BKPSDM Parigi Moutong Dinilai Berpotensi Rugikan Karir Sejumlah ASN

PARIGI MOUTONG, KabarSAURUSonline – BKPSDM Parigi Moutong dinilai berpotensi melakukan praktek yang dapat merugikan karir sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada daerah ini.

Penilaian itu muncul dari Forum Pemerhati Pelayanan Publik (FP3) Kabupaten Parigi Moutong.Dalam rilis resminya, FP3 Parigi Moutong, menyampaikan sejumlah tanggapan terkait beberapa aktivitas BKPSDM Parigi Moutong, pasca mendapatkan ‘curhatan’ beberapa ASN yang merasa dirugikan atas kebijakan yg dikeluarkan karena dianggap berpotensi dapat merugikan karir mereka.

Berdasarkan Rilis resminya, FP3 Parigi Moutong menilai, salah satu contoh kegiatan yang berpotensi merugikan karir sejumlah ASN pada daerah ini, adalah pada pelantikan yang dilaksanakan bulan September 2021 kemarin.

Dalam rilisnya tersebut, selaku koordinator FP3 Parigi Moutong, Moh. Rifal Tajwid mengungkapkan, kegiatan pelantikan itu, disinyalir cederai mekanisme asesment produkrif.

“Senin, 20 September 2021 telah terjadi pelantikan Pejabat Pengawas Eselon IV Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong yang dilaksanakan di Gedung Auditorium Kantor Bupati. Dari beberapa sumber informasi yang kami himpun, bahwa pelantikan susulan (kedua) dilaksanakan 27 September 2021 bertempat di Pantai Lolaro Tinombo. Ada yang dipromosikan dan ada pula yang merasa dirugikan karena dipindahkan dari jabatan tanpa alasan dan mekanisme assessment produktif,” tulis koordinator FP3, dalam rilisnya.

Masih berdasarkan rilis resminya, Moh. Rifal Tajwid mengaku mengikuti terkait isu dan perkembangan setiap pelantikan ASN termasuk pelantikan yang dilaksanakan sepekan lalu.

Sebagai rakyat biasa yang memiliki kepedulian terhadap pelayanan publik, Ia mengaku sedih mendengar beberapa ASN mengeluh posisi penempatan mereka yang tidak semestinya.

“Mereka sebenarnya ingin protes, hanya saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa rela menerima ketidakadilan ini. Pengakuan mereka kepada saya, kami bukan siapa-siapa, kami hanya tahu bekerja dengan baik dan sehormat-hormatnya, lantas buat apa kami kerja dengan baik? Jika kenyataannya kami tidak bisa diberikan kesempatan bahkan semau-maunya pihak BKD tempatkan kami sesuai apa yang mereka kehendaki,” tulis Rifal.

Terkait Peningkatan Karir ASN, BKPSDM Parigi Moutong Disinyalir ‘Budayakan’ sistem Tebang Pilih

Rifal Tajwid beranggapan, jika demikian halnya, secara tidak langsung ada tindakan oknum-oknum di BKPSDM Parigi Moutong yang sangat bertentangan dengan Visi Pembangunan Bupati Parigi Moutong.

Menurutnya, hal ini pula akan menjadi pertunjukan fenomena kemunduran roda pemberdayaan ASN Kabupaten Parigi Moutong. Selain itu, berpotensi menimbulkan pengaruh buruk bagi aktivitas pelayanan publik.

“Kata mereka (para ASN), peristiwa seperti ini bahkan sudah berlangsung saat lama. Akibatnya, banyak ASN yang sebenarnya memiliki kredibilitas dan kompetensi yang baik, harus hengkang dari Parigi Moutong dan mencari tempat di daerah lain yang lebih mampu dan lebih baik mengapresiasi kinerja dan kualitas mereka sebagai ASN. Terus terang saya sedih dengan kejadian ini. Jelas ini menghambat keberlangsungan usaha peningkatan SDM ASN lingkup Pemda Parigi Moutong sebagaimana yang Bupati cita-citakan,” terang Rifal.

Masih berdasarkan rilis tersebut, Rifal Tajwid menuturkan, Pemda perlu untuk melakukan peninjauan kembali kepada sejumlah pejabat di BKPSDM saat ini.

Pasalnya, BKPSDM memiliki tupoksi dalam hal penempatan sejumlah ASN yang mengisi posisi strategis pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

FP3 Parigi Moutong beranggapan, jika sejumlah jabatan di BKPSDM Parigi Moutong diisi oleh ASN yang tidak memiliki integritas yang baik, hal ini pun dapat berpengaruh pada kemajuan daerah.

“Kita sama-sama berusaha agar bagaimana reputasi daerah ini terus terjaga, tidak tercoreng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, apalagi merugikan daerah hanya karena hasrat kepentingan pribadi maupun kelompok semata. Maka reformasi birokrasi secara total di tubuh instansi BKD Kabupaten Parigi Moutong menjadi prioritas yang harus ditindaklanjuti. Jika ingin membangun daerah, harusnya orang yang kompeten, visioner, objektif dan miliki pemikiran rasionalitas, yang patut menduduki posisi strategis di BKPSDM itu, bukan justru sebaliknya. Apalagi pada posisi vital yang menentukan baik buruknya pelayanan publik sebuah ddaerahKarena, lanjutnya, BKD merupakan lokomotif pemberdayan ASN sehingga prinsip objektif dan profesional menjadi prioritas utama bukan sebaliknya selalu bangga mempertontonkan kuasa atas tindakan kontra produktif,” tegasnya.

Rifal Tajwid menambahkan, kalau ‘budaya’ ini terus dipertahankan, maka kemunduran kualitas kinerja ASN lingkup Pemda Parigi Moutong tidak bisa  terhindarkan. Karena ini tak saja berdampak pada menurunya Indeks Pembangunan Manusia, tetapi memperburuk pelayanan publik yang dapat merugikan rakyat.

Dugaan Tindakan Tebang Pilih BKPSDM Parigi Moutong, Berpotensi Munculkan Pesimis ASN

Kemudian, pada sisi lain, ASN akan pesimis untuk meniti karir, mengikuti Diklat karena mereka selalu diperhadapkan dengan realitas ketidakadilan atas pemberdyaan maka tak heran jika ASN bekerja hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata.

“Perlu dipahami bahwa maju atau tidaknya SDM dari ASN bukan hanya terkait personal ASN itu sendiri melainkan sangat ditentukan kredibilitas, integritas dan kapasitas dari pimpinan BKPSDM itu sendiri. Sangat disayangkan jika tugas itu tidak dijalankan dengan sungguh-sugguh dan terkesan diabaikan. Ini menunjukan bahwa ada sinyalemen sejumlah pihak yang sedang berupaya memegang kendali di BKPSDM Parigi Moutong saat ini. Menurut saya, saat ini ‘sudah gagal’ menjalankan amanah terhormat, sehingga menjadi ‘gumpalan’ keresahan dan tuntutan publik yang harus dihentikan secepatnya,” tegasnya.

“Perlu diketahui ASN itu harus memiliki kemampuan teknis yang mumpuni karena berkaitan dengan pelayan publik. Sedangkan bicara terkait kualifikasi kepemimpinan ASN itu soal objektifitas, kesempatan dan pembinaan,” tutup Ketua KNPI Kabupaten Parigi Moutong saat ini.