KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Forum Kepala Desa (Kades) Eks Kecamatan Parigi dan Kecamatan Ampibabo sampaikan tuntutannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong.
Adapun forum tersebut yaitu, wilayah Parigi Tengah, Moh. Bashar YW Badja Selaku Kades Jononunu, Kades Binangga Amar Ma’ruf, Kades Matolele Tefan, kemudian Kecamatan Parigi Barat, Dunar B. Lapake Kades Jonokalora, Kades Air Panas Ruslin Dgn. Paha dan Kepala Desa Kayuboko Syamrun.
Sedangkan wilayah Kecamatan Ampibabo dihadiri oleh Kades Ampibabo Utara, Dikri, S.IP.Kehadiran para kades itu disambut langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Moh. Rifain, SH, Adiyana dan Apdin.
Selaku koordinator, Bashar, menjelaskan pihaknya hadir untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi yang dihadapi oleh pemerintah desa.
Dalam petisi tertulisnya, ia menuturkan, terdapat tujuh permintaan kades untuk ditindak lanjuti kepada Pemda.
Ketuju poin aspirasi itu, Pemda diminta memperhatikan hak kepala desa khususnya naikan tunjangan kades dan sistim penggajian dilakukan setiap bulan sesuai metode Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kedua, memperhatikan jaminan sosial pemerintah desa terutama BPJS kesehatan karena sebelumnya menuai banyak masalah.
Ketiga, purna bakti kades harus diperjelas sebagimana Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 dengan regulasi turunan, Perda ataupun Perbup.
Keempat, Pemda diminta menyediakan perlindungan hukum bagi pemerintah desa yakni dengan penyediaan lowyer atau kuasa hukum khusus.
Kelima, dalam pengalokasian anggaran pembangunan daerah harus dilakukan secara merata disetiap wilayah pedesaan di Parigi Moutong.
Keenam, dalam setiap perencanaa pembangunan, Pemda harus melakukan evaluasi program terlebih dahulu disetiap wilayah, agar pengalokasian anggaran pembangunan tidak dikotomi di wilayah tertentu.
Ketujuh, Pemda diharapkan dapat mengalokasikan anggaran dana hibah kepada APDESI.Selain ketujuh poin petisi tersebut, Kepala Desa Ampibabo Dikri juga menyampaikan aspirasinya, terkait jaminan kesehatan kepala dusun yang harus diperhatikan.
“Karena selama ini, jamina kesehatan untuk kepala dusun itu tidak ada. Sementara, mereka (Kadus)adalah unjung tombak Pemerintah Desa (Pemdes),” bebernya.
Selain itu, kata ia, alokasi anggaran dari Pemda ke kecamatan harus dinaikkan, agar tidak membebani desa dalam setiap kegiatan yang ada di tingkat kecamatan.
Sementara Kades Jonokalora meminta kepada DPRD Parigi Moutong untuk mengkoordinasikan kepada Pemda terkait Hadian lomba stunting tingkat provinsi Sulteng senilai Rp.600 juta yang diraih oleh desa Jonokalora sebagiannya dialokasikan untuk kepentingan air bersih.
Alasannya, saat ini wilayah desa tersebut kesulitan air bersih. Sementara ketersediaan air bersih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program stunting.menyampaikan aspirasi.
Para Kades yang hadir tergabung dalam Forum Kades EksKehadiran para kades itu disambut langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Moh. Rifain, SH, Adiyana dan Andin
BACA JUGA : https://kabarsaurusonline.com/2024/10/29/pemda-belum-bayarkan-bpjs-kesehatan-kades-di-parigi-moutong/?amp=1
KUNJUNGI JUGA : https://nasional.kompas.com/read/2024/02/07/08024291/perjalanan-panjang-kepala-desa-tuntut-masa-jabatan-8-tahun-2-periode?page=all
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
