Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Hukum dan Kriminal, Palu

Terduga Bandar Judi ‘Lenyap’ secara Misterius, Polisi Bungkam?

Palu, KabarSAURUSonline.com – Terduga Bandar Judi sabung ayam di Kelurahan Pengawu “Lenyap” secara Misterius. Anehnya, pihak aparat kepolisian terkesan bungkam akan hal tersebut.

Dilansir dari Portalsulawesi.com, penggerebekan diarena judi sabung ayam dan judi ketangkasan di Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu, oleh aparat kepolisian dari Polres Palu menyisakan sejumlah teka teki. Minggu pekan kemarin.

Pasalnya, pihak kepolisian dalam keterangan persnya yang diteruskan ke beberapa media, menyatakan tidak mengamankan satupun orang dalam penggerebekan itu.

Padahal faktanya, selain menyita puluhan ekor ayam aduan dan sejumlah barang bukti lainnya. Aparat kepolisian juga mengamankan seorang Pria yang berinisial ” Ko -H” di arena Judi tersebut.

Penggerebekan ini dipimpin langsung Kabag Ops Polres Palu,AKP Awaludin Rahmat bersama Kapolsek Palu Selatan,AKP Nasarudin,

Dalam sebuah video esklusif yang dikirim ke redaksi portalsulawesi, tampak Pria keturunan cina berbadan tambun yang diduga kuat sebagai bandar judi dan penanggungjawab arena judi tersebut dibekuk dan diamankan polisi.

Dari sumber terpercaya, diketahui bahwa Polisi mengamankan “Ko H” saat melakukan penggerebekan.

Sementara, Istri ” Ko H” yang berada di TKP sempat melarikan diri dengan membawa uang taruhan judi.

“Uang yang dibawa lari istri Ko H, sekitar 600 juta. Saat polisi datang dia lari mengamankan uang itu. Bos laki-laki saja yang ditangkap Polisi dan diborgol dibawa ke Polres ” beber sumber

Anehnya,Polisi dalam rilis yang disebarkan oleh Humas Polres Palu tidak menyebutkan adanya orang yang diamankan Polisi,Polisi hanya mencantumkan sejumlah barang bukti dan puluhan ayam yang ikut ditahan.

Terduga Bandar Judi ‘Lenyap’ secara Misterius, Kapolres Palu Belum Beri Tanggapan

Kapolres Kota Palu, AKBP Moh.Sholeh SH.S.I.K, belum memberikan tanggapan terkait hal ini.

Tidak ada balasan saat dikonfirmasi via chat, di nomor WA pribadinya. Sementara itu, Kaur Humas Polres Palu, Aipda Kadek Aruna tidak bisa memberikan keterangan terkait hilangnya terduga bandar judi tersebut.

“Saya tidak tau om,silahkan hubungi beliau ” tulis Kadek Aruna lewat pesan singkatnya keredaksi Portalsulawesi.

Ahmar, salah satu penggiat sosial yang juga Advokad di LBH Sulteng angkat bicara terkait ‘lenyanya’ terduga bandar judi” itu.

Dia menuturkan, ‘lenyapnya’ terduga bandar judi sebagai sebuah tindakan tidak terpuji. Menurut dia, pihak kepolisian seharusnya profesional dalam melakukan penegakan hukum.

“Polisi harus transparan dan tegas dalam penegakan Hukum,apalagi disaat negeri kita lagi ditimpa musibah Virus Corona,ada sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengumpulan massa untuk berjudi,Polisi harus bertindak tegas ,bukan malah berkompromi dengan Bandar judi dan antek anteknya ” Ungkap Mantan Ketua LBH Sulteng ini.

Masyarakat menunggu sikap Polisi untuk berani mengungkap misteri dibalik hilangnya Terduga Bandar Judi yang tertangkap tangan di TKP Penggerebekan,jangan sampai masyarakat beranggapan jika Polisi ada main mata dengan Terduga yang lenyap entah kemana.

Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Parigi Moutong

SMK Pariwisata Parigi Moutong, Lakukan Disinfektan Gratis

Parigi Moutong, KabarSAURUSonline.com – SMK Negeri Pariwisata Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan kegiatan penyemprotan Disinfektan gratis, dirumah warga dan tempat ibadah sekitar lingkungan sekolah.

Cegah Covid-19, selain aksi ‘tutup mulut’ dengan masker dan rajin cuci tangan, kegiatan penyemprotan Disinfektan guna mencegah penyebaran Covid-19, juga menjadi bagian dari pencegahan penyebaran Covid-19.

Pandemi masyarakat akan virus ini menjadikan tanggung jawab pencegahan tidak hanya dibebankan kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah..

Di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah misalkan, Seluruh lapisan masyarakat berbondong-bondong turut andil dalam mencegah penyebaran virus mematikan ini.

Seperti yang dilakukan pihak SMK Negeri Pariwisata Parigi, Kabupaten Parigi Moutong belum lama ini.

guru dan siswa disekolah itu, menggelar kegiatan penyemprotan Disinfektan di sekitar area sekolah.

Meskipun dengan cairan disinfektan tersebut merupakan buatan sendiri pihak sekolah. Namun, keikutsertaan mereka melawan Covid-19, dengan biaya sendiri patut kita apresiasi.

“Penyemprotann menyasar sejumlah titik lingkungan sekolah dan rumah ibadah serta beberapa rumah earga disekitar lingkungan sekolah,” ungkap Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) SMK Negeri Pariwisata Parigata Parigi, Idrus. kepada Kabarsaurus.com.

Dia mengatakan, kegiatan tersebut atas instruksi dari kepala sekolah SMK Pariwisata Parigi, Rahmania. Dia menuturkan, dalam proses peracikan pihaknya mengikuti petunjuk Palang Merah Indonesia (PMI) Parigi Moutong.

Bahan disinfektan yang digunakan sangat sederhana ungkapnya, selain itu, mudah dijangkau.

“Semua bahan itu sangat gampang ditemui di toko-toko. Bahkan, bisa dikata, seluruh bahan-bahan itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan tersier masyarakat,” ujarnya.

Kami kata dia, bekerjasama dengan Lembaga Pecinta Alam (LPA) Muaralemo Desa Bambalemo.

Kegiatan dilaksanakan didua titik yakni lingkungan sekolah pagi hari dan sorenya di rumah ibadah serta pemukiman warga disekitar area sekolah.

Idrus menghimbau agar seluruh Siswa SMK Negeri Pariwisata Parigata Parigi, mematuhi himbauan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan diluar rumah.

“Sebaiknya kalian menyelesiakan tugas sekolah yang diberikan oleh pihak guru,” tutupnya.

Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Hukum dan Kriminal, Palu

Kapolres Palu Sebut Wartawan ‘Bejat’

Palu, KabarSAURUSonline.com – Kapolres Palu Provinsi Sulawesi Tengah, AKBP Moh.Sholeh S.I.K SH.MH. Sebut wartawan ‘Bejat’.

Dilansir dari relles SMSI Sulteng, Kapolres Palu AKBP Moh. Sholeh sepertinya kehilangan kendali. sehingga melontarkan kata ‘Bejat’ kepada Syahrul, wartawan Portalsulawesi.com.

Kapolres Palu AKBP Moh. Sholeh, sebut Wartawan ‘bejat’ itu terungkap dalam komunikasi digrup internal Polres Palu dengan Wartawan.

Saat itu, dalam grup tersebut membahas tentang hilangnya terduga Bandar Judi di Pengawu, yang sebelumnya berhasil dibekuk anggota Polresta Palu.

Saat memasuki pada pembahasan turut lenyapnya semua barang bukti yang disita dari lokasi perjudian di Pengawu.

Kapolres Palu, AKBP Moh.Sholeh yang memonitor percakapan tersebut spontan melontarkan kata tidak pantas itu.

Terkesan, AKBP Moh.Sholeh beranggapan jika Syahrul terlalu kritis menyoroti kasus hilangnya terduga bandar judi dan barang bukti di Polres Palu.

“Klo Kamu tidak punya pikiran bejat kamu ketempat Kasat reskrim jg yg ada benakmu kau samakan semua ” tulis orang nomor satu di Polres Palu ini.

Keterangan foto : Skrinsut percakapan Kapolresta Palu, Moh.Sholeh S.I.K SH.MH dan wartawan Syahrul. Istimewa

Penggunaan kata ‘bejat’ dalam kalimat yang ditulis Kapolres Palu tersebut, seakan mendiskreditkan profesi sang wartawan dimaksud.

Terkait hal itu, kasus penghinaan terhadap Wartawan ini rencananya akan diadukan ke Irwasda Polda Sulteng sebagai pembelajaran bagi Kapolres Palu.

“Kuasa Hukum saya akan melaporkan kasus penghinaan ini ke Polda besok,ini sebuah ungkapan yang tidak pantas dilakukan seorang Kapolres ” ujar Syahrul, pemilik portalsulawesi.com yang juga Sekertaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulteng.

Baca Juga :http://kabarsaurus.com/2020/04/01/terduga-bandar-judi-lenyap-secara-misterius-polisi-bungkam/

Usut bandar judi hilang, Berbuntut Penyebutan Wartawan ‘Bejad’ Oleh Kapolres Palu

Rasa ‘dongkol’ Kapolres Palu AKBP Moh.Sholeh kepada Syahrul berawal ketika Polisi mengeluarkan rilis media usai melakukan penggerebekan di arena Judi Sabung Ayam di Kelurahan Pengawu,Kota Palu.

Dalam rilis resminya Kapolres menyampaikan sejumlah kejadian saat penggerebekan terkamsud barang bukti ayam,mesin dindong serta alat judi dadu diamankan dari arena judi liar tersebut.

Namun, Polisi menyatakan tidak ada warga yang diamankan karena melarikan diri.

Faktanya,dilokasi penggerebekan,Polisi mengamankan seorang Pria bernama Ko Hendra yang diduga kuat sebagai Bandar Judi dindong dan bola dadu,sayangnya dalam rilis yang dimuat sejumlah media tidak disebutkan.

fakta tersebut ditemukan Wartawan Portalsulawesi yang saat itu ikut menyusup dalam penggerebekan itu.

Syahruln juga mendapatkan video esklusif, saat Polisi mengamankan Ko Hendra dengan dugaan sebagai bandar judi.

Seakan tidak terima operasi tersebut ” Bocor”. Kapolres Palu terkesan mencoba mencari alasan mengapa Ko Hendra tidak dimunculkan ke publik.

Bahkan dirinya sulit menjelaskan kemana hilangnya barang bukti yang sempat disita tersebut.

Rabu,(01/04), Kapolres Palu melalui Kasat Reskrimnya,Iptu Sigit Suhartanto SIK menjelaskan Polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menahan terduga Bandar Judi Dindong dan Bola dadu.

Demikian pula raibnya barang bukti hasil penggerebekan tersebut karena tidak memenuhi unsur pidana.

“Ko Hendra dan semua barang bukti kami lepas karena tidak cukup bukti ” ujar Sigit melalui wawancara yang direkam oleh salah satu wartawan yang menjadi Kolega tetap Polres.

Pernyataan Kasatreskrim Polres Palu bertentangan dengan fakta yang disajikan awal oleh Polres Palu yang dirilis oleh Kaur Humas Polres Palu, Aipda Kadek Aruna, Minggu malam (29/03).

Dalam rilis sebelumnya,Polisi mengatakan bahwa informasi perjudian tersebut didapatkan dari Laporan Masyarakat,artinya ada orang yang mengetahui kegiatan judi tersebut dan melaporkan ke Polisi.

Kepolisian resor Palu harusnya bisa menempatkan masyarakat sekitar yang melaporkan kegiatan tersebut sebagai saksi terhadap kegiatan tersebut,bahkan sejumlah masyarakat Pengawu siap memberikan kesaksian terhadap aktifitas Ko Hendra dan kroninya

Berita, Kabar Daerah, Parigi Moutong

Samsurizal Tombolotutu, Kunjungi Posko Covid-19 Di Perbatasan

Oleh : CR1

Parigi Moutong, – Posko Satgas Covid-19 Kabupaten Parigi Moutong, yang bertempat di Kecamatan Moutong. Akhirnya dikunjungi Samsurizal Tombolotutu, yang notabene merupakan Kepala Daerah penguasa diwilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo.

Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu. Kunjungi Posko Covid-19 di Kecamatan Moutong yang juga sebagai Posko batas antara wilayah Sulteng – Gorontalo, Rabu (01/04).

Kepada KabarSAURUSonline.com, Samsurizal Tombolotutu mengatakan, peninjauan itu untuk melihat langsung upaya tim Satgas dalam Covid-19 diwilayah perbatasan antar dua Provinsi di Pulau Sulawesi.

Selain itu kata dia, tinjauan itu juga untuk memastikan warganya tidak ada yang terkena virus mematikan tersebut.

Didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan pihak Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, Bupati Parigi Moutong meninjau segala persiapan dan kebutuhan tim Satgas Covid-19 dilapangan.    

“Saya sengaja turun langsung meninjau dan melihat apa yang menjadi kekurangan tim Satgas pemutus rantai penyebaran virus Covid-19,” ujarnya.

Dia menuturkan, Pemerintah daerah akan membangun tenda untuk petugas keamanan serta mengadakan dapur umum untuk menyediakan konsumsi bagi petugas Satgas Covid-19.  

Dalam kesempatan itu, Bupati Parigi Moutong ini juga menginstruksikan kepada petugas medis untuk Standby diposko selama 1 X 24 jam.

“Mulai besok (Kamis 02 April 2020), petugas medis harus Standby di posko. Saya berharap setiap orang yang melintasi wilayah perbatasan ini masuk ke wilayah Parigi Moutong, selalu dilakukan pemeriksaan kesehatan,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Legislatif DPRD Parigi Moutong, Sutoyo, mengapresiasi kunjungan Bupati Parigi Moutong tersebut.

Samsurizal Tombolotutu, Turun Lapangan Setelah Dikritik?

Samsurizal Tombolotutu, akhirnya turun langsung melihat kondisi Posko Satgas Covid-19 di wilayah perbatasan pasca kepedulian Pemda terhadap petugas Posko Covid-19, menuai kritikan dari sejumlah pihak.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, posko satgas Covid-19 disejumlah wilayah Parigi Moutong, minim APD.

Dinkes Parigi Moutong terkesan tidak peduli dengan petugas posko Satgas Covid-19.

Baca Juga : http://kabarsaurus.com/2020/03/29/posko-satgas-covid-19-parigi-moutong-minim-apd/

“Khususnya, kepada petugas lapangan yang berada di beberapa wilayah perbatasan antara Kabupaten Parigi Moutong dengan daerah lain, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19,” ungkap Anleg DPRD Parigi Moutong Sutoyo. Saat mengunjungi posko Satgas Covid-19 wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong.

Selain APD kata dia, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga harus memperhatikan sejumlah faktor pendukung lainnya seperti, pengadaan dapur umum untuk Tim Satgas Corona, Konsumsi, dan fasilitas Umum Seperti MCK.

Dia menuturkan, keberadaan petugas medis juga harus 1×24 jam secara begantian, karena petugas medis ini merupakan garda terdepan pemutus rantai penularan Covid-19.      

Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Politik, Parigi Moutong

Imbas Serangan Covid-19, Lumpuhkan Sendi Demokrasi Sulawesi Tengah

Parigi Moutong, KabarSAURUSonline.com – Imbas serangan Covid-19 yang ‘membabi buta’ tidak hanya menerpa fisik dan ekonomi masyarakat. Ternyata, sendi demokrasi Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 juga menjadi korbannya.

Imbas serangan Covid-19 juga berdampak pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah juga menjadi korban empuk Covid-19.

Pasca Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengeluarkan edaran nomor 258 tanggal 24 Maret 2020 terkait penundaan masa kerja penyelenggara.

Pantauan media ini, sejumlah calon yang digadang-gadang bakal menjadi kontestan diajang demokrasi itu harus ikut ‘gigit jari’, akibat ganasnya serangan wabah mematikan ‘Corona’.

Padahal segala persiapan sudah mulai disediakan, mulai dari persiapan penjajakan partai politik hingga pencitraan telah dilakukan.

Namun, apakah kekuatan itu bakal bertahan ditengah masa serangan Covid-19?.

Warga Sulawesi Tengah pun menanti siapa yang lihai memainkan momentum Corona.

Dari balik jendela ditengah larangan keluar rumah, mata masyarakat mengintai pelaku politik betebaran mencari simpati.

Kepada  kabarsaurus.com belum lama ini, Ketua Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Parigi Moutong, Abdul Gafur mengatakan, imbas serangan Covid-19 membuat tahapan pilkada untuk sementara ditunda.

“Tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dilakukan penundaan. Jadi ini penting untuk disosialisasikan agar masyarakat Parigi Moutong mengetahui tentang hal ini,” ujarnya.

Begitu pun kata dia, KPU Provinsi Sulawesi Tengah juga menerbitkan surat keputusan No 19 tanggal 23 Maret 2020 tentang tahapan pelantikan PPS dan Masa kerja PPS. Verifikasi Syarat Dukungan calon perseorangan, dan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data pemilih (PPDP), Serta Pemutakhiran dan Penelitian Data Pemilih ditunda.

Menurut dia, surat edaran dari dua tingkatan KPU tertinggi itu, berlangsung hingga kondisi penanganan virus Covid-19 di Indonesia benar-benar berakhir. Namun disayangkannya, kondisi seperti ini tidak jelas kapan waktu berakhirnya.

“Semoga penyebaran Covid-19 segera berakhir, agar tahapan pemilihan bisa berjalan dan terlaksana sesuai dengan tahapan yang ada. Sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin daerahnya sesuai dengan pilihan nurani,” harapnya. 

Kabar Daerah, Parigi Moutong

Sistem UHC di Parigi Moutong ‘Berhenti’, Mengapa?

Oleh : Bashar Badja

Parigi Moutong, – Sistem UHC atau layanan jaminan kesehatan bagi warga miskin di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata berhenti terhitung sejak Januari 2020.

Padahal, jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi melalui program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Parigi Moutong tersebut, baru dimulai tahun 2019 lalu.

Sementara, melalui Sistem UHC itu sangat membantu masyarakat miskin di Kabupaten Parigi Moutong, yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)

Hal itu terungkap secara tersirat melalui edaran surat pemberitahuan yang terpampang di Dinas Sosial (Dinsos) Parigi Moutong, bagian pelayanan jaminan kesehatan.

Edaran itu menyebutkan, mulai tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, Dinsos tidak dapat menerbitkan rekomendasi terkait pelayanan UHC bagi masyarakat miskin yang belum memiliki kartu BPJS.

Selain itu, kontrak kerjasama antara BPJS dan pemerintah daerah (Pemda) terkait UHC di Parigi Moutong berakhir pertanggal 31 Desember 2019.

Dengan demikian, tidak sedikit pasien tergolong masyarakat miskin yang masuk RS saat ini akan menjerit terkait pembiayaan dikenakan secara tunai kepada mereka.

Sementara itu, DPRD Parigi Moutong sudah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, (30 Desember 2019). Akankah, faktor jaminan kesehatan kembali menjadi penyebab tersanderanya masyarakat miskin?.

Soal Sistem UHC Berenti, Komisi IV DPRD Parigi Moutong Angkat Bicara

Kepada KabarSAURUSonline.com, Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Fery Budiutomo, menanggapi hal itu. Dia membeberkan, saat ini edaran Dinsos tersebut telah disampaikan ke desa-desa.

“Saya berupaya menanyakan hal itu pasca mendapat telepon dari dua masyarakat Balinggi. Disana saya ketemu dengan pak Ayub salah satu kepala seksi, alasannya karena adanya persentase jumlah layanan yang ditarik oleh APBN kurang lebih 30 ribu kepala,” terangnya.

Dijelaskannya, layanan UHC harus 95 persen berdasarkan Permensos, namun dengan adanya penarikan 30 ribu kepala itu ke APBN, maka itu menjadi masalah bagi masyarakat miskin.

Alasannya selanjutnya menurut Fery, Memorandum of Understending (MoU) dari BPJS dengan naiknya tarif pada tahun 2020, berimbas pada pembayaran yang harus diasumsikan dari APBD berjumlah Rp 48 milyar.

“Dari kemarin sudah dimasukan anggarannya sebanyak Rp 30 milyar lebih. Asumsi dari anggka itu hanya mampu membayar yang sudah terjaminkan sampai dibulan Agustus. Itu keterangan pak Ayub,” sebutnya.

Lanjut Fery, olehnya pihaknya meminta kepada lembaga-lembaga yang berkompetensi terkait hal itu, untuk meminta solusi kepada wakil Bupati, Badrun Nggai selaku pimpinan daerah yang juga Ketua UHC.

Sehingga kata dia, jika tidak secepatnya dicarikan solusinya, maka banyak masyarakat miskin di daerah itu tidak terlayani kesehatan atau dengan kata lain bayar tunai.

“Kalau tahun sebelumnya Rp 37 milyar, sekarang naik menjadi Rp 48 milyar namun naik juga asumsi biaya,” jelasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto menegaskan, jika penanganan masyarakat miskin di RS belum terpenuhi, maka sikap lembaga terpaksa harus menjaminkan stempel DPRD untuk membntu orang miskin yang menjalani perawatan di RS.

“Kalau masih seperti itu, DPRD siap menjaminkan Cap nya,” tandasnya.

Kabar Daerah, Parigi Moutong

Disdukcapil Parimo Tingkatkan Versi Pengelolaan Data

Oleh : Bashar Badja

Parigi Moutong, KabarSAURUS.COM, PARIMO – Tingkatkan Versi Pengelolaan Data kembali dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal itu disampaikan Kepala Disdukcapil Parimo Lewis, yang ditemui media KabarSAURUSonline.com diruang kerjanya. dia mengatakan, guna meningkatkan kecepatan akses pelayanan dokumen kependudukan di daerah itu.

“Kalau sebelumnya kami menggunakan versi 772, sekarang ditingkatkan menjadi Ada 773,” ungkap

Dalam versi pengelolaan data yang baru ditingkatkan itu, terdapat penambahan sistim yaitu, tanda tangan elektronik dan pencetakan dokumen secara online.

Dia menyebutkan, peningkatan sistim untuk persiapan cetak akte kelahiran online, sehingga pihaknya melakukan pembenahan versi sistim. Dicontohkannya, ibarat sebuah kendaraan cc nya dinaikan setingkat, supaya akses data sedikit lebih cepat.

Lanjut dia, berikutnya proses pelayanan yang dilakukan banyak sifatnya paralel. Untuk tahun ini direncanakan buka di Kecamatan Taopa, kemudian unit pelayanan tetap Tinombo, Parigi dan Rumah Sakit.

“Sudah ada tiga unit pelayanan yang dibuka yakni Rumah Sakit, Tinombo dan Taopa,” sebutnya.

Diterangkannya, pihaknya sedikit mengalami kendala ketika penyajian data untuk kepentingan publik lainnya terdapat kepala keluarga yang belum melakukan perekaman elektronik.

Hal itu kata dia, sangat fatal bagi dokumen kependudukan masyarakat, karena apabila terdapat kepala keluarga yang belum terrekam secara otomatis akan dinon aktifkan oleh sistim.

“Ini saya berharap kepada masyarakat untuk datang merekam supaya datanya bersifat permanen,” tutupnya.

Exit mobile version
%%footer%%