KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Berdasarkan pantauan redaksi kabarSAURUSonline.com, Dalam kurun waktu sekitar tiga hari terakhir terdapat pemandangan janggal atas fenomena antrean BBM bersubsidi yang cukup langkah terjadi di salah satu SPBU wilayah Ibukota Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di Kelurahan Kampal.
Pasalnya, terdapat antrian kendaraan roda dua dan empat yang cukup panjang mengurai sejauh hampir 500 meter di sepanjang jalan trans sulawesi Kota Parigi untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Pemandangan antrian BBM bersubsidi pada salah satu SPBU di Kota Parigi ini, memang bukan hal yang baru bagi BBM bersubsidi jenis solar.
Namun, menguapnya kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar ini yang terindikasi kuat disebabkan adanya praktek melanggar hukum, kemudian memaksa Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong membentuk Satuan Tugas (Satgas) BBM.
Kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite ini, menambah pekerjaan rumah dari tim Satgas BBM bentukan Pemda Parigi Moutong ini, dalam menemukan akar persoalan dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi keberlangsungan antrean BBM bersubsidi akibat langka di sejumlah titik SPBU wilayah Kabupaten Pargi Moutong, terutama di SPBU Kampal yang notabene berada di wilayah Ibukota Kabupaten.
Fenomena antri BBM bersubsidi jenis pertalite di Kota Parigi yang baru terjadi beberapa hari ini, seakan jadi ‘lahan basah’ bagi sejumlah oknum pengecer, untuk menjajalkan BBM jenis tersebut dengan harga yang tinggi.
Kondisi kelangkaan BBM jenis Pertalite di SPBU Kampal, Kota Parigi ini, kemudian mendapat perhatian dari tim Satgas BBM Pemda Parigi Moutong, terjun kelapangan (Rabu, 21 Oktober 2026).
Selain melakukan koordinasi dengan pihak manajemen SPBU 74-94308 Kampal, tim Satgas BBM ini juga memberikan imbauan kepada pihak pengecer yang sempat ditemui, agar tidak memanfaatkan situasi ini dengan menjual BBM jenis Pertalite pada harga di atas dari harga eceran biasanya.
Demikian disampaikan Ketua Tim Satgas BBM, Ismet Ismail, yang juga merupakan Kasad Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Kanupaten Parigi Moutong, kepada sejumlah awak media, saat ditemui di halaman SPBU 74-94308 Kampal.
Sayangnya, tim Satgas BBM bentukan Pemda Parigi Moutong ini, seakan tidak menemukan kejanggalan dalam akar persoalan dibalik anomali fenomena antri BBM bersubsidi di SPBU 74-94308 wilayah Kota Parigi ini.
Pasalnya, Ismet Ismail mengklaim terjadinya antiran BBM bersubsidi jenis Pertalite tersebut, diakibatkan kepanikan warga. Namun, pihaknya juga tidak mengetahui secara pasti penyebab munculnya kepanikan tersebut.
“Kalau kita lihat secara kasat mata, ini terjadi antrian. Kenapa sampai terjadi seperti ini, masyarakat panik. Untuk stok itu (BBM jenis Pertalite), memenuhi. Tetapi, untuk distribusi ke sini, biasanya sekali datang untuk stok 16 ton. Setelah saya berkomunikasi 16 ton BBM bersubsidi dalam satu tangki truck tersebut, ternyata terbagi dua jenis, yakni BBM solar 8 ton dan Pertalite 8 ton. Bukan langka, tetapi timbul antrian. Sehingga kami tadi telah memberikan masukan kepada pihak SPBU kampal, agar menyapaikan kepada pihak pertamina patra niaga, kalau bisa tolong, kalau satu mobil itu 16 ton Pertalite,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga sempat menemukan sejumlah oknum pengecer BBM jenis Pertalite, yang seakan memanfaatkan fenomena antri BBM Subsidi di SPBU Kampal Kota Parigi ini, dengan menjual harga eceran di atas dari harga biasanya.
“Ada beberapa temuan kami tadi dilapangan, tentang harga yang ‘bermain’. Awalnya, harga yang biasanya Rp. 13.000 tadi sudah ada yang jual Rp. 15.000. Kemudian, untuk yang botol besar, biasanya Rp. 20.000 tadi ada yang jual dengan harga Rp. 25.000, Rp. 27.000, bahkan sampai Rp. 30.000. Kami sudah himbau kepada pengecer yang ada, agar jangan sampai mematok harga lebih dari harga yang biasanya,” terangnya.
KUNJUNGI JUGA : https://zentainovasi.id/2026/10/07/langkah-awal-penertiban-bbm-bersubsidi-satgas-parigi-moutong-sosialisasi-di-spbu-kampal/
P3M Nilai Fenomena Antrean BBM Bersubsidi di SPBU Parigi, Anomali
Komunitas Pemuda Peduli Parigi Moutong (P3M), menilai ada Anomali (Kondisi ketidaknormalan, kelainan, atau penyimpangan dari suatu keadaan, pola, atau aturan yang dianggap normal), terjadi dibalik antrian panjang BBM bersubsidi jenis Pertalite, sehingga memberikan indikasi kuat terhadap kelangkaan BBM Bersubsidi jenis Pertalite di SPBU Kampal, Kecamatan Parigi.
Fenomena antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Kampal yang notabene merupakan wilayah jantung Ibukota Kabupaten Parigi Moutong, menjadi potret yang menarik untuk dicermati.
Ditengah kebutuhan masyarakat terhadap BBM sebagai penunjang aktivitas ekonomi, antrean panjang memunculkan pertanyaan mendasar, apakah kondisi tersebut semata-mata akibat tingginya permintaan, atau terdapat persoalan lain dalam tata kelola distribusi BBM bersubsidi.
Hal ini disampaikan Ketua P3M Gen-3, Abdul Rahim, SH, MH melalui sambungan telepon kepada redaksi kabarSAURUSonline.com, (Rabu, 21 Oktober 2026) malam.
Menurutnya, meski antrean kendaraan sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru. Namun, ketika fenomena itu berlangsung berulang dan menjadi pemandangan yang lazim, publik patut mempertanyakan efektivitas sistem distribusi BBM bersubsidi yang sejatinya ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan energi dengan harga terjangkau. Selain itu, BBM bersubsidi merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan energi bagi kelompok masyarakat yang berhak.
Karena itu, kata ia, distribusinya tidak cukup hanya diukur dari tersedianya stok di SPBU, tetapi juga dari ketepatan sasaran, kewajaran pola pembelian, serta kemudahan akses bagi konsumen yang berhak.
“Di sinilah anomali fenomena antrean BBM subsidi di SPBU Kampal, Kecamatan Parigi ini, perlu dibaca secara lebih kritis,” ungkapnya.
Ia menerangkan, jika antrean terjadi karena lonjakan kebutuhan masyarakat, persoalannya berkaitan dengan kecukupan pasokan dan kemampuan distribusi untuk memenuhi permintaan. Sedangkan, lanjutnya, apabila antrean dipengaruhi oleh pola pembelian berulang, penggunaan kendaraan atau wadah yang tidak sesuai ketentuan, maupun dugaan penyalahgunaan penyaluran, maka diperlukan pengawasan yang lebih serius.
“Sehingga, panjangnya antrean tidak serta merta menjadi tolok ukur pembuktian terjadi penyimpangan atau tidak. Lebih jauh dari pada itu, diperlukan data distribusi, realisasi penyaluran, kondisi stok, serta hasil pengawasan lapangan untuk memastikan penyebab sebenarnya,” terangnya.
Subsidi untuk Rakyat, Bukan Ruang bagi Penyimpangan
Ia menuturkan, persoalan BBM bersubsidi bukan sekedar urusan siapa yang paling cepat mendapatkan giliran di ‘dispenser’ SPBU. Namun lebih dari itu, lanjutnya, terdapat kepentingan publik yang harus dijaga agar subsidi negara benar dinikmati masyarakat yang berhak.
“Ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk memperoleh BBM, dampaknya tidak berhenti pada persoalan kenyamanan. Waktu produktif dapat terbuang, biaya operasional meningkat, dan aktivitas ekonomi masyarakat berpotensi terganggu. Bagi pengemudi angkutan, pelaku usaha kecil, petani, nelayan, serta masyarakat yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada ketersediaan BBM, antrean yang berkepanjangan dapat menjadi beban tersendiri,” tuturnya.
Karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan apakah pola antrean tersebut masih berada dalam batas kewajaran atau justru mengindikasikan adanya persoalan yang belum terselesaikan.
Pengawasan Jangan Berhenti pada Rutinitas
Lebih lanjut, dengan nada tegas, Abdul Rahim mendesak agar Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, untuk bersikap tidak hanya hadir sebagai rutinitas administratif dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Dibutuhkan pemeriksaan terhadap kesesuaian penyaluran dengan ketentuan, pemantauan pola pembelian, serta penanganan laporan masyarakat apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan. Bila perlu, PT Pertamina Patra Niaga bersama pengelola SPBU, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya harus memastikan distribusi berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Publik juga berhak memperoleh penjelasan mengenai faktor penyebab antrean, kondisi pasokan, serta langkah konkret yang dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan.
Jika pasokan mencukupi, tetapi antrean tetap berulang, evaluasi menyeluruh terhadap pola penyaluran dan pelayanan patut dilakukan.
Sebaliknya, apabila persoalannya terletak pada keterbatasan pasokan, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.
“Pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah Parigi berjalan efektif?,” tegasnya.
Menunggu Jawaban, Bukan Sekadar Antrean
Ia berharap, anomali fenomena antre BBM bersubsidi di SPBU Kampal, Kecamatan Parigi ini, menjadi momentum evaluasi bersama antara Pemda dan instansi terkait.
“Perlu melihat persoalan ini berdasarkan data, bukan sekadar menganggapnya sebagai pemandangan biasa,” tambahnya.
Sebab, ketika antrean terus berulang tanpa penjelasan yang memadai, yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran pelayanan, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola subsidi negara.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan semata-mata mengapa masyarakat rela mengantre panjang, melainkan apakah distribusi BBM bersubsidi telah berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik yang merugikan kepentingan publik.
“Orang-orang tua kita, tentu tidak sekadar membutuhkan BBM bersubsidi. Lebih jauh dari itu, mereka juga membutuhkan kepastian bahwa hak atas energi yang terjangkau tidak terhambat oleh persoalan distribusi, lemahnya pengawasan, atau adanya ‘praktik-praktik’ yang bertentangan dengan ketentuan. Sehingga, Meski anomali tidak boleh langsung divonis sebagai penyimpangan. Namun, anomali juga tidak seharusnya dibiarkan tanpa pemeriksaan,” tandas nya.
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
