Soal Pendidikan Parigi Moutong, Disdikbud dan BPS Beda Data

Soal Pendidikan Parigi Moutong, Disdikbud dan BPS Beda Data
Sunarti, Sekretaris Sekaligus Pelaksana Tugas Kadis Disdikbud Parigi Moutong (Foto : Redaksi kabarSAURUSonline.com)
banner 468x60

KABUPATEN PARIGI MOUTONG, kabarSAURUSonline.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, temukan perbedaan data terkait angka Anak Putus Sekolah milik BPS, terkait hasil atas laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam dimensi pendidikan.

Berdasarkan laporan hasil data Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah kabupaten Parigi Moutong tahun 2021 yang baru saja dirilis pada Januari 2023 kemarin, pada IPM dari dimensi pendidikan, menunjukkan masih tingginya angka anak putus sekolah didaerah ini.

Bacaan Lainnya
banner 336x280

Hal tersebut lantas membuat Disdikbud Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, langsung mengambil gerakan cepat (Gercep) melakukan verifikasi dan validasi atas data tersebut.

Demikian disampaikan Sekretaris Dinas (Sekdis), sekaligus Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis), Disdikbud Parigi Moutong, Sunarti, saat ditemui Redaksi kabarSAURUSonline.com diruang kerjanya, Rabu (08/01).

Ia menuturkan, pihaknya sempat meragukan data IPM ditinjau dari dimensi pendidikan yang dikeluarkan BPS. Pasalnya, telah lama pihaknya melaksanakan sebuah program untuk membuka sebuah lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Saya juga kaget, apakah ia data BPS tersebut benar?. Padahal, kami telah berbuat untuk kembali menyekolahkan anak yang putus sekolah melalui kebijakan Satu PKBM untuk Satu Kecamatan. Nah, kehadiran PKBM ini, untuk mengantisipasi anak putus sekolah melalui paket. Seperti paket A, B, atau C,” ujarnya.            

Ia mengatakan, Disdikbud langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Parigi Moutong. Hal itu untuk meminta dukungan bagi pihaknya dalam melakukan verifikasi dan validasi (verivali) mulai dari desa.

“Kami langsung berkoordinasi dengan pihak DPMPD agar memerintahkan pihak desa untuk mendukung kerja kami dilapangan, saat melakukan verivali berdasarkan data dari Bappelitbangda,” terangnya.

Sehingga, kata Sunarti, verivali yang dilakukan pihaknya tersebut, menghasilkan data yang diakui keabsahannya, karena berdasarkan mana dan alamat (by name by address).

Verifikasi Disdikbud Temukan Bukti Kuat, Jika Data Terkait IPM BPS Tidak Akurat?    

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan pihaknya dilapangan, secara gambaran umum, pihak Disdikbud Parigi Moutong mendapat perbedaan data terkait komponen IPM dalam konteks dimensi pendidikan.  

“Masih dari secara global kita melihat, berdasarkan hasil verifikasi itu, terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan dengan data BPS. Seperti, ada warga dalam pendataan yang kita dapat dari Bappelitbangda, kalau warga tersebut tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Tapi, pada saat kami lakukan verifikasi kemarin, ternyata yang bersangkutan sudah lulus Diploma III (D3),” ungkapnya.

Sunarti kembali mengungkapkan anggapan pihaknya yang menemukan adanya ketidak sesuaian data saat melakukan verifikasi. Sehingga, lanjutnya, data tersebut perlu ada pembenahan.

“Ada juga, yang dalam daftar yang kami verifikasi tersebut, ada nama anak yang disebut putus sekolah atau tidak bersekolah. Padahal, pada saat kami cek, ternyata anak tersebut masih balita, yang memang usianya belum masuk usia sekolah,” jelasnya.

Ia berharap, dengan melakukan verifikasi tersebut, pihaknya dapat mengantongi data valid terkait jumlah masyarakat yang putus sekolah dan masyarakat yang masih usia sekolah.

“Berapa sesungguhnya masyarakat kita yang putus sekolah dan berapa dari masyarakat itu yang masih usia sekolah. Nah, yang masih usia sekolah tapi telah putus sekolah inilah, yang tentunya jadi gawean kami untuk mengintervensi, dengan mengembalikan anak tersebut ke pendidikan formal maupun non-formal yaitu melalui PKBM dengan catatan secara gratis,” pungkasnya.

Diketahui, IPM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laporan angka persentase kemiskinan pada suatu daerah.

Sementara itu, BPS belum lama ini merilis angka persentase kemiskinan untuk wilayah Sulawesi Tengah. Kabupaten Parigi Moutong menjadi daerah keempat tertinggi angka penduduk miskinnya di provinsi ini, setelah Kabupaten Donggala, Touna dan Poso.

BACA JUGA ; https://kabarsaurusonline.com/2022/07/22/dipengaruhi-daya-beli-angka-kemiskinan-parigi-moutong-turun-sejak-2018/

BPS mencatat, hingga tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong lebih dari sekitar 76 ribu jiwa, atau 15,28 persen.

Namun persentasi tersebut lebih rendah, jika dibandingkan dengan data BPS di tahun sebelumnya. Dimana, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di daerah ini mencapai  15,58 persen.

Berita Selengkapnya, Kunjungi : https://theopini.id/2022/03/31/begini-kondisi-parigi-moutong-berdasarkan-catatan-bps-sepanjang-2021/

banner 336x280

Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.