PALU, kabarSAURUSonline.com – Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 28,2 persen di tahun 2022. Sebenarnya, angka ini menurun 1,5 persen dari tahun sebelumnya, tapi capaian tersebut masih diatas dari rata-rata nasional sebesar 21,6 persen.
Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tengah masih relatif tinggi yakni 3,02 persen, masih berada diatas rata-rata nasional yaitu 2,04 persen.
“Target Bapak Presiden pada 2024 mendatang, kemiskinan ekstrem di Indonesia nol, ini juga perlu upaya yang lebih keras dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, saat Roadshow ‘Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah”, Senin (27/3) melansir sultengprov.go.id.
Ia menegaskan, semua kebijakan dan arahan dari Presiden harus betul-betul dilaksanakan mulai dari tingkat paling bawah yakni desa.
“Di Desa, tentu saja melibatkan aparat desa dan juga tenaga relawan, tenaga pendamping yang ada di Desa,” tandasnya.
Ia berharap, penanganan di lapangan lebih tepat sasaran, lebih akurat, lebih efisien dalam menggunakan seluruh sumber daya yang ada.
Berdasarkan survei SSGI Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi menjadi daerah dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi dengan angka mencapai 36,8 persen.
Serta, Kabupaten Banggai Laut menjadi daerah dengan tingkat tingkat prevalensi stunting terendah yakni 20 persen.
Sementara daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi adalah Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 6,39 persen.
Sedangkan, Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi daerah dengan kemiskinan ekstrem terendah yakni 1,34 persen.
Ia melihat masih kurang optimalnya penggunaan Dana Desa dalam upaya penanganan Stunting dan penurunan Kemiskinan Ekstrem.
Dari Rp1,51 Triliun, alokasi Dana Desa untuk Provinsi Sulawesi Tengah baru Rp175,4 Miliar atau 11,58 persen yang tersalurkan.
Sementara itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tersalur ke rekening Desa, baru sebesar Rp16,2 Miliar atau 4,32 persen dari target 25 persen Dana Desa.
“Sulawesi Tengah harus bekerja lebih keras dibanding provinsi lain dalam percepatan penurunan stunting untuk mengejar target nasional tahun 2024 mencapai 14 persen,” pungkasnya
Masih dari sumber yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir mewakili Gubernur, menyampaikan apresiasi serta perhatian pada kegiatan roadshow tersebut sehingga dapat menyelesaikan masalah pokok yaitu menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah.
Pemprov Sulawesi Tengah akan mendorong Kabupaten dan Kota untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita lebih serius dalam penanganan masalah ini,” tutupnya.
Melansir dari https://sultengprov.go.id/menko-pmk-minta-pemprov-sulteng-bekerja-lebih-keras-tekan-angka-stunting-dan-kemiskinan-ekstrem/
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
