Bansos Pendidikan Jadi Temuan, DPRD Minta Dinsos Serahkan Data Penerima

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong, meminta Dinas sosial (Dinsos) menyerahkan data penerima bantuan sosial pendidikan.

Hal itu dilakukan, karena terdapat temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK).

“Berkaitan dengan lanjutan pembahasan terhadap temuan pada Dinsos, Pansus meminta data penerima bantuan sosial pendidikan Komunitas Adat Terpencil (KAT),” ujar pimpinan rapat, Mohamad Fadli. Rabu (08/06).

Pada rapat itu Fadli mengatakan, BPK RI menemukan adanya perbedaan data penerima bantuan sosial pendidikan atau data mahasiswa penerima beasiswa.

Fadli menambahkan, Pansus berharap pada rapat selanjutnya sekretaris Dinas Sosial hadir untuk memberikan jawaban atas temuan LHP BPK.

“Untuk Dinas Sosial ini, kita belum anggap selesai karena persoalannya kerugian daerah terhadap sejumlah mahasiswa yang seharusnya menerima bantuan itu, pejabatnya sudah tidak lagi berada di Dinas Sosial, oleh karena itu akan kita agendakan kembali bersama beberapa OPD lainya” tutupnya.

Bansos Pendidikan Jadi Temuan, DPRD Minta Dinsos Serahkan Data Penerima

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong, meminta Dinas sosial (Dinsos) menyerahkan data penerima beasiswa.

Hal itu dilakukan, karena terdapat temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK).

“Berkaitan dengan lanjutan pembahasan terhadap temuan pada Dinsos, Pansus meminta data penerima bantuan sosial pendidikan Komunitas Adat Terpencil (KAT),” ujar pimpinan rapat, Mohamad Fadli. Rabu (08/06).

Pada rapat itu Fadli mengatakan, BPK RI menemukan adanya perbedaan data penerima bantuan sosial pendidikan atau data mahasiswa penerima beasiswa.

Fadli menambahkan, Pansus berharap pada rapat selanjutnya sekretaris Dinas Sosial hadir untuk memberikan jawaban atas temuan LHP BPK.

“Untuk Dinas Sosial ini, kita belum anggap selesai karena persoalannya kerugian daerah terhadap sejumlah mahasiswa yang seharusnya menerima bantuan itu, pejabatnya sudah tidak lagi berada di Dinas Sosial, oleh karena itu akan kita agendakan kembali bersama beberapa OPD lainya” tutupnya.