Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Ekonomi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Bappelitbangda Parigi Moutong Mengaku Konsisten Dalam Penetapan dan Penyusunan Dokumen Anggaran

8 Mei 2025 Ahmad Nur Hidayat

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalubBappelitbangda terus berupaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran pembangunan daerah. Tingkat kesesuaian yang mencapai 98 persen menjadi bukti komitmen dalam mengawal efektivitas belanja publik.
‎
‎Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong, Iqbal Karim, mengungkapkan bahwa instansinya konsisten mengawal seluruh tahapan perencanaan pembangunan hingga terealisasi dalam APBD.

‎“Mulai dari penetapan prioritas, penyusunan dokumen anggaran, hingga pelaksanaan di tingkat perangkat daerah, semua kami pastikan selaras,” ujar Iqbal di Parigi, Rabu 7 Mei 2025.

‎Menurutnya, pengendalian substansi perencanaan dan rincian anggaran dikelola oleh beberapa bidang teknis di Bappelitbangda. Meski sistem pengunci otomatis belum tersedia, tim tetap melakukan pengecekan manual untuk mencegah penyimpangan antara nomenklatur dan penggunaan anggaran.

‎“Kadang nomenklatur menyebut pembangunan jalan, tapi realisasinya bisa bergeser ke kegiatan lain. Itu yang kami waspadai,” jelasnya.

‎Ia menambahkan, asistensi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) rutin dilakukan oleh TAPD setiap tahun, disertai evaluasi triwulan terhadap pelaksanaan program OPD. Evaluasi ini mencakup indikator fisik seperti panjang jalan yang dibangun per triwulan, demi menjaga arah pembangunan tetap sesuai rencana.
‎
‎Dalam beberapa tahun terakhir, Iqbal menyebut konsistensi antara perencanaan dan realisasi telah mencapai angka 90–98 persen. “Ini menunjukkan sistem perencanaan kita sudah cukup solid,” pungkasnya.

KUNJUNGI JUGA : https://seruanrakyat.online/iqbal-bappelitbangda-konsisten-dalam-penetapan-dan-penyusunan-dokumen-anggaran/

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar PENDIDIKAN, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Ratusan Guru dan Kepsek PAUD di Parigi Moutong Belajar Pemanfaatan AI

8 Mei 2025 Ahmad Nur Hidayat

KABUPATEN. PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Ratusan guru dan Kepala Sekolah (Kepsek) PAUD di Kabupaten Parigi Moutong mendapat pendampingan penginputan IKM dengan belajar memanfaatkan AI.

Kegiatan pendampingan penginputan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) bagi sejumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), digelar Disdikbud Kabupaten Parigi Moutong, di Aula Disdikbud, (Kamis, 08 Mei 2025).

“Kegiatan pendampingan penginputan IKM kali ini, menghadirkan sekitar 200 guru dan Kepsek dari seluruh satuan pendidikan PAUD mulai dari wilayah Kecamatan Parigi Selatan, Parigi Tengah, Parigi Barat, Parigi, Parigi Utara ditambah Kecamatan Siniu dan Kecamatan Ampibabo,” ungkap Dahniar, Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan Dikmas Disdikbud Parigi Moutong, kepada redaksi kabarSAURUSonline.com, disela waktunya saat memantau berlangsungnya kegiatan tersebut.

Ia mengatakan, efek efisiensi anggaran membuat pihaknya tahun ini hanya mampu melangsungkan kegiatan tersebut bagi seluruh satuan pendidikan PAUD yang tersebar pada 23 Kecamatan.

Sementara itu, selaku pemateri, Darman yang merupakan Pejabat Widya Prada Ahli Madya pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, mengatakan, dalam kegiatan tersebut, ratusan peserta yang diberikan pengenalan serta pembelajaran tentang tentang pemanfaatan sebuah aplikasi kecerdasan intelegensi atau AI.

“Supaya para guru dan Kepsek yang hadir ini, bisa melek informasi di era digitalisasi seperti saat ini,” terangnya.

Ia menuturkan, penggunaan aplikasi AI tersebut, dapat mempermudah para guru dan Kepsek PAUD dalam membuat perangkat ajar untuk pengimputan kedalam aplikasi IKM.

“Mulai dari silabusnya, hingga rencana pembelajarannya,” jelasnya.

Menurutnya, sejak peluncuran Kurikulum Merdeka yang berlaku secara nasional sejak beberapa tahun sebelumnya sampai saat ini, belum seluruh sekolah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yang mampu melakukan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).

“Jadi di tahun ini, sudah harus seluruh sekolah yang mampu menerapkan kurikulum. Apalagi, saat ini akan masuk tahun ajaran baru, sehingga mereka (Guru dan Kepsek PAUD) dipersiapkan untuk dapat mempersiapkan perangkat ajar ditahun ajaran baru nanti,” tandasnya.

KUNJUNGI JUGA : https://zentainovasi.id/2025/05/06/gubernur-anwar-hafid-sekolah-rakyat-presiden-sejalan-dengan-program-berani-cerdas/

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Hukum dan Kriminal, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Pisah-Sambut Kalapas Kelas III Parigi, Ini Pesan Sekda

8 Mei 2025 Ahmad Nur Hidayat

KABUPPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad, menyampaikan pesan penting, saat seremoni pisah-sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas III Parigi.

Mewakili Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo Djanggola saat menyampaikan sambutan, Zulfinasran Achmad menuturkan, kegiatan pisah-sambut pimpinan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Parigi, bukan hanya sekadar seremoni.

Namun kata ia, kegiatan tersebut juga menjadi momen penting untuk mempererat tali silaturahmi, menjaga kesinambungan tugas, dan memperkuat kolaborasi.

Pasalnya, menurut Zulfinasran sejauh ini Lapas Kelas III Parigi bersama dengan Pemda serta seluruh elemen masyarakat, telah mampu meningkatkan sinergitas yang baik dalam rangka menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan.

Sehingga kata ia, selaku Sekda Parigi Moutong, dirinya selalu siap mendukung langkah dan program positif dari salah satu intansi vertikal yang ada di Kabupaten Parigi Moutong.

“Kami percaya, bahwa keberhasilan pembinaan warga binaan akan berdampak pada ketentraman dan ketertiban masyarakat secara umum”, ujar Sekda Zulfinasran.

Kemudian, ia juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian dan dedikasi Didik Niryanto, A.md, Ip.S.A.P, selama menjalankan disini.

“Tentu atas nama pribadi dan Pemda, kepada Kalapas Kelas III Parigi, yang telah mengakhiri masa tugas jabatannya, diucapkan selamat menjalankan tugas ditempat yang baru,” ungkapnya.

Selain itu, Zulfinasran juga mengucapkan selamat datang kepada Idris Pirade Paserang S.Sos, selaku Kalapas Kelas III Parigi yang baru.

“Dan kami yakin, pemimpin yang baru akan mampu melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan sebelumnya,” ucapnya.

KUNJUNGI JUGA : https://zentainovasi.id/2024/08/18/sebanyak-218-wabin-lapas-parigi-dapat-remisi/

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Bapenda Parimo Sosialisasikan Pajak ke Pelajar

7 Mei 2025 Firman Wahyu

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terus menggencarkan sosialisasi perpajakan ke sejumlah pelajar di SMA Negeri 1 Parigi.

Kasubbid Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda Parimo, Jisman menyampaikan, hal tersebut merupakan rencana aksi dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang sebelumnya telah disusun.

“Yang mana, tugas dari tim ini yaitu bagaimana untuk mengupayakan untuk perluasan dan percepatan digitalisasi daerah, baik itu pelayanan publik maupun untuk transaksi pemerintah daerah secara elektronik,” terang jisman saat ditemui awak media di ruang kerjanya, (Rabu 07 Mei 2025).

Maka dari itu, kata ia, dengan cara turun ke sekolah-sekolah merupakan bagian dari aksi rencana untuk mensosialisasikan pemungutan pajak daerah, pelayanan pajak daerah secara digital dan pembayaran pajak secara non tunai atau elektronik.

“Kenapa kita pilihnya sekolah? jadi, pemikiran kita bahwa para pelajar ini adalah generasi penerus, tentunya setelah ini mereka nantinya akan menjadi calon-calon wajib pajak, maka dari itu, pemahaman terkait taat pajak harus kita sosialisasikan sejak dini,” ujarnya.

Namun lanjutnya, Dalam melakukan sosialisasi, pihaknya hanya memanfaatkan beberapa momen sekolah yang tepat untuk mensosialisasikan perpajakan.

“Untuk sosialisasi yang dilakukan di sekolah kami tidak pernah jadwalkan, namun kami memanfaatkan momen-momen sekolah yang betul-betul pas untuk kami melakukan sosialisasi. Akan tetapi kami tetap berupaya kedepan bagaimana sosialisasi ke seluruh pelajar yang ada di sekolah-sekolah ini maupun masyarakat berjalan dengan maksimal,” jelasnya.

Berita, Berita, Kabar Daerah, Kabar Fokus, Kabar Hukum dan Kriminal, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Giat PETI, Jadi ‘Warisan Pekerjaan Rumah’ Kapolres Parigi Moutong?

6 Mei 2025 Ahmad Nur Hidayat

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), seakan menjadi warisan pekerjaan rumah bagi pejabat baru Kapolres di Kabupaten Parigi Moutong.

Aktivitas PETi diwilayah Kabupaten Parigi Moutong telah menjadi momok sejak lama. Kandungan biji emas didalam perut bumi Parigata yang berbatasan langsung dengan teluk Tomini bak magnet bagi para pendulang emas dari berbagai penjuru negeri.

Namun demikia, tidak sedikit kasus PETI diwilayah hukum Polres Parigi Moutong ini dilaporkan sejumlah kalangan, baik secara perorangan maupun lembaga. Mulai dari isu kerusakan lingkungan hingga terenggutnya nyawa mewarnai polemik aktivitas PETI di daerah ini.

Sayangnya, semua hal ini seakan menjadi lagu ‘lawas’ yang mengalami aransemen disetiap pergantian Kapolres Parigi Moutong.

Berdasarkan catatan redaksi kabarSAURUSonline.com dalam kurun waktu sejak jabatan Kapolres Parigi Moutong dijabat AKBP Zulham Efendi Lubis hingga AKBP Jovan Reagan Semual, aktivitas PETI terkesan masih sulit diatasi sampai tuntas.

Sehingga, hal ini terkesan menjadi sebuah warisan pekerjaan rumah bagi penjabat Kapolres yang berikutnya.

Dalam catatan redaksi kabarSAURUSonline.com, mulai berlangsung sejak kursi Kapolres di duduki AKBP Zulham Efendi Lubis hingga AKBP Jovan Reagan.

Saat AKBP Zulham Efendi Lubis menjabat Kapolres Parigi Moutong, para pelaku aktivitas pengerukkan perut bumi secara ilegal beserta kroni-kroninya yang “terang-terangan” di Desa Kayuboko, Desa Air Panas dan Desa Buranga, terkesan timbul tenggelam dan Nyaris sulit tersentuh.

Kemudian, berlanjut dimasa AKBP Andi Batara Purwacaraka, menjabat sebagai Kapolres Kabupaten Parigi Moutong saat itu, daerah ini sempat menjadi perbincangan publik berskala nasional, menyusul viralnya lubang Peti di Desa Buranga yang merenggut belasan nyawa.

Usai dipimpin AKBP Andi Batara Purwacaraka, jabatan Kapolres diduduki AKBP Yudy Arto Wiyono, daerah ini kembali sempat menjadi perhatian publik, menyusul aksi demonstrasi ribuan warga diwilayah Kecamatan Tinombo Selatan yang memblokade jalan Trans Sulawesi.

Upaya pembubaran paksa ribuan demonstran dilakukan pihak gabungan aparat kepolisian yang berjaga saat itu, hingga beujung terenggutnya satu nyawa warga sekitar desa setempat, akibat terkena timah panas dari seorang oknum Polisi disekitar lokasi aksi demonstrasi.

Kapolda Sulteng pun telah menindaklanjuti kasus tertembaknya seorang anak bangsa dibumi Parigata ini. Seorang oknum anggota polisi berpangkat Bripka ditetapkan tersangka atas kejadian tersebut.

Setelah AKBP Yudy Arto Wiyono menjabat kurang lebih 1 tahun 8 bulan, giliran AKBP Jovan Reagan Samual menahkodai Polres Parigi Moutong. Mirisnya dimasa kepemimpinan AKBP Jovan Reagan Samual, aktivitas PETI diwilayah daerah ini justru semakin sulit terbendung.

Masih berdasarkan catatan Redaksi kabarSAURUSonline.com, akvitas PETI yang cukup ‘brutal’ disejumlah wilayah baru pun, mulai meluap kepermukaan. Hal ini seperti yang terjadi diwilayah Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Lambunu, Kecamatan Taopa dan Moutong, dimasa AKBP Jovan Reagan Samual.

Sementara, dugaan adanya aktivitas PETI diwilayah Kecamatan Parigi Barat dan Kecamatan Ampibabo masih tetap berlangsung.

Kini, aktivitas PETI disejumlah wilayah tersebut seakan kembali menjadi warisan pekerjaan rumah, bagi AKBP Hendrawan Agustian Nugraha yang baru saja menjabat Kapolres Parigi Moutong.

Ditemui awak media usai mengikuti seremoni prosesi serah terima jabatan dihalaman Polres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian Nugraha, mengaku akan mempelajari terkait hal ini.

“Saya perlu pelajari lebih dulu, apakah masih berjalan atau sudah ditindaki. Saya masih baru, saya masih perlu ketemu dengan rekan-rekan anggota telebih dahulu. informasi dari rekan-rekan wartawan akan jadi masukan buat saya pribadi, kita share dengan apa yang telah dilakukan anggota selama ini. Kemudian kita buatkan pola seperti apa untuk penyelesaiannya. Saya masih baru, Ingatkan saya nanti,” ungkap AKBP Hendrawan Agustian Nugraha (Selasa, 06 Mei 2025).

AKBP Hendrawan menegaskan dirinya bakal menindak tegas anggotanya, jika terbukti terlibat dalam aktivitas PETI. “Kita tindak. Tidak serta merta langsung kita tindak, tapi kita tegur dulu seperti apa perannya, sejauh mana ia berperan disitu, apakah sebagai pelaku usaha langsung atau dia hanya sekedar ‘main’ disitu, atau lain sebagainnya. Kita lihat dulu, perannya seperti apa,” tegasnya.

KUNJUNGI JUGA : https://zentainovasi.id/2024/12/18/ketua-komisi-i-dprd-irfain-soroti-aktivitas-peti-di-tinsel/

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Ekonomi, Kabar Hukum dan Kriminal, KABAR KESEHATAN, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Komisi IV DPRD, Gelar RDP Soal Nasib CS RSUD Anuntaloko

6 Mei 2025 Ahmad Nur Hidayat

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak, membahas nasib puluhan petugas Cleaning Service (CS) dan Security yang menjadi tenaga kerja PT. Facillity Service Manajemen (PT. FSM), selaku perusahaan penyedia jasa yang bekerjasama dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi.

Pasca BLUD RSUD Anuntaloko Parigi memasukan penawaran bagi penyedia jasa CS dan Security dalam aplikasi lelang barang dan jasa bernama e-katalog, puluhan tenaga CS beserta Security yang bertugas dilingkungan area RSUD ini, tidak lagi tercatat sebagai karyawan rumah sakit tersebut.

Pasalnya, diketahui sejak tahun 2024, pemenuhan atas hak para CS beserta Security dilingkup RSUD Anuntaloko Parigi ini, telah menjadi tanggungjawab dari PT. FSM, selaku perusahaan pemenang lelang pengadaan barang dan jasa di salah satu rumah sakit milik Kabupaten Parigi Moutong ini.

Sayangnya, berada dalam naungan PT. FSM ini, puluhan tenaga CS dan Security di RSUD Anuntaloko Parigi ini, merasa adanya sejumlah kejanggalan terhadap pemenuhan hak-hak mereka sebagai tenaga kerja, karena merasa tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjan.

Aksi demonstrasi pun, sempat digelar para tenaga CS RSUD Anuntaloko Parigi ini, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang berlangsung beberapa waktu lalu. Dalam demonstrasi tersebut, para tenaga kerja PT FSM dilingkup RSUD Anuntaloko Parigi ini menuntut agar pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dihitung sesuai dengan perintah Undang-Undang.

Selain menyoal THR, aksi demonstrasi tersebut juga membawa sejumlah tuntutan lainnya terkait hak-hak tenaga kerja yang dianggap belum jelas seperti, kepastian akan adanya jaminan sosial tenaga kerja, serta pemberian upah yang sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Alhasil, aksi protes itu para tenaga CS di RSUD Anuntaloko Parigi ini, mendapat respon dari Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong, yang kemudian menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pihak terkait, bertempat diruang Aspirasi (Senin, 05 Mei 2025).

Pantauan media ini, RDP yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV, Sutoyo, menghadirkan pihak perwakilan tenaga CS RSUD Anuntaloko, pihak perusahaan PT FSM yang lebih familiar dengan sapaan Perusahaan Vendor, pihak Manajemen BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, pejabat Disnakertrans, BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan.

Usai mendengarkan keterangan dari pihak Perusahaan Vendor, Direktur RSUD Anuntaloko Parigi, serta pihak BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

H.Wardi, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong menilai, pihak PT. FSM seakan tidak mampu bertindak profesional terhadap tenaga kerjanya.

Bahkan menurutnya, PT FSM seakan sengaja abai dengan kewajiban bagi tenaga kerjanya, sebagaimana diperintahkan dalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU.

“Saya tidak mau panjang lebar. Intinya, kapan teman-teman (tenaga CS dan Security) ini dialihkan BPJSnya?, ini merupakan perintah undang-undang. Kemudian, bagaimana dengan BPJS Ketenagakerjaan para tenaga security. Ini fatal pak, bagaimana bisa bapak (Pengusaha) sudah menjalin kerjasama dengan pihak RSUD Anuntaloko, tapi hak-hak berkaitan dengan para tenaga pekerja, terkesan tidak diseriusi. Mohon maaf pak, kalau bagi bapak, perusahaan anda sudah berjalan profesional, tapi bagi saya tidak,” tegasnya.

Kemudian, sejalan dengan H. Wardi, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sutoyo, menekankan kepada pihak PT. FSM untuk memenuhi hak-hak ketenagakerjaan para tenaga CS dan security di BLUD RSUD Anuntaloko Parigi.

“Kalau tidak, kami akan merekomendasikan ke Pemda agar memasukkan black-list (Daftar Hitam) PT. FSM ini,” tegasnya.

‎Menurutnya, perusahaan yang tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan, harusnya mendapatkan sanksi tegas. Hal ini kata ia, agar menjadi contoh bagi perusahaan lain yang melakukan aktivasi di Parigi Moutong.

‎”Sehingga dengan adanya persoalan ini Pemda, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) segera melakukan pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit,” sebutnya.

Menanggapi hal ini, Direktur PT. Facility Service Manejemen (FSM), Muhammad Azwar menuturkan, adapun inti dari persoalan tuntutan hak para cleaning service dan security akan di penuhi oleh pihaknya.

‎”Mulai dari pembayaran, BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan, yang belum terbayarkan pada Januari 2024 sebelumnya, dengan syarat harus bertahap, ” ujarnya.

‎Akan tetapi, kata ia, terkait tuntutan kenaikan gaji para pekerja yang harus sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Muhammad Azwar mengaku pihak belum dapat memenuhi hal tersebut.

‎”Kalau kami mau menaikan gaji mereka (CS) harus di sesuai dengan besaran pagu anggaran yang diberikan pihak RSUD Anuntaloko. Apalagi sistemnya menggunakan e-katalog,” pungkasnya.

KUNJUNGI JUGA : http://PDF (jdih.kemnaker.go.id)

Berita, Berita, Kabar Advertorial, Kabar Daerah, Kabar Ekonomi, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Pembentukan KOPDES Merah Putih di Parigi Moutong Mulai Digarap

5 Mei 2025 Ahmad Nur Hidayat

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Kabupaten Parigi Moutong, mulai menggarap sosialisasi pembentukan Koperasi Desa (KOPDES) Merah Putih, di 278 Desa dan 5 Kelurahan yang ada pada daerah ini.

KOPDES Merah Putih, merupakan program inisiatif nasional yang dianggap sebagai wujud Asta Cita kedua tentang kemandirian bangsa melalui swasembada pangan serta Asta Cita keenam tentang pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia emas 2045, dalam Pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming.

Dalam peringatan hari Koperasi nasional yang jatuh pada 12 Juli 2025 nanti, direncanakan menjadi momentum peresmian peluncuran sekitar 80.000 KOPDES diseluruh Indonesia.

Tak tanggung-tanggung, Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2025 pun diterbitkan demi optimalisasi dan percepatan pembentukan KOPDES merah putih ini.

Merespon program inisiatif nasional tersebut, sosialisasi pembentukan KOPDES Merah Putih di Kabupaten Parigi Moutong, kini sedang dipersiapkan Dinas Koperasi dan UMKM daerah ini.

Demikian penuturan Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Parigi Moutong, Zulkarnain, saat ditemui Redaksi kabarSAURUSonline.com, di ruang kerjanya, (Senin, 05 Mei 2025).

Ia menuturkan, secara kelembagaan pihaknya telah melayangkan surat keseluruh Pemerintah Kecanatan di daerah ini, untuk menggelar sosialisasi ke masingi-masing desa ditingkat Kecamatan.

“Sosialisasi sementara berjalan, kami juga telah melayang surat bagi 23 Pemerintah Kecamatan didaerah ini. Agar Pemerintah Kecamatan dapat menggelar sosialisasi kembali ditingkat Kecamatan, dengan mengundang Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sejumlah instansi mitra yang punya tenaga pendamping ditingkat desa seperti, Petugas Pendamping Lapangan (PPL) Pertanian dan Perkebunan, PLL Perikanan hingga pendamping PKH. Insyaallah besok, kita ada sosialisasi kepada seluruh desa diwilayah Kecamatan Parigi Tengah,” tuturnya.

Sebelumnya, kata ia, sebanyak tiga desa telah selesai melaksanakan sosialisasi. Bahkan lanjutnya, salah satu diantaranya langsung menggelar musyawarah untuk pendirian KOPDES Merah Putih di desa tersebut.

“Desa Kayu Agung Kecamatan Mepanga sudah selesai melaksanakan sosialisasi, kemudian Desa Tomoli Utara Kecamatan Toribulu, juga sudah selesai sosialisasi sekaligus sudah melaksanakan musyawarah dan sudah ada ketuanya. Sekarang mereka sedang dalam tahapan kelengkapan berkas untuk penerbitan Akta Notaris. Desa Ampibabo Timur Kecamatan Ampibabo, merupakan desa ketiga yang sudah melaksanakan sosialisasi terkait dengan KOPDES Merah Putih ini. Insyaallah, jika tidak bergeser, hari Rabu (07 Mei 2025), mereka akan melaksanakan musyawarah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pihaknya berupaya agar KOPDES Merah Putih dapat terbentuk diseluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Parigi Moutong dalam kurun waktu kurang lebih 60 hari sebelum momentum peresmian peluncurannnya secara nasional pada bulan Juli nanti.

“Kita upayakan seluruh desa dan kelurahan dapat terbentuk. Makanya kami juga tetap melakukan pertemuan juga dengan sejumlah OPD teknis terkait lainnya, sebagaimana amanat dalam Inpres terkait KOPDES Merah Putih ini. Karena, KOPDES Merah Putih ini, ada perlakuan khusus, tidak sama seperti jenis koperasi pada umumnya,” tandasnya.

KUNJUNGI JUGA : https://merahputih.kop.id/

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Tegas, Berimbang dan Mencerdaskan