NASIONAL, kabarSAURUSonline.com – Pemerintah menargetkan realisasi belanja produk dalam negeri sebesar 95 persen atau senilai Rp1.171 triliun selama tahun 2023.
“Jadi, 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus dibelikan produk dalam negeri,” tutur Presiden Jokowi, dalam sambutannya pada pembukaan Business Matching Tahap V 2023 dengan tema Produk Dalam Negeri Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa, di Jakarta, Rabu (15/3) melansir kemenperin.go.id.
Hal tersebut untuk mendukung industri dalam negeri, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) supaya semakin hidup dan berkembang.
“Nggak usah jauh-jauh cari investor kalau ini bisa berjalan. Investor itu bagus juga sebagai bonus, tetapi dengan kita membeli produk-produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik,” paparnya.
Ia mengakui, saat ini banyak produk dalam negeri yang berkualitas dan bardaya saing global telah diproduksi sejumlah industri di dalam negeri, seperti seragam militer, senjata, dan sepatu.
“Kalau senjata, peluru, kita ini sudah bisa (produksi), apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar?” tandasnya.
Pemerintah terus menegaskan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, terutama pada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan seluruh instansi yang memakai APBN dan APBD.
“Kebijakan pembelian produk dalam negeri ini tidak hanya di negara kita. Kita sudah memulai tahun 2022. Tahun 2023, coba dilihat Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama, mengumumkan prioritas pembelian produk dalam negeri pada belanja pemerintah,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam upaya pengoptimalan penggunaan produk lokal ini, kuncinya adalah kedisiplinan implementasi dalam merealisasikan anggaran.
“Saya ingat, dahulu hanya 50 ribu produk yang masuk e-Katalog. Saat ini, sudah 3,4 juta produk dalam negeri yang sudah masuk e-Katalog. Ini dalam waktu yang sangat singkat, setahun lebih sedikit,” pungkasnya.
Ia mengingatkan seluruh intansi pengguna anggaran negara dan daerah, untuk membeli produk lokal di e-Katalog.
“Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, semuanya tengok itu e-Katalog. Beli,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga mengusulkan, pengoptimalan penggunaan produk dalam negeri akan terhubung dengan kenaikan tunjangan kinerja (tukin).
“Kalau sudah masuk ke tukin, semuanya pasti akan semangat. Ini akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri,” tandasnya.
Namun ia juga mengingatkan, apabila nanti sudah terhubung dengan tukin, mestinya harus ada sanksinya juga.
“Kalau masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN atau APBD, sanksinya tolong dirumuskan Pak Menko, biar semuanya kita bekerja dengan sebuah reward and punishment semuanya,” tandasnya.
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
