Parigi Moutong, kabarSAURUSonline.com – Bidang Pertanahan DPUPRP Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Tahun ini, mengusulkan pengadaan lahan dengan luas sekitar 14 hektare (ha).
Robin Ardiansyah, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Parigi Moutong. menyampaikan hal tersebut, saat Redaksi kabarSAURUS, Senin (01/02).
Ia mengatakan, usulan lahan itu, merupakan lokasi perencanaan pembangunan Politeknik Perikanan Kabupaten Parigi Moutong.
“Jadi ada usulan pengadaan lahan untuk lokasi Politeknik Perikanan di Desa Poli Kecamatan Tinombo Selatan,” ujar Robin.
Namun, kata Robin, pengadaan lahan itu masih dalam bentuk perencanaan. Karena lanjut Robin, belum ada kepastian porsi anggaran untuk Bidang Pertanahan DPUPRP Parigi Moutong.
“Itu yang sesuai dengan perintah pimpinan masih rencana, karena terkendala anggaran. Belum ada anggarannya masuk,” terangnya.
Menurutnya, Bidang Pertanahan DPUPRP Parigi Moutong, akan menurunkan appraisal sebagai tim penilai publik.
Hal ini, untuk mengetahui dengan jelas berapa anggaran yang rasional terkait pengadaan lahan seluas 14 ha tersebut.
“Kalau menurut permintaan masyarakat sana itu kurang lebih Rp13 sampai Rp 15 ribu per meter. Tetapi, nanti tim appraisal yang menentukan berapa anggarannya,” jelasnya.
Ia menuturkan, setelah ada penentuan anggaran dari tim appraisal selaku penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP.
Kemudian, pembahasan dengan masyarakat terkait nilai tersebut menjadi tahap selanjutnya.
“Jadi bagaimana keputusannya nanti, kita tinggal menunggu dari KJPP ini. Karena kalau tidak salah juga, untuk lahan yang luasnya lebih dari 5 ha, harus membentuk tim dan meminta persetujuan dari provinsi,” bebernya.
Pembebasan Lahan Pemakaman Jenazah Covid-19, Juga Jadi Usulan Bidang Pertanahan DPUPRP Parigi Moutong
Ia mengungkapkan, selain pengusulan pembebasan lahan untuk lokasi Politeknik Perikanan itu, ada juga pengusulan lahan tempat pemakaman jenazah Covid-19.
“Hanya saja, pada Desa Olaya ini masih dalam tahap perampungan pembahasan antar masyarakat setempat. Karena, masih ada tarik menarik pendapat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, selain program itu, tahun ini Bidang Pertanahan DPUPRP kembali memprioritaskan anggaran untuk pelunasan hutang lahan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menunggak sejak tahun 2017 lalu.
“Sudah saya sampaikan kepada pimpinan. Jika ada anggaran, maka boleh untuk pelunasan hutang,” tutupnya.
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.