Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Moh. Fadli Anggota Legislatif (Anleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Parigi Moutong menganggap pengarsipan dokumen Dinas Perhubungan (Dishub), buruk.
Hal itu Fadli sampaikan pada saat rapat badan anggaran DPRD Kabupaten Parigi Moutong, yang menghadirkan Dishub, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Parigi Motong, Masdin. Serta, sejumlah OPD penghasil lainnya di Kabupaten Parigi Moutong, Kamis, (19/08).
Anggapan Anleg PKS DPRD Parigi Moutong ini, dilandaskan pada temuan kejanggalan terhadap laporan pendapatan daerah. Dimana, terdapat selisih angka atas target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada laporan realisasi APBD semester satu.
Selisih angka pada target PAD itu, terungkap saat laporan yang pihak Dishub paparkan dalam rapat Banggar tersebut melalui Ismed, selaku Sekretaris Dishub Parigi Moutong.
Ternyata, berbeda dengan dokumen laporan realisasi APBD 2021 semester Satu yang masing-masing anggota Banggar DPRD ‘kantongi’.
“Kalau di laporan realisasi APBD semester satu, disini cakupkan bahwa target pendapatan parkir sebesar Rp80 juta. Sedangkan pada rangkuman yang diserahkan Dinas perhubungan Cuma Rp70 juta. Kemudian, begitu juga dengan terminal, kalau dalam laporan, sebesar Rp75 juta, sedangkan dalam rangkumannya sebesar Rp100 juta. Antara kedua data yang diserahkan ke kita ini sebenarnya mana yang benar?, kenapa dua data yang sumbernya sama-sama punya legalitas, tetapi memiliki selisih angka.” Ungkap Fadli yang kini menyandang status Anleg PKS DPRD Parigi Moutong, Dua periode.
Fadli mengaku prihatin, dengan cara Dishub Parigi Moutong mengelola arsip yang berkaitan dengan data dinas. Padahal kata ia, data sangat penting untuk mengetahui jumlah pendapatan ril yang masuk.
“Kita patut prihatin, kalau Dinas Perhubungan ini buruk dalam pengarsipan dokumen. Merasa tidak tahu berapa target, merasa tidak memiliki buku laporan atas data pendapatan daerah,” ujar Fadli dengan nada geram.
Berdasarkan laporan realisasi pendapatan daerah Dishub semester satu, dari target Rp270 juta tahun ini. Pada kenyataan, realisasinya masih sekitar Rp23 juta.
Anggapan Fadli, Anleg PKS Parigi Moutong Dapat Dukukngan Dari Politisi Lainnya
Atas laporan itu, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyoroti kinerja Dishub yang disinyalir tidak akan mencapai target.
Sementara itu, anggapan Anleg PKS DPRD Parigi Moutong ini, seakan mendapat dukungan dari Politisi lainnya.
Leli Pariani yang merupakan Anleg Partai Golkar mengatakan, melihat laporan dan kinerja dari Dishub Parigi Moutong, terbilang sulit untuk capai target.
Contohnya, lanjut leli, saat ini pungutan retribusi dari sektor parkir, hanya berasal dari Empat titik.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dishub Kabupaten Parigi Moutong Ismet, berdalih pihaknya belum mendapatkan laporan realisasi APBD tersebut.
Ismet menjelaskan, saat ini Kabupaten Parigi Moutong hanya memiliki Empat titik parkir yang efektif. Lanjut Ismet, Keempat titik tersebut yaitu, Pasar Sentral Parigi, BNS, Toboli dan pasar Tolai.
“Dari 9 titik, setelah kemarin melakukan uji petik beberapa bulan terakhir hanya Empat titik tersebut yang efektif. Pasar Tolai ditangani oleh desa, tapi kita bangun kerjasama dengan pihak desa. Kemudian lima titik lainya yang tidak efektif, karcisnya ditarik kembali,” jelas Ismet.
Pada kesempatan itu Leli Pariani juga menyoroti kepala Dishub yang tidak menghadiri rapat banggar tersebut. Padahal sebagai pemangku kebijakan dan yang lebih mengetahui sebab masalah yang terjadi, seharusnya Kepala dinas ikut hadir.
Diakhir pembahasan Alfres Tonggiroh selaku pimpinan rapat, menunda pembahasan bersama Dishub Parigi Moutong. Rencananya, Banggar DPRD Parigi Moutong akan melakukan rapat kembali, dengan harapan kepala Dishub (Arman Maulana) bisa hadir.
Baca Juga Berita Menarik Sebelumnya :https://kabarsaurusonline.com/2021/08/20/ppk-2-1-proyek-bpjn-xiv-tidak-kantongi-izin-galian-c-pt-wrk/
SAKSIKAN JUGA VIDEO LAINNYA TERKAIT BANGGAR DPRD PARIGI MOUTONG :
