KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Hukum Tadulako berharap, kehadiran Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah Kabupaten Parigi Moutong mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka peluang kesejahteraan bagi masyarakat tanpa mengabaikan sektor pertanian.
Kabar terkait proyek PSN yang akan dilaksanakan di sejumlah titik wilayah Kabupaten Parigi Moutong, sejak 2 tahun terakhir cukup jadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat daerah ini.
Meskipun dalam kenyataan dilapangan, hingga saat kin pelaksanaan proyek PSN di Kabupaten Parigi Moutong ini, nampak belum menunjukkan progres yang cukup signifikan.
Sehingga, berbagai asumsi liar pun kembali mencuat kepermukaan, jika PSN di Kabupaten Parigi Moutong, masih sebatas ‘kabar burung’ saja.
Pun demikian, sejumlah pihak yang masih meyakini bahwa pelaksanaan proyek PSN di Parigi Moutong hanya tinggal menunggu waktu saja, berharap agar dalam pelaksanaannya nanti, proyek ini tidak mengabaikan keberadaan sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga.
Hal ini seperti disampaikan Koordinator Bidang Advokasi dan Hukum Lembaga Bantu Hukum (LBH) Rumah Hukum Tadulako, Nur Fitri, yang menilai pembangunan harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan sektor pertanian dan perkebunan yang merupakan hak sebgaian besar masyarakat petani di daerah ini.
Khususnya, kata ia, para warga petani yang telah lama menggantungkan hidup dari lahan yang mereka kelola.
“Pembangunan merupakan kebutuhan penting bagi kemajuan daerah, apalagi wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Namun, setiap proses perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis berkelas Nasional, harus dilakukan secara transparan, partisipatif, serta memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul ditengah masyarakat,” ujarnya kepada awak media, (Kamis, 25 Juni 2026).
Jangan sampai, lanjut Fitri (sapaan akrabnya), masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian akibat berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga.
Ia kemudian mengingatkan Pemerintah, jika sejauh ini sektor pertanian dan perkebunan telah terbukti memiliki peran penting dalam struktur pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong. Selain menjadi sumber pendapatan masyarakat, sektor tersebut juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah.
“Saya rasa masih sangat kuat dibenak kita bahwa Parigi Moutong pernah berlabel sebagai daerah lumbung beras Sulawesi Tengah. Selain itu, hasil perkebunan kakao dan cengkeh kita juga, merupakan komoditi unggulan yang telah terbukti disejumlah wilayah daerah ini juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Mohon maaf, saya yakin tidak sedikit hasil pertanian orang tua kita, sudah mencetak rimbuan tokoh-tokoh sarjanah di daerah ini,” ungkapnya.
Ia menuturkan, pendataan lahan, sosialisasi kepada masyarakat, serta penyelesaian persoalan agraria secara adil dapat menjadi langkah penting untuk menghindari munculnya konflik di kemudian hari.
Menurutnya Pemerintah serta seluruh pihak terkait diharap dapat melakukan kajian yang komprehensif terhadap wilayah yang saat ini telah ditetapkan sebagai titik pelaksana PSN.
Ia juga mendorong agar masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi yang jelas mengenai setiap tahapan pelaksanaan kegiatan diwilayah PSN tersebut.
“Keterbukaan informasi dianggap sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga,apabila terdapat lahan pertanian masyarakat yang terdampak akibat dari rangkaian pelaksanaan kegiatan PSN didaerah, komunikasi untuk melahirkan solusi menjadi alternatif pertama dan utama,” tuturnya.
Menurutnya, dengan demikian PSN yang direncanakan di Kabupaten Parigi Moutong dapat berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, yakni memberikan manfaat ekonomi yang luas sekaligus tetap menjaga keberlangsungan lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat setempat.
“Jangan sampai pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kepentingan investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak-hak warga,” tambahnya.
KUNJUNGI JUGA : https://www.youtube.com/watch?v=VIiv2UqJRHU
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.