Ini Usulan DPRD Parigi Moutong Saat Kunjungan Ke BNPB RI

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Respon cepat tanggap bencana yang melanda daerah ini, sejumlah Anggota Legislatif (Anleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong menyambangi Direktorat Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia.

Kunjungan kerja strategis sejumlah Anleg DPRD Parigi Moutong yang tergabung dalam lintas komisi ke BNPB RI yang berlangsung Selasa ( 24 Juni 2026) ini, guna melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait penaggulangan bencana banjir dan gempa bumi yang melanda daerah ini beberapa waktu lalu.

Secara spesifik, respon cepat tanggap bencana sejumlah Anleg DPRD Parigi Moutong ini, membahas terkait percepatan penanganan kedaruratan akibat bencana hidrometeorologi dan aktivitas tektonik di wilayah Parigi Moutong.

Langkah respons cepat ini diambil oleh rombongan Anggota DPRD Lintas Komisi menyusul rentetan bencana alam yang melanda Kabupaten Parigi Moutong sepanjang bulan Juni 2026.

Berdasarkan kompilasi data statistik kebencanaan terbaru, wilayah Parigi Moutong baru saja diguncang gempa bumi tektonik kuat bermagnitudo M 6,7 yang berpusat di darat tenggara Palu, yang mengakibatkan kerusakan rumah warga di Desa Torue dan Desa Tolai serta merusak fasilitas publik vital.Pada saat yang bersamaan, intensitas curah hujan yang tinggi juga memicu banjir luapan di Kecamatan Parigi, Parigi Selatan, Parigi Barat, dan Balinggi yang merendam ratusan rumah, merusak Infrastruktur, serta menenggelamkan puluhan hektar lahan pertanian produktif masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi Lintas Komisi DPRD Parigi Moutong menyampaikan sejumlah poin aspirasi dan pertanyaan terstruktur yang dirumuskan ke dalam empat pilar utama penanggulangan bencana daerah.Poin krusial pertama berfokus pada Kebijakan dan Strategi Anggaran, di mana anggota dewan mempertanyakan mekanisme pengajuan penambahan Dana Siap Pakai (DSP) untuk kedaruratan, syarat terbaru pencairan dana hibah rehabilitasi-rekonstruksi, regulasi pendampingan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), hingga peluang program insentif pusat bagi daerah yang berkomitmen menaikkan indeks ketahanan daerah.

Selanjutnya pada pilar Mitigasi dan Kesiapsiagaan, rombongan Lintas Komisi mendorong BNPB pusat untuk memfasilitasi pembaruan peta risiko bencana skala mikro serta mengalokasikan sistem peringatan dini atau _Early Warning System_ (EWS) banjir bandang di sungai-sungai rawan.Para Anleg juga meminta penguatan program Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan pesisir Teluk Tomini serta dukungan sertifikasi teknis bagi personel BPBD di tingkat kabupaten.

Sementara pada pilar Kedaruratan dan Logistik, para wakil rakyat ini memperjuangkan percepatan distribusi logistik pusat saat akses transportasi darat terputus akibat longsor, pengadaan armada perahu karet atau kendaraan amfibi tambahan, serta skema bantuan hunian sementara (huntara) tercepat bagi warga terdampak banjir.

Adapun delegasi Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong Lintas Komisi yang mengikuti agenda koordinasi strategis ini dipimpin oleh Sutoyo, S.Sos. (selaku pimpinan rombongan), bersama dengan Mohamad Irfain, SH., Imam Muslihun, S.Sos., Yushar, Arnol, SH., Rusno Tanriono, Hi. Wardi, SH., dan Hi. Sami.Menutup rangkaian koordinasi, rombongan Lintas Komisi DPRD Parigi Moutong memfokuskan pembahasan pada tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, termasuk status usulan pembangunan infrastruktur pengendali banjir berupa tanggul dan normalisasi sungai yang telah diajukan sebelumnya.

Anggota dewan juga mengonsultasikan solusi terhadap mekanisme audit akuntabilitas penggunaan dana kebencanaan agar tetap patuh hukum, serta program pemulihan ekonomi pascabencana pada sektor pertanian dan perikanan yang rusak berat.Dalam kunjungan kerja itu, para Anleg DPRD Parigi Moutong diterima secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbidang (Kasubbid) pada Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI, Johan Fredi Pakpahan, S.Sosn.

Sementara itu, merespons paparan DPRD Parigi Moutong, Plt. Kasubbid Direktorat Penanganan Darurat BNPB, Johan menyambut baik koordinasi aktif yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Parigi Moutong.Pihak BNPB menyatakan akan memprioritaskan asistensi terhadap Parigi Moutong mengingat wilayah tersebut berada di jalur sesar aktif dan rawan bencana hidrometeorologi.

BNPB juga menegaskan komitmennya dalam menyinkronkan standar operasional penentuan status tanggap darurat antara pusat dan daerah agar dukungan logistik, armada evakuasi, serta realisasi bantuan kedaruratan dapat disalurkan secara cepat, tepat, dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Melalui koordinasi ini, DPRD Kabupaten Parigi Moutong berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BNPB pusat dapat segera memulihkan infrastruktur vital yang rusak, serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana di masa depan.