi-wabin-di-pastikan-tak-dapat-remisi-dan-di-pindahkan/

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Fokus, KABAR KESEHATAN, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Proyek Labkesmas dan PKM Torue Jadi Kejari Parigi Moutong

5 November 2025 Ahmad Nur Hidayat

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Kecamatan Torue, mendapat perhatian dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong.

Pembangunan proyek Labkesmas dengan nilai sekitar Rp 13 miliar dan PKM Torue sekitar Rp 7 miliar, yang sempat dikabarkan berpotensi terlambat dalam proses pengerjaannya, membuat Kejari Parigi Moutong memberikan warning kepada sejumlah pihak terkait dalam proyek tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap kondisi pekerjaan di dua Mega proyek di tahun 2025 dilingkup Dinkes Parigi Moutong tersebut beberapa waktu lalu, pihak Kejari mengaku masih optimis jika proyek pembangunan Labkesmas dapat selesai sesuai dengan waktu kontrak.

Berbeda dengan Labkesmas, pihak Kejari mengaku pesimis dengan pengerjaan proyek PKM Torue. Hal ini lantas, membuat Kejari Parigi Moutong meminta pihak kontraktor pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Konsultan Pengawas untuk menyampaikan ekpose progres pekerjaan, di Kantor Kejari Parigi Moutong, (Rabu, 05 November 2025).

“Beberapa waktu lalu, kami melakukan kunjungan dalam fungsi pengawasan terhadap sejumlah proyek ini. Kalau berdasarkan hasil pantauan kami dilapangan, untuk proyek Labkesmas nampaknya dapat selesai tepat waktu. Karena untuk saat ini deviasi minesnya tersisa sekitar 2 persen.

Namun berbeda dengan PKM Torue, yang progresnya saat ini mines 12 persen. Sehingga, hari ini kami mengundang sejumlah pihak terkait untuk ekspose progres pekerjaan,” ungkap Kasi Intel Kejari Parigi Moutong, Irwanto, saat ditemui awak media, usai menggelar ekpose progres pekerjaan proyek pembangunan gedung PKM Torue.

Ia menuturkan, jika mengikuti rancangan persentase progres pekerjaan yang berdasarkan kontrak berakhir pada 14 Desember 2025, semestinya kata Irwanto, pada 18 November persentase progres pekerjaan proyek PKM Torue tersebut sudah mencapai 83 persen.

“Karena waktu yang tersisa ini hanya kurang lebih 6 Minggu lagi, maka kami minta untuk melakukan penambahan pekerja, sekitar 30 pekerja dan penambahan waktu kerja, untuk bisa menutupi keterlambatan pekerjaan sekitar 12 persen tadi. Jadi, setiap hari pihak kontraktor pelaksana harus mengejar kurang lebih sekitar 1,22 persen,” ungkapnya.

Irwanto menegaskan, pihak pelaksana pekerjaan tidak boleh berdalih keterbatasan anggaran yang membuat progres pekerjaan proyek tersebut terhambat.

Sehingga, lanjut Irwanto, ia menyarankan kepada pihak PPK untuk melakukan pemutusan kontrak jika proyek pembangunan PKM Torue tersebut tidak memiliki progres kemajuan.

“Tidak boleh beralasan kurang anggaran, pihak pelaksana harus profesional, karena sudah tanda tangan kontrak waktu pelaksanaan,” tegasnya.

KUNJUNGI JUGA : https://radarpalu.jawapos.com/sulteng/2606781532/proyek-kesehatan-bernilai-miliaran-di-parimo-terancam-molor-alasan-pelaksana-proyek-akibat-kekurangan-tukang

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Tegas, Berimbang dan Mencerdaskan