Widya Rahmat Karya, Disinyalir ‘Maling’ SDA Parigi Moutong

Ilustrasi Aktivitas Pertambangan Galian C
Ilustrasi Aktivitas Pertambangan Galian C (Sumber Design Foto : Radar Cirebon)
Advertisements

Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com PT Widya Rahmat Karya, selaku pengelola proyek milik BPJN XVI Sulteng, Disinyalir kuat menjadi ‘maling’ Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Parigi Moutong.

Dari hasil penelusuran tim, indikasi adanya ‘maling’ SDA di Kabupaten Parigi Moutong mencuat menyusul adanya kegiatan pengambilan material galian C pada proyek milik pemerintah.   

Bacaan Lainnya

Pasalnya, tanpa dokumen izin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, material galian c ‘terjun bebas’, sebagai timbunan dasar jalan pada proyek penaganan longsor ruas jalan Mepanga – Tinombo, di  Desa Tibu Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong.

Pasir dan batu amor yang ‘terjun bebas’ pada proyek pemerintah tersebut, diduga kuat merupakan ulah PT Widya Rahmat Karya selaku pengelola pekerjaan tersebut, yang juga disinyalir tidak berdokumen izin pengelolaan pertambangan galian c.

Masih berdasarkan penelusuran tim, terdapat Tiga lokasi pengambilan material galian C, pada proyek milik BPJN XIV tersebut.

Dugaan PT Widya Rahmat Karya sebagai pelaku ‘maling’ SDA di Kabupaten Parigi Moutong, seakan dikuatkan Kabid Penataan dan Penaatan DLH Parigi Moutong Muh. Idrus.

Hal itu terungkap saat Redaksi KabarSAURUS mengkonfirmasinya via gawai, Kamis (5/8). Ia mengatakan, hingga saat ini hanya ada Lima perusahaan yang telah memiliki izin untuk beroperasi melakukan aktivitas galian C pada wilayah Kabupaten Parigi Moutong   

“Jadi galian c yang keluar rekomendasinya dari kantor itu, satu TMJ, KMP, BUMDes Taliabo, Mahkota dan silkar,” ungkapnya.

Lanjut Idrus, pihakya tidak mengetahui dugaan aktivitas ‘pecurian’ SDA berupa galian c yang berada diwilayah Kabupaten Parigi Moutong oleh PT Widya Rahmat Karya.

Menurutnya, segala izin aktivitas pertambangan, saat ini menjadi tangggungjawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Saat ini, segala izin pertambangan ada pada provinsi. Kami hanya sebatas memberikan rekomendasi terkait pengurusan izin lingkungan. Jadi, tidak bisa sembarang asal menambang meskipun dapat izin dari pemerintah desa sekalipun,” tegasnya.

Selain Proyek Bersumber Dari APBN, Proyek Jalan Bersumber dari APBD Parigi Moutong Juga Diduga Terjadi Praktek ‘Maling’ SDA  

Pernyataan Idrus tersebut, seakan membenarkan, jika praktek ‘maling’ SDA pada sejumlah wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Disinyalir juga, terjadi pada beberapa proyek pekerjaan jalan di daerah ini, yang bersumber dari APBD.

“Iya tidak  izin. Seharusnya, perusahaan-perusahaan pengelola sejumlah proyek pekerjaan jalan ini mengambil material dari perusahaan-perusahaan yang memiliki izin,” terangnya.

Seperti pemberitaan media ini sebelumnya, dari hasil temuan lapangan, terdapat alat berat yang sedang melakukan pengambilan material pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) di desa Bobalo Kecamatan Palasa.

Aktivitas pengambilan material itu, disinyalir kuat dilakukan pihak Kontraktor dari PT Widya Rahmat Karya. Parahnya, aktivitas yang terkesan mencuri SDA Kabupaten Parigi Moutong ini, hanya bermodal persetujuan lisan dari Kepala Desa.

Sebagai Kepala Desa Bobalo, Jiplan mengakui bahwa ia sebelumnya telah didatangi perwakilan perusahaan tersebut untuk meminta izin aktivitas pengambilan material pasir di aliran muara sungai Bobalo. 

Jilpan mengaku, saat itu pihak perusahaan hanya memberitahukan dan tidak dengan memperlihatkan dokumen perizinan pengambilan material pasir dari daerah aliran sungai itu sendiri.

“Mereka kemarin sudah minta izin dalam hal pengambilan material, jadi saya bilang silahkan saja. Tapi air ini kan sampai ke rumah penduduk jadi saya bilang kasih lurus saja. Saya tidak tau mereka sudah ada izin atau tidak untuk galian C,” Ujar Jilpan saat Tim media ini menyambangi kediamannya, Juli silam.

Parahnya, pengerukkan material oleh pihak Perusahaan untuk dijadikan urugan pilihan untuk timbunan dasar badan jalan pada pekerjaan jembatan Pelintas di Desa Tibu, diambil dari sekitar jembatan Desa Bobalo dengan jarak kurang dari 50 meter.

Sebelumnya, pihak perusahaan juga mengambil material timbunan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Tibu dengan dalih normalisasi sungai. 

Hal ini dibenarkan Kepala Desa Tibu, Ismail Kandoto saat tim media ini menyambangi rumahnya.

Menurutnya, sungai Tibu sangat banyak pasir yang dihasilkan dari luapan banjir sehingga perlu adanya normalisasi. 

“Normalisasi itu sekaligus dimanfaatkan orang (perusahaan) mengambil material,” tutur Ismail Kandoto.

Diduga Tidak Punya Dokumen Izin Pertambangan Galian C, Dugaan PT Widya Rahmat Karya ‘Maling’ SDA Parigi Moutong Menguat  

Sementara, batu Amor dan material batu lainnya yang digunakan pada lapisan bawah tanggul abrasi dengan bertujuan mencegah terjadinya pengikisan pantai akibat dari tenaga gelombang laut yang bersifat merusak. Ternyata diambil dari hasil pengerukan salah satu lokasi pegunungan yang diduga kuat para pihak perusahaan pun tidak memiliki izin galian C. 

“Perusahaan membeli tanah warga seharga Rp.5 juta dan melakukan pemanfaatan potensi batunya. Mereka menyetor ke Kas Desa baru Rp.9 Juta sebagai kompensasi karena ada perdesnya,“ jelas Ismail Kandoto.

Senada dengan Kades Bubalo, Jilpan, Kades Tibu Ismail Kandoto juga mengakui hanya memberikan Ijin lisan terkait kegiatan pengambilan material galian C di Desanya yang dilakukan Kontraktor Pelaksana Proyek Penanganan Longsor Ruas Jalan Mepanga-Tinombo tahun 2021.

Faktanya, lokasi pengerukan tidak lagi dilakukan reklamasi usai diambil material bebatuannya.

Ditemukan masih terdapat lubang bekas galian yang menganga dan berpotensi memicu erosi yang berdampak terhadap kebun masyarakat sekitar.

Salah seorang Warga Tibu mengeluh,aktivitas pengambilan batu amor (Batu gajah) di desanya menimbulkan keresahan para pemilik lahan disekitar lokasi pengerukan. Pasalnya lokasi tersebut merupakan jalan lintasan menuju ke perkebunan warga , bahkan pemilik tanah yang dilintasi saat ini memilih memasang palang agar lahannya tidak dilintasi Truk dan alat berat untuk melakukan pengerukan.

“saya sudah sampaikan ke kepala Desa , jangan asal kase ijin ba gale disana ,eh malah saya dianggap provokator dan di acuh “ ungkap lelaki paruh baya yang meminta identitasnya tidak dimediakan.

Pihak Pelaksana yakni PT Widya Rahmat Karya dan PPK 2.I pada satker Wilayah II PJN XIV Sulteng enggan memberikan Komentar, bahkan kantor Redaksi Kit perusahaan di Desa Bubalo serta kantor PPK 2.1 di Desa Palasa lambori Dusun Ogomojolo Kecamatan Palasa tidak ada aktivitas saat mau dikonfirmasi.

“Maaf pak,kami disini Cuma pekerja, pak Reza yang PPK ada kepalu,nomornya juga ndak ada sama kami “ ujar Pardi, petugas lapangan yang berada di Kantor Satker Wilayah II/PPK.2.1 di Palasa. ***TIM

Advertisements
banner 970x90

Pos terkait