Penyelundupan Sabu di Lapas Parigi, Wabin di pastikan Tak Dapat Remisi dan di Pindahkan

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi menggagalkan upaya penyelundupan Narkotika jenis sabu yang diselipkan ke dalam barang titipan untuk Warga Binaan (Wabin), (Rabu 06/08/2025).

Petugas Pintu Utama (P2U), MY, melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Dari hasil penggeledahan, ditemukan empat paket plastik bening berisi serbuk kristal diduga sabu yang disembunyikan di dalam botol sampo, serta dua bilah senjata tajam. Barang titipan tersebut dikirim oleh seorang pengemudi ojek berinisial T.

Kepala Lapas Parigi, Fentje Mamirahi, menjelaskan bahwa temuan tersebut berawal dari pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh petugas terhadap seluruh barang titipan.

“Barang titipan itu kami terima dari pengantar eksternal, dan sesuai SOP langsung diperiksa secara menyeluruh. Hasilnya, ditemukan benda mencurigakan yang dibungkus rapi di dalam botol. Setelah dibuka, ada empat paket yang diduga berjenis sabu dan dua buah pisau,” ujar Fentje.

Menindaklanjuti temuan tersebut, pihak Lapas segera berkoordinasi dengan Satuan Narkoba Polres Parigi Moutong untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan pengantar barang.

Ia mengatakan, penyelundupan sabu itu ditujukan kepada salah satu Wabin Lapas Kelas III Parigi yang diduga berinsial MR.

“Terkait hal ini, kami sudah laporkan kepada pimpinan saya secara kewilayahan di Kantor Wilayah, Bahwa Wabin yang terbukti harus diberikan Sanksi dengan dicabut remisinya kemudian diusulkan untuk di pindahkan ke luar lapas Parigi di wilayah Sulawesi Tengah,” jelasnya.

Cegah Bendera One Piece Berkibar, Polres Parigi Moutong Adakan Razia

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Mencegah pemasangan bendera one piece jelang Hari Ulang Tahun ((HUT) ke-80 Republik Indonesia, Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Parigi Moutong menggelar razia.

Diketahui, Pengibaran dan pemasangan bendera One Piece saat ini tengah ramai diperbincangkan di Media Sosial (Medsos)

Seperti yang beredar di Medsos, pemasangan bendera One Piece tersebut diikat dibawah Bendera Merah Putih dan dominan di temui di Mobil-mobil truk.

‎”Berdasarkan perintah Kapolda Sulawesi Tengah, kami di jajaran Polres Parimo telah melakukan razia pasar, salah satunya di Pasar Sentral Parigi,” ungkap Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian Nugraha, saat ditemui sejumlah awak media di salah satu caffe parigi, (Rabu 06 Agustus 2025).

‎Ia menjelaskan, dalam razia tersebut, apabila ditemukan pedagang yang menjual bendera berlambangkan tulang, kepala tengkorak dan topi jerami itu, akan disita oleh kepolisian. 

‎”Jika kami mendapatkan pedagang yang menjual bendera tersebut, kami akan beli dan bendera one piece ini kami amankan agar tidak menyebar ke masyarakat luas,” bebernya.

‎Lanjut ia, sejak dilakukan razia oleh Polres Parigi Moutong tidak ditemukan adanya pedagang yang menjual bendera tersebut.

‎Bahkan, ia juga menghimbau, agar masyarakat Parigi Moutong tidak mengibarkan mendera one piece pada perayaan HUT ke-80 RI.

‎AKBP Hendrawan menegaskan, pengibaran bendera selain merah putih, merupakan tindakan pelanggaran, seperti bendera one piece.

‎”Apabila kedapatan mengibarkan bendera yang dimaksud, masyarakat segera melaporkan ke pihak yang berwajib,” tuturnya.

‎Ia menambahkan, sebelum HUT ke-80 RI, Polres Parigi Moutong akan melakukan pembagian 500 bendera merah putih secara gratis kepada pengendara yang melintas.

‎”Untuk titik pembagiannya kami pusatkan disetiap pos lantas,” jelasnya.

Status KLB Kasus Malaria Mengintai Kabupaten Parigi Moutong

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas kasus Malaria, mengintai Kabupaten Parigi Moutong saat ini.

Berdasarkan data sementara, di Kabupaten Parigi Moutong kini terdapat 147 kasus pasien malaria, yang tersebar disejumlah titik. Kecamatan Moutong, menjadi wilayah paling banyak ditemukan, sehingga menjadi wilayah prioritas penaganan.

Membludaknya angka pasien dengan kasus malaria tersebut, membuat pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia turun gunung, untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong terkait hal ini.

Pihak Kemenkes menilai, Kabupaten Parigi Moutong berpotensi kuat menjadi salah satu daerah yang masuk dalam kategori KLB Kasus Malaria, menyusul adanya laporan ratusan kasus tersebut terjadi di daerah ini, berdasarkan data yang diperoleh pihak Kemenkes.

Melansir dari Parimoaktual.com, hal ini seperti penuturan perwakilan Tim Kemenkes yang didampingi Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), saat melakukan koordinasi dengan Pemda Parigi Moutong terkait hal tersebut.

Tim Perwakilan Kementerian Kesehatan, Yulia Pearlovia, bersama dengan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kordinasi penanganan kasus malaria di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), (Senin, 04 Agustus 2025).

“Secara aturan, kondisi ini sudah bisa dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), namun penetapan resminya masih menunggu koordinasi bersama pemerintah kabupaten, provinsi, dan lintas sektor lainnya,” tutur Yulia Pearlovia.

Kata ia, kunjungan yang dilakukan pihaknya saat ini, untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna melakukan pengendalian dan mencegah penyebaran penyakit tersebut ke wilayah lain.

“Kami berkoordinasi agar kasus malaria yang muncul ini tidak menyebar lebih luas. Fokus kami membatasi penyebaran di wilayah yang sudah terdampak,” ujarnya usai bertemu pemerintah daerah.

Untuk diketahui, ditahun 2024 Kabupaten Parigi Moutong baru menyandang gelar sebagai daerah dengan status eliminasi malaria.

Terkait kondisi yang dialami saat ini, Yulia Pearlovia memastikan, status Parigi Moutong tersebut tidak akan berubah, selama belum terjadi KLB kasus malaria di daerah ini selama Tiga tahun berturut-turut.

“Status eliminasi tidak akan dicabut jika tidak ada KLB dalam tiga tahun berturut-turut. Karena itu, kita harus cepat bertindak agar status ini bisa dipertahankan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, Hj. Hestiwati Nanga menuturkan, pihaknya mendampingi tim Kemenkes untuk melihat sejauh mana penyebaran kasus malaria yang ada di Kabupaten Parigi Moutong.

“Tahun lalu Parigi Moutong sudah menyandang status eliminasi malaria, tetapi temuan kasus harus direspons cepat,” katanya.

Hesty menyebutkan, saat ini sedang dibentuk tim lintas sektor dan disiapkan Surat Keputusan (SK) yang memuat tugas serta fungsi masing-masing pihak sesuai Peraturan Bupati tentang penanganan bencana alam dan non-alam.

Setelah itu, lanjutnya, akan di tuangkan dalam draft redaksi tanggap darurat

“Seluruh peran sektor akan dituangkan dalam SK. Agar, langkah penanganan lebih terstruktur dan terpadu,” jelasnya.

BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2025/08/04/upaya-percepatan-blud-puskesmas-di-parigi-moutong-pemda-gelar-pra-penilaian/?amp=1

KUNJUNGI JUGA: https://parimoaktual.com/2025/08/04/kemenkes-dan-dinkes-sulteng-lakukan-kordinasi-kasus-malaria-di-parimo/

Program ‘Keranjang Dashat’ DP3AP2KB Parigi Moutong di Resmikan

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Program pemberdayaan masyarakan melalui kegiatan Kreasi Pangan Dapur Sehat Atasi Stunting (Keranjang Dashat) yang digagas DP3AP2KB Kabupaten Parigi Moutong diresmikan hari ini, (Selasa, 05 Agustus 2025).

Dalam laporannya, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pencegahan DP3AP2KB Parigi Moutong, Irwan, yang juga selaku ketua panita dalam kegiatan peresmian program keranjang Dashat tersebut, mengungkap tiga poin penting berlangsungnya kegiatan ini.

“Pertama, pemberian edukasi kepada kader Dashat maupun kelompok sasaran seperti, ibu hamil, ibu menyusui, Ibu Baduta, serta Ibu yang memiliki Balita, tentang pentingnya makanan bergizi dalam upaya pencegahan stunting. Kedua, Implementasi Keranjang Dashat terdapat praktek memasak yang hasilnya dapat dikonsumsi keluarga resiko stunting, yang selanjutnya para peserta diberikan tugas untuk melakukan pendampingan dan pembiasaan kepada 10 keluarga resiko stunting dengan menggunakan raport konsumsi menu bergizi. Ketiga, Satu orang sasaran implementasi Keranjang Dashat khususnya untuk keluarga stunting, dari setiap perwakilan desa, akan mendapat paket berupa leaflet menu resep makanan ala dapur sehat atasi stunting, telur, susu, beras, buah, kacang hijau, minyak kelapa dan biskuit kelor,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, dalam sambutannya menyampaikan, program ‘Keranjang Dashat’ ini, sebagai bagian dari intervensi sensitive yang berbasis masyarakat.

Hal ini, kata ia, merupakan wujud kongkret dalam mendekatkan pemenuhan gizi keluarga melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis potensi local melalui pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas, dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui kegiatan Keranjang Dashat, tidak hanya mengedukasi dalam memenuhi kebutuhan gizi dan memperbaiki pola asuh anak.

“Saya berharap, setiap Kampung Keluarga Berkualitas yang telah ada, mampu menjadi role model dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas dan berkualitas. Karena, masa depan bangsa dimulai dari anak yang tumbuh tanpa stunting,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Abdul Sahid, Stunting masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, termasuk di Kabupaten Parigi Moutong. Pemerintah terus berupaya untuk menekan angka stunting dengan berbagai program intervensi yang salah satunya adalah melalui penguatan peran masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas.

Abdul Sahid juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat aktif dan terus bersinergi dalam menggerakkan perubahan positif ditengah masyarakat.

“Mari kita jadikan kegiatan ini bukan hanya sekedar seremonial saja, tapi menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, lintas program, dan lintas masyarakat dalam upaya menurunkan prevalensi stunting, khususnya di daerah ini,” tandasnya.

Untuk diketahui, sebanyak 132 orang menjadi peserta dalam kegiatan Keranjang Dashat yang akan menerima materi terkait implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ratusan peserta ini terdiri dari perwakilan TP-PKK Desa dan Kelurahan, Kader Dashat, Pendamping KB, Tenaga Kesehatan atau Ahli Gizi Puskesmas, dari 11 desa dan kelurahan pada Kecamatan Parigi dan Eks Parigi (Parigi Selatan, Parigi Barat, Parigi Tengah, Parigi Utara).

BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2025/07/02/aksi-konvergensi-penurunan-stunting-terintegrasi-tahun-2025-pemda-parigi-moutong-terbaik-kedua-di-sulteng/

KUNJUNGI JUGA : https://zentainovasi.id/2025/07/31/wagub-reny-buka-peringatan-harganas-dan-jambore-pkb-2025-di-parigi-moutong/

Lapas Kelas III Parigi Usulkan Remisi Wabin Jelang HUT RI Ke-80

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Parigi Kabupaten Parigi Moutong mengusulkan pemberian Remisi untuk Warga Binaan (Wabin).

Remisi yang diusulkan tersebut yaitu Remisi Umum sejumlah 237 dan Remisi Dasawarsa sejumlah 255.

Kepala Lapas Parigi Fentje Mamirahi, menjelaskan bahwa pengusulan remisi ini merupakan bentuk pemenuhan hak warga binaan dan bagian dari program pembinaan yang berkelanjutan.

“Selain remisi 17 Agustus pada tahun ini juga bertepatan dengan 10 tahun atau dasawarsa. Olehnya itu ada remisi dasawarsa yang akan diberikan bertepatan dengan HUT RI ke-80,” ucapnya, saat ditemui diruang kerjanya, (Selasa 05 Agustus 2025).

Ia menjelaskan, Remisi Dasawarsa merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan setiap 10 tahun sekali, bertepatan dengan perayaan HUT Kemerdekaan. Besaran remisi ini adalah 1 – 12 dari masa pidana yang telah dijalani, dengan pengurangan maksimal tiga bulan.

Lebih lanjut ia menambahkan, Wabin yang diusulkan untuk remisi harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya Berperilaku baik dan berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan Lapas, dan Syrat Syrat lainya yang mendukung pemenuhan syrat sesuai dengan peratutran yang berlaku.

Selain itu, dalam remisi umum, Lapas Kelas III Parigi menberikan remisi pada Wabin yang terbagi dalam beberapa kasus diantaranya kasus perlindungan anak.

Kemudian,untuk Wabin yang mendapatakan remisi umum bebas di rutan Kelas III Parigi sebanyak dua orang dan remisi Dasawarsa sebanyak tiga orang.

“Pemberian remisi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus menunjukkan perilaku positif selama menjalani masa pidana. Langkah ini juga menjadi apresiasi dari negara atas perubahan perilaku dan kepatuhan yang ditunjukkan oleh narapidana, “pungkasnya.

Upaya Percepatan BLUD Puskesmas di Parigi Moutong, Pemda Gelar Pra Penilaian

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Pemerintah Daerah (Pemda) menggelar pra penilaian dalam upaya percepatan penerapan sistem BLUD bagi puskesmas diseluruh daerah ini.

Penerapan sistem BLUD bagi seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di daerah ini, diagnggap sebagai salah satu bentuk mendorong terselenggaranya layanan kesehatan yang baik bagi masyarakat Parigi Moutong.

Berkaitan dengan hal ini, Pemda menggelar kegiatan Pra Penilaian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas se-Kabupaten Parigi Moutong. Bertempat di Aula lantai ll kantor Bupati parigi moutong, (Senin, 04 Agustus 2025).

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian proses pembinaan dan evaluasi kesiapan Puskesmas menuju penerapan sistem BLUD di seluruh wilayah kabupaten.

Dalam sambutannya, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menyambut baik pelaksanaan pra penilaian sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Pra penilaian ini adalah tahapan penting untuk memastikan kesiapan Puskesmas dalam memenuhi standar administrasi, teknis, dan keuangan yang dibutuhkan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” ujar Bupati. 

Ia menekankan pentingnya komitmen dari seluruh Kepala Puskesmas dan tim kerja untuk mengikuti proses ini secara serius.

Menurutnya, proses pra penilaian BLUD Puskesmas di Parigi Moutong ini, harus dimaknai sebagai langkah awal untuk introspeksi dan perbaikan menyeluruh. Sehingga, saat penilaian resmi, seluruh aspek pelayanan dapat dinilai maksimal.

“Saya mengajak seluruh jajaran Puskesmas untuk terus meningkatkan kompetensi, membangun budaya kerja yang transparan, serta memperkuat sistem pelaporan dan akuntabilitas,” ungkapnya. 

Ia menegaskan, penilaian BLUD bukan sekadar formalitas administratif, melainkan cerminan dari pelayanan publik yang berkualitas.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, serta berharap semakin banyak Puskesmas di Parigi Moutong yang dapat memenuhi kriteria BLUD secara menyeluruh.

Ia berharap agar kegiatan ini membawa kemajuan nyata dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah. Sejumlah pejabat nampak hadir dalam kehiatan tersebut seperti,  Ketua TP-PKK, Kepala BPJS Kesehatan, jajaran pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah, tim penilai BLUD, para Kepala Puskesmas.

Listrik Masuk Sekolah di Parigi Moutong, Dua Sekolah Daerah Terpencil Sudah Berhasil

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Terdapat dua sekolah terpencil di Kabupaten Parigi Moutong sudah mendapatkan pasokan listrik, berkat program Listrik Masuk Sekolah.

Kepala Bidang (Kabid) Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar (SD) mengatakan, program PLN masuk sekolah merupakan amanat Presiden Republik Indonesia, terkait program revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran.

Maka melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah RI, bekerja sama dengan PT PLN Persero, untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan digitalisasi pendidikan pada sekolah.

“Kedua sekolah tersebut yaitu SD Sitti Masyithah Toribulu Kecamatan Toribulu dan SD Kecil Salubanga Kecamatan Sausu,” ujarnya saat ditemui, Rabu 3 Agustus 2025.

Ia menjelaskan, sekolah yang mendapatkan aliran listrik semuanya berdasarkan Data Pokok Kependidikan (Dapodik), dan mengacu pada peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 27 tahun 2017.

Kata Ibrahim, program PLN masuk sekolah ini, menyasar sekolah belum teraliri listrik dan belum punya akses Internet pada daerah terpencil, yang penganggarannya melalui Dana Operasional Sekolah (BOS).

“Jadi Juknis BOS nomor 8 tahun 2025, mengatur bahwa sekolah yang belum ada aliran listrik, mereka bisa membayar dengan dana BOS,” ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk biaya penyambungan listrik ke sekolah yang dikeluarkan yakni sebesar Rp843.000 dengan daya 900 watt, ditambah token awal Rp100.000.

“Kalau daerah terpencil sistemnya menggunakan panel surya, tidak menggunakan dari tiang listriknya langsung.”

Ibrahim berharap, dengan adanya program ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong, dan bisa mengembangkan program digitalisasi dan revitalisasi sekolah.

Exit mobile version
%%footer%%