PALU, kabarSAURUSonline.com – Terkait data harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis yang ditangani Badan Pangan Nasional (BPN) menyimpulkan, sembilan pangan berpotensi mengalami kenaikan.
“Sembilan pangan tersebut adalah beras premium, beras medium, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, telur ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng curah dan jagung ditingkat peternak,” kata Deputi I Bidang Ketersediaan Pangan Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara virtual, Selasa (24/01) melansir sultengprov.go.id.
Masih dari sumber yang sama, Deputi Bidang Statistik Produksi M. Habibullah, S.Si., M.Si, mengatakan, potensi inflasi awal tahun umumnya karena penurunan produksi dan masa tanam pada beberapa komoditas bahan pangan.
Komoditas yang memberikan andil inflasi tinggi diawal tahun sangat bervariasi dan tidak ada pola khusus yang berulang.
Pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) pun tidak menunjukkan adanya inflasi akibat demand perayaan.
Adapun menurutnya, penyumbang inflasi yang perlu diwaspadai adalah bawang merah, bahan bakar rumah tangga, tomat, cabai merah, cabai rawit dan beras.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D mengatakan, pertumbuhan perekonomian di Indonesia cukup baik yaitu berada diatas 5 persen pada triwulan terakhir pada tahun 2022.
“Selain itu juga, dari segi inflasi masih relatif terkendali yaitu berada pada 5,51 persen pada akhir tahun,” ujarnya, pada kesempatan yang sama.
Tito Karnavian berpesan, agar para jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di 512 kab/kota memberikan masukan kepada kepala daerah masing-masing terkait komoditas yang sedang naik pada daerah tersebut.
“Selanjutnya, tahun ini BPS akan menambah 60 kabupaten untuk dijadikan sampel dalam pengendalian inflasi skala nasional yang mana jika ditotal berjumlah 160 kabupaten,” terangnya.
Diharapkan, pemerintah daerah baik provinsi maupun kab/kota bekerjasama dengan bulog, memantau penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah masing-masing, dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penguatan cadangan pangan.
Sebagai informasi, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Rakor TPID secara virtual. Pada kesempatan itu hadir Kepala Biro Perekonomian beserta staf, Kabid Holtikultura dan TPH, Statistisi Madya BPS Provinsi Sulawesi Tengah beserta staf, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Staf Asisten II.
Melansir dari https://sultengprov.go.id/rakor-tpid-2023-berikut-penyumbang-inflasi-yang-perlu-diwaspadai/
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
