Disdikbud Parigi Moutong Beri Warning Soal Pemanfaatan Dana BOS

Kabupaten Parigi Moutong,kabarSAURUSonline.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, Sunarti, menegaskan agar seluruh satuan pendidikan mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara profesional, akuntabel, dan tepat waktu, serta memastikan tidak ada lagi sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA).

Penegasan itu disampaikan Sunarti saat memberikan arahan dalam kegiatan Pendampingan Teknis Peningkatan Kapasitas Satuan Pendidikan dan Sosialisasi Juknis BOS di Parigi, Selasa, 3 Maret 2026.

“Berdasarkan hasil evaluasi, masih ada beberapa sekolah yang mengalami SILPA Dana BOS 2025,” ujarnya.

Menurutnya, meskipun SILPA tercatat dalam laporan keuangan, kondisi tersebut tetap menjadi catatan dalam penilaian pengelolaan anggaran. Bahkan, hal itu dapat dinilai sebagai indikator ketidakmampuan satuan pendidikan dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana negara.

Sunarti menekankan, pengelolaan Dana BOS yang baik bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pemerintah daerah yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Ini termasuk dalam penilaian WTP, karena kontribusi Disdik salah satunya dilihat dari pengelolaan Dana BOS oleh satuan pendidikan,” jelasnya.

Ia mengingatkan, apabila kualitas pengelolaan Dana BOS menurun dan berdampak pada evaluasi WTP daerah, maka hal tersebut akan berimplikasi pada penilaian kinerja Dinas Pendidikan maupun sekolah yang bersangkutan.

Karena itu, Sunarti meminta seluruh kepala sekolah dan bendahara untuk lebih tertib dalam menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ), disiplin dalam pelaporan, serta memastikan anggaran yang diterima benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan prioritas sekolah.

“Saya berharap ke depan tidak ada lagi SILPA, apalagi pada anggarannya. Bisa saja dianggap sekolah tersebut tidak membutuhkan bantuan atau tidak mampu mengelola anggaran,” tegasnya.

Ia berharap pengelolaan Dana BOS ke depan semakin profesional dan tepat sasaran, sehingga mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus menjaga kredibilitas tata kelola keuangan daerah.