KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com- Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdi Mastura, diminta untuk mengevaluasi Pejabat Sementara (Pj) Bupati Parigi Moutong, yang saat ini diduduki Richard Arnaldo Djanggola, menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Harapan terciptanya pemilihan kepala daerah yang jujur adil dan tranparan ditengah tahapan Pilkada di Kabupaten Parigi Moutong, yang sedang berjalan saat ini, membuat Gubernur Sulteng diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Pj Bupati Parigi Moutong, Ricard Arnaldo Djanggola.
Hal tersebut seperti disampaikan salah seorang Praktisi Hukum, Hasbar Alwi, kepada awak media disela kesibukannya belum lama ini.
Menurut, Hasbar, Pj Bupati Parigi Moutong ini, dinilai memiliki keterkaitan secara emosional dengan sejumlah politisi yang memiliki agenda politik di Kabupaten Parigi Moutong jelang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 nanti.
Keterkaitan secara emosional tersebut kata ia, dikhawatirkan dapat mencederai proses demokrasi dalam Pemilukada yang akan berlangsung di Kabupaten Parigi Moutong pada Pilkada Serentak tahun 2024.
Ia berharap Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura mengevaluasi kinerja Pj Bupati Parigi Moutong (Parimo), Richard Arnaldo. Hasbar menilai Richard Arnaldo memilki keterkaitan emosional dengan sejumlah politisi yang memiliki agenda politik di daerah itu.
“Pada 14 Februari 2024 kemarin kan pak Longky Djanggola jadi Caleg DPR RI, ibunya sebagai Caleg DPRD Provinsi dan anaknya Pj bupati. secara emosional tidak mungkin anak tidak membantu” tutur Hasbar, mengambil contoh pelaksanaan Pemilu serentak beberapa waktu lalu.
Sebab itu, lanjutnya, untuk menghindari resistensi politik pada Pilkada November 2024 mendatang, Gubernur Sulteng harus mengevaluasi pj Bupati Parimo, Richard Arnaldo.
Apalagi, beredar informasi paman dari Pj Bupati Parimo akan ikut berkontekstasi pada Pilkada November mendatang.
“Kemudian Pilkada kini di dekat mata. Kalau misalnya pak Badrun Nggai maju pada Pilkada. Ini kan Pamannya. Karena itu, jika ingin menghindari resistensi politik di daerah ini, jangan sampai orang yang ditunjuk menjadi Pj Bupati, punya kedekatan emosional dengan keluarga politisi yang akan maju,” terangnya.
Hasbar juga menyampaikan keinginannya agar Gubernur Sulteng menunjuk Pj Bupati Parigi Moutong yang netral atau tidak memiliki kepentingan politik praktis di daerah ini.
“Harusnya gubernur menempatkan Pj yang netral sehingga bisa menjalankan tugas di masa transisi kepemimpinan di Parigi Moutong,” pungkasnya.
KUNJUNGI : https://prokopim.parigimoutongkab.go.id/category/forkopimda/
Sementara itu, Pj Bupati Parimo, Richard Arnaldo mengaku tidak khawatir jika kinerjanya akan dievaluasi baik oleh, Menteri Dalam Negeri, gubernur dan DPRD.
Ia tegaskan, termasuk mengenai keterlibatan dirinya yang diasumsikan terlibat politik praktis di Pemilu 2024.
“Saya tergantung yang melakukan evaluasi, Pada dasarnya saya menerima apapun hasli evaluasinya. Bisa dilihat dengan kondisi kemarin (Pemilu 2024) apakah memang saya ada keberpihakan atau tidak,” kata Richard saat di temui di gedung DPRD Parimo, Senin (10/6/2024).
Meski demikian, Richard menghargai pandangan dan argumentasi pihak-pihak yang menganggap dirinya tidak netral.
Bahkan, ia mendorong agar dilaporkan kepada lembaga berwenang mengevaluasi beserta bukti.
“Itu kan argumen dari masing-masing orang. Terserah, kalau memang orang itu berpikir demikian (Berpihak) kalau memang ada bukti-bukti terkait silahkan dilaporkan kepda lembaga-lembaga yang melakukan evaluasi terhadap saya, misalnya DPRD, pak gubernur, Mendagri,” ungkapnya.
“Nah, kalau dari Kemedagri saya secara rutin melaporkan apa yang saya lakukan setiap 3 bulan berjalan,” sambung Richard.
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
