KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Sejumlah warga yang tergabung dalam 3 kelompok nelayan di Kelurahan Bantaya, mengeluhkan terkait penyaluran bantuan perahu bagi sejumlah kelompok nelayan di wilayah Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di daerah ini pun, dianggap sekan ‘tebang pilih’ dalam menentukan penerima bantuan.
Pasalnya, dalam penyaluran bantuan perahu yang dilaksanakan DKP Parigi Moutong beberapa waktu lalu, diduga kuat terealisasikan kepada kelompok yang sudah mendapatkan bantuan yang sama sebelumnya.
Mansur, salah satu ketua kelompok nelayan di Kelurahan Bantaya, memprotes kebijakan pihak DKP yang dinilai dalam menyalurkan bantuan perahu tidak merata untuk kelompok nelayan yang ada diwilayah tersebut.
“Kami protes dengan pemberian bantuan perahu yang tidak merata di Kelurahan Bantaya,” keluh Mansur kepada awak media,Rabu (03/07/2024).
Ia menyebutkan, ada salah satu kelompok yang diduga menerima 5 unit perahu tersebut adalah satu keluarga dan masih tinggal serumah.
“Jadi kelompok yang dapat 5 unit ini disitu ada 3 orang anaknya, bahkan mereka masih tinggal serumah,” ungkap Mansur.
Sehingga, lanjut Mansur, pihaknya meminta pada dinas terkait agar perahu bantuan itu bisa dibagi kepada kelompok lain, meskipun hanya mendapat satu unit perahu dalam satu kelompok.
“Padahal sama-sama mengajukan proposal pada tahun 2022,” ungkapnya.
Penyaluran Bantuan Perahu di Parigi Moutong, Beraroma Kongkalikong?
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, Mohamad Nasir mengatakan, pemberian bantuan ini berdasarkan permohonan kelompok nelayan.
“Setelah ada proposal, turun tim verifikasi dari Dinas Perikanan untuk melakukan verifikasi,” ujar Nasir, saat ditemui awak media diruang kerjanya, Rabu, (03/07/2024).
Hal itu kata Nasir, untuk memastikan bahwa benar mereka yang mengajukan permohonan bantuan perahu, ini adalah benar seorang nelayan.
“Jadi, pertama dipastikan mereka benar-benar profesinya sebagai nelayan, dan mempunyai kartu nelayan,” terang Nasir.
Sebab menurutnya, dalam verifikasi administrasi pada kelompok ini juga diketahui oleh pemerintah kelurahan dan desa setempat.
“Jadi ada format untuk penetapan pada masing-masing kelompok nelayan yang mengajukan proposal,” jelasnya.
Nasir berjanji, pihak DKP Kabupaten Parigi Moutong, akan menindaklanjuti hal ini dengan mengundang para pihak penerima maupun pihak kelompok yang mengeluhkan terkait ditribusi bantuan perahu tersebut.
“Saya cari dulu jalan keluarnya. Untuk memastikan seperti apa permasalahanya, kami akan mengundang para pihak ini,” tuturnya.
Terkait, pengajuan proposal lanjut Nasir, setahun sebelum turun bantuan data sudah harus diinput dan dikirim ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Yang kita usulkan itu bukan hanya puluhan, tapi ratusan permohonan ke pusat setiap tahunnya. Karena, verifikasi akhir itu kan di Kementerian,” ungkapnya.
Namun, Nasir seakan mengaminkan dugaan ‘kesalahan’ yang telah dilakukan oknum tim verifikasi lapangan yang ditugaskan DKP Kabupaten Parigi Moutong terkait dengan penyaluran bantuan perahu tersebut.
Meski demikian, ‘kesalahan’ yang dimaksudnya adalah tindakan yang terjadi tanpa disengaja dari oknum tim verifikasi lapangan yang bertugas di wilayah Kelurahan Bantaya.
Berdasarkan informasi dari pihak tim verifikasi yang saya himpun, dalam proses verifikasi itu, tim kami mengundang para ketua kelompok untuk memastikan para pemohon benar, berprofesi sebagai nelayan. “Jadi mereka diundang semua. Sehingga, tidak tahu lagi, apakah itu anaknya atau siapa. Nah, disitulah kecolonganya tim saya dilapangan,” tandasnya.
BACA : https://kabarsaurusonline.com/2024/06/30/lpm-soroti-15-tpi-di-parigi-moutong/
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
