“Uang Habis” Pemdes Towera Lambat Dapatkan Informasi

Parigi Moutong, KabarSAURUSonline.com – Pemdes Towera Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah telah mengalokasikan seluruh Dana Desa (DD) Tahap I untuk pembangunan fisik.

Akibat dari beberapa item kegiatan pembangunan fisik yang dianggaran pada tahap I, anggaran penanganan pencegahan covid-19 tidak tersisipkan.

Demikian diungkapkan Kepala Desa Towera, Moh. Rafi’in Labaso yang didampingi Sekertaris Desa, Moh. Adil Rantesigi kepada KabarSAURUSonline.com belum lama ini.

“Dana kami sudah cair dibulan Februari sebelum penyebaran virus Corona. Padahal, seharusnya anggarannya pada tahap I, namun pos sudah tidak tersedia,” ungkapnya.

Dia menerangkan, hal tersebut terjadi karena keterlambatan informasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda) yang diterima Pemdes Towera.

Khusunya, Surat Edaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) perihal pengalihan Sejumlah DD untuk penanganan pencegahan Covid-19.

Hal itulah kata dia, yang menyebabkan pihaknya tetap melakukan beberapa item kegiatan pembangunan fisik di desa Towera. Sehingga lanjut dia semua Dana Desa tahap Satu telah habis terpakai untuk pembiayaan sejumlah item kegiatan pembanggunan fisik.

“Nanti setelah semua pembangunan dilaksanan dan uang juga telah habis kami pakai, baru terjadi hal seperti ini,” sebutnya.

Dia menuturkan, langkah ditempuh untuk pembuatan posko dan item kegiatan gugus tugas penanganan covid- 19 adalah sisa anggaran tahun 2019.

Adapun kegiatannya, mendata orang yang keluar masuk, penyemprotan serta pemberian masker kepada warga.

“Untuk sementara anggaran yang digunakan untuk pembelian alat, bahan pembuatan disinfectan, tempat cuci tangan, itu mengandalkan dana cadangan tahun kemarin,” akunya.

Pemda Parigi Moutong Persiapkan Rencana Aksi Ketahanan Pangan

Parigi Moutong, KabarSAURUSonline.com – Menghadapi dampak ekonomi ditimbulkan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah mempersiapkan rencana aksi ketahanan pangan berbasis desa.

Hal itu menurut Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah, Zulfinasran, dampak paling besar dari Covid-19 adaalah kesehatan, ekonomi dan sosial. 

“Serangan wabah ini, akan berdampak paling besar dan rentan menyerang masyarakat yang ada di perdesaan. Apalagi, daerah itu sebagian besar merupakan kawasan pedesaan yang membutuhkan perhatian dan keseriusan dalam melakukan recovery pasca wabah,” ungkapnya. 

Disebutkannya, untuk mempermudah penyusunan kebijakan pemerintah daerah telah bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W)-IPB University. 

Belum lagi, permasalahan kemiskinan menjadi momok ditimbulkan Covid-19. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mempengaruhi naiknya angka kemiskinan di Parigi Moutong. 

“Pasti akan bertambah orang miskin baru, karena dipengaruhi hilangnya mata pencaharian dan turunnya nilai jual beli dimasyarakat,” ujarnya. 

Mengapa tidak kata dia, kegiatan perekonomian berbasis pertanian yang sebagian besar pemasarannya di wilayahi perkotaan, kini mengalami penurunan. 

Dia menjelaskan, permintaan produk-produk dari desa menjadi menurun karena kondisi ekonomi tidak seimbang antara penghasilan masyarakat dan daya beli. 

Ditambah lagi, munculnya masalah lain seperti terbatasnya fasilitas dan akses kesehatan dimasyarakat. Atas dasar itu kata Zulfinasran, perencanaan dan penerapan kebijakan daerah yang tepat sangat dibutuhkan, agar wabah tidak menjadi meluas. 

“Olehnya, kebijakan pemerintah daerah yang tepat sasaran sangat memerlukan data yang akurat, update dan terpercaya,” tuturnya. 

Dikatakannya, dengan pandemi saat ini merubah tatanan kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah akan merubah sistim perencanaan pembangunan secara umum. 

Dia menjelaskan, perubahan sistim perencanaan pembangunan daerah tersebut akan dilakukan melalui sistim informasi digital. Sistim itu nantinya akan dikembangkan dan diintegrasikan dengan beberapa user OPD di Parigi Moutong. 

“Tetap memperhatikan keterbukaan informasi publik yang membutuhkan data,” pungkasnya. 

Lagi-lagi Partai Gerindra Salurkan Bantuan 200 Set APD

Parigi Moutong, KabarSAURUSonline.com – Rasa kepedulian terhadap pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Parigi Moutong terus mengalir dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). 

Kalau sebelumnya bantuan disalurkan partai besutan Prabowo Subianto menyisir kalangan masyarakat dengan bantuan masker dan APD, kini sentuhan lagi-lagi dilakukan. 

Tidak tanggung-tanggung Anggota DPR-RI Supratman Andi Agtas melalui Waket I DPRD Parigi Moutong, Faisan menyalurkan 200 APD kepada tim medis. 

Kepada media ini, Faisan menguraikan dari 200 APD yang disalurkan, partai Gerindra juga membagikan sekitar 20 ribu lembar masker.

“Kasihan mereka tim medis yang bertugas dilapangan, yang mengalami APD,” ungkapnya. Disebutkannya, APD dimaksud untuk petugas dilapangan itu terdiri dari Sepatu bot, kacamata dan kaos tangan. 

Sasaran penyaluran kata dia, dilakukan disemua Dapil yang terdapat rumah sakit, tempat isolasi dan tempat tidak tersentuh bantuan perlatan. 

“Bantuan kali ini melalui uluran tangan pak Supratman Andi Agtas. Ini merupakan bentuk dan perhatian beliau kepada Dapil yang menjadikannya anggota DPR RI,” ucapnya. 

Adapun uraian penyaluran lanjutnya, Posko perbatasan Kecamatan Moutong oleh Arifin Dg Palalo, Kecamatan Mepanga Suyadi dan Kasimbar Ahmad Dg Mabela. Sedangkan di Toboli dikafer langsung Faisan Badja dan Kecamatan Sausu I Ketut Mardika. 

Bukan hanya APD, dengan selesainya penyaluran bantuan ini selanjutnya partai Gerindra akan memberikan bantuan sembako terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19. 

“Penyaluran sembako juga menjadi perhatian kami. Apalagi, saat ini masih dalam suasana bulan suci Ramadhan,” terang Faisan. 

Berniat Baik Salah Prosedur, BLT Dijaminkan Bayar Beras BUMDes

Parigi Moutong, KabarSAURUSonline.com – Dibalik niatan baik pemerintah mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) terdampak Covid-19 bagi masyarakat, terselip kesalahan prosedur di Desa Torue.

Dari hasil penelusuran media ini, Jumat (15/5) di Desa Torue Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, didisinyalir sejumlah kesalahan.

Ditemui sejumlah tokoh penting masyarakat Desa Torue, hingga masyarakat penerima manfaat yang enggan namanya dipublikasikan membeberkan sistim bagi beras BUMDes.

Menurut pengakuan salah seorang janda, sebelumnya dirinya ditawarkan beras sebanyak 20 Kilogram, namun dirinya menolak karena tidak mempunyai uang.

“Begitu mereka datang, meminta kepada saya agar menerima saja dulu beras. Namun saya bilang tidak punya uang, kemudian mereka jawab ambil saja dulu nanti dipotong dibantuan,” ungkap ibu lima anak.

Dari situlah akuinya, jika dirinya yakin mendapat bantuan karena mendapat beras dengan jaminan pemotongan dana bantuan.

Akan tetapi setelah pencairan dana Bantuan Sosial (Bansos) Kemensos di dusun yang ditempatinya, dari 18 data penerima namanya tidak masuk didalamnya.

Menariknya lagi, hasil penelusuran media ini menurut keterangan warga, penerima bantuan didominasi orang-orang terdekat pemerintah tanpa melihat kriteria penerima bantuan.

Anggota BPD Sayangkan Penyaluran Bantuan Disoalkan Warga

Sementara anggota BPD Torue, Awal yang ditemui media ini menyayangkan proses penyaluran bantuan di desa setempat terjadi persoalan yang seharusnya tidak terjadi.

“Harusnya pada saat rapat persiapan penerimaan bantuan ke Kantor Pos, disaksikan anggota BPD,” ucapnya.

Awal yang mulanya tidak ingin menjelaskan lebih, akhirnya mengungkapkan jika dirinya mendengar penyerahan beras BUMDes untuk masyarakat calon penerima BLT.

Beras itu, diserahkan kepada warga jauh hari sebelum pencairan bantuan dengan catatan dibayarkan setelah BLT dicairkan.

“Saya dengar memang kemarin ada yang menolaknya, karena kebutuhan masyarakat bukan hanya beras. Bisa jadi berasnya masih ada tetapi yang lain mungkin tida ada,” sebutnya.

Parahnya lagi, pada saat pendataan penerima bantuan, anggota BPD perwakilan dusun setempat tidak dilibatkan. Padahal, dirinya masuk dalam Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19.

Disebutkannya, pihak pemerintah desa tidak melakukan pendataan langsung kepada masyarakat. Makanya kata dia, hasil data yang diperoleh tidak menyentuh warga yang layak menerima bantuan.

“Malam itu saya sudah bilang kalau ini cacat dan harus turun langsung. Namun dijawab, kalau kita turun lagi agak lambat sudah karena sudah tanggal 30 April 2020 saat itu,” katanya.

Pengurus BUMDes Torue, Madin yang namanya diungkapkan dalam penelusuran media ini, dikonfirmasi, Senin (18/5) kontak diluar jangkauan (tidak aktif).

Begitu pun, Kepala Desa Torue, Wahyudin, yang berupaya dikonfirmasi melalui via telepon Minggu (17/5) dan Senin (18/5), namun tidak dijawab.

Yayasan Turun Tangan Peduli Tim Medis Sulawesi Tengah

Parigi MoutongKabarSAURUSonline.com – Yayasan Turun Tangan menyalurkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD), bagi Tim Medis yang bertugas di sejumlah Posko Perbatasan pada Tiga daerah bebeda di wilayah Sulawesi Tengah.

Yayasan Turun Tangan merupakan Lembaga Kemasyarakatan besutan Anies Baswedan. Selain bergerak dibidang Pendidikan, Lingkungan dan politik. Yayasan ini juga bergerak dibidang Sosial Kemanusiaan dan Kesehatan.   

Ditengah Pandemi Covid-19 yang saat ini telah mengepung wilayah Indonesia, ternyata tidak membuat yayasan ini tidak tinggal diam dan menjadi ‘penonton setia’ laporan pesatnya peningkatan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berkat uluran tangan dan dukungan dari ratusan donaturnya, Yayasan ini ikut andil membantu pemerintah dalam upaya menekan penyebaran  Covid-19 yang telah membuat ribuan masyarakat Indonesia menjadi korban.

Dengan menggerakkan seluruh Komunitas Turun Tangan (Jejaring Yayasan ini) yang tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. Yayasan ini melaksanakan sejumlah kegiatan pencegahan dengan menyalurkan berbagai bantuan dalam bentuk APD, Logistik, serta edukasi bahwa Covid-19 bukan aib.

Penyaluran APD di Sulawesi Tengah melalui Komunitas Turun Tangan Parigi

Hal serupa pun dilakukan melalui Komunitas Turun Tangan Parigi. Yayasan ini juga menyalurkan bantuan berupa APD di sejumlah Posko Perbatasan daerah wilayah Sulawesi Tengah.

“Alhamdulillah sejak kemarin sampai hari ini, kami telah menyalurkan bantuan di jdua Posko Perbatasan daerah Kabupaten Poso dan satu posko perbatasan daerah Morowali Utara,” ujar Fasilitator Komunitas untuk wilayah Sulawesi. Hartono Taharudin, kepada media ini via Gawai, Sabtu (16/5).

Didampingi  Koordinator Komunitas Turun Tangan Parigi, Moh.Fadal. Penyerahan bantuan APD bagi petugas posko Satgas Covid-19 di dua daerah itu, diterima langsung Ketua Posko Satgas Covid-19 diwilayah itu.

Hartono menuturkan, bantuan APD itu sebagai upaya memberi rasa aman dan nyaman bagi petugas diwilayah perbatasan, khususnya Tim Medis.

Pasalnya tutur dia, para petugas medis disejumlah posko perbatasan, dianggap paling rentan terpapar Covid-19.

“Karena mereka yang pertama berhadapan dengan ODP, PDP, maupun OTG yang mungkin belum sempat terdeteksi dari daerah asal. Masing-masing posko dapat lima APD. Semoga bisa sedikit membantu mereka,” terangnya.

Selain di posko pebatasan dua Kabupaten tersebut lanjut dia. Rencananya sejumlah bantuan APD juga akan disalurkan disejumlah posko perbatasan diwilayah Kabupaten Parigi Moutong.

“Insyaallah, setelah kami sampai di Parigi Moutong nanti. bantuan ini juga kami akan salurkan kepada Tim Medis di Posko Satgas Covid-19 wilayah Toboli, Posko Perbatasan Sulteng dan Gorontalo di Moutong, RSUD Anuntaloko serta Puskesmas Parigi,’ tandasnya.

Wow, Pemdes Sumbersari Sebut Penerima BLT Desa Lima Orang

Parigi Moutong, KabarSAURUSonline.com – Wow, Pemerintah Desa (Pemdes) Sumbersari menyebut penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa berjumlah lima kepala keluarga (KK) dari jumlah 632 KK.

Hal itu diungkapkan Kepala Desa Sumbersari Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, Adrian Buang Damzi, Rabu (13/5).

Menurut Adrian, jumlah lima orang penerima BLT desa tersebut merupakan sisa pendataan warga miskin yang menerima bantuan pemerintah pusat.

“Setelah dikeluarkan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), KIS dan BPNT, lima KK inilah yang berhak menerima BLT desa,” ungkapnya.

Disebutkannya, untuk data jiwa di desa setempat berjumlah 2179 jiwa dari 632 KK, yang diakuinya masih banyak warga yang menyandang keluarga miskin.

Namun lanjutnya, karena sebagian besar telah mendapatkan bantuan pemerintah pusat, maka hanya dikisaran jumlah itulah yang menjadi sisa pendataan keluarga miskin.

“Dan ini sudah kami pantau satu persatu, hasilnya memang tinggal lima orang,” sebutnya.

Dia menjelaskan, meskipun penerimanya tidak sesuai dengan angka yang dianjurkan oleh Kementerian Desa, Pemukiman dan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Dimana pengganggaran Dana Desa (DD) dialokasikan untuk bantuan Covid-19 untuk setiap desa di Indonesia sebesar 25 persen.

“Kalau DD Sumbersari berjumlah Rp 753 juta,” sebutnya.

Dia mengakui, dengan jumlah pagu DD dan potongan anggaran bantuan penanggulangan Covid-19, sangat besar selisihnya yang tidak dapat digunakan.

Namun diuraikannya, sisa anggaran tersebut nantinya akan dijadikan silva kas desa sambil menunggu arahan dari pemerintah pusat maupun Parigi Moutong.

“Ya, kalau saya tinggal menunggu apa yang akan menjadi himbauan pemerintah yang ada diatas,” imbuhnya.

Bantuan Covid-19 Dari APBD Parigi Moutong Belum Tersosialisasikan ?

Parigi Moutong, KabarSAURUSonline.com – Dengan adanya sumber-sumber bantuan Pandemi Covid-19 kepada masyarakat termasuk dari APBD Parigi Moutong Sulawesi Tengah, belum tersosialisasikan kedesa.

Hal itu diungkapkan Kepala Desa Purwosari Kecamatan Torue, I Putu Kembar Eka Budianto kepada media ini, Rabu (13/5).

Menurut Eka, sumber anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang katanya disediakan, sama sekali belum menyentuh desa hingga saat ini.

“Sumber ini yang masih membingungkan kami, dalam bentuk apa sebenarnya bantuan Covid-19 ini,” ujar Eka.

Sementara lanjutnya, yang selama ini diketahuinya adalah bantuan dari APBN melalui Kementerian Sosial (Kemensos) maupun Kantor Pos, dengan kriteria diatur dalam Permensos.

Disebutkannya, untuk data-data penerima bantuan Covid-19 dari Kemensos sudah disampaikan kepada Pemerintah Desa (Pemdes) untuk dilakukan verifikasi.

“Verifikasi dilakukan agar tidak tumpang tindih. Dipisahkan yang sudah menerima bantuan PKH, BNPT dan Kartu Prakerja, selanjutnya dilaporkan melalui data nonDPKS kemarin,” urainya.

Adapun data penerima bantuan BLT Kemensos sebanyak 180 KK sebelum dilakukan verifikasi. Sedangkan, BLT desa 154 KK dengan anggaran 25 persen dana desa sebesar Rp280 juta.

Dikhawatirkannya, setelah BLT desa dicairkan terlebih dahulu kepada penerima menyusul Kemensos, pasti pemerintah desa yang akan kena ‘bantunya’.

“Pada intinya kami menunggu kapan pencairan anggaran itu. Begitupun DD, kami masih menunggu pencairan yang saat ini masih dalam proses,” imbuhnya.

Exit mobile version
%%footer%%