NASIONAL, kabarSAURUSonline.com – Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di berbagai daerah, serta meminta pemerintah dan produsen pupuk agar tidak ragu memecat distributor dan kios resmi yang terbukti melanggar.
Hal tersebut disampaikan Andi Akmal Pasluddin, saat melakukan kunjungan kerja anggota Komisi IV DPR RI, ke Perum Bulog Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Makassar, Minggu (20/2), melansir Liputan6.com.
“Kalau terbukti nakal copot saja izinnya. Cabut pak, jangan melihat siapa di belakangnya,” kata Andi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Selain memberikan sanksi tegas, Akmal juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital. Karena dengan digitalisasi pemerintah dan produsen dapat memperkuat sistem pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.
Terlebih PT Pupuk Indonesia (Persero), sebagai produsen pupuk bersubsidi, memiliki kinerja keuangan yang sangat bagus diyakini memiliki sistem pengawasan digital yang lebih baik.
Lebih lanjut, Andi juga meminta kepada Pupuk Indonesia untuk memperluas program Agro Solution, atau kini bernama Makmur.
Karena program ini dapat melayani petani secara lengkap, mulai dari pasokan pupuk komersil, benih, permodalan, jaminan pembelian hasil panen (off taker), hingga asuransi.
Hal ini tentunya dapat meningkatkan semangat petani untuk menanam, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi.
“Tapi jangan hanya 50 ribu hektar, kalau bisa satu juta hektar sampai seluruh Indonesia. Di Sulawesi Selatan ini baru satu desa saja, ini baru bisa kelihatan bahwa petani bisa kita bantu,” ungkapnya.
Sementara itu, masih dari sumber yang sama, Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Gusrizal menyatakan, pihaknya senantiasa memperkuat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi pada wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. Wilayah ini terdiri dari Lini I di produsen, Lini II di gudang penyangga provinsi, Lini III di gudang kabupaten, hingga Lini IV di kios resmi.
Untuk proses distribusi pada Lini I sampai Lini III, semuanya telah terdigitalisasi dengan baik. Namun dari Lini IV ke petani pelaporannya masih manual. Oleh karena itu, Pupuk Indonesia bersama pemerintah akan menerapkan sistem yang lebih handal dan saling terintegrasi.
“Hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan Kementerian Koordinator (Kemenko), kami bersama Kementerian Pertanian (Kementan) akan menggunakan sistem yang lebih handal,” jelas Gusrizal.
Selain itu, Pupuk Indonesia juga akan menambah jumlah petugas lapangan di berbagai daerah untuk melakukan proses pengawasan secara digital dan berjenjang.
Selanjutnya, Pupuk Indonesia juga akan terus meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum terkait pelaporan penyimpangan pupuk bersubsidi.
Terkait program Agrosolution atau Makmur, Gusrizal menyebutkan, realisasi tanam pada tahun 2021 berhasil mencapai 70 ribu hektar lebih, dari target 50 ribu hektar.
Sedangkan, pada tahun 2022, Pupuk Indonesia meningkatkan target luas tanam pada 250 ribu hektar lahan pertanian.
“Jadi, pada 2022 ini mudah-mudahan bisa lima kali lipat, dan kami sudah melakukan program ini di seluruh Indonesia. Terutama di daerah sentra tanaman,” tandasnya.
Melansir dari https://m.liputan6.com/regional/read/4894570/dukungan-dpr-ri-untuk-awasi-penyaluran-pupuk-bersubsidi-secara-digital?page=2
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
