Bappelitbangda Pastikan, Sektor Pertanian Jadi Arah Kebijakan Parigi Moutong 2025-2045

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com –    Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), memastikan sektor pertanian jadi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong dalam kurun waktu 20 tahun atau dua dekade kedepan atau 2025-2045.

Hal ini disampaikan Kepala Badan (Kaban) Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Irwan, dalam rapat bersama dengan Pansus DPRD atas LKPJ Bupati Parigi Moutong, dengan agenda lanjutan pembahasan LKPJ tersebut, diruang paripurna DPRD, pekan kemarin (Rabu, 2 Juli 2025).

Ia menuturkan berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Parigi Moutong hingga 2045, telah ditetapkan jika arah kebijakan pembangunan daerah disektor pertanian komprehensif.

“Untuk 20 tahun kedepan, Kabupaten Parigi Moutong adalah sentra industri pertanian yang maju, berdaya saing dan terdepan. Melihat hal ini berarti, Parigi Moutong dalam 20 tahun kedapan masih pada sektor pertanian dalam arti yang luas. Sektor pertanian yang dimaksud dalam hal ini adalah, pertanian, perkebunana, perikanan dan lain sebagainya. Ini RPJPD kita, sudah disahkan dengan DPRD dan ini kita sudah sepakat,” ungkapnya.

Ungkapan Kaban Bappelitbangda tersebut, menjawab pernyataan menohok dari salah seorang anggota Pansus LKPJ Bupati Parigi Moutong Tahun 2024, yang merupakan politisi Partai Perindo, Mohammad Irfain, terkait penerapan hasil kajian Bappelitbangda terhadap potensi daerah yang nantinya menjadi ciri khas dari daerah ini.

“Dalam hal ini, saya sepakat dengan bahasa kita tidak sedang mencari kesalahan siapa-siapa, sehingga mari sama-sama kita bekerja agar daerah ini menjadi lebih baik. Kedepan, ayo lakukan perencanaan sebaik – baiknya, lakukan penelitian sedalam – dalamnya, paling tidak kedapan Parigi Moutong ini punya ciri khas sebagai kabupaten apa. Apakah kita (Parigi Moutong) sebagai Kabupaten Pertanian kah atau Perkebunana, Kabupaten laut kah, atau Kabupaten apa, supaya kita focus,” ungkapnya.

Irfain menuturkan, dalam rancanagan pembangunan jangka panjang, Pemda yang mengetahui dan menentukan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang tentunya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakatnya.

Sehingga, kata ia, semua perencanaan kegiatan tahunan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diarahkan pada sejumlah sektor yang dapat memberikan asas manfaat bagi daerah.

Menurutnya, saat ini Kota Palu, dapat dijadikan contoh sebagai salah satu daerah dengan eksekusi perencanaan yang terarah dan matang.

“Tidak usah terlalu jauh, Kota Palu itu, yang beberapat tahun lalu merupakan kota yang menjadi pusat bencana, saya salut melihat  perkembangannya saat ini. Kota Palu itu, lagi upgrade. Penataan kotanya, penataan ruang terbuka hijaunya, kebersihannya, industri kecilnya, artinya Kota Palu menurut saya cukup berhasil dalam melaksanakan perencanaan yang matang untuk menjadikan ciri khasnya sebagai kota jasa di Sulteng misalnya,” terangnya.

Lanjutnya, jika arah kebijakan daerah ini telah ditentukan, maka Bappelitbangda bertanggungjawab memastikan turunan kegiatan tahunan disejumlah OPD yang notabene menupakan penunjang, terarah pada keberhasilan pencapaian RPJPD   daerah ini.

“Terarah kegiatan turunannya nantinya seperti apa, besaran anggaran setiap OPD digunakan kemana. Sehingga, investor bisa melihat potensi kita, dan merasa ada jaminan kualitas terhadap potensi daerah dan jaminan jangka panjang terhadap investasinya, yang nantinya dapat membuka kebijakan fiskal daerah. Saya contohkan seperti yang terjadi pada Dinas Koperasi dan UKM, bayangkan setiap tahun dianggarkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), koordinasi, konsultasi, namun PAD yang dihasilkan hanya sekitar Rp 30an juta rupiah,’ jelasnya.

Irfain mengaskan, dirinya siap pasang badan melakukan perlawanan,  jika ada pihak yang coba mengintervensi bahkan menggagalkan perencanaan sektor pertanian yang komprehensif sebagai arah kebijakan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong dalam 20 tahun kedepan.

“Mau jadi dari apa kabupaten kita ini, dibawah ada petani menggarap sekitar 2.700 hektar sawah lahan pertaniannya, diatas orang ada aktivitas tambang, tidak jelaskah kabupaten kita ini. Alhamdulilah jika memang 20 tahun kedepan kita focus pada sektor pertanian. Jadi sudahlah, berhentilah kita dengan ‘berbagi cara’. Kalau misalkan ada kepentingan politis, yang mengintervensi segala macam dari perencanaan ini, Sampaikan ke kita, kita tidak mau tahu siapa dia, kita ‘sikat sama – sama’  dia. Bupati pun, meskipun Perindo sebagi partai pengusung pak Bupati, jika pak Bupati memilih tidak bersama rakyat, kita siap melakukan kritik secara bersama-sama,” tegasnya.

Disdikbud Parigi Moutong Gelar Bimtek Penyusunan RKAS dan Sosialisasi Juknis Dana BOS Tahun 2025

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025, untuk 213 satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD).

Kepada media ini disela kesibukannya, Kepala Bidang (Kabid) Manajemen SD, Ibrahim, menuturkan, kegiatan Bimtek RKAS dan sosialisasi Juknis Dana BOS tahun 2025 itu, diikuti Kepala Sekolah (Kepsek) beserta tenaga Operator Dana BOS, sebagai peserta.

“Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dan berakhir besok. Total pesertanya sebanyak 400an orang, dari 213 sekolah. Hari ini, kepsek dan operator wilayah Kecamatan Sausu sampai Kasimbar dan Insyaallah besok, wilayah Kecamatan Tinombo Selatan hingga Moutong,” ujarnya, (Selasa, 08 Juli 2025).

Kegiatan ini, kata ia, menghadirkan narasumber dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan pihak Dikdasmen, bagian Dana BOS, Kemendikbudristek.

Ia menuturkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk pemahaman kapada pihak sekolah terkait dengan penyusunanan RKAS pasca adanya juknis terbaru terkait pemanfaatan Dana BOS tahun 2025.

“Jadi kita kali ini tindak lanjut adanya juknis terbaru tentang pengelolaan Dana BOS tahun 2025 ini, yaitu berdasarkan Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025,” tuturnya.

Ia berharap, kegiatan Bimtek RKAS dan Sosialisai Juknis Dana BOS tahun 2025 ini, dapat memberikan pencerahan terhadap seluruh satuan pendidikan SD di Kabupaten Parigi Moutong terkait dengan pengelolaan Dana BOS yang tepat sasaran.

“Harapan kami, dengan adanya sosialisasi sekaligus bimtek perubahan juknis ini, atas pengelolaan Dana BOS, kedepan tidak ada satuan pendidikan tingkat SD yang mengelola Dana BOS masih mengacu pada juknis lama,” tandasnya.

BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2025/03/20/akreditasi-paud-pkbm-di-parigi-moutong-terus-digenjot-disdikbud/

KUNJUNGI JUGA : https://zentainovasi.id/2024/01/23/berikut-program-bidang-kebudayaan-disdikbud-parigi-moutong-tahun-ini/

Bupati Parigi Moutong Serahkan SK Pengangkatan PPPK Dan CPNS

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK Kontrak 5 Tahun Dan SK Pengangkatan CPNS. Bertempat di Halaman Kantor Bupati Parigi Moutong. Selasa (8/Juli/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase menyampaikan pengangkatan sebagai CPNS tentu menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri, karena telah diangkat sebagai CPNS yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, kepegawaian maupun karir.

Namun demikian, CPNS dituntut untuk mampu melaksanakan amanah sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan dan abdi masyarakat.

Sementara itu, bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan diperpanjang dan diubah masa kontraknya menjadi 5 (lima) tahun.

Perlu diingat, kedepan kinerjanya akan dievaluasi setiap tahunnya oleh BKPSDM sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja selanjutnya. oleh karena itu, diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik ditempat yang telah ditentukan.

Khusus kepada para CPNS, Bupati menekankan bahwa Pemerintah menaruh harapan besar agar semua mampu menjadi agen perubahan, pembawa semangat baru dalam tata kelola birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Selanjutnya kepada PPPK yang masa kerjanya diperpanjang, perpanjangan tersebut merupakan bentuk kepercayaan atas dedikasi dan capaian kinerja saudara-saudari. namun, kepercayaan tersebut harus dibalas dengan peningkatan kualitas kerja dan etos pelayanan yang lebih baik.

“Perpanjangan kotrak PPPK ini merupakan komitmen kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada seratus hari kerja pertama, yang merupakan salah satu prioritas melakukan perubahan masa kontrak PPPK dari 1 (satu) tahun menjadi 5 (lima) tahun masa perjanjian kerja. Hal ini tentunya tidak mudah, dimana membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait, olehnya itu saya berterimakasih kepada saudara Sekretaris Daerah dan BKPSDM yang telah melaksanakan proses tersebut sebelum batas masa 100 hari kerja kami,” ungkapnya.

Bupati berpesan untuk menjadikan pengangkatan dan perpanjangan sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam bekerja dan mengabdi. Membangun semangat kolektif untuk menjadikan Kabupaten Parigi Moutong semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Sementara itu, Sekretaris Daerah, Zulfinasran selaku Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan untuk perpanjangan kontrak bagi Formasi PPPK yakni formasi tahun 2021 berjumlah 714 orang dan formasi 2023 berjumlah 384 orang. Selanjutnya, untuk pengangkutan CPNS Formasi Tahun 2024 sejumlah 89 orang. Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pembiayaan melalui BKPSDM  tahun 2025.

Sekda juga menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut Perpanjangan masa Kontrak PPPK menjadi 5 tahun merupakan kegiatan yang menjadi program prioritas 100 hari Bupati Parigi Moutong, dimana beliau berkomitmen untuk memenuhi janji atas pelaksanaan visi misi yang telah disampaikan pada saat beberapa waktu lalu.

“Saya selaku pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Undang-undang memohon maaf kepada kita semua kalau ada tenggat waktu yang cukup panjang, tapi ini dilakukan semata-mata untuk melengkapi syarat administrasi dan juga ketentuan, agar keputusan yang kita lakukan sekarang tidak bermasalah di kemudian hari,” ujarnya.

Melalui kesempatan itu juga, Sekda Zulfinasran berpesan agar manfaatkan momen tersebut dimana kontrak kerja yang 1 tahun menjadi 5 tahun, menjadi tantangan besar untuk memperlihatkan kinerja di instansi masing-masing Sekda kembali mengajak bahwa dengan berstatus sebagai ASN, telah melekat kode etik ASN di dalam diri masing-masing.

“Jadilah ASN yang menjadi teladan, panutan, dan semua unsur, semua pihak ditempat kerja masing-masing. Ingat, kita bekerja punya pimpinan, kita bekerja punya atasan, dan kita bekerja punya bawahan. Jadilah bawahan yang baik yang memberikan respek dan juga loyalitas kepada pimpinan serta berikan tauladan juga kepada teman-teman kita,” pesan Sekda***

Kopdeskel Merah Putih di Parigi Moutong, Siap Launching

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com –Sebanyak 283 Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, di Kabupaten Parigi Moutong, siap Launching pada hari Koperasi Nasional.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DISKOP dan UKM), Zulkarnain, kepada redaksi kabarSAURUSonline.com, via pesan singkat WhatsApp, belum lama ini.

Ia menuturkan, saat ini sebanyak 278 desa dan 5 kelurahan di Parigi Moutong telah terbentuk. Sehingga, kata Zulkarnain, Pemerintah Daerah (Pemda) tinggal menunggu hal teknis terkait pelaksanaan untuk lounching.    

“Alhamdulillah, sudah terbentuk seluruhnya. Untuk model lounchingnya nanti seperti apa dan bagaimana, termaksud lokasinya nanti dimna, kami sampai saat ini masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Satuan Tugas (Satgas) di Provinsi dan Nasional,” ujarnya.

Ia mengatakan, sebanyak 283 Kopdeskel di Parigi Moutong tersebut, telah terdaftar secara otomatis dalam sistem ODS Koperasi.

“Hanya saja, untuk terdaftar di sistem OSS, kami kurang paham, karena hal ini menjadi gawean dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTDP) Parigi Moutong,” terangnya.

Ia menambahkan, dari 283 Kopdeskel Merah Putih di Kabupaten Parigi Moutong tersebut, untuk sementara Kopdes Tolai, Kecamatan Torue, diusulkan menjadi koperasi percontohan atau Mock-Up

“Kalau ditanya progres untuk mendapatkan pembiayaan dari Himbara dan LPDB, Insyaallah Kopdes Tolai, Kecamatan Torue. Karena, Kopdes tersebut diusulkan sebagai percontohan,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Desa Kayu Agung, Desa Tomoli Utara, dan Desa Ampibabo Timur, merupakan Tiga desa diwilayah ini yang cepat dan tanggap dalam pembentukan koperasi merah putih ini.

Namun, hal ini nampaknya belum mampu menjadikan salah satu dari Ketiga desa tersebut, untuk menjadi Koperasi desa merah putih percontohan di Kabupaten Parigi Moutong.

Diketahui, 12 Juli 2025 nanti, merupakan hari koperasi nasional RI ke 78 tahun, momentum tersebut dijadikan sebagai peresmian terbentuknya Kopdeskel Merah Putih disekitar 80an ribu Desa dan Kelurahan di seluruh Indonesia

BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2025/05/05/kopdes-merah-putih-di-parigi-moutong-mulai-digarap/

KUNJUNGI JUGA : https://zentainovasi.id/2025/07/08/pelaku-usaha-diingatkan-setiap-enam-bulan-dokumen-lingkungan-dievaluasi/

DPRD Parigi Moutong Usulkan Anggaran Minlok di Alihkan Untuk Kader Dan Bidan

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Program Mini Lokakarya dinilai kurang efektif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong.

Anggota Legislatif (Anleg) DPRD Parigi Moutong, Feiny M Kairupan, menilai program Minlok yang rutin digelar setiap triwulan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kurang berdampak nyata di lapangan.

Ia pun mendorong, agar alokasi anggarannya dialihkan menjadi insentif bagi kader dan bidan desa yang berperan besar dalam penanganan Stunting.

“Tiga kali saya menghadiri kegiatan Minlok tanpa kehadiran tokoh masyarakat. Ini merugikan anggaran. Akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk reward kader dan bidan desa,” ujar Feiny Kairupan dalam rapat Pansus pembahasan LKPJ APBD 2024 bersama DP3AP2KB Parigi Moutong, Jum’at, 4 Juli 2025.

Menurutnya, para kader dan bidan desa merupakan ujung tombak dalam upaya menurunkan angka Stunting di Kabupaten Parimo.

Sayangnya, mereka kerap luput dari perhatian dan minim apresiasi, padahal peran mereka krusial dalam menyosialisasikan layanan kesehatan untuk anak dan keluarga.

“Seharusnya ada penghargaan lebih atas peran mereka. Bahkan, tidak sedikit yang mendapat intimidasi dari orang tua hanya karena mengajak anaknya untuk mendapatkan layanan kesehatan,” tegasnya.

Selain kader dan bidan, ia juga menilai petugas gizi layak mendapatkan penghargaan serupa, mengingat kontribusi mereka yang tak kalah penting dalam mendukung keberhasilan program penanganan Stunting.

“Kalau bicara reward, petugas gizi juga seperti dianaktirikan. Padahal kerja mereka sangat nyata di lapangan,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala DP3AP2KB Parimo, Kartikowati menjelaskan, program Minlok selama ini berfungsi sebagai forum diskusi lintas sektor di tingkat kecamatan untuk membahas persoalan Stunting.

Namun ia mengakui perlunya evaluasi, terutama terkait partisipasi tokoh masyarakat dalam kegiatan tersebut.

“Kami akan evaluasi terutama dari aspek kehadiran peserta utama seperti tokoh masyarakat. Tapi secara teknis, anggaran DAK yang digunakan memang sudah terikat Juknis, sehingga tidak bisa dipindahkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, masukan dari DPRD Parimo akan menjadi bahan penting dalam forum koordinasi selanjutnya agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada upaya pengurangan Stunting.

Bidang PAUD Dikmas Disdikbud Parigi Moutong Garda Terdepan Cegah Stunting

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menjadikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting di daerah.

Sejak awal tahun 2025, Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) telah merealisasikan enam program prioritas yang menyasar peningkatan layanan PAUD secara menyeluruh.

“Kami fokus memberikan bimbingan teknis kepada guru PAUD dalam pencegahan stunting. Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal pendidikan dan pola asuh,” ujar Kepala Bidang PAUD dan Dikmas, Dahniar, Rabu, 17 Juni 2025.

Disdikbud Parimo juga memprioritaskan pembenahan data peserta didik melalui pendampingan operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Upaya ini bertujuan untuk memastikan seluruh usia anak tercatat secara valid dalam sistem pendidikan nasional.

“Data harus sesuai, terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di Kartu Keluarga. Jika tidak cocok, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) tidak bisa diterbitkan,” jelas Dahniar.

Enam program prioritas yang telah direalisasikan hingga pertengahan 2025 meliputi: Lembaga pemantauan dan evaluasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Implementasi Kurikulum Merdeka untuk PAUD, Pendidikan inklusi bagi guru PAUD, Pendampingan PAUD Holistik Integratif (HI) ramah anak, Pelatihan operator Dapodik, dan Bimbingan teknis pencegahan stunting.

Dahniar menyebut, menaruh perhatian besar pada lembaga pemantauan PAUD guna menjamin kelancaran administrasi serta keaktifan peserta didik.

“Kami ingin tidak ada lagi anak usia dini yang tercecer dari layanan pendidikan,” tegasnya.

Disdikbud Parimo berharap, melalui enam program tersebut, PAUD dapat berperan aktif dalam memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia sejak dini, sekaligus menanggapi isu-isu strategis seperti stunting dan pendidikan inklusif.

Analisa Pembangunan Pasar Tematik, Dipertanyakan Pansus DPRD Parigi Moutong

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Pansus LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong mempertanyakan analisa pemilihan lokasi Eks Sail Tomini sebagai tempat pembangunan pasar tematik, kepada pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DISKOP dan UKM) daerah ini.

Menanggapi Laporan Keterngan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2024, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pendalaman terhadap seluruh kegiatan disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atas pemanfaatan anggaran ditahun tersebut.

Pada lanjutan rapat Pansus DPRD terhadap LKPJ Bupati Parigi Moutong tahun anggaran 2024, yang berlangsung di ruang rapat paripurna bersama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DISKOP dan UKM), (Rabu, 02 Juli 2025).

Diketahui, salah satu kegiatan yang dilaksanakan DISKOP dan UMK tahun 2024 lalu adalah proyek pembangunan pasar tematik yang berlokasi di eks Sail Tomini. Sayangnya, hingga pertengahan tahun 2025 ini, pasar tersebut tak kunjung berfungsi.

Hal ini pun tak luput dari pembahasan tim Pansus DPRD Parigi Moutong saat rapat lanjutan terkait LKPJ bersam DISKOP dan UKM. Dalam rapat itu, salah seorang anggota Pansus DPRD atas LKPJ Bupati Parigi Moutong, H. Wardi, mempertanyakan terkait analisa pihak DISKOP dan UKM yang memilih eks sail tomini sebagai lokasi pembangunan pasar tematik.          

Pasalnya, kata ia, keberadaannya yang masih sepi dari kompleks pemukiman warga serta masih cukup dekat dengan pasar sentral parigi, sehingga keberlangsungan terhadap pemanfaatan bangunan pasar tematik tersebut patut untuk dipertanyakan.

Apalagi, lajut H. Wardi, sejak dinyatakan selesai pembangunannya, pasar temati tersebut tampak tak kunjung difungsikan hingga saat ini. Parahnya lagi, lanjut H. Wardi, kondisi bangunan pasar tematik itu, saat ini mulai menunjukan beberapa kerusakan.

“Mengapa memilih pembangunannya di lokasi eks sail tomini, berdasarkan kondisi geografis, menurut saya tidak pas penempatan lokasi pasar tematik disitu. Apalagi, saat ini sudah masuk pertengahan tahun 2025, pasar itu belum juga didungsikan karena belum diresmikan, padahal sudah selesai sejak tahun kemarin. Bahkan, saya melihat saat ini kondisinya sudah mulai ada yang rusak. Jangan sampai, pas sudah difungsikan nanti, pasar ini bisa memakan korban,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DISKOP dan UKM Parigi Moutong, Sulastri, menuturkan, pembangunan pasar tematik di kawasan eks lokasi Sail Tomini tersebut, berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kemeneterian Koperasi, untuk lokasi pembangunan pasar tematik tersebut, harus berada di jalan poros trans sulawesi.

“Mohon Maaf pak, pihak Kemeterian Koperasi hanya memporsikan anggaran untuk pengadaan bangunannya dan tidak sampai pada pembebasan lahannya. Sehingga, saat kami berkoordinasi dengan Bagian Tapem, untuk lahan asset daerah yang berada dijalan poros trans sulawesi hanya ada di wilayah eks Sail Tomini,” terangnya.

Selain itu, lanjut Sulastri, penyebab belum diresmikannya pasar tematik itu, disebabkan karena belum ada penyerahan hibah dari Kementerian Koperasi, kepada pihak Pemda Parigi Moutong.    

Sulastri menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk mengelola pasar tematik itu dengan baik, sehingga pemanfaatannya dapat berkesinambungan.

“Sebenarnya, kami sudah siap. Karena konsepnya sebagai pasar tematik buah, maka kami sebelumnya juga telah melaksanakan rapat dengan para pedagang buah,yang nantinya akan menmpati pasar tersebut. Dibawah pengelolaan koperasi, nantinya pasar tersebut akan menjadi titik bongkar muat buah durian dari para petani di wilayah sekitaran Kecamatan Parigi dan eks Kecamatan Parigi,” tandasnya.

BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2025/06/12/pemdes-baliara-gelar-mudessus-untuk-sosialisasikan-koperasi-desa/

KUNJUNGI JUGA : https://zentainovasi.id/2025/01/25/penjelasan-diskop-ukm-tentang-konsep-pasar-tematik/

Exit mobile version
%%footer%%