Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Fokus, Kabar Hukum dan Kriminal, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Vaksinasi Covid-19, Dinkes Parigi Moutong Terkesan Halangi Wartawan

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Publikasi kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Parigi Moutong, pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Terkesan menghalangi tugas wartawan.

Sejumlah petugas yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi di halaman kantor Bupati Parigi Moutong, Senin (08/02). Terkesan tembang pilih untuk mempublikasikan kegiatan tersebut.

Pasalnya, sejumlah wartawan yang membekali diri dengan kartu tanda pengenal berupa ID Card dari masing-masing keredaksiannya. Seakan tidak mendapatkan kesempatan saat ingin melakukan peliputan proses penyuntikan vaksin sinovac tersebut.

Sementara itu, berdasarkan pantauan media ini, beberapa orang yang terpantau nyaris tidak terlibat dalam berbagai kegiatan pemberitaan.

Justru mendapat kesempatan bebas ‘berkeliaran’ untuk mengambil gambar berupa foto maupun video dalam lokasi penyuntikan vaksin Covid-19.

Upaya menghalangi wartawan berdasarkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Seakan terakali dengan penerbiatan ID Card khusus dari OPD terkait, kepada sejumlah pihak yang kebebasan ‘berkeliaran’ bak pewarta, saat penyuntikan vaksin Sinovac berlangsung.

Terkesan Halangi Wartawan yang Ingin Melakukan Publikasi Vaksinasi Covid-19, Ini Jawaban Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Parigi Moutong. Wulandari Marasobu, mengaku, pihaknya tidak melakukan upaya penghalangan terhadap wartawan yang ingin menjalankan tugasnya. 

Ia mengatakan, pihaknya hanya ingin memberikan keleluasaan kepada petugas vaksinator dan sejumlah pejabat yang akan menjalani vaksinasi Covid-19 pada area utama.

“Mohon maaf, tadi itu bukan tidak bisa mengambil gambar. Tapi, kami membatasi supaya para pejabat yang akan di vaksin itu memiliki ruang gerak yang bagus,” ujarnya.

Hal itu juga kata Wulandari, bertujuan agar para petugas vaksinator mendapat ruang gerak, untuk melakukan penyuntikan vaksin.

Menurutnya, cara tersebut sebagai upaya pihaknya untuk tidak menciptakan kerumunan. Lanjut Wulandari, hal tersebut juga bertujuan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu pembatasan untuk berkumpul.

Selain Petugas Humas Pemda Mendapat Keleluasaan Dalam Area Utama Vaksinasi Covid-19, Ada Juga Petugas Dokumentasi ‘Sewaan’

Terkait petugas yang mendapat tanda pengenal khusus yang mendapat akses ‘bebas hambatan’. Ia menjelaskan, sejumlah pihak itu merupakan petugas dari Humas Pemda Parigi Moutong.

Ia menambahkan, ada juga petugas ‘sewaan’ untuk mendokumentasi kegiatan vaksinasi Covid-19 tersebut.

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Hukum dan Kriminal, Palu, Sulawesi Tengah

Brimob Sulteng Pastikan Anggotanya Tidak Terlibat Bisnis Tambang Ilegal

Palu, kabarSAURUSonline.com – Komandan Satuan Korps Brimob Polda Sulteng ,Komisaris Besar Polisi Joko Sulistio,S.I.K. SH secara tegas mengatakan tidak ada anggota Brimob yang terlibat praktek ilegal mining pada wilayah sulawesi Tengah, hal ini ditegaskan terkait santernya isu adanya oknum brimob yang diduga bermain di tambang emas ilegal di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso.

Melalui Wadansat Brimobda Polda Sulteng, AKBP Denny Jatmiko S.IK disampaikan bahwa pihaknya telah secara tegas mewanti-wanti agar setiap anggota Brimob pada jajaran Polda Sulteng untuk tidak telibat kegiatan yang melanggar etik selaku Bhayangkara Negara khususnya Brimob.

“Dansat Brimob secara tegas mewanti-wanti agar semua anggota Brimob untuk tidak melakukan kerja kerja diluar tupoksi ,terkhusus lagi terlibat dalam kegiatan tambang ilegal ” ungkap AKBP Denny Jatmiko S.I.K saat ditemui di Mako Brimob Polda Sulteng, Minggu,(07/02/2021).

Wadansat Brimob juga meluruskan informasi terkait rumor yang berhembus dimasyarakat bahwasanya ada Oknum Brimob yang main mata di Peti Dongi-Dongi , menurutnya bahwa kehadiran anggota Brimob disekitar Kawasan Taman Nasional Lore Lindu dalam rangka mendukung operasi Tinombala yang sedang berlangsung disekitar wilayah tersebut.

“Kehadiran anggota Brimob disekitar kawasan Peti Dongi-Dongi dalam rangka melakukan tugas khusus yakni mendukung operasi Tinombala yang sedang berlangsung ,anggota Brimob disana ditugaskan khusus untuk operasi intelejen.

“Personil kami disana dalam rangka penugasan khusus (Under Cover) ,mereka disana ditugaskan mengawasi keterlibatan anggota Brimob dalam kegiatan Ilegal Mining serta kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan ancaman keamanan bagi keberlangsungan operasi ” urai mantan Danyon A Pelopor Satbrimobda Polda Kalbar tersebut.

Terkait insiden perampasan HP oleh Oknum Brimob di Kawasan Peti Dongi-Dongi juga dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan salah paham biasa ,masalah tersebut juga telah berujung damai antara pemilik handphone dan anggota Brimob yang mengamankan HP tersebut.

“Masalah dugaan perampasan HP sudah kami pertemukan korban dengan anggota kami yang diduga mengambil HP tersebut ,keduanya telah berdamai dan saling memaafkan sehingga tidak ada lagi permasalah diantara keduanya ” ungkap Denny Jatmiko kepada sejumlah wartawan yang hadir di Mako Brimob Polda Sulteng.

Melalui kesempatan tersebut, AKBP Denny Jatmiko S.IK mewakili Dansat Brimob Polda Sulteng juga menyampaikan bahwa pada prinsipnya Pihaknya tidak anti Kritik , tetapi dibutuhkan sinergitas yang lebih baik untuk menjaga keamanan di Sulawesi Tengah dengan semua pihak.

“Brimob tidak anti Kritik ,selagi untuk kebaikan kami dalam rangka mengintropeksi diri serta pembenahan internal maka kami selalu terbuka ,kami adalah rekan kerja kawan  kawan Pers ” ujarnya.

Sebelum mengakhiri pertemuan, AKBP Denny Jatmiko S.IK mewakili Dansat Brimob Polda Sulteng kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak mentolelir segala aktifitas anggotanya yang terlibat dalam kegiatan diluar Tupoksi dan melanggar etik ,harapannya masyarakat juga proaktif untuk dapat memberikan informasi jika ada oknum Brimob yang diduga melakukan pelanggaran diluar kesatriaan.

“Kami tegaskan tidak ada anggota Brimob yang bermain tambang dan juga main beking bekingan, kami tidak pernah menerbitkan Sprint kecuali untuk kegiatan khusus intelejen ” tegasnya.***

Sumber : TIM

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Dinkes Parigi Moutong, Kembali Adakan Izin Sertifikasi Nakes

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Dinkes Parigi Moutong, melalui Sarifudin A Hulu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Tahun ini, kembali mengadakan pemberian izin sertifkasi terhadap tenaga kesehatan (Nakes)  Parigi Moutong.

Pengadaan sertifikasi terhadap tenaga kesehatan menjadi program dalam bidang sumber daya kesehatan. Hal itu bertujuan untuk mengukur pengetahuan keterampilan dan sikap kesehatan dengan standar kompetensi.

Hal itu juga tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan yang  berbunyi, bahwa untuk pemberian izin praktik, pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan registrasi  tenaga kesehatan.

Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, I Made Sukarana menjelaskan, saat Nakes akan membuka praktik, mak terlebih dahulu mengurus surat izin praktik ke dinas terkait. Baik praktik mandiri maupun praktik melalui fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit.

“Untuk melakukan pelaksanaan praktik, dokter memiliki tempat pelaksanaan praktik seperti fasilitas  pelayanan kesehatan. Seperti, adalah praktek mandiri dan juga  pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas),” Jelasnya, saat media ini menyambangi ruang kerjanya, Kamis (04/02).

Ia mengatakan, yang termaksud dalam praktek mandiri adalah, tenaga kesehatan memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan  langsung kepada pasien di tempat praktek sendiri.

Kemudian pada Puskesmas,  pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan upaya promotif dan pretentiv untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya pada wilayah kerjanya.

Sementara itu, terkait dengan pengadaan sertifikasinya kata Sukarana, terlebih dahulu tenaga  kesehatan harus mengikuti sejumlah tahapan-tahapan. Seperti lanjut Sukarana, mengusulkan permohonan ke Dinkes Parigi Moutong melalui bidang SDM..

“Ketika berkas yang sudah lengkap, kami akan membuatkan rekomendasi berita acara. Kemudian, yang bersangkutan langsung membawa ke kantor perizinan terkait, untuk dibuatkan sertifikat,” terangnya

Dinkes Parigi Moutong Tidak Mengeluarkan Izin Jika Fasilitas Belum Memadai

Ia menambahkan, dalam  pelaksanan  praktek,  terutama pada dokter mandiri. Seperti dokter umum dan dokter gigi, harus menggunakan fasilitas yang memadai.

“Kita harus kunjungi untuk melihat dan mencatat fasilitas yang akan terpakai. Apakah fasilitas sudah memadai atau belum. Belum bisa ada rekomendasinya, jika fasilitas belum lengkap,” tandasnya.

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Hukum dan Kriminal, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Limbah PT Esaputli Prakasa Dikeluhkan Warga Tomoli, Parigi Moutong

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Limbah tambak udang milik PT Esaputli Prakasa. Ternyata mulai meresahkan warga Desa Tomoli, Kabupaten Parigi Moutong. Hal ini pun, menjadi bahan laporan warga ke pihak DLH Kabupaten Parigi Moutong.

Meski telah mengantongi izin lingkungan dari dinas terkait. Limbah tambak udang milik PT Esaputli Prakasa, mendapat pengeluhan dari sejumlah warga Desa Tomoli, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong.

Keluhan warga ini pun, menjadi catatan laporan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kabupaten Parigi Moutong.

Kepada Redaksi kabarSAURUSonline.com, Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Penaatan, DLH Parigi Moutong, Moh. Idrus, menyampaikan hal itu. Saat media ini menyambangi ruang kerjanya, Rabu (03/2)

Awal tahun 2021 ini, kata Idurs, DLH Parigi Moutong, menerima Tiga sengketa lingkungan yang merupakan pengaduan masyarakat. Salah satunya, lanjut Idrus, mengenai limbah tambak udang milk PT Esaputli Prakasa yang beroperasi di Desa Tomoli.

Ia menuturkan, terkait aduan warga terhadap salah satu perusahaan tambak udang yang beroperasi pada wilayah Kabupaten Parigi Moutong ini. Pihaknya, telah memberikan teguran.

“Kewenanga kami berdasarkan UU 32 Tahun 2009 kepada perusahaan yang telah mengantongi izin, Pertama teguran. Kemudian paksaan pemerintah, sampai pencabutan izin,” ungkapnya.

Sementara itu, Dua sengketa lingkungan lain berdasarkan aduan masyarakat adalah Tambang Ilegal galian C dan perihal gilingan padi. Dua aktifitas ini, sama-sama berada di Desa Olaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong.

Idrus menjelaskan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan DLH Parigi Moutong. Memiliki kewajiban menerima atau menampung aduan masyarakat terkait sengketa lingkungan hidup.

Ia menerangkan, terkait dengan Dua sengketa lingkungan tersebut,  DLH memiliki wewenang menyelesaikan sengketa, baik melalui jalur mediasi atau dengan gugatan.

Selain PT Esaputli Prakasa, Galian C Ilegal Desa Olaya Disinyalir Raup Keuntungan Besar

Ia mengatakan, pihaknya telah menanggapi aduan mengenai galian C ilegal tersebut dengan melakukan penegakan hukum serta melayangkan surat perintah pemberhentian kegiatan dan memberi waktu untuk melegalkan.

“Kami juga sudah melakukan penegakan hukum terhadap galian C illegal Desa Olaya. Galian C tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2020 dan mengangkut 30 hingga 50 rit bahan galian C per hari,” tandasnya.

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Nasional, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Siap-siap, Tenaga Kesehatan Parigi Moutong Akan Divaksin Sinovac

Parigi Moutong, kabarSURUSonline.com – Setelah vaksin Sinovac tiba di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, siap-siap tenaga kesehatan akan menjadi yang terdepan untuk menjalani vaksinasi.

Sehari yang lalu ‘Bumi Parigata’ Kabupaten Parigi Moutong kedatangan vaksin yang menurut pemerintah sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19.

Meskipun, kedatangan vaksin Sinovac itu belum untuk masyarakat luas karena kuotanya terbilang sedikit ‘Dua Dos’ berisikan 2.680 vial. Namun, setidaknya upaya pencegahan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di daerah itu sudah mulai berlangsung.

Sementara, untuk proses vaksinasi pada tahap awal itu, tenaga kesehatan dan pejabat publik akan menjadi sasaran utama. Bahkan, dalam penegasan pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong, proses vaksinasi tersebut sifatnya wajib bagi tenaga kesehatan.

“Bagi tenaga kesehatan harus disuntik vaksin,” tegas Plt. Kadis Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, Ellen Ludia Nelwan kepada media kabarSAURUSonline belum lama ini.

Ellen menyebutkan, dari 2.680 vial vaksin Sinovac tersebut, sebanyak 2.471 orang tenaga kesehatan akan menjalani proses vaksinasi. Namun, dari jumlah tersebut tidak seluruhnya mendapatkan suntikan. Hal itu menurutnya, karena ada 122 orang positif dan 163 orang mengidap penyakit bawaan.

Pengecualian Vaksinasi Untuk Tenaga Kesehatan Berdasarkan Umur

Selain itu, suntikan vaksin juga mengecualikan vaktor umur. Sehingga pada prosesnya tidak semua akan menjalani proses penyuntikan vaksin Sinovac.

“Maksimal 58 tahun atau dari umur 18 tahun sampai dengan 58 tahun. Itu masuk dalam kategori kecuali mengidap penyakit bawaan,” jelasnya.

Ia menerangkan, pendistribusian dan proses vaksinasi tersebut merupakan tahap awal untuk Kabupaten Parigi Moutong.

Lanjut Ellen, untuk target waktu dalam pelaksanaan vaksinasi, pihaknya menargetkan selesai sampai dengan akhir bulan Februari 2021. Permulaannya akan berlangsung di Kantor Bupati Parigi Moutong tanggal 8 Februari 2021. Setelah itu, seluruh fasilitas kesehatan Rumah Sakit hingga Puskesmas akan melakukan proses penyuntikan.

“Mulai besok, Vaksin ini sudah mulai proses pendistribusian keseluruh Puskesmas,” ujarnya.

Ia menambahkan, sedangkan untuk tahap dua nanti, agendanya berlangsung pada bulan Maret 2021, dengan sasaran vaksinasi adalah TNI/Polri.

“Untuk jumlah vaksinnya nanti akan berdasarkan data,” tutupnya.

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Politik, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Tahun ini, Kesbangpol Parigi Moutong Rencanakan Empat Program

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Tahun ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Parigi Moutong, merencanakan empat program.

Berdasarkan data yang berhasil Redaksi kabarSAURUS kantongi, Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dan Bidang Politik Dalam Negeri.

Kemudian, ada juga Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, serta Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional. Bakal menjadi pelaksana dari empat program tersebut.

Melalui Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kebangpol Parigi Moutong, yang mana Bustamin, selaku kepala bidangnya. Berencana menggelar program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.

Rancangan program tersebut, untuk merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.

Sedangkan, belanja yang teranggarkan untuk pelaksanaan program itu senilai Rp42.200.000.

Selain itu, peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Menjadi rancangan Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Parigi Moutong.

Dalam rencana anggarannya, program dari bidang dibawah kepemimpinan Lasaeng ini, menggunakan pagu anggaran sebesar Rp1.090.105.500.

Ada juga, program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Munawar yang memimpin Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Parigi Moutong, bakal menjadi pelaksana program ini.

Kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika, memfasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan daerah. Bakal membalut program berbandrol APBD 2021 senilai Rp46.200.000 untuk bidang yang Munawar pimpin saat ini.

Selanjutnya, program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Program ini, jadi perencanaan Listiawati selaku kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Kesbangpol Parigi Moutong.

Adapun uraian dari program ini, meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan dan bidang kewaspadaan dini kerja sama intelIjen, pemanfaatan orang asing. Kemudian, tenaga kerja asing dan lembaga asing hingga kewaspadaan perbatasan kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik pada daerah.

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Ekonomi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

DPMD Parigi Moutong, Maklumi BUMDes Tidak Beroperasi

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – DPMD Parigi Moutong, memaklumi sejumlah BUMDes yang tidak dapat beroperasi akibat pandemi Covid-19.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu program strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesehjateraan ekonomi masyarakat desa.

Tak tanggung-tanggung, Pemerintah bahkan memberikan kesempatan bagi BUMDes mengelola anggaran melalui penyertaan modal.

Peningkatan jumlah angka Positif Covid-19 di Parigi Moutong. Ternyata turut  membuat sejumlah BUMDes pada wilayah ini, tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

DPMD Parigi Moutong, selaku leading sektor pemberdayaan masyarakat desa, memaklumi hal ini.

Kepada Redaksi kabarSAURUS, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Parigi Moutong. Rony A Tombolotutu, mengatakan, sebagian besar anggaran mengalir dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Hal ini kata Rony, salah satu upaya Pemerintah untuk menopang perekonomian masyarakat desa. Sehingga, banyak program desa lainnya yang tidak dapat terlaksana.

“Kita tidak bisa paksakan BUMDes ini harus tetap berjalan, karena sekarang juga masa pandemi virus corona. Sehingga, porsi anggaran penyertaan modal yang seharusnya untuk BUMDes, teralihkan ke BLT,” ujarnya saat media ini menyambangi ruang kerjanya, Selasa (02/02).

Ia menuturkan, sebelumnya sudah ada beberapa perencanaan agar BUMDes bisa berkelanjutan, hanya saja, harus tertunda dulu.

Mengingat lanjutnya, ada prioritas penggunaan anggaran selama pandemi covid-19 ini.

“Sebenarnya banyak rencana kita yang berkelanjutan mengenai BUMDes ini. Cuma, karena terkendala anggaran, sehingga tidak bisa kita lanjutkan,” terangnya.

Ia menuturkan, BUMDes bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Hanya saja, hal itu bisa tercapai jika pengelolaan BUMDes baik.

“Kalau BUMDes itu tidak wajib ada pada setiap desa.  Tapi, yang kita harapkan desa itu memiliki BUMDes. Sehingga, bisa menopang perekonomian masyarakat,” ungkapnya.

Berdasarkan Data DPMD Parigi Moutong, Baru 40 BUMDes yang Beroperasi Baik

Seperti pemberitaan media ini sebelumnya, dari total 278 desa pada daerah ini. Sebanyak 186 BUMDes telah terbentuk dan tersebar pada 23 kecamatan.

Dari total 186 BUMDes yang telah terbentuk itu, 40 diantaranya bisa terbilang beroperasi dengan sangat baik.

Menurut Rony Tombolotutu, ratusan desa yang tidak mengembangkan BUMDes nya hanya ikut-ikutan saja. Padahal, belum memahami bagaimana cara pengelolaan dari BUMDes tersebut.

Ia menambahkan, pihaknya berencana memberi penghargaan kepada BUMDes yang Inovatif dan dapat berkembang.

“Jika ada desa yang aktif dan inovatif dalam mengembangkan BUMDesnya, DPMD Parigi Moutong akan memberi penghargaan kepada BUMDes produktif tersebut,” tandasnya.

Exit mobile version
%%footer%%