PALU, kabarSAURUSonline.com – Guna mengantisipasi dan mengurangi risiko dampak bencana banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah diimbau agar segera membentuk satuan tugas (satgas) penanganan banjir.
Hal itu diungkapkan Guru Besar Teknik Sipil Universitas Tadulako (Untad) Palu, Prof Galib Ishak, di Palu, Selasa (02/08) lalu, melansir antaranews.com.
“Dengan mengintegrasikan kewenangan antara pemprov, kabupaten/kota dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III, karena Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Palu meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong,” jelasnya.
Hal itu perlu dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam karena wilayah Sulawesi Tengah rentan banjir bandang dan longsor saat hujan dengan intensitas deras mengguyur kabupaten dan kota.
“Dari sisi aturan semua sudah terwadahi di rencana tata ruang, baik itu RTURK Kota Palu dan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, master plan drainase Kota Palu, dan perda tentang sempadan sungai,” kata Prof Galib, yang merupakan peneliti tentang banjir di Sulawesi Tengah.
Namun kata ia, banjir dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Parigi Moutong, Palu, Sigi, Donggala, Tolitoli dan Buol, perlu dicari benang merahnya tentang perubahan tata guna lahan.
“Maka kewenangan perlu selektif tentang ijin penggunaan lahan dengan kewenangan termasuk penanganan sempadan sungai, dan bangunan baru. Hal ini harus dikendalikan dan pemerintah perlu lebih mengedukasi masyarakat berupa sosialisasi tentang bangunan di sempadan sungai,” terangnya.
Ia menjelaskan, hal itu karena karakteristik sungai yang berada di Kota Palu, Sigi, Donggala, Parigi Moutong dan umumnya di Sulawesi Tengah adalah sungai tadah hujan dengan infiltrasi agak besar dengan lebar di hulu, dan kecil di hilir.
“Sehingga dibutuhkan penanganan dan rekayasa, karena ketika tiba waktu hujan dengan intensitas tinggi dan debit besar maka mengakibatkan banjir seperti yang terjadi sekarang ini,” ungkapnya.
Masih dari sumber yang sama, Guru Besar Teknik Sipil Untad Palu, Wayan Sutapa menjelaskan, fenomena banjir yang terjadi di Sulawesi Tengah salah satunya dipicu oleh pemanasan global, adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi.
“Kondisi sekarang tidak ada batas musim kemarau dan musim hujan, solusi menurunkan emisi karbon sangat sederhana, yaitu masyarakat harus gemar menanam dengan memanfaatkan lahan yang tersedia,” ungkapnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Untad, Andi Rusdin mengungkapkan, Untad siap memberikan masukan sesuai tri dharma perguruan tinggi, termasuk masalah banjir.
“Akademisi yang sesuai keahliannya siap memberikan kontribusi bidang hidrologi dan hidrolika dengan leading sektor adalah pemda, untuk membantu mencari solusi. Fakultas Teknik siap kerja sama dengan pemda baik provinsi, kabupaten dan kota,” ungkapnya.
Melansir darihttps://sulteng.antaranews.com/berita/252961/fakultas-teknik-untad-dorong-pemprov-sulteng-bentuk-satgas-banjir
Eksplorasi konten lain dari kabarSAURUSonline.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
