KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Maraknya pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong disoroti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Perindo, Selasa (17/12/2024).
Kepada awak media saat dikonfirmasi, Mohammad Irfan mengungkapkan dugaan aktifitas PETI diwilayah Kecamatan Tinombo Selatan yang notabene merupakan daerah pemilihan (Dapil) nya, saat bertarung di Pileg 2024 kemarin.
Ia mengatakan, dugaan aktivitas PETI diwilayah Kecamatan Tinombo Selatan ini, telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Resort (Polres) Parigi.
Sayangnya, laporan itu kata ia, terkesan belum direspon serius dari pihak Polres setempat.
Pasalnya, kata Irfan, diduga kuat hingga saat ini aktivitas PETI diwilayah Kecamatan Tinombo Selatan ini, masih terus berjalan hingga saat ini.
“Beberapa waktu lalu, saya sudah melapor ke Polres. Dan saya rasa kita telah mengetahui bersama, kalau terkait pertambangan di Parigi Moutong, rata-rata masih merupakan pertambangan ilegal,” ungkap.
Menurut Mohammad Irfain, aktivitas PETI diwilayah Kecamatan Tinombo Selatan ini, sudah berlangsung sejak tahun 2010.
Aktivitas PETI itu, lanjutnya, sempat berhenti beberapa saat dan sampai saat ini diduga masih beroperasi.
“Aktivitas PETI itu, dapat menimbulkan berbagai persoalan dikalangan masyarakat itu sendiri, bahkan hingga berdampak pada daerah,” terangnya.
Ia menegaskan, aktifitas pertambangan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong harus mendapatkan perhatian khusus, bahkan dihentikan.
“Sebenarnya, untuk ilegal mining ini, memang harus dihentikan dan tidak ada kata lain. Karena yang pertama dirugikan adalah daerah, dampak lingkungan yang besar kemudian kerugian bagi masyarakat, apalagi masyarakat diwilayah pertanian. Misalnya, daerah yang lokasi wilayah pertambangannya diatas (Hulu), sedangkan, wilayah pertaniannya dibawah (hilir). Tentunya, itu akan berdampak bagi para petani,” jelasnya.
Secara tegas, Mohammad Irfan meminta para pelaku yang terlibat dalam aktivitas PETI diwilayah Kabupaten Parigi Moutong, dapat ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ia menambahkan, aktivitas PETI ini juga akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat khususnya para petani yang sumber pendapatannya berasal dari hasil pertanian itu.
“Saya kira sikap kita terkait pertambangan ini, harus tegas agar dapat ditutup dan ditindak sesuai hukum yang berlaku untuk para penambang-penambang ilegal ini. Kemudian, sekarang kami tinggal mendorong pihak Kepolisian untuk melakukan tindakan terhadap para oknum-oknum penambang itu,” tutupnya.
Diketahui sebelumnya, tahun 2022 silam aktivitas PETI diwilayah Kecamatan Tinombo Selatan sempat menjadi perhatian publik, hingga Pemerintah Pusat.
Pasalnya, aksi demontrasi dengan memblokir jalan trans Sulawesi di Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan ratusan masyarakat mengatasnamakan Aliansi Rakyat Tani Koalisi Tolak Tambang (ARTI-KTT), berunjung bentrok dengan aparat kepolisian Pokres Parigi yang mendapat dukungan dari pasukan anti huru-hara Brimob Polda Sulteng.
Bentrokan antara warga pendemo dengan aparat kepolisian itupun, mengakibatkan salah seorang pemuda asal wilayah Kecamatan Tinombo Selatan pun, meregang nyawa, dengan luka tembak senjata api ditubuhnya.
BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2021/02/28/siapa-aktor-dibalik-peti-desa-buranga-parigi-mutong/?amp=1
KUNJUNGI JUGA : https://digtalpos.com/index.php/2024/11/15/anggota-dprd-kaltim-soroti-maraknya-tambang-ilegal-dampak-lingkungan-dan-kesehatan-mengkhawatirkan/
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
