NASIONAL, kabarSAURUSonline.com – Komisi VI DPR sudah merekomendasikan Kementerian Perdagangan untuk menghentikan ekspor Crude Palm Oil (CPO) jika harga kewajaran tidak tercapai.
Demikian kata, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal, dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/04), melansir sindonews.com.
“Di dalam kesimpulan rapat poin kedua disebutkan, bahwa Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan, ketika kewajaran harga tidak tercapai, maka pemerintah harus mengeluarkan pengaturan untuk menghentikan ekspor minyak kelapa sawit,” jelasnya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi melarang ekspor minyak sawit mentah atau CPO serta produk minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022.
Kebijakan Presiden Jokowi itu dianggap sudah sesuai dengan kesimpulan Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan pada 17 Maret 2022.
“Kita bersyukur, dengan demikian kebijakan presiden itu sudah sejalan dengan aspirasi Komisi VI yang pernah mengusulkan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng demi menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di dalam negeri,” imbuhnya.
Lanjut ia, Komisi VI DPR sudah mewanti-wanti pemerintah apabila kebijakan di level para menteri tidak juga berhasil, maka meminta untuk diberlakukan pelarangan ekspor sebagai shock therapy.
Kendati demikian ia meminta, kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya itu jangan sampai justru merugikan pihak petani sawit yang selama ini menggantungkan hidupnya dari komoditas itu.
“Untuk itulah kami meminta agar para petani sawit dilindungi. Mengingat hal ini juga menyangkut mata pencaharian petani sawit di Indonesia yang jumlahnya signifikan,” kata politikus Partai Gerindra ini.
Selain itu ia berharap, pelarangan ekspor ini menjadi shock therapy bagi kalangan korporasi sawit.
Sehingga mereka punya sikap nasionalisme tinggi ketika rakyat membutuhkan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.
“Kita berharapnya kan korporasi-korporasi sawit mau berkontribusi untuk rakyat. Ternyata susah sekali. Hal itu karena mekanisme pengelolaan sawit di Indonesia ini lemah di sisi peran pemerintah untuk mengatur mereka,” ungkapnya.
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
