Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – DPKP Kabupaten Parigi Moutong, terkesan lebih memprioritaskan Delapan Kecamatan yang ada wilayah utara kabupaten tersebut, sebagai penerima BRS tahun 2020.
Pasalnya, dari 152 kuota Bantuan Rumah Swadaya (BRS) bersumber dari Dana Alokasi Khusus Cadangan, seluruhnya untuk Delapan Kecamatan di wilayah utara Kabupaten Parigi Moutong.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (DPKP) Parigi Moutong, Idran, saat ditemui kabarSAURUSonline.com diruang kerjanya, Jumat (18/9).
Ia mengatakan 152 Bantuan Rumah Swadaya (BRS) yang ditangani DPKP Parigi Moutong, seluruhnya terarahkan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), delapan Kecamatan wilayah utara Kabupaten Parigi Moutong.
“Kecamatan Sidoan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Palasa, Kecamatan Tomini, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Ongka Malino serta Kecamatan Moutong,” ujarnya.
Sejauh ini kata Idran, progres dari kegiatan itu telah mencapai 50 persen. Meski sebelumnya sempat tersendat akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dia mengungkapkan, saat ini DPKP Parigi Moutong juga sedang mempersiapkan rencana pengusulan program BRS tahun 2021.
“Kami berencana mengajukan sebanyak 40 Desa di Kabupaten Parigi Moutong, tahun depan bisa mendapat bantuan BRS ini. Mengingat, masih ada 30 Ribu unit rumah didaerah ini, masuk dalam kategori rumah tidak layak huni,” ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun kabarSAURUSonline.com. Selain BRS, Kabupaten Parigi Moutong juga mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah.
Selain 152 BRS DPKP Parigi Moutong, 954 BSPS Juga Dikucurkan Melalui APBN
Dilansir dari situs https://perumahan.pu.go.id. Bantuan itu juga berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah.
“Jumlah penerima program BSPS atau bedah rumah dari Kementerian PUPR di Provisnsi Sulawesi Tengah sebanyak 4.000 unit. Total anggarannya senilai Rp 70 Milyar,” ujar Rezki Agung, Kepala SNVT Perumahan Sulawesi Tengah (Sulteng).
Dia mengatakan, pendanaan dari kegiatan BSPS di SNVT Sulteng tahun ini bersumber dari APBN murni.
Ia mengungkapkan, sebesar Rp 52,5 Miliyar anggaran dari APBN murni tersebut, untuk membiayai kuota sebanyak 3000 unit.
Selain itu, lanjut Rezki Agung, ada juga bantuan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) melalui National Affordable Housing Program (NAHP) sebesar Rp. 17,5 Miliyar, untuk 1.000 unit.
“Kabupaten Parigi Moutong 954 unit, Poso 500 unit, Kabupaten Tojo Una-Una 562 unit, Morowali 488 unit. Kemudian, Morowali Utara 349 unit, Banggai 616 unit, Banggai Kepulauan 260 unit, Kabupaten Buol 100 unit serta Kota Palu 171 unit,” sebutnya.
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
