KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – RSUD Raja Tombolotutu menyiapkan anggaran sekitar Rp 7 miliar untuk pembiayaan gaji para tenaga kesehatannya.
Komisi IV, DPRD Kabupaten Parigi Moutong, mengundang RSUD Raja Tombolotutu, selaku OPD mitranya, dalam agenda lanjutan pembahasan RAPBD tahun 2025.
Agenda itu, dipimpin langsung Ketua Komisi IV, DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sutoyo, serta dihadiri seluruh anggotanya diruang komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Senin, 21 Oktober 2024).
Pantauan media ini, pada pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) RSUD Raja Tombolotutu itu, ketua bersama seluruh anggota Komisi IV meminta agar pembahasan terperinci.
Seperti Sutoyo, yang meminta agar Direktur RSUD Raja Tombolotutu, menyebutkan secara rinci belanja pegawai di rumah sakit tersebut yang diproyeksikan nilainya mencapai sekitar Rp 7 miliar.
Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Raja Tombolotutu, dr. Flora Marlin, menyebut, miliaran rupiah anggaran tersebut untuk pembiayaan gaji dan tunjangan ASN dilingkup RSUD tersebut.
“Itu ada administrasi dan keuangan perangkat daerah mencakup pembiayaan gaji dan tunjangan ASN.” ungkapnya.
Lebih rinci, kata ia, total jumlah pegawai ASN dan Non ASN di RSUD itu seluruhnya sebanyak 286 orang.
Ia menjelaskan, nilai anggaran sebesar Rp 7 miliar itu, juga termasuk gaji dan tunjangan bagi para dokter.
Dimana, kata ia, saat ini di RSUD Raja Tombolotutu memiliki sebanyak 6 dokter umum dan 7 dokter spesialis serta 4 orang dokter peserta didik.
“Ada 54 orang ASN dan sisanya adalah tenaga honorer dan kontrak. Iya, jumlah tersebut sudah termasuk dengan pembayaran gaji dokter. Ketujuh dokter spesialis itu adalah bedah, spesialis anak, penyakit dalam, radiologi, patologi klinik dan 2 orang dokter spesialis anastesi yang kerjanya paruh waktu,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut dr. Flora Marlin menyebut, untuk gaji dokter umum yang notebene adalah kontrak, mendapat gaji sebesar Rp 8 juta perbulan.
“Dengan rincian Rp 2 juta nilai kontraknya dan insentif sebesar Rp 6 juta rupiah. Sedangkan untuk dokter yang ASN, berdasarkan golongan dan pangkatnya. Saat ini, sebanyak 3 dari total 6 orang dokter umum di kita, masih kontrak. Sedangkan, untuk dokter spesialis total insentifnya mencapai Rp 25 juta,” jelasnya.
Selain Sutoyo, politisi Partai PKB, H. Wardi, juga meminta penjelasan terperinci terkait dengan anggaran jaminan kesehatan bagi para tenaga medis di RSUD Raja Tombolotutu.
Ia pun mengkritisi manajemen RSUD tersebut, yang hanya menyediakan jaminan kesehatan kepada para tenaga medis yang berstatus ASN saja.
Penjelasan secara terperinci pada hampir setiap item pemanfaatan anggaran tahun 2025 di RSUD tersebut, membuat Komisi IV terpaksa masih harus menunda pembahasan RAPBD pada RSUD Tombolotutu saat itu dan akan kembali diagenda sebelum 30 Oktober 2024.
BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2024/10/21/kajati-sulteng-bertandang-ke-kantor-pwi-sulteng/?amp=1
KUNJUNGI JUGA : https://zentainovasi.id/2024/10/21/sunarti-pengawas-sekolah-pengawal-terselenggaranya-pendidikan-yang-bermutu/
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
