KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, dalam upaya penanganan pengentasan kemiskinan tahun anggaran 2023, disoroti Panitia Khusus (Pansus) bentukkan DPRD terhadap Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Parigi Moutong.
Sekitar 5 tahun silam, masyarakat Kabupaten Parigi Moutong menyaksikan suguhan salah satu visi – misi dari pasangan Samsurizal Tombolotutu dan Badrun Nggai (SABAR) jilid II dalam kontestasi Pilkada, terkait dengan menciptakan NOL Kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong.
Namun, hingga mengakhiri masa kepemimpinan Sabar Jilid II, pengentasan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong masih jadi fokus Pemda. Hal ini seakan mengisyaratkan bahwa NOL kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong bak isapan jempol atau pemanis dalam janji kampanye belaka.
Pasalnya, hingga tahun 2021, berdasarkan data BPS, kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong bertengger diangka 15,28 persen, yang membuat daerah ini menduduki peringkat keempat sebagai kabupaten tertinggi angka kemiskinannya di Provinsi Sulawesi Tengah.
KUNJUNGI JUGA : https://theopini.id/2022/03/31/begini-kondisi-parigi-moutong-berdasarkan-catatan-bps-sepanjang-2021/
Alhasil, hingga pada porsi penganggaran tahun 2023, Pemda Parigi Moutong masih berkutat pada urusan pengentasan kemiskinan.
Pemda Parigi Moutong sendiri, telah merasa serius menangani pengentasan kemiskinan di daerah ini. Tak tanggung-tanggung, bahkan hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat tanggungjawab untuk melaksanakan program terkait dengan pengentasan kemiskinan sesuai porsi dan tupoksi dari masing-masing OPD tersebut.
Sayangnya, meski telah melibatkan sejumlah OPD dalam program tersebut, namun program terkait pengentasan kemiskinan ditahun 2023 kemarin, seakan belum begitu nampak bagi salah seorang anggota Pansus LKPJ bentukan DPRD Parigi Moutong.
Sehingga, pihak Pemda melalui OPD terkait, dianggap seakan masih belum punya ‘solusi jitu’ yang ‘diformulasikan khusus’, berdasarkan hasil kajian dari perencanaan terhadap pengentasan kemiskinan di daerah ini.
Hal ini seperti disampaikan Yusup SP, dalam rapat lanjutan Pansus DPRD atas LKPJ Bupati Parigi Moutong tahun anggaran 2023.
Ia sempat mempertanyakan program kegiatan dalam keterlibatan sejumlah OPD pada penanganan pengentasan kemiskinan di wilayah terpencil Kecamatan Palasa.
Bahkan, Yusup meminta agar rapat Pansus tersebut diskorsing dan meminta kehadiran Bappelitbangda serta sejumlah OPD terkait dalam penanganan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong.
“Saya contohkan seperti di Desa Bambasiang yang notabene merupakan daerah terpencil wilayah Kecamatan Palasa, intervensi seperti apa yang dilakukan di sana, misal saja sudah diintervensi Dinas Pertanian melalui bantuan bibit dan pupuknya, lantas bagaimana dengan infrastruktur jalannya. Walaupun kita jor-joran memberikan bantuan bibit dan pupuk tapi infrastrukturnya tidak dibenahi, saya rasa hal ini juga tentunya sulit kita bisa capai terkait dengan pengentasan kemiskinan di sana. Karena untuk dapat menjual hasil panennya, para petani masih harus mengeluarkan dana lagi untuk biaya transportasinya. Nah, biaya ojek di sana luar biasa juga tarifnya. Saya pikir, kita perlu menghadirkan Bappelitbangda serta OPD terkait, agar kita bisa terarah dalam melahirkan rekomendasi nantinya,” ungkap Yusup sedikit geram.
Sementara itu, Sekretaris Pansus, Leli Pariani, yang mendampingi Ketua Pansus, H. Suardi, dalam memimpin jalannya rapat itu mengaku, Pansus perlu untuk mendapat keterangan dari sejumlah OPD terkait atas teknis kegiatan yang dilakukan dalam hal intervensi Pemda terhadap upaya penanggulangan kemiskinan disejumlah wilayah yang menjadi lokus di daerah ini.
“Yah kita juga perlu mengetahui secara teknis, intervensi seperti apa yang perlu dilakukan oleh tiap-tiap OPD yang bertanggungjawab. Karena, majunya sebuah kabupaten dapat dilihat dari upaya penanganan pengentasan kemiskinannya. Biarpun kita berikan program-program, kalau tidak ada ingin mencerdaskan masyarakat, saya rasa tidak akan pernah bisa maju,” terangnya, kepada media ini usai memimpin rapat tersebut.
Pantauan media ini, hanya 5 dari 19 total jumlah anggota Pansus LKPJ Bupati Parigi Moutong tahun anggaran 2023, yang hadir dalam rapat yang digelar di gedung DPRD Parigi Moutong, siang tadi, Selasa (16/04/24).
