KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Perjuangkan sektor pertanian, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari lintas komisi melakukan kunjungan konsultasi ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) di Jakarta, Kamis (02 Juli 2026).
Langkah ini diambil guna memperjuangkan ketersediaan sarana produksi padi dan infrastruktur pertanian bagi petani di daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Direktorat Pestisida, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto, S.Sos. Turut mendampingi sejumlah Anggota DPRD lintas komisi, antara lain Suyadi, Moh. Irfa’in, SH, Rusno Tandriono, Arnol, SH, Salimun Mantjabo, dan Hi. Sami.
Rombongan legislator Parigi Moutong, ini diterima langsung oleh perwakilan Kementan RI, Lolitha Tasik Taparan, S.Si., M.Sc.
Pertanian Parigi Moutong Butuh Jamin Ketersediaan Pestisida Musim Tanam 2026-2027 :
Wakil Ketua DPRD, Sayutin Budianto, S.Sos., menegaskan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk memastikan kepastian bantuan pestisida menjelang musim tanam 2026-2027. Berdasarkan data lapangan, wilayah Parigi Moutong saat ini dibayangi ancaman serangan hama wereng, ulat grayak, dan tikus sawah.
“Prinsip kami jelas: petani harus punya kepastian saprodi sebelum musim tanam. Jangan sampai lahan siap, pestisidanya belum turun,” tegas Sayutin.
Senada dengan hal itu, Moh. Irfain, SH menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan. Hal ini didukung penuh oleh Salimun Mantjabo, Arnol, SH, dan Hi. Sami yang meminta agar skema distribusi dibuka transparan ke kelompok tani, mencakup jadwal dan kuota per kecamatan untuk mengantisipasi penyelewengan.
Dorong Perbaikan Irigasi Palasa:
Selain masalah hama, Anggota DPRD Rusno Tandriono memanfaatkan momentum ini untuk mengusulkan perbaikan infrastruktur pengairan, khususnya irigasi di Desa Palasa, Kecamatan Palasa. Menurutnya, perbaikan irigasi ini sangat mendesak demi mendongkrak produktivitas sawah dan efisiensi penggunaan pestisida.
Solusi Hama Berkelanjutan di Mepanga dan Ongkamalino:
Sementara itu, Anggota DPRD Suyadi menyoroti tantangan khusus di Kecamatan Mepanga dan Ongkamalino. Wilayah yang menerapkan sistem IP300 (3 kali tanam, 3 kali panen setahun) ini menghadapi kendala siklus hama dan tikus yang tidak terputus, sehingga memicu pembengkakan biaya produksi petani.
Menyikapi hal tersebut, Suyadi mengajukan usulan konkrit agar Kementerian Pertanian mengoptimalkan keaktifan para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam mendampingi petani melakukan Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Selain itu, ia juga memohon dukungan stimulan berupa bantuan insektisida dan rodentisida (racun tikus) dari Kementan RI melalui Dinas Pertanian daerah guna menekan biaya produksi yang membengkak akibat serangan hama yang berkelanjutan.
Merespon aspirasi tersebut, Lolitha Tasik Taparan, S.Si., M.Sc., mengapresiasi keaktifan DPRD Parigi Moutong. Pihaknya menyatakan akan mencatat dan menindaklanjuti seluruh usulan. Kementan meminta DPRD dan dinas terkait segera melengkapi data RDKK terbaru, peta sebaran hama, serta dokumen usulan irigasi Palasa untuk dikoordinasikan dengan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).
“Untuk periode 2026-2027, kami berupaya mengantisipasi kekosongan pestisida di wilayah rawan. Pendampingan PHT serta dukungan logistik pengendalian hama akan kami sinkronkan dengan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan komitmen bersama DPRD Kabupaten Parigi Moutong untuk terus mengawal dan memonitor realisasi usulan ini demi kesejahteraan masyarakat tani di Bumi Songu Lara Mombangu.
KUNJUNGI JUGA : https://seruanrakyat.online/lbh-minta-psn-di-parimo-tidak-sampingkan-lahan-pertanian/
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.