Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Pihak DPUPRP belum menyerahkan sejumlah Sarpras RTH ke pihak DLH Parigi Moutong. Hal ini, membuat pihak DLH seakan jadi ‘bulan-bulanan’ kritikan sejumlah pihak, terkait tugas pemeliharaan RTH yang kini telah menjadi tanggungjawabnya.
Pemeliharaan Delapan Ruang Hijau Terbuka (RTH), yang sebelumnya merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong. Saat ini, sudah menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sejak awal tahun 2021.
Sayangnya, hingga kini, pihak Tata Ruang (Tarung) DPUPRP belum juga menyerahkan sejumlah sarana prasarana (Sarpras) yang menjadi pendukung kegiatan pemeliharaan RTH tersebut.
Hal itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi III DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Senin, 07 Juli 2021.
Kepada Alfrets Tonggiroh, Kepala DLH Parigi Moutong, Irfan Maraila mengatakan, alasan belum maksimalnya pemeliharaan taman, selain persoalan minimnya anggaran. Sejumlah aset Sarpras untuk pemeliharaan RTH Parigi Moutong, belum juga diserahkan DPUPRP.
“Kita menyurat sudah satu bulan yang lalu ke DPUPRP. Agar pihak PUPRP bisa menyerahkan alat pemangkas rumput tersebut, tetapi sampai saat ini belum ada,” ungkapnya.
Selain itu, kata Irfan. Anggaran pemeliharaan taman yang tersisa, hanya sekitar Rp300 juta.
Padahal, lanjutnya, berdasarkan laporan alokasi dana terhadap pemeliharaan RTH sebelumnya saat dalam pengelolaan Bidang Tarung DPUPRP, terdapat anggaran sebesar Rp1,3 miliar rupiah.
“Kemarin kita lihat pembiayaan alokasi untuk delapan RTH itu sebanyak Rp1,3 miliar. Tetapi, saat diserahkan ke kami tinggal Rp300 juta. Itu sudah dengan biaya bahan bakar mesin dan honor dari 30 orang petugas RTH tersebut,” keluhnya.
Ia menuturkan, hal tersebut membuat pihak DLH terpaksa memilih melakukan pembersihan RTH pada lokasi yang strategis saja. Seperti, Taman Raja Tombolotutu, Taman Posintomu Kampal, Taman Masigi, Dan Alun-alun Kota Parigi.
Sarpras Pemeliharaan RTH Parigi Moutong Belum Diserahkan, DPUPRP Bikin Kadis DLH ‘Geram’?
Terkait itu, Alfrets Tonggiroh menanggapi, pada pembahasan anggaran di DPRD nantinya persoalan pembiayaan pemeliharaan RTH dapat dilakukan rasionalisasi.
Menurut Alfreds, rasionalisasi tersebut diharapkan dapat menunjang kinerja DLH agar bisa lebih optimal.
“Keluhan-keluhan yang terjadi kita sudah catat, mudah-mudahan kedepan nanti bisa diadakan perbaikan. Karena tentu urusan lingkungan itu harus berbanding lurus dengan pembiayaan. Mudah-mudahan pada anggaran perubahan atau nanti di tahun 2022,” jelas Alfrets.
Baca Juga Berita Terkait :https://kabarsaurusonline.com/2021/06/16/konsep-otomatisdlh-masih-berharap-parigi-moutong-jadi-kota-adipura/
Untuk diketahui, Delapan RTH yang ada pada Kabupaten Parigi Moutong tersebut yaitu, Taman Raja Tombolotutu, PMK Sail Tomini, Taman Masigi.
Kemudian, Taman Posintomu Kampal, Taman Alun-alun Kota Parigi, Taman Toraranga, dan Taman Maesa.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang DPUPRP Parigi Moutong, Wayan Sukadana yang belum lama ini dikonfirmasi terkait hal tersebut, mengaku telah menerima surat dari pihak DLH.
“Sejumlah Sarpras itu, masih akan kita serahkan dulu ke bagian aset dinas. Kemudian, baru akan dilakukan penyerahan,” terangnya kepada media ini, saat dikonfirmasi via gawai, Rabu (30/6 Red).
Padahal, berdasarkan pengakuan Irfan Marailla, pihaknya telah melayangkan surat kepada DPUPRP, sudah sekitar sebulan yang lalu.
Parahnya lagi, setelah pihak DPUPRP mengaku kepada Redaksi KabarSAURUS telah menerima surat itu.
Namun, sampai dengan sepekan ini, pihak DPUPRP belum juga menyerahkan sejumlah Sarpras pemeliharaan RTH itu.
Hal tersebut, berdasarkan pengakuan Irfan Marailla, saat media ini, kembali melakukan konfirmasi terkait hal itu, Rabu (7/7). “Sampai sekarang belum ada Sarpras tesebut,” tegasnya dengan nada sedikit geram.
Baca Juga : https://kabarsaurusonline.com/2021/06/16/terobosan-baru-dlh-parigi-moutong-sampah-bisa-tukar-sembako/
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.