Berita, Kabar Daerah, Kabar Politik, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Enam Fraksi DPRD Parigi Moutong “Gantung Mic”

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Enam fraksi DPRD Parigi Moutong Sulawesi Tengah harus “gantung mic” pada paripurna pandangan umum fraksi terkait Raperda APBD Perubahan 2020. Keenam fraksi tersebut yakni Nasdem, PDI Perjuangan, Hanura, PKB, Toraranga dan Bintang Indonesia

Pasalnya, guna mematuhi aturan protokol kesehatan Covid-19 membatasi pertemuan yang melibatkan banyak orang. Kemudian selanjutnya, harus mengenakan masker pada setiap agenda paripurna DPRD Parigi Moutong.

Pasca mulainya rapat oleh pimpinan DPRD, sejumlah intrupsi pun bergulir.Suardi yang mengatasnamakan anggota fraksi Hanura. Selasa (22/9) meminta kepada pimpinan rapat agar pandangan umum fraksi-fraksi, cukup penyerahan langsung tanpa harus menyampaikan kepublik.

“Intrupsi pimpinan, karena saat ini masa pandemi Covid-19, sebaiknya pandangan umum tidak perlu kita bacakan satu persatu cukup penyerahan langsung saja. Nanti eksekutif yang mempelajarinya untuk persiapan jawaban,” ujarnya.

Penyampaian Suardi itu mendapat sanggahan dari Arifin Dg Palalo yang meminta agar tetap ada pembacaan pandangan umum fraksi. Namun, hanya salah satu fraksi dapat mewakili fraksi lainnya. Pada akhirnya, usulan Arifin tersebut menuai persetujuan rapat paripurna.

Tidak hanya itu, lebih spektakuler lagi Masrin Said (Fraksi Toraranga) saat usulan Arifin mendapat persetujuan, Masrin mengusulkan agar fraksi yang membacakan pandangannya melalui “Lotre”.

Pada akhirnya fraksi Gerindra yang membacakan pandangan umumnya. Suyadi yang membacakan pandangannya menguraikan, masa wabah non alam menimpa dunia, pemerintah daerah harus mengkedepankan pemulihan ekonomi kerakyatan.

Selain itu lanjutnya, penganggaran penanganan musibah non alam Covid-19 harus secara transparan.

“Pemerintah harus merespon kebutuhan prioritas masyarakat dan menyelesaikan sejumlah masalah yang akhir ini terjadi,” terangnya.

Suyadi menekankan, pemerintah harus menjalankan sistim pemerintahan yang efisien, efektif, good government, jujur, adil dan bebas dari KKN.

Meskipun pandangan umum enam fraksi tidak diketahui publik tanggapannya menerima atau menolak Raperda APBD Perubahan 2020. Fraksi Gerindra menyatakan menerima Raperda tersebut menjadi pembahasan pada rapat DPRD selanjutnya.

Berita, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Santunan Duka Bencana 28 September 2018 Parigi Moutong, Cair

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Santunan duka bagi korban meninggal akibat bencana gempa bumi pada 28 September 2018 silam di Kabupaten Parigi Moutong, akhirnya cair.

Dilansir dari situs resmi Pemda Parigi Moutong. Tercatat, sebanyak 48 jiwa warga Kabupaten Parigi Moutong yang menjadi korban jiwa dalam bencana tersebut. Santunan duka akan disalurkan kepada masing-masing ahli waris dengan total anggaran Rp 720 Juta.

Melalui Pemda Parigi Moutong, Santunan duka diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Longki Djanggola.

Di ruang polibu kantor gubernur, Asisten Pemerintahan dan Kesra Samin Latandu, mewakili Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, menerima penyerahan santunan duka tersebut.

Diketahui, masing-masing ahli waris nantinya akan menerima santunan duka senilai Rp 15 Juta.

Santunan Duka Korban Bencana 28 September 2018 di Sulteng, Ini Rinciannya

Dari laporan yang dibaca Kadis Sosial Provinsi Sulteng Drs. H. Ridwan Mumu, M.Si santunan akan disalurkan kepada ahli waris dari 1620 korban meninggal senilai 24 Miliar 300 Juta Rupiah.

Ia merinci, Kota Palu sebanyak 1324 jiwa senilai 19 Miliar 860 Juta Rupiah, Kabupaten Sigi sebanyak 90 jiwa senilai 1 Miliar 350 Juta Rupiah, Donggala sebanyak 158 jiwa senilai 2 Miliar 370 Juta Rupiah dan Parigi Moutong sebanyak 48 jiwa senilai 720 Juta Rupiah.

“Masing-masing ahli waris menerima 15 Juta Rupiah,” ujarnya.

Sebelumnya kata Ridwan, santunan duka telah diberikan kepada ahli waris dari 1906 korban meninggal, senilai 28 Miliar 590 Juta Rupiah pada tahun anggaran 2019 lalu.

Ia mengatakan, sampai saat ini dirinya masih berkomunikasi dengan kementrian untuk menuntaskan kepada ahli waris dari korban meninggal yang masih ditunda akibat kendala administrasi.

“Kami masih terus membujuk menteri sosial meski yang ini sudah batas kuotanya,” terangnya terkait kelanjutan bagi ahli waris yang belum masuk ke sistem.

Sementara itu, Longki Djanggola menjelaskan, pendataan awal sebenarnya sekitar 4000 jiwa korban meninggal. Kemudian, mengerucut menjadi 3526 jiwa yang juga diproses pencairan santunan dukanya oleh pihak kementerian sosial.

“Butuh suatu perjuangan, data dan komitmen untuk meyakinkan Kementerian Sosial bahwa ada korban yang belum terdata. Terima kasih ke menteri yang sudah menyahuti,” tuturnya.

Ia juga meminta kepada masyarakat, khususnya ahli waris yang belum mendapat haknya agar tidak berkecil hati. Ia mengatakan, pemerintah daerah masih terus memperjuangkan hal tersebut.

“Kalau ada data otentik tidak ada salahnya kita usulkan,” tandasnya.

Berita, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Program Pamsimas 2021, Bappelitbangda Parigi Moutong Incar 30 Desa

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong. Mengincar 30 desa untuk diusul sebagai penerima program Pamsimas tahun 2021.   

Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW), I Nyoman Sudiara. Saat ditemui kabarSAURUSonline.com di ruang kerjanya Jumat (18/9).

Ia mengatakan, sebelum dilaksanakan Sosialisasi Kabupaten, calon desa penerima disurati terlebih dahulu.

“Supaya desa yang hadir saat sosialisasi adalah Desa yang siap menerima program Pamsimas ditahun 2021,” ujarnya.

Cara tersebut kata Sudiara, merupakan trik yang dilakukan pihaknya dengan tujuan agar program Pamsimas yang ada di Kabupaten Parigi Moutong bisa tepat sasaran.

Pasalnya lanjut Sudiara, berkaca pada pengalaman sebelumnya, sejumlah desa yang telah direncanakan sebagai penerima program tersebut. Ternyata, tidak hadir pada saat sosialisasi.

“Program ini mewajibkan keterlibatan masyarakat desa juga, biasanya ada desa yang menerima  Rp 200 atau 300 juta. Namun, karena tidak bersedia untuk menganggarkan dana sharing sebanyak 10 persen, menjadi salah satu alasan desa mengaku belum siap menerima,” terangnya.

Ia menjelaskan, terhadap 30 desa yang sedang dalam perencanaan itu, nantinya akan diusulkan mendapat pendanaan untuk program Pamsimas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Selain itu, ada juga yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” jelasnya.

Ia menegaskan, penyedia harus sering melakukan pemantauan ke Pemerintah Desa dan Kecamatan yang menerima program Pamsimas tahun 2021 nanti.

Hal tersebut untuk memastikan program tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan.

“Biasanya ada desa yang sudah berkomitmen untuk mengikuti program ini, namun ditengah jalan terjadi pergantian aparat desa, yang membuat desa belum siap untuk menyediakan dana sharing. Hal itu membuat putus kordinasi, sehingga desa itu dibatalkan, itulah sebabnya ada pengalaman tidak tepat sasaran,” tutupnya.

Berita, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

SPAM Parigimpu’u Rusak, DPUPRP Parigi Moutong Sediakan Air Bersih

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Instalasi pipa SPAM Parigimpu’u yang masih sulit untuk diperbaiki. DPUPRP Kabupaten Parigi Moutong, menyediakan air bersih gratis bagi para pelanggan SPAM tersebut.

Hampir dua pekan pasca banjir yang mengantam Instalasi Pipa SPAM di Desa Parigimpu’u Kecamatan Parigi Barat. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahanan (DPUPRP) Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, masih kesulitan untuk memperbaiki instalasi pipa SPAM tersebut.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Parigi Moutong, Rivai, saat ditemui kabarSAURUSonline.com diruang kerjanya, Jumat, (18/9).

Ia mengatakan, pihaknya masih berusaha menangani intalasi pipa SPAM yang belum beroperasi karena curah hujan yang masih tinggi diiwilayah hulu sungai.

“Kalau cuaca ini sudah normal, kami sudah bisa kerja. Tadi saya dapat telepon dari tim dilapangan, cuaca dilokasi masih kurang bagus. Sejumlah alat berat sudah kami kerahkan, eksavator dan takel sudah ada dilokasi,” ujarnya

Ia menuturkan, mengantisipasi krisis air bersih bagi para pelanggan SPAM Parigimpu’u, DPUPRP melakukan pendistribusian air bersih secara gratis.

Pendistribusian air bersih gratis itu kata Rivai, diupayakan menjangkau seluruh pelanggan SPAM Parigimpu’u yang notabene tersebar disejumlah desa dan kelurahan Kecamatan Parigi.

Ada juga lanjutnya, pelanggan SPAM Parigimpu’u yang tersebar dibeberapa desa wilayah Eks Kecamatan Parigi.

“Mulai hari ini distribusi air bersih mulai jalan dan itu gratis. Distribusi ini akan berakhir sampai para pelanggan SPAM dapat menikmati air bersih kembali,” jelasnya.

Ia menambahkan, dalam upaya perbaikan instalasi itu, pihak DPUPRP juga melibatkan sejumlah tenaga warga Desa Parigimpu’u secara swadaya.

“Ternyata, ada sekitar Lima titik yang perlu perbaikan. Beberapa titiknya agak sedikit berbahaya untuk alat berat, karena harus melalui sungai, takutnya banjir lagi. Makanya, kami melibatkan tenaga beberapa warga disana,” tutupnya.

Berita Terkait : https://kabarsaurusonline.com/spam-desa-parigimpuu-parigi-moutong-masih-sulit-diperbaiki/

Berita, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Perawat RSUD Anuntaloko Dongkol, Gaji ‘Dipotong’ BPJS ‘Menggantung’?

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Sejumlah tenaga perawat RSUD Anuntaloko Parigi Moutong, mengaku dongkol. Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir, gaji mereka ‘dipotong’, sebesar Rp 10.000 per bulan, untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan.

Sayangnya, sampai saat ini nasib mereka akan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan hingga kini masih belum jelas.

Para pejabat teras RSUD Anuntaloko seakan ‘cuek bebek’ dengan urusan jaminan kesehatan ratusan tenaga perawatnya.

Meski demikian ratusan perawat ini masih tetap loyal jalankan tugas menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, dengan upah dibawah Rp 1.000.000/bulan.

Hal tersebut diungkap salah seorang perawat RSUD Anuntaloko Parigi yang enggan namanya terungkap dalam berita ini, kepada kabarSAURUSonline.com beberapa waktu lalu.

“Saya ini sejak tahun 2017, ada juga teman yang dari tahun 2015, tapi sampai sekrang belum ada kartunya, padahal setiap bulan kita dipotong gaji. Aneh memang, tidak tahu apa lagi yang jadi alasan, padahal kita punya berkas data diri sudah masuk dari awal. Sudah beberapa kali kita kumpulkan KTP sama orang-rang atas itu (pejabat BLUD RSUD Anuntaloko Parigi),” ujarnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, Astar Baturangka, terkesan tidak mengetahui secara pasti terkait hal tersebut.

Ketika disambangi tim kabarSAURUSonline.com diruang kerjanya belum lama ini. Selain hemat bicara, Astar bahkan memanggil beberapa stafnya agar bisa memberi penjelasan tersekait hal itu kepada wartawan.

“Baru sekitar 170an perawat yang punya kartu. Sebelumnya dari pihak rumasakit sudah memerintahkan untuk mengumpul Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi tidak dipenuhi. Nanti kemarin ada BLT ini, baru mereka berlomba-lomba untuk mengumpul,” ucap salah seorang stafnya bernama Herli.

Perawat RSUD Anuntaloko Parigi Dapat Upah Dibawah Rp 1.000.000

Berdasarkan informasi dari bagian Kepegawaian BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, jumlah tenaga perawat kontrak atau Honor Daerah (Honda) dan perawat tenaga sukarela yang bertugas di RSUD itu sebanyak 446 orang.

Dari jumlah tersebut, masih sekitar 300an lebih perawat tenaga kontrak atau Honda dan tenaga sukarela yang belum mengantongi kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Mirisnya, ratusan tenaga perawat Honda dan sukarela RSUD Anuntaloko Parigi ini, mendapat upah bervariasi paling dibawah Rp. 1.000.000 perbulan, berdasarkan klasifikasi pendidikannya.

“Kalau yang Strata Satu (S1) itu Rp. 800.000, D3 Rp 700.000 dan SMA sederajat Rp. 600.000,” jelas Astar.

Padahal, berdasarkan pantauan media ini, loyalitas ratusan tenaga perawat yang memberikan pelayanan terbaik sebagai garda terdepan ‘aktor-aktor’ kemanusiaan.

Hal ini pula disebut-sebut yang menjadi salah satu kunci keberhasilan RSUD Anuntaloko Parigi dalam meraih predikat sebagai rumah sakit rujukan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Soal BPJS Perawat RSUD Anuntaloko Parigi, Ini Tanggapan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Parigi.  

Ditempat berbeda, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Parigi Moutong, Mansur, menuturkan, pihaknya telah menerbitkan sekitar 400an kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk RSUD Anuntaloko Parigi.

“Ada 342 tenaga perawat Honda RSUD Anuntaloko Parigi dan sekitar 60an tenaga Cleaning Service (CS) yang sudah terdaftar dan aktif,” ungkap Mansur kepada tim kabarSAURUSonline.com, saat ditemui diruang kerjanya.

Ia menuturkan, penerbitan kartu BPJS Ketenagakerjaan, hanya berjarak sekiitar Tiga hari setelah iuran pertama dilunasi.

Ia menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan hanya memberikan dua program jaminan bagi tenaga honorer dengan biaya iuran perbulannya sebesar Rp 13. 208.

“Kalau yang tenaga honorer hanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sementara, yang bekerja di perusahaan atau kantor, minimal tiga program termasuk jaminan hari tua yang berbentuk tabungan,” tuturnya.

Ia menerangkan, syarat utama yaitu harus mempunyai KTP valid dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kemudian, bagi karyawan perusahaan yang masuk dalam ketgori penerimah upah wajib mengisi formulir dan melampirkan KTP. Ditambahkannya, saat ini sudah sebanyak 13.000 orang yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Parigi Moutong.

Berita, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

DPKP Parigi Moutong Prioritaskan Penyaluran BRS ke Wilayah Utara

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – DPKP Kabupaten Parigi Moutong, terkesan lebih memprioritaskan Delapan Kecamatan yang ada wilayah utara kabupaten tersebut, sebagai penerima BRS tahun 2020.

Pasalnya, dari 152 kuota Bantuan Rumah Swadaya (BRS) bersumber dari Dana Alokasi Khusus Cadangan, seluruhnya untuk Delapan Kecamatan di wilayah utara Kabupaten Parigi Moutong.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (DPKP) Parigi Moutong, Idran, saat ditemui kabarSAURUSonline.com diruang kerjanya, Jumat (18/9).

Ia mengatakan 152 Bantuan Rumah Swadaya (BRS) yang ditangani DPKP Parigi Moutong, seluruhnya terarahkan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), delapan Kecamatan wilayah utara Kabupaten Parigi Moutong.

“Kecamatan Sidoan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Palasa, Kecamatan Tomini, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Ongka Malino serta Kecamatan Moutong,” ujarnya. 

Sejauh ini kata Idran, progres dari kegiatan itu telah mencapai 50 persen. Meski sebelumnya sempat tersendat akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dia mengungkapkan, saat ini DPKP Parigi Moutong juga sedang mempersiapkan rencana pengusulan program BRS tahun 2021.

“Kami berencana mengajukan sebanyak 40 Desa di Kabupaten Parigi Moutong, tahun depan bisa mendapat bantuan BRS ini. Mengingat, masih ada 30 Ribu unit rumah didaerah ini, masuk dalam kategori rumah tidak layak huni,” ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun kabarSAURUSonline.com. Selain BRS, Kabupaten Parigi Moutong juga mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah.

Selain 152 BRS DPKP Parigi Moutong, 954 BSPS Juga Dikucurkan Melalui APBN

Dilansir dari situs https://perumahan.pu.go.id. Bantuan itu juga berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah.

“Jumlah penerima program BSPS atau bedah rumah dari Kementerian PUPR di Provisnsi Sulawesi Tengah sebanyak 4.000 unit. Total anggarannya senilai Rp 70 Milyar,” ujar Rezki Agung, Kepala SNVT Perumahan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Dia mengatakan, pendanaan dari kegiatan BSPS di SNVT Sulteng tahun ini bersumber dari APBN murni.

Ia mengungkapkan, sebesar Rp 52,5 Miliyar anggaran dari APBN murni tersebut, untuk membiayai kuota sebanyak 3000 unit.

Selain itu, lanjut Rezki Agung, ada juga bantuan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) melalui National Affordable Housing Program (NAHP) sebesar Rp. 17,5 Miliyar, untuk 1.000 unit.

“Kabupaten Parigi Moutong 954 unit, Poso 500 unit, Kabupaten Tojo Una-Una 562 unit, Morowali 488 unit. Kemudian, Morowali Utara 349 unit, Banggai 616 unit, Banggai Kepulauan 260 unit, Kabupaten Buol 100 unit serta Kota Palu 171 unit,” sebutnya.

Berita, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

SPAM Desa Parigimpu’u Parigi Moutong Masih Sulit Diperbaiki

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Masih buruknya cuaca sejumlah wilayah di Ibukota Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, mengakibatkan instalasi pipa SPAM yang ada di Desa Parigimpu’u, masih Sulit untuk diperbaiki.      

Pasca banjir yang terjadi dari hulu sungai yang menjadi wilayah desa Parigimpu’u sampai kehilirnya diwilayah Desa Bambalemo, pada Senin (07/9) malam, ternyata memberi dampak kurang baik terhadap sejumlah warga di Desa Parigimpu’u.

Pasalnya, material kayu maupun batu pada saat banjir terjadi, menghantam pipa instalasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Tiga titik di wilayah Desa Parigimpu’u, hingga terputus.

Hal itu membuat sejumlah warga wilayah kota Parigi, khususnya warga Desa Parigimpu’u. Hingga kini masih kesulitan ‘nikmati’ fasilitas dari SPAM.

Cuaca buruk yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Sulawesi Tengah termaksud Parigi Moutong. Disebut-sebut menjadi salah satu faktor penghambat perbaikan instalasi pipa SPAM Desa Parigimpu’u Parigi Moutong.

Hal ini disampaikan Ansar, salah seorang staf laboratorium SPAM Parigimpu’u, saat ditemui kabarSAURUSonline.com di kediamannya, Rabu (16/9) malam.

Ia mengatakan, saat alat berat berupa eksavator telah disiapkan untuk memperbaiki instalasi pipa yang terputus agar bisa berfungsi kembali.

Namun, cuaca yang kian hari makin memburuk sehingga menyebabkan sungai terus menerus banjir menjadi kendala utama perbaikan instalasi pipa tersebut

“Alat berat telah siap tetapi kendala hanya pada cuaca saja. Karena masih sering hujan, sehingga banjir belum benar-benar surut,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, kondisi itu memaksa warga yang berharap air bersih dari SPAM harus pergi jauh dari pemukiman hanya untuk mendapatkan air bersih. Meskipun katanya, sebagian warga desa tersebut sudah ada yang memiliki pompa air.

Meski demikian, Ia berharap agar cuaca segera kembali normal. Sehingga, dapat mempercepat perbaikan instalasi pipa SPAM Desa Parigimpu’u Parigi Moutong yang terputus.

“Semoga cuaca cerah dan banjir surut agar kami bisa dengan cepat memperbaiknya” tutupnya.

Baca Juga: https://kabarsaurusonline.com/dpuprp-parigi-moutong-gandeng-bumdes-tangani-spam/

Exit mobile version
%%footer%%