Olly Dondokambey, Janji Turunkan Angka Kemiskinan Sulut

Manado, kabarSAURUSonline.com Olly Dondokambey, berjanji akan menurunkan angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Melansir dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Olly Dondokambey selaku kontestan calon Gubernur dalam debat publik kedua, Pilkada Sulut 2020, Rabu (11/11).

Ketiga pasangan calon (paslon), Christiany Eugenia Paruntu-Sehan Salim
Landjar (CEP-SSL). Kemudian, Vonnie Anneke Panambunan-Hendry Runtuwene (VAP-HR) serta Olly Dondokambey-Steven Kandouw (Olly-Steven) pun adu visi dan misi.

Dalam pemaparan jawaban atas pertanyaan penanggulangan kemiskinan,
pasangan nomor urut tiga, Olly Dondokambey-Steven Kandouw berjanji akan kembali menurunkan angka  kemiskinan.

Di mana pada 2019, tingkat kemiskinan berada pada 7,51 persen, bahkan di
bawah tingkat kemiskinan nasional.

Namun, pada 2020, di tengah bencana Covid-19, oleh Biro Pusat Statistik
merilis tingkat kemiskinan naik menjadi 7,61 persen atau meningkat 3.370
orang.

Lalu, peningkatan terbuka naik menjadi 7,37 persen, dari sebelumnya 6,01
persen.

Olly Dondokambey menuturkan, Ia dan Steven memiliki program strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Melalui pemetaan data katanya, yakni paling miskin, miskin dan rentan miskin.

“Pertama untuk yang paling miskin, adalah mengurangi beban jangka pendek dengan memberikan bantuan sosial, bantuan nelayan, bantuan pertanian dan menjamin nilai tukar petani,” ujarnya.

Untuk data miskin, Olly Dondokambey-Steven akan mengembangkan UMKM dan asuransi pertanian, memutuskan kemiskinan lewat kesehatan dan pendidikan serta
bersinergi dengan pemerintah pusat.

“Sedangkan untuk rentan miskin, kami akan memberikan pelatihan keahlian,” tambahnya.

Beda Olly Dondokambey-Steven Kandouw Dengan Pasangan CEP-SSL Tanggapi Kemiskinan

Sedangkan, pasangan nomor urut satu CEP-SSL saat ditanyai tentang bagaimana memajukan kesejahteraan umum, komitmen, kebijakan dan strategi untuk menjamin dan memberikan keadilan gender terhadap kelompok minoritas dan
anak.

“Kami akan bersinergi dengan bupati atau wali kota dalam melakukan upaya keseimbangan dalam pembangunan, terutama untuk menjamin dan
memberikan keadilan gender terhadap kelompok minoritas dan anak. Jadi
gubernur jangan one man show, karena capaian data-data BPS itu bukan hanya gubernur tapi juga kinerja bupati dan wali kota,” ucap SSL.

Semenetara itu, pasangan nomor urut dua, VAP-HR ditanyai soal kebijakan
dalam perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas.

“Kami tegas, jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, kebijakan pemerintahan kami adalah membangun sarana dan prasarana infrastruktur
yang ramah kepada kaum disabilitas,” terang VAP-HR

Sebelum acara debat, Ketua KPU Sulut, DR Ardiles Mewoh mengharapkan hasil debat bisa memperkuat pemahaman masyarakat terhadap visi dan misi
paslon.

“Sehingga, pada 9 Desember nanti, masyarakat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih mereka,” ucap Mewoh.

OGI

Disdikbud Parigi Moutong Rampungkan Dokumen Kebudayaan

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Memenuhi amanat Negara Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, merampungkan dokumen kebudayaan.

Amanat Negara tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang upaya memajukan kebudayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan lembaran Negara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong melalui instansi terkait, serius menanggapi penyusunan dokumen kebudayaan.

Keseriusan pemerintah itu, terlihat saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD), dengan agenda merampungkan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

“Kabupaten Parigi Moutong kan juga bagian dari Indonesia. Sehingga amanat Undang-Undang ini wajib untuk kita jalankan,” ujar Kabid Kebudayaan Disdikbud Parigi Moutong, Sri Nur Rahma kepada kabarSAURUSonline.com belum lama ini.

Ia menerangkan, dalam merumuskan hal itu, pihaknya melibatkan pelaku budaya, penjaga situs, perwakilan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Ia mengatakan, sesuai amanat perundang-undangan tersebut, maka seluruh kabupaten/kota di Indonesia wajib untuk menyusun sebuah dokumen perencanaan kebudayaan.

“Jadi bukan hanya pemerintah yang terlibat. Proses penyusunan ini juga melibatkan tokoh masyarakat, ada senimannya dan tokoh budayanya,” tuturnya.

Ia menyebutkan, dalam memajukan kebudayaan, terdapat 11 objek. Objek tersebut, tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional serta cagar budaya.

Lanjut Ia, selain itu pihaknya juga membentuk tim enumerator sebagai pengumpul data lapangan terkait 11 objek yang menjadi landasan penyusunan.

“Setelah datanya sudah terkumpul oleh tim enumerator, kemudian di cek lagi bersama tokoh masyarakat dalam kegiatan FGD ini. Lalu, kembalikan lagi ke tim penyusun inti PPKD,” jelasnya.

Tim penyusun inti yang terlibatkan paparnya, Dr. Ikhtiar Hatta, Moh. Junaedi yang merupakan Dosen Antropologi Universitas Tadulako (Untad) Palu. Kemudian Iksam (Arkeolog) Sulawesi Tengah, Muhammad Ikbal (Jurnalis) dan Pardi Salama (Budayawan).

“Harapan kedepannya, semoga penyusunan dokumen PPKD ini cepat selesai. Biar nantinya, bisa berguna sebagai acuan atau referensi dalam membangun daerah kita kedepannya,” tutupnya.

Disdikbud Parigi Moutong Gelar FGD Terkait PPKD

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

 FGD yang berlangsung di lantai dua Kantor Bupati Parigi Moutong itu, melibatkan para toko masyarakat, toko adat, dan  toko agama. Pelibatan unsur masyarakat tersebut, untuk melengkapi dan menjaring kembali data-data pokok pikiran kebudayaan daerah.

Paling tidak, untuk mengetahui objek kebudayaan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong. Begitu juga dengan pelibatan fasilitator dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi (Iksam), Akademisi Untad (Ikhtiar), unsur Birokrasi dan PERS.

Demikian penyampaian Tim Ahli Cagar Budaya, Iksan kepada kabarSAURUSonline.com, Selasa (24/11). Iksan mengatakan, dalam FGD tersebut membahas tentang data yang terkumpul oleh tim pokok kebudayaan daerah Parigi Moutong. Lanjutnya, kemudian data itu melalui proses ferivikasi oleh pihak-pihak terkait.

Pasalnya, pokok pikiran kebudayaan adalah suatu keharusan bagi seuluruh kabupaten/kota, provinsi di Indonesia untuk memajukan kebudayaan, agar tidak terancam punah. 

“Selanjutnya, setelah tersusun data pokok pikiran kebudayaan ini, ada 11 objek sistim pengelolaannya, sesuai dengan data yang terjaring,” ucapnya.

Terkait agenda itu lanjutnya, harus tercipta rekomendasi dari pihak masyarakat ataupun pemerintah. Misalnya, mendeteksi permasalahan yang ada untuk mendapatkan solusi. Seperti, permainan tradisional yang hampir punah, sastra lisan, tari-tarian daerah, naskah-naskah kuno yang belum ada terjemahannya.

“Rekomendasi adalah salah satu petunjuk, supaya bisa memecahkan masalah. Misal, naskah kurang, penerjemahan isinya belum tuntas. Sehingga tahun depan sudah fix dan menjadi bagian kelengkapan sejarah di Kabupaten Parigi Moutong,” bebernya.

Kemudian ungkapnya, sisi cagar budaya di daerah Parigi Moutong harus menjadi perhatian bagi para birokrasi, pemerintah kabupaten dan masyarakat.

Parigi Moutong Diharap Memotifasi  Kabupaten Lain Untuk Membuat PPKD

Lanjut Iksam, daerah Kabupaten Parigi Moutong adalah salah satu daerah yang nanti akan melengkapi PPKD provinsi. Namun, masih banyak kabupaten-kabupaten yang masih belum membuat PPKD. Sehingga pihaknya mengharapkan, dengan adanya PPKD Parigi Moutong bisa memotifasi kabupaten lain untuk segera membuat PPKD.

Ia mengatakan, peran masyarakat juga sangat penting dalam membuat PPKD, dalam rangka strategi menumbuhkan partisipasi berkelanjutan.

Jumlah DPT Menurun? Apa Penyebabnya?

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.comJumlah DPT menurun untuk Kabupaten Parigi Moutong, pada gelaran Pilgub Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 ini.

Padahal, Provinsi Sulawesi Tengah sendiri menjadi salah satu daerah penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020. Terkait, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Periode 2021-2024. Selain itu, beberapa daerah lain wilayah Sulawesi Tengah, juga menjadi penyelenggara Pilbub.  

Hal itu disampaikan Sekretaris Tim Desk Pilkada Pemda Parigi  Moutong, Ponco Nugroho. Kepada Redaksi kabarSAURUSonline.com, yang menemui diselanya belum lama ini.

Menurutnya, jumlah DPT menurun untuk daerah ini, berdasarkan penetapan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parigi Moutong.

Sesuai data, kata Ponco, pada tahun ini KPU Parigi Moutong menetapkan sebanyak sebanyak 294.069.

“Jika berbanding dengan Pilkada pada tahun 2018 lalu, maka jumlah DPT menurun, terlihat sangat jelas. Pada Pilkada 2018 KPU Parigi Moutong menetapkan pemilih tetap berada pada angka 298.004,” ungkapnya.

Bahkan, Ponco yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Umum (PUM), Sekretariat Daerah (Sekda) Parigi Moutong. Kembali menyebut sedikit lebih terperinci, terkait angka pemilih tetap tahun 2020, berdasarkan jenis kelamin.

“Terdapat, sebanyak 150.410 pemilih laki-laki dan 143.659 pemilih perempuan, yang tersebar pada 23 Kecamatan, 283 Keluharan dan Desa,” rincinya.

Menurut Ponco, ia mensinyalir banyak pemilih tetap yang sudah meninggal dan pindah tempat tinggal, menjadi penyebab utama menurunnya jumlah pemilih wilayah Parigi Moutong, pada Pilgub Sulteng 2020.

Ia menjelaskan, sebelum KPU Parigi Moutong menetapkan penurunan pemilih tetap tersebut, tentunya telah melakukan pemutakhiran berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

“Pemutahiran data ini kan, pelaksanaannya pada masing-masing penyelenggara tingkat kecamatan,” terangnya.

Jumlah DPT Menurun Di Parigi Moutong Juga Terlihat Jika Berbading Dengan Data Pemilih Pada Pemilu 2019

Sementara itu, berdasarkan hasil penelusuran media ini, jumlah DPT menurun, juga terlihat jelas jika berbandingan dengan data pemilih tetap pada Pemilu tahun 2019.

Melansir dari ANTARASULTENG, KPU Parigi Moutong menetapkan pemilih tetap sebanyak 303.941 orang, pada Pemilu tahun 2019 lalu.

Baca Juga Berita Terkait Lainnya : https://kabarsaurusonline.com/tps-terpencil-dan-sulit-perlu-perhatian-khusus/

Desk Pilkada 2020, Rekrut Relawan

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com Menuju Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2024, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Tim Desk Pilkada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, melakukan perekrutan relawan tingkat Kecamatan sampai Kelurahan dan Desa.

Hal itu disampaikan Sekretaris Desk Pilkada 2020, Ponco Nugroho, Saat Redaksi kabarSAURUSonline.com menyambangi ruang kerjanya, belum lama ini.

Ponco Nugroho, yang kini juga menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Umum (PUM) Pemda Parigi Moutong mengatakan, perekrutan relawan tersebut adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Pemilu.

Menurut Ponco, sebagai upaya dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pentingnya perhelatan pesta demokrasi pada suatu daerah, dalam pembangunan.

Sehingga katanya, Tim Desk Pilkada 2020 Pemda Parigi Moutong, mengadakan perekrutan relawan mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga Desa.

“Jadi, perekrutan ini bukan hanya tertuju pada aparat sipil. Dari kalangan masyarakat biasa pun, harusnya terlibat,” ujarnya.

Justru, lanjut Ponco, keterlibatan masyarakat dapat mendorong bangkitnya rasa kesukarelaan masyarakat, melalui sikap peduli terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Ponco menyebutkan, perekrutan relawan pada tingkat Kecamatan, sebanyak dua orang per Kecamatan. Sehingga, totalnya mencapai 46 orang.

“Sedangkan, untuk relawan tingkat keluharan dan desa masing-masing satu orang. Jadi, totalnya sebanyak 283 orang,” jelasnya.

Menurutnya, peran relawan Desk Pilkada 2020 Pemda Parigi Moutong yaitu, memberitahukan beragam informasi terkait perhelatan Pilgub  Sulawesi Tengah yang akan jatuh pada tanggal 9 Desember 2020 nanti.

Memberikan sosialisasi Pilkada kepada mereka yang belum  tersentuh oleh petugas penyelenggara.

Sehingga, lanjut Ponco, semakin banyak yang melakukan sosialisasi, maka gaung Pilgub lebih hidup.

“Tentunya, akan banyak masyarakat yang datang untuk menggunakan Hak Suaranya pada ‘hari H’ nanti,” terangnya. memilih.

Selain itu, melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pilgub, membantu menghitung perolehan suara dari TPS yang ada pada setiap desa wilayah masing-masing kecamatan. “Termaksud, melaporkan hasil pemungutan suara ke pihak sekretariat Desk Pilkada 2020 Pemda Parigi Moutong,” tuturnya.

Baca Juga Berita Terkait Lainnya : https://kabarsaurusonline.com/pilgub-sulteng-2020-asn-diminta-jaga-netralitas/

Plt Kadis DPUPRP, Kunjungi Sejumlah Lokasi Proyek

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Plt Kadis DPUPRP Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Rivai. Melakukan kunjungan kesejumlah lokasi pelaksanaan proyek tahun anggaran 2020.

Informasi tersebut, dihimpun Redaksi kabarSAURUSonline.com dengan melansir salah satu artikel dari situs resmi DPUPRP Parigi Moutong berjudul ‘Tinjau Sejumlah Lokasi Pekerjaan, Rivai : Alhamdulillah Beberapa Sudah Selesai’ terbitan Selasa, (24/11).

“Kami lakukan pengecekan pekerjaan yang teranggarakan dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” ujar Rivai, sela kegiatan peninjauan.

Baca : http://pu-parigimoutong.com/?p=2515#.X9ZRKlX7QdU

Ia mengatakan, peninjauan yang itu terutama pada proyek pekerjaan jalan rabat beton kompleks Pondok Pesantren (Ponpes) Abnaul Khairaat. Kemudian beberapa proyek pekerjaan pada wilayah Kelurahan Maesa dan Kelurahan Loji.

“Terutama (jalan) rabat beton, itu tempatnya di kompleks Ponpes Abnaul Khairaat. Serta, Kelurahan Maesa dan kelurahan Loji,” terang Plt Kadis DPUPRP Parigi Moutong ini.

Rivai mengungkapkan, selain jalan rabat beton, Ia juga mengunjungi sejumlah lokasi pekerjaan pembangunan drainase sekitaran Kota Parigi.

Menurutnya dari beberapa proyek pekerjaan yang ada, sebagiannya telah selesai. Selain itu, beberapa lagi masih dalam proses pengerjaan.

Ia menambahkan, selaku pimpinan Plt Kadis DPUPRP yang berwenang terhadap semua pekerjaan tersebut, pihaknya berharap seluruh pekerjaan bisa terlaksana maksimal dan memberikan hasil yang baik.

“Tentunya, bisa terselesaikan dalam pada bulan Desember mendatang. Kalau yang di Ponpes Abnaul Khairaat itu sudah selesai. Sementara, lokasi lain masih dalam progres 50 persen keatas. Ada juga pengerjaan drainase,” ungkapnya.

Plt Kadis DPUPRP ini, menambahkan, dari beberapa kegiatan pekerjaan melalui dana ABT APBD Parubahan tahun anggaran 2020 tersebut, pihaknya berupayaagar bisa bisa terselesaikan dalam waktu sebelum bulan Desember berakhir.

“Alhamdulillah dengan waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan pekerjaan bulan Desember ini, saya pikir bisa kita kejar untuk semua pekerjaan melalui dana ABT. Setelah ini akan ada PHO lagi yang akan memeriksa sejumlah pekerjaan tersebut,” tutup Rivai.

DKP Parigi Moutong Lakukan Strategi Sendiri Cegah Stunting

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah mempunyai cara sendiri untuk mencegah dan menekan angka stunting.

Instansi yang juga mendapat tugas dari Pemerintah Daerah Parigi Moutong itu, melakukan metode pembentukkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Strategi KRPL oleh DKP Parigi Moutong tersebut melibatkan kelompok wanita tani melalui kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan.

Demikian ungkapan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Salmiah, kepada kabarSAURUonline.com saat bertemu di ruang kerjanya, Senin (23/11).

Ia mengatakan, kalangan wanita harus memanfaatkan lahan pekarangan rumah secara maksimal. Seperti, menanam berbagai macam tanaman sayuran untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga agar tidak terjadi stunting pada anak.

Salmiah menambahkan, sehingga hasil tanaman dari kebun pekarangan rumah itu, bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Tetapi juga bisa mendongkrak perekonomian keluarga dengan cara meningkatkan produktivitasnya sehingga bisa menjual kelebihan dari hasil kebun tersebut.

“Alhamdulillah sudah ada yang bisa mengambil hasil dari produksi pemanfaatan pekarangan ini,” ujarnya.

Kegiatan KRPL dalam pemanfaatan pekarangan juga mampu membentuk budaya penganekaragaman pangan lokal yang bergizi seimbang dan aman bagi setiap keluarga Stunting. Hal itu untuk memenuhi asupan gizi bagi kebutuhan tubuh

“Dengan begitu, wilayah yang notabenenya sudah termasuk daerah stunting bisa teratasi dengan memanfaatkan pekarangan sebagai tempat penanaman pangan,” ujarnya.

Selain melakukan pengembangan terhadap KRPL, DKP juga aktif memberikan pemahaman terkait pangan kepada kelompok-kelompok tani. Maksudnya katanya, guna memenuhi perimbangan gizi dan protein yang aman saat mengkonsumsi.

Karena lanjutnya, ada dua hal yang menjadi menyebabkan stunting yakni keturunan dan pengaruh lingkungan. Sehingga, pihaknya berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan.

Melalui program pembentukan KRPL, Salmiah berharap agar pola perilaku masyarakat yang makan seadanya menjadi pola makan yang memperhatiakn kecukupan gizi.

Dengan demikian persoalan angka stunting di Kabupaten Parigi Moutong, dapat teratasi melalui pola makanan yang sehat.

Exit mobile version
%%footer%%