Pendekatan Layanan Publik Salah Satu Komitmen Paslon Bersinar

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Pendekatan layanan publik Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi salah satu komitmen Pasangan Calon (Paslon) berslogan Bersinar, jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong

Salah satu komitmen Paslon nomor urut 3 dalam Pilkada Parigi Moutong kali ini, yaitu mendekatkan layanan publik atau layanan pemda kepada masyarakat yang berada di wilayah Utara Ibukota daerah ini.

Hal tersebut, kerap disampaikan calon Bupati pasangan Bersinar, Nizar Rahmatu, saat blusukan maupun kampanye dialogisnya pada sejumlah titik diwilayah utara Ibukota Kabupaten Parigi Moutong.

Seperti, saat berdialog dengan masyarakat Desa Ulatan, Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong, Jumat, 04 Oktober 2024.

Ia menuturkan, pelayanan Pemda yang berpusat pada Ibukota daerah ini, merupakan salah satu situasi yang tidak jarang menyulitkan masyarakat diwilayah utara Ibukota Parigi Moutong dalam berbagai hal.

Seperti membuat keterangan usaha, atau ingin membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), kata ia, terkadang masyarakat harus mengeluarkan uang ratusan ribu sebagai biaya kebutuhan operasional untuk mengurus ke Ibukota Kabupaten Parigi Moutong.

Namun, lanjut Nizar Rahmatu, jika pasangan Bersinar diberikan kesempatan untuk memimpin daerah ini, pendekatan layanan publik Pemda Parigi Moutong, menjadi salah satu komitmen yang wajib dilakukan secepat mungkin, ketika menjabat.

“Mengurus KTP, KK dan Akte, cukup ke kantor iecamatan saja. Tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan untuk mengurs dokumen kependudukan. Kita datangkan pihak dinas, pakai sistem jemput bola,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan layanan Pemda Parigi Moutong itu, juga bisa memberikan kesempatan pada masyarakat kalangan pelaku usaha kecil untuk bisa meningkatkan perekonomiannya.

“Sama juga dengan mengurus dokumen usaha bagi para pelaku UMKM, agar bisa mendapatkan dukungan anggaran dari bank. Insyaallah, sampai pada pembayaran pajak kendaraan, masyarakat cukup datang ke kantor kecamatan saja. Saat ini mungkin tidak menutup kemungkinan, ongkos operasional ke Ibukota lebih besar dari pada biaya pajak kendaraan yang ingin dibayarkan,” terangnya.

Nizar mengaku yakin hal tersebut dapat ia dijalankan bersamaan dengan wakilnya Ardi Kadir, yang notabene punya pengalaman dalam tata kelola pemerintahan.

“Saya sangat yakin, asal kita mau, asal kita serius hal ini dapat terwujud. Saya sudah belajar dari daerah lain. Bahkan daerah lain yang luas wilayahnya lebih kecil dari Kabupaten Parigi Moutong saja, pendekatan layanan Pemdanya sampai ke tingkat desa,” tandasnya.

KUNJUNGI JUGA : https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal–pelayanan-publik-kita-masih-buruk

Post Views: 139