Berita, Berita, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Prokes Tradisional Dinkes Parigi Moutong, Sasar Lansia, Anak, dan Bumil

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Pengobatan tradisional, dengan menyasar lansia, anak serta ibu hamil. Dilaksanakan Dinkes Parigi Moutong, melalui program kesehatan (Prokes) tradisionalnya.

Prokes tradisional Dinkes Parigi Moutong itu, melalui kegiatan pada Seksi Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Darah.

Mediawati selaku kepala seksi yang menangani program tersebut mengatakan, pihaknya bermaksud melakukan pemenuhan kesehatan menggunakan obat-obatan tradisional untuk para lansia.

“Seiring bertambahnya usia, biasanya tubuh melemah dan rentan terkena penyakit, sehingga, perlu mengonsumsi obat. Hanya saja, penggunaan obat kimia secara terus-menurus tidaklah selalu aman bagi kesehatan,” ungkap Mediawati.

Ia mengatakan, Prokes tradisional yang pihaknya galang tersebut, diharap dapat menghindarkan para lansia dari efek samping obat-obatan kimia.

Selain itu, Prokes tradisional tersebut juga sebagai terapi tambahan, kata Mediawati. Hal itu, lanjutnya, agar mereka (Lansia) dapat melakukan pengobatan mandiri dalam upaya menyembuhkan penyakitnya.

“Pengobatan ini dilakukan dengan menggunakan tanaman sebagai terapi tambahan. Kami menyasar lansia, karena selama ini lansia itu memperoleh obat-obatan kimia. Hal ini yang kami khawatirkan, yaitu itu efek sampingnya,” terangnya saat ke sejumlah awak media, di salah satu hotel Parigi, Rabu pekan kemarin.

Ia menyebutkan, selain tanaman tradisional yang untuk para lansia. Pihaknya, juga melakukan pengobatan tradisional seperti akupresur untuk bayi, balita, dan juga ibu hamil.

Berdsasarkan informasi yang terhimpun media ini, akupresur adalah tekhnik pengobatan tradisional dari Tiongkok.

Akupresur memiliki beberapa manfaat kesehatan, seperti untuk membantu sirkulasi darah, merangsang sistem saraf serta membuat tubuh menjadi rileks dan bertenaga.

Menurut Mediawati, Prokes tradisional Dinkes Parigi Moutong, berupa akupresur pada bayi dan balita ini. Ia menuturkan, hal ini juga dalam upaya mendukung program pengentasan angka stunting untuk daerah ini.

“Akupresur pada bayi dan balita dapat merangsang nafsu makan mereka. Yang mana, kurangnya napsu makan dan kurangnya asupan gizi, bisa berpengaruh pada kurangnya kualitas tidur yang merupakan salah satu penyebab dari stunting” terangnya.

Puskesmas Mepanga Telah Melaksanakan Lebih Dulu Bagian Kegiatan Dari Prokes Tradisional Dinkes Parigi Moutong

Ia menyebutkan, saat ini Puskesmas Mepanga sudah ada yang membuat olahan puding dari obat-obatan tradisional seperti temulawak.

“Hal itu sebagai upaya untuk merangsang nafsu makan pada anak-anak,” terangnya.

Mediawati menambahkan, selain bayi dan balita, ibu hamil juga dapat melakukan akupresur jika merasakan mual dan muntah yang menyebabkan kurangnya asupan gizi.

Berita, Berita, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Covid dan Pergantian Pengelola Pengaruhi Capaian SPM Parigi Moutong

Parigi Moutong kabarSAURUSonline.com – Pandemi Covid-19 dan ‘gonta-ganti’ pengelola pada Puskesmas, ternyata memberi pengaruh terhadap capaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Permenkes nomor 4 tahun 2019 memuat tentang teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

Pada prinsipnya, jenis layanan dan mutu pada SPM bidang kesehatan untuk Parigi Moutong sama dengan kabupaten/kota lainnya. Yaitu, sebanyak 12 jenis layanan dan mutu.

Pada tahun 2020 kemarin, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Parigi Moutong memaparkan terjadi penurunan capaian terhadap 12 indikator SPM. Adanya wabah COVID-19 dan pergantian pengelola di Puskesmas yang menjadi penyebab utamanya.

Demikian ungkapan, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penyakit, Wulandari Marasobu. Saat menggelar kegiatan pemutakhiran data profil tahun 2021 di salah satu hotel kota Parigi, Rabu pekan kemarin.

“Yang menyebabkan indikator SPM tahun 2020 menurut alasan-alasan dari teman-teman Puskesmas bahwa karena adanya pergantian pengelola dan pengelola yang sudah dilatih itu juga masih kurang,” ujarnya.

Ia menuturkan, Dinkes belum bisa melakukan pelatihan untuk menambah jumlah pengelola karena adanya refocusing anggaran akibat pembiayaan terfokus pada penanganan wabah COVID tahun 2020 hingga 2021 ini.

“Pengelola yang terlatih masih kurang, karena memang terkait dengan penganggaran. Apalagi kemarin COVID-19, sehingga beberapa kegiatan kita itu juga tidak berjalan secara maksimal,” tuturnya.

Wulan menambahkan, tahun ini walaupun COVID-19 masih mewabah, Dinkes tetap  mengupayakan pelaksanaan layanan untuk pencapaian indikator SPM.

Ini Upaya Dinkes Penuhi Capaian SPM Kesehatan Parigi Moutong di Tengah Keterbatasan Pandemi

“Karena tidak bisa banyak mengumpulkan masyarakat, sehingga kami melakukan upaya pencapaian indikator SPM tersebut dengan cara kunjungan rumah saja,” terangnya.

Ia menyebutkan, untuk wilayah yang pencapaian indikator SPM nya sangat menurun itu terdapat pada wilayah Utara Kabupaten Parigi Moutong. Menurut Wulan, di sana ada empat indikator yang capaianya terbilang sangat rendah.

“Untuk targetnya itu ada banyak macam, seperti stndar pelayanan kepada lansia dan juga kepada usia produktif 15 sampai 59 tahun,” sebutnya.

Layanan untuk usia produktif dari 15 sampai 59 tahun, sebut Wulan, pencapaiannya tidak sampai 50 persen.

Berita, Berita, Kabar Daerah, Kabar Hukum dan Kriminal, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Kisruh Pulau Tomini Dijual, DPRD Parigi Moutong Bakal Gelar RDP

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Kisruh terkait pulau tomini kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah yang terjual. Membuat DPRD bakal menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama  seluruh pihak terkait lingkup Pemda Parigi Moutong.

Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto. Mengaku baru mengetahui pulau tomini yang merupakan wilayah Desa Tomini, Kecamatan Tomini telah terjual setelah maraknya pemberitaan terkait hal tersebut.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat, DPRD bakal merencanakan RDP dengan sejumlah pihak terkait lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong.

“Saya belum mendapat dokumen terkait jual beli pulau tersebut maka masih perlu ditelusuri terlebih dahulu. Saya akan meminta kepada Pemda, khususnya, Bidang Tata Ruang DPUPRP, BAPPELITBANGDA dan KUMDANG Parigi Moutong. Agar dapat menindaklanjuti hal tersebut.” Ungkap Sayutin kepada media ini via pesan singkat Whatsaap, Rabu (22/4).

Ia menuturkan, selain dari pihak Pemda Kabupaten Parigi Moutong. DPRD juga bakal mengundang pihak Pemerintah Desa Malalan dan Pemerintah Kecamatan Mepanga. Hal itu katanya, untuk memperjelas terkait pembiaran jual beli pulau tersebut.

Menurutnya, terkait hal ini jual beli pulau ini, DPRD masih harus perlu melakukan telaah lebih jauh. Telaah tersebut lanjutnya, guna mencegah hal – hal yang berpotensi dapat memberi dampak buruk bagi DPRD dan Pemda Parigi Moutong.

“Yang diundang, pihak pemerintah yang membiarkan jual-beli pulau. Secara hukum, pemerintah lalai. Banyak yang harus dikaji termaksud peraturan, apakah boleh individu memiliki pulau secara pribadi atau tidak, ini perlu kajian,” tegasnya.

Sementara itu, sebelumnya media ini yang coba melakukan konfirmasi kepihak Pemda yaitu DKP Parigi Moutong dan KUMDANG.

Sayangnya, ketika ingin ditemui Redaksi KabarSAURUS belum lama ini, Kepala Dinas DKP dan Kabag KUMDANG saat itu, tidak berada ditempat.            

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Wulandari Dilantik Nahkodai PKVHI Parigi Moutong

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Wulandari dilantik sebagai nahkoda PKVHI Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Wakil Bupati Parigi Moutong H.Badrun Nggai, melantik Pengurus Cabang (PC)  Perhimpunan Konselor VCT HIV Indonesia (PKVHI) Parigi Moutong periode 2021-2023 di gedung Lantai II Kantor Bupati, Senin (19/04/2021).

Bersama 25 konselor lainnya, Wabup Badrun Nggai melantik Wulandari menjadi  ketua pengurus PKVHI Parigi Moutong.

“ Ada 26 orang anggota Konselor yang dilantik oleh Wakil Bupati tadi termasuk saya,” ucap Wulandari kepada beberapa awak media, usai palantikan.

Wulandari menambahkan, 26 orang yang dilantik tersebut merupakan perwakilan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di setiap kecamatan.

Sehingga kata ia, dengan adanya konselor ini bisa meningkatkan kinerja PKVHI di kecamatan terutama di wilayah-wilayah yang sudah ada kasus terpapar HIV.

Wulan juga menjelaskan, harapanya konselor ini mampu menjaring orang yang terjangkit HIV/AIDS dan bisa mencari keberadaan pengidap HIV agar supaya bisa berobat dengan baik dan tidak sampai terpapar AIDS.

Wulan juga menaruh harapan besar terhadap konselor agar bisa ikut mengedukasi, supaya tidak ada lagi diskriminasi terhadap pengidap HIV/AIDS yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

Sementara itu, Alfina A Deus Ketua PKVHI Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang juga turut hadir, mengatakan agar ke 26 konselor yang sudah dilantik sebelumnya bisa bekerja lebih maksimal.

Kata ia, konselor yang dilantik sudah mengikuti pelatihan pada bulan Oktober tahun  2020 kemarin. Sebelumnya pada tahun 2005, sudah ada tiga konselor yang juga dikantik untuk Parigi Moutong.

“Dengan tim yang ada ini diharapkan bisa memunculkan kasus-kasus baru yang ada di Parimo. Artinya bisa membongkar fenomena gunung es yang kelihatan sedikit namun di dalamnya banyak sehingga kasus yang ada di kabupaten Parimo seolah-olah meningkat dan meningkatnya itu bagus karena kita temukan orang-orang yang  jangan sampai jatuh ke Aids,” jelasnya.

Ia juga berharap dengan adanya konselor yang ada di Kabupaten Parimo dapat mendorong percepatan pengendalian HIV/AIDS, sehingga ia meminta agar seluruh tim konselor  bermitra dengan Dinas atau OPD yang terkait.

Karena kata dia, adanya kasus baru yang ditemukan adalah upaya untuk bisa menekan sampai 90 persen. Selian itu, pentingnya kampanye stop diskriminasi pada pengidap HIV/AIDS secara terus menerus dan melibatkan semua pihak.

“Semua pihak yang terkait, bisa bahu membahu menekan agar tidak terjadi kasus kematian pada pengidap penyakit HIV/Aids,” tutupnya

“Memang kalau mau mengungkap HIV/AIDS ini kadang malu-malu, disinilah gunanya para konselor untuk melakukan konseling kepada seluruh masyarakat,” tandasnya.

Jadi lanjutnya, dengan terbentuknya wadah ini akan mendorong pendampingan hukum, melakukan pelayanan di lapangan maupun Klinik-Klinik, Rumah Sakit, Puskesmas dan harus bekerja profesional juga selalu menaati prosedur standar operasional.

Berita, Berita, Kabar Daerah, Kabar Ekonomi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

DISHUB Parigi Moutong Genjot PAD Sektor Parkir dan Terminal

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir dan terminal.

Demikian ungkapan, Kepala Dinas Dishub Parigi Moutong, Arman Maulana, saat redaksi kabarSAURUS menyambangi ruang kerjanya, belum lama ini.

Ia mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk membantu mengoptimalkan fungsi-fungsi pelayanan publik.

“Apalagi Dinas Perhubungan ini adalah salah satu OPD yang erat kaitanya dalam penarikan dan penghasil. Serta bisa mendukung retribusi dan kontribusi, sehingga juga bisa mendongkrak PAD Kabupaten Parigi Moutong,” ujarnya.

Ia menuturkan, yang menjadi fokus Dishub dalam membantu Pemda untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir dan juga terminal, dimulai dengan menginventarisir dan menertibkan titik parkir hingga ke kecamatan-kecamatan.

“Saat ini staf terkait juga sudah melakukan penertiban terhadap parkir dan terminal hingga ke kecamatan-kecamatan,” tuturnya.

Lanjut ia, hal tersebut guna meningkatkan atau mengoptimalkan retribusi parkir sehingga berdampak baik pada PAD tahun ini.

“Maka dari itu, kami berharap Insya Allah retribusi dari sektor parkir dan juga terminal, bisa meningkatkan PAD Parigi Moutong,” harapnya.

Ia menerangkan, saat ini pihaknya belum menetapkan besaran angka presentasi klaim  retribusi parkir dan terminal yang akan masuk ke kas daerah. Tetapi ia menegaskan, tim akan bekerja melebihi target sampai ada peningkatan PAD.

“Untuk berapa persennya itu, kami tidak mencantumkan dalam bentuk angka. Hanya saja kami kejar over target. Upaya ini kita akan lakukan secara over target, tetap akan ada. Cuma persentasenya sekian-sekian kita tidak ada,” terangnya.

Ia mengungkapkan, selain dari sektor parkir dan terminal, pihaknya juga akan menertibkan aset milik Dishub yang masih bisa digunakan untuk pelayanan publik.

“Jadi bagaimana aset di Dinas Perhubungan, notabene ini juga sangat banyak kendaraan-kendaraan yang harus kami tertibkan dalam rangka kaitannya dengan pelayanan publik,” jelasnya.

Penertiban Aset Seperti Bus Dishub Parigi Moutong  

Lanjut Arman, untuk aset yang harus ditertibkan itu, misalnya kendaraan (bus). Tujuanya kata dia, agar dapat dipakai dalam pelayanan public.

“Ini juga bisa mengoptimalkan serta memaksimalkan sarana yang ada di Dinas Perhubungan ini, bisa bermanfaat,” tutupnya.

Berita, Berita, Kabar Daerah, Kabar PENDIDIKAN, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

P2TP2A Parigi Moutong, Berharap Dapat Wujudkan KLA Tingkat Madya

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Parigi Moutong berharap bisa mempertahankan predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Bahkan, dapat naik ke tingkat Madya suatu saat nanti.

Hal itu disampaikan Sekretaris P2TP2A Parigi Moutong Kartikowati, kepada awak media, Senin (19/04).

“Tahun 2019 Kabupaten Parigi Moutong telah mendapatkan penghargaan tingkat Pratama untuk Kabupaten Layak Anak. Tahun ini masih penilaian. Semoga nanti naik ke tingkat madya,” ujar Kartikowati.

Menurut ia, KLA adalah suatu komitmen dari semua pihak seperti Pemerintah Daerah, OPD, lembaga, media massa, dunia usaha, dan seluruh masyarakat.

”Diharapkan semua pihak tersebut bisa berkomitmen untuk menciptakan hak terhadap anak yang ada di Kabupaten Parigi Moutong,” lanjutnya.

Ia mengatakan, salah satu pemenuhan hak anak yakni, semua anak harus memiliki dokumen kependudukan berupa akta kelahiran.

Saat ini, data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Parimo, baru mencatat sekitar 72 persen anak yang memiliki akta lahir.

“Kemudian juga, anak-anak ini juga harus dilindungi apabila terjadi kekerasan terhadap anak,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Kartikowati, bidang kesehatan juga sangat penting. Seperti tidak adanya gizi buruk pada anak, menurunnya angka kematian ibu dan bayi, dan adanya Puskesmas ramah anak.

Kemudian lanjutnya, adanya taman bermain anak-anak untuk setiap kecamatan maupun desa layak anak, sekolah ramah anak, serta kawasan bebas rokok. Sebab anak berhak mendapat udara sehat.

Bidang pendidikan juga tidak luput menjadi salah satu perwujudan dari Kabupaten Layak Anak. Misalnya, kata ia, tidak ada anak putus sekolah. Anak-anak yang masih berusia dini, sudah harus masuk pada Paud Holistik Integratif (HI), dan sarana sumber air minum harus layak.

“Sekolah ramah anak adalah komitmen antara semua elemen sekolah yakni kepala sekolah, guru, satpam. Apabila ada, penjual di kantin, hingga siswa itu sendiri. Mereka mesti berkomitmen agar sekolah bersih dari tindak kekerasan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk perlindungan anak, seperti anak disabilitas, kecanduan narkoba, dan yang mendapatkan kekerasan, pihaknya bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menangani hal itu.

P2TP2A Parigi Moutong : “Kementerian Bakal Menilai Kelayakan Daerah ini Sebagai KLA Pratama”

Kartikowati menyebutkan, dalam beberapa bulan ke depan, Kementerian juga akan menilai langsung kelayakan Kabupaten Parigi Moutong sebagai KLA tingkat Pratama. Dalam penilaian secara manual, Kabupaten Parigi Moutong telah mencatat 860 poin  untuk KLA.

“Pencapaianya itu bertahap. Seiring berjalanya waktu harus dibenahi seperti akta kelahiran yang setiap saat meningkat dan cakupan lainnya,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kartikowati mengatakan, pada tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong memiliki nilai yang tinggi untuk KLA pada tingkat pratama.

Berita, Berita, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

APBD Dinkes Parigi Moutong Minim, DD Diharap Dapat Membantu

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dalam pengelolaan Dinkes Parigi Moutong tahun 2021 dianggap minim. Hal itu membuat salah satu OPD di daerah ini tersebut berharap, terkait pemenuhan masyarakat desa dapat didukung dari DD.       

Demikian kata Kasubag Program, Informasi dan HUMAS Dinkes, Devi Artini Uga, Kepada media kabarSAURUS saat menyambangi ruang kerjanya, Rabu (15/04).

Ia mengatakan, APBD yang ada pada Dinkes tidak begitu besar sehingga dialokasikan untuk yang paling prioritas. Seperti, kata Devi, insentif dokter dan Bidan PTT sebagai jantungnya pelayanan kesehatan pada masyarakat.

“Untuk APBD kita sedikit, karena disini ada namanya dokter dan Bidan PTT. Karena, dokter dan bidan PTT ini jantungnya pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas, posyandu. Sehingga, dengan dana yang diberikan ke kita itu kita full-kan untuk dokter dan bidan PTT,” jelasnya.

Sementara itu lanjut Devi, Dinkes terbantu dengan adanya dukungan desa melalui DD, untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di desa. Seperti pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) dan obat-obatan pada Puskesmas.

Ia menambahkan, hal itu juga sesuai dengan amanat dari Sekretaris Kabupaten Parigi Moutong Zulfinasran, bahwa setiap kegiatan prioritas untuk pelayanan kesehatan masyarakat harus dilakukan bersama-sama atau gotong royong.

“Alhamdulillah, seperti amanat  yang dipaparkan oleh pak Sekab, bahwa kegiatan ini harus dibuat secara gotong royong, sehingga dengan dana desa dapat terbantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara koordinasi,” terangnya.

Berdasarkan Aturan, Selain APBD Dinkes Parigi Moutong, Penggunaan DD Dibenarkan Untuk Kegiatan Kesehatan

Untuk diketahui, Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018, disebutkan selain prioritas untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Permendes tersebut juga mengatur tentang prioritas penggunan dana desa termasuk di dalamnya kegiatan kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan posyandu, air bersih, kesehatan secara umum, termasuk bidan desa.

Sementara itu, keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/412/2015 tentang penyesuaian besaran penghasilan tenaga kesehatan pegawai kesehatan disebutkan bahwa, dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan perlu mengangkat tenaga kesehatan pegawai tidak tetap yang diberikan penghasilan berupa gaji dan insentif.

Exit mobile version
%%footer%%